Thursday, June 13, 2019

Malam Kudus

Malam Kudus
Banyak petasan diledakkan ke udara malam takbiran yang kudus. Tetapi masih kalah banyak dengan petasan demo Sarinah yang diarahkan ke massa untuk mengelabui bunyi tembakan.
Pintu-pintu masuk Monas dijaga dan beberapa areal tidak diperbolehkan dimasuki pengunjung. Mungkin pemerintah takut perusuh menyusup dan mengambil alih istana. Meski katanya perusuh sudah teridentifikasikan berkat temuan sebuah senjata selundupan. Ya satu pucuk saja untuk makar.
Saya mengindari Monas lalu bergerak ke arah Stasiun Kota dan kota tua. Tiap pintu masuknya dijaga polisi, dan Polisi Militer berkaos merah-merah. Ada logo CPM dan ini cukup baru. Setiap dilihatnya rombongan datang satu dua orang berdiri membuat video atau foto. Kebanyakan yang membawa ransel yang jadi perhatiannya. Jadi setelah kegiatan memotret para peserta reuni 212 awal tahun lalu maka surveiling public privacy dilanjutkan atas nama keamanan.
Saya tidak faham perihal hak asasi untuk dipantau. Di Berlin masih kuat penolakan CCTV di ruang kerja dan menyorot ke arah jalan. Ini karena orang di sana punya pengalaman buruk dengan model seperti ini di era perang dingin. Ya, di museum mata-mata ada arsip yang berisi data aktivitas harian warga. Yang mirip dengan facebook hari ini.
Di kota Tua ada dua grup band. Yang di depan kantor pos bermain ala kadarnya. Tetapi khalayak yang duduk meleseh ada menerimanya dengan kalem saja. Yang di bagian utara depan Daarsad Musin bermain cukup baik. Mereka bisa menjalin interaksi dengan pengunjung dengan membuka panggung bagi siapa saja yang ingin sumbang suara. Sepasang Ibu dan anak Tionghoa maju memanaskan permulaan dengan senandung Sepanjang Jalan Kenangan
Malam ini jalan dipenuhi kaum bazariyah dari orang Minang sampai Madura. Orang Minang berdagang perlengkapan Hari Raya. Pakaian, kerudung, kopiah dan perhiasan emas imitasi yang penuh oleh kaum perempuan.
Tentu saja itu diperbolehkan, tokh dunia ini memang perhiasan hidup dan sebagian banyak yang palsu.
Satu dua orang Batak menggelar lapak 'Solusi Catur'. Pengunjung membayar 20 ribu untuk memecahkan dua langkah kematian dengan hadiah uang 100 ribu. Ia untung banyak dari kesalahan perhitungan. Sambil terus menerus dipanasinya pengunjung bila solusi ini mau ditutup karena kemarin ada anak kecil bisa menjawabnya.
Disebelahnya ada pula orang Batak dengan lapak pancing botol. Pengunjung membayar 10 ribu untuk menegakkan botol kosong teh botol di papan miring dengan menggunakan pancingan buluh bambu dan gelang plastik.
Sekali dua kali pria penjaganya demi membantah keragu-raguan pengunjung ada menunjuklan cara membuat botol-botol tadi berdiri. Terlihat mudah saja baginya, tetapi tidak bagi rombongan malam takbiran yang datang bergelombang. Tiap buluh mau ditarik ia membengkong atau melinting.
Malam kudus di Kota Tua pun terang dengan takbir, tasbih, tahmid, kembang api, dan teriakan penjual pakaian, bakso, sotomie, batagor dan penyewaan tikar. Udara pun penuh aneka bau-bauan yang penuh hikmat dan aroma rasa.

Trialektika Ruang Pasca Pemilu

Trialektika Ruang Pasca Pemilu
0.1
Sering kita membahas di forum fesbuk ini tentang trialektika sebagai sebuah meta-theori yang dikembangkan dari dialektika Marxian.
Saiya ingat kembali pada satu makan malam beberapa tahun lampau di sebuah restoran di jalan Raden Saleh yang kini tutup dan menjadi kafe mie instant. Mualim Muzakir Manaf masuk dari ruang samping. Ini pertemuan kedua saiya dengannya setelah sebelumnya kami bersua di Takengon menindaklanjuti persetujuan Helsinki. Dari pihak pemerintah ada perwakilan A Husein dan dari pihak Finlandia ada utusan yang bernama Juha. Juha Christensen.
Juha ini nanti saiya beberapa kali melihatnya ada di forum-forum di tanah air. Terakhir ia, saya lihat ada di sebuah acara tentang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla beberapa bulan lalu di Jakarta. Barangkali pekerjaannya itu semacam konsultan atau makelar negosiasi, saiya tidak faham juga.
Di restoran tadi, Juha menemani Presiden Martti Ahtisaari dan Manaf. Mereka berbincang cepat sambil berdiri. Sebelum waktu makan malam tiba dan saiya tidak lagi melihat Mualim Manaf. Pertemuan itu memang bukan untuk kami, saiya hanya seseorang yang menemani delegasi Finlandia dari pemerintah di acara tertutup itu.
"Sebetulnya kurang apa Aceh berkorban untuk republik ini."
Mualim berkata kepada saiya di sela-sela pertemuan di dataran tinggi Takengon, ia berbaju kaos v neck coklat lengan panjang. Tubuhnya tinggi dan gagah dan semenjak di helikopter ada saiya sudah mendengar posisinya sebagai panglima perang Aceh Merdeka.
"...pemerintah republik ini gagal membaca keinginan rakyat. Ada rasa keadilan yang diabaikan.... dan pemerintah menjadikan masalah lain sebagai alasannya."
Ia lalu berkata tentang keinginan Aceh memperoleh greater autonomy dalam pengelolaan pemerintahan setelah persetujuan Helsinki. Kelak istilah otonomi yang diperluas ini diminta pihak Thailand kepada Indonesia untuk membantu memediasi pihak Kerajaan dengan pihak milisi melayu Thailand Selatan.
Setelahnya saya tidak mempunyai lagi saluran untuk berdiskusi dengannya tentang hal-hal lain sampai kami bertegur sapa di restoran makanan Indonesia (OASIS). Setelahnya Aceh mempunyai partai sendiri dan banyak kombatan GAM turun berpolitik dan berbirokrasi.
0.2
Semenjak Edwar Soja menajamkan kajian trialektika formasi spasial maka pemahaman kajian sosiologi dan geografi berubah signifikan.
Cara pandang kita terhadap persoalan tidak lagi melulu bersifat historis, tetapi cenderung spasial. Apa yang disampaikan Mualim Manaf tentang otonomi yang diperluas adalah persoalan ruang daripada ekonomi-politik. Ini menyangkut tentang pengelolaan dan pemanfaatan seluasnya apa yang dia sebut sebagai Negeri Aceh Nagari Makmur Sentosa (Nagroe Atjeh Darrusalam). Satu definisi spatial tentang ruang hidup baru.
Pokok penting yang ditambahkan dalam metateori trialektika adalah unsur ruang (spatial) setelah ekonomi dan politik. Pada pendekatan Marxist klasik maka problematika sejarah dipengaruhi oleh dialektika antara kepentingan ekonomi dan politik. Belakangan pendekatan ini tidak lagi dapat menjelaskan fenomena sosiologi di masyarakat. Menurut beberapa tokoh penggagasnya (Foucaut, Edward Said, Edward Soja, F.Jameson, dll.) pada kenyataanya kontes ekonomi-politik itu ternyata lebih banyak melibatkan perebutan ruang. Ruang seperti halnya politik-ekonomi itu adalah sesuatu yang hidup, dinamis, berkembang atau menyusut.
Adanya istana, gedung parlemen, dan gedung mahkamah agung adalah bagian dari proses meruangkan demokrasi yang paling kasat. Perebutan reklamasi, infrastruktur, Meikarta, dan lahirnya taman-taman dengan huruf-huruf besar adalah klaim atas ruang untuk membuktikan adanya keberhasilan ekonomi (pembangunanisme) dan politik (keberpihakan penguasa kepada publik). Sehingga klaim bahwa ruang adalah sesuatu yang ajeg, tetap, mutlak, seperti NKRI harga mati dengan sendirnya menjadi usang.
Lepasnya Timor-Timur, Sipadan-Ligitan, dikuasainya pelabuhan-pelabuhan oleh perusahaan Cina dan Singapura, serta banyak perusahaan Malasyia menguasai konsensi hutan nasional adalah bukti bahwa pertaruhan ruang itu sifatnya bertukar tangkap dengan lepas.
Beberapa hari lalu dihadapan pejabat pemerintahan, TNI, dan Polri, Mualim Manaf melotarkan kekecewaannya pada proses pemilu (pilpres). Ia menyampaikan keinginan untuk mengadakan referendum Aceh, tetap bergabung atau berpisah dengan Republik Indonesia.
Bila kita menelaah trialektika ruang dan pengalaman-pengalaman bahwa negara di dunia itu ada yang tumbuh dan tumbang, maka kita tidak dapat menyederhanakannya dengan jargon; Saya Pancasila, saya Indonesia. Saya toleran saya NKRI. Atau sekedar menyablon peta Indonesia di jaket motor dan mengabaikan bahwa barangkali bukan hanya Aceh Darussalam yang menginginkan perpisahan. Problem kita hari ini memang krisis kepemimpinan.

Masyarakat 5.0 Pro

Masyarakat 5.0 Pro
Baru kali ini saya mengikuti sebuah diskusi tentang masyarakat digital dan memperoleh perspektif layak bahas. Acara yang diselenggarakan Breeding Klub di Es Teller 77 Blok M menghadirkan narsum Dr. Anto Sudarto yang dengan segera mengatakan bahwa profile dari masyarakat digital adalah sesuatu yang dapat diklaim.
Jepang menurutnya, sudah memastikan bahwa mereka akan mengarah kepada masyarakat 5.0. Apa dan bagaimana visi-misi dari masyarakat tersebut pemerintah Jepang sudah mendefisinikannya antara lain menjadikan leisure atau kebahagiaan sebagai salah satu tujuan mulia dan lahirnya otomatisasi demokrasi.
Saya tidak terlalu terkejut bila Jepang mengklaim sebagai leader ke arah masyarakat fully automated society. Mereka adalah pelopor dari mesin parkir, digital porn-machine, dan vending machine asongan yang bukan hanya mempermudah urusan tetapi memberikan rasa puas kepada masyarakat penggunanya. Bandingkan di Indonesia dimana urusan parkir merepotkan semua orang.
Jerman sejak 2010 mendeklarasikan sebagai furhrernya Pembangunan Berkelanjutan, Green-Society, Green Finance, dan aneka usaha terbarukan (Renewable Society). Mereka menawarkan hidup bahagia bersama lingkungan. Sementara Thailand bersaing dengan Korea Selatan menawarkan konsep Anti-Aging Society, dengan visi hidup beauty ever after dengan tawaran operasi plastik dan ganti kelamin. Kelak tidak lagi akan ada orang tua yang keriput dan pasangan yang bingung memilih teman hidup.
Sementara Cina lewat Huawei sudah pada tahap 5G society. Untuk apa membawa cash kalau semua bisa dibayar tanpa membayar (cash-less society). Gagasan yang membuat Donald Trump marah-marah dan memboikot Huawei. Alasannya sederhana saja, jika cashless society ini berhasil diterapkan maka sebetulnya kita hidup kembali ke era utopian dimana orang tidak perlu susah-susah mencari Money Changer untuk menukar uang kita ke dollar. Semua dikonversi menurut cash yang berlaku di negara masing-masing. Huawei's idea pastinya akan mengembalikan lagi marwah mata uang lokal atas dominasi dollar AS.
Tetapi yang menjadi pertanyaan kritis tuan Anto adalah, apakah orang Indonesia akan kembali menjadikan isu-isu masa depan masyarakat ini sebagai sebuah obrolan. Seperti pernah terjadi dengan isu globalisasi, e-komers, digitalisasi, industri 4.0, atau fin-tech yang hanya berhenti di level jargon saja.
Lalu bagaimana nantinya model pemerintahan dan parlemen bila aspirasi publik kemudian telah dapat dikumpulkan oleh semua intelejensi buatan. Yang mampu membaca, memprediksi, dan mengeksekusi melalu algoritmanya. Sehingga eksekutif, legislatif, yudikatif, politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat pelan-pelan akan kehliangan perannya.
Ia juga mempertanyakan mengapa misalnya kita tidak mempersiapkan konsep yang lebih mungkin diimplementasikan untuk dapat eksis di masyarakat daripada berhenti sebagai pengamat.
Mengambil istilah Prof Hasti Nahdiana, musti ada genius locium atau ruang episteme yang menghimpun pengetahuan masyarakat kita sebagai satu keunggulan kompetitif untuk masyarakat masa depan. Model-model ide, gagasan, kebijakan, dll dapat dikeluarkan dari sana. Seperti misalnya bagaimana keunggulan dari segi demografis masyarakat muslim Indonesian. Kita bisa menawarkan ke dunia Halal Society 5.0, Fintech Society Syariah 5.0, dan Arisan 5.0. Yang terakhir itu nantinya ibuk-ibu yang menang arisan mendapatkan bonus dalam bentuk paket internet atau promo ojol, chatime drink, dan nginep gratis di jaringan hotel Airbnb selama setahun.
Diskusi yang diantar politisi muda Partai Golkar Khalid Zabidi menyimpulkan bahwa nantinya akan ada dua tantangan bagi masyarakat sekarang. Yaitu bagaimana mejawab persoalan filosofis dimana etika kemanusian nantinya bersinergi dengan etika teknologi. Yang hari ini saja pemerintah masih tunggang langgang, lintang pukang dan pontang panting mendefinisikan diri mereka di tengah arus kebebasan teknologi informasi dan kedaulatan sosial media. Masih bingung menghadapi hoak.

Konflik dan Bangunan Narasi

Konflik dan Bangunan Narasi
Yang perlu kita kumpulkan dari sebuah konflik adalah konflik itu sendiri dan bangunan narasinya.
0.1
Sebelum kita masuk ke konfliknya maka bangunan narasi adalah kisah yang menjadi latar dari mengapa terjadi hal ini dan itu. Ia berbeda dengan plot yang disusun jauh sebelum terjadinya konflik, maka narasi tadi baru akan datang belakangan. Establisment of narration menurut Tuan Alexander Muller, dapat dibuat oleh siapa saja. Aktor maupun antagonis.
Aktor sendiri adalah pemain-pemain yang berkepentingan langsung. Misalnya dalam konflik kerusuhan 21-22 Mei yang bertepatan dengan aksi massa pendukung Prabowo dan masyarakat anti pemilu curang ada aktor yang berkepentingan dan ada antagonis. Aktor ini bisa saja pendukung 01 maupun pendukung 02. Bisa juga bukan pendukung keduanya tetapi mempunyai kepentingan di 01 dan di 02. Meskipun demikian mungkin juga mereka sama sekali tidak mempunyai kepentingan di keduanya.
Dari kemungkinan aktor saja sudah dapat kita bayangkan betapa cairnya apa yang disebut dengan conflict indeterminacies. Satu pengamatan obscura tidak akan pernah mencukupi untuk membuat sekedar sebuah asumsi. Ada kaidah dari Paul de Man tentang pentingnya menahan logika dan membuka turunan, rujukan dari segala kemungkinan.
Bisa saja kita letakkan satu saja aktor dan menggeledahnya dengan beberapa pertanyaan, namun ia mesti akan berkembang kepada the vertiginous possibilites alias pusing palakku.
Misal bagi sebagian pendukung inti 02, seperti elit di grup pengusung seperti Demokrat, PKS, apa yang disebut sebagai the battle itu sudah selesai setelah lembaga survey merilis Quick Count (tiga jam setelah pilpres dianggap selesai). Battle selanjutnya terserah masing-masing. Agus Yudoyono misalnya dengan tanpa beban bergeser kepentingannya ke 01 karena ia misalnya memang hanya bergabung di grup untuk menyelamatkan nasib partai. Kini ia perlu melompat untuk bersikap pragmatis karena gula ada di grup pemenang. Ini sah-sah saja.
Bagi PKS misalnya tidak terlalu kuat lagi serangan-serangan kepada 01 mengingat mereka telah berhasil pula memanfaatkan buntut naga untuk melampaui target. Demikian pula di tubuh 02 mesti ada pihak yang kemudian mencoba mencari titik temu dengan 01.
Sementara itu di pihak 01, sebagai pemenang (terlepas curang, menipu, atau fair) secara politik peluang kontestansi antar pendukung bukan tidak ada. Justru ketika mereka sepakat menjadi pemenang maka para pemain ini kemudian berpeluang menciptakan konflik sesama mereka untuk menjadi the choosen one. Ia yang dipilih sebagai negosiator, baik untuk urusan rekonsiliasi dengan pihak 02 maupun dengan makelar-makelar yang menunggu jatah proyek dan posisi stratetis di kekuasaan.
Kerusuhan 21-22 (23) Mei kemarin dapat dilihat dari perspektif-perspektif ini. Misal dengan melontarkan pertanyaan; grup siapakah yang ingin menunjukkan bahwa grupnya lah yang terkuat, ia lah yang memegang kunci keamanan sekaligus penjamin bahwa 5 tahun ke depan pemerintah tidak akan diganggu.
0.2
Hanya saja ada satu hal yang tidak dapat diabaikan elit hari ini. Bahwa "percakapan publik" selalu berbeda dengan "pembicaraan" elit.
Dorongan menjatuhkan Ahok misalnya bukanlah inisiatif elit tetapi animo masyarakat yang sebagian kecewa dengan model pembangunan dengan cara gusur di Jakarta. Bahwa kemudian some of them employ religious echo to designate and generate their symbol to intervene more and more, maka itu adalah naturenya. Mereka yang kebanyakan menjadi korban mempunyai simbol ini secara imanen dalam diri mereka. Meskipun nanti di pilkada DKI membuktikan jika komunitas Batak protestan di wilayah utara adalah mereka yang juga menginginkan Ahok jatoh.
Pada saat sebagian yang berseberangan mengatakan bahwa terlalu berbahaya memainkan isu identitas maka itu pun sebenarnya adalah satu bentuk identifikasi baru terhadap pihak berseberangan. Tidak ada politik tanpa identitas.
Semenjak Lacan menyebut manusia adalah makhluk penanda (homo pictor) maka penciptaan simbol-simbol dalam percakapan-percakapan publik menempatkan isu-isu publik dalam konfigurasi pembicaraan politik elit. Tidak ada elit yang berani mengklaim bahwa mereka adalah pendorong dari gerakan aksi massa 212, reuni 212. Namun tidak satu pun dari mereka yang tidak melihat adanya peluang dan ancaman politik dari percakapan publik tadi.
Percakapan publik dan pembicaraan elit ini lah dasar dari terbentuknya apa yang kita ingin ulas sebagai "establisment of narration", penciptaan bangunan-bangunan narasi.
Percakapan publik hari ini adalah mengapat misalnya perlu 600-an petugas KPPS tewas, mengapa dibutuhkan waktu sedemikian lama untuk menghitung sah suara pada saat teknologi informasi memungkinan pertukaran data dengan cepat, mengapa kemenangan tadi tidak membanggakan, mengapa menolak otopsi, perhitungan ulang, mengapa pengumuman dilakukan tengah malam, dst, dst.
Percakapan ini yang kemudian menciptakan ambiguitas literasi, bahwa misalnya hari ini publik tidak dengan mudah mempercayai apa yang dinarasikan elit. Penolakan quick count, pengabaian otopsi, dan penyelewengan tontonan hasil hitung. Percakapan ini pun muncul menjadi teka-teki epistemik (epistemic conundrums). Jika tidak ada persoalan mengapa mereka (petugas KPPS) mati? Mengapa pula pengumuman dilakukan sehari lebih cepat di tengah malam? Mengapa pemilu sebelumnya tidak terjadi).
Percakapan ini lah yang pada akhirnya melahirkan political distractions. Membuat kemenangan salah satu pihak ini menjadi tawar, kurang greget, menyisakan kegundahan, mengurangsi legitimasi, dan pada akhirnya semua orang percaya jika ini pilpres paling garing dalam sejarah republik.
Kegundahan tadi tentu membuat pesta kemenangan dan bagi-bagi hadiah menjadi garing juga.
Padahal menurut elit perlu ada pihak-pihak yang dipestakan sebagai si pemenang, dan perlu ada pihak yang dipersalahkan untuk menerima kekalahan. Jika tidak maka ini kurang menarik bagi pemerintahan ke depan. Si kalah harus dibuat super kecewa, dan dari kekecewaanya itu timbul gesekan sosial.
Bangunan narasi ini memproyeksikan persepsi-persepsi kita dalam bahasa (Language). Bahasa ini yang nanti sekaligus ditransaksikan dalam wujud bahasa kekerasan, kekuasaan, kekuatan. Tujuannya tentu saja beragam. Bisa sekedar pamer otot atau tadi, aktor ingin menunjukkan jika dirinya yang harus diajaka berunding tentang bagi-bagi kekuasaan.
.... bersambung (kalau sempat atau sesuai permintaan)

Tempo, Tito dan Bangunan Narasi 21-23 Mei

Tempo, Tito dan Bangunan Narasi 21-23 Mei
Kapolri Tito memegang dengan gagah senapan yang menurutnya digunakan dalam aksi 21-23 Mei 2019.
Saiya menunggu laporan Tempo untuk menulis status kedua tentang Aktor dan Bangunan Narasi. Isinya seperti dapat diprediksi ada pihak yang dipersalahkan sebagai sebuah jaringan perusuh profesional. Kedua narasi; baik yang disampaikan Tito dan Tempo adalah hak dari membangun narasi atas sebuah kejadian yang terjadi.
Delapan orang dikabarkan tewas, dan ratusan dilarikan ke rumah sakit umum daerah. Gubernur Anies dikoreksi karena dianggap lebai dengan ikut mengangkut keranda jenazah salah satu korban. Jaringan dokter dan medis internasional MER-C akan melaporkan dugaan penggunaan senjata pembunuh dan tindakan kekerasan aparat kepolisian ke badan internasional di bawah PBB.
Sementara itu Menkopol Wiranto dan Menkoinfo Rudiandara membangun narasi bahwa pelarang sosial media (WA, Facebook, Twitter) oleh pemerintah bertujuan membatasi penyebaran hoax. Tidak lama kemudian alasan hoax pun berganti narasi menjadi bahayanya masyarakat mengunduh VPN dan provider internet internasional lainnya karena alasan keamanan finansial.
Sejak masa yunani klasik persoalan bagaimana pengalaman (experience) individu dianggap dapat merepresentasikan sebuah kebenaran (Truth) yang nantinya dianggap kebenaran publik tidaklah sederhana. Sebuah kebenaran membutuhkan narasi untuk disampaikan dan disetujui, Sementara dalam perkembangannya narasi tidak dapat menjadi bebas nilai dan netral. Ia dapat dikonstruksi, direkonstruksi dan didekonstruksi dan dikembangkan oleh pihak berkepentingan untuk mencintakan apa yang kita sebut pengetahuan. Dimana sekarang dimana media massa arus utama bersaing dengan penggiat media sosial perbedaan narasi itu semakin tajam. Ia merujuk kepada Walter Benjamin; diciptakan bukan lagi untuk membongkar rahasia dan menyingkap kebenaran, tetapi hanyalah sebuah aksi balas dendam terhadap narasi-narasi lainnya.
Laporan Tito dan Tempo adalah narasi yang disampaikan sebagai sebuah gagasan yang kita sebut sebelumnya sebagai a lived experience. Melalui kanal visual dan tekstual media massa mainstream (MSM) narasi dibuat dengan legitimasinya (kepolisian dan jurnalistik). Sambil berakting memeragakan senjata -tanpa sarung tangan sebagaimana protap terhadap barang bukti- Tito sedang menghadirkan a lived experience dirinya kepada publik. Yang maksudnya adalah menghadirkan pengalaman yang mengguncang (Erlebnis) untuk menggantikan apa yang dialami publik sebagai aura pengalaman (Erfahrung). Tentang aura pengalaman akan adanya ketidakberesan dari meninggalnya 600 petugas KPPS, sistem hitung yang mahal tetapi sering keliru, dan pertanyaan mengapa anak-anak menjadi korban dari kejadian 21-23 Mei lalu.
Persoalan apakah narasi tadi akan menciptakan relasi antara pengalaman saya sebagai pengalaman anda tidak lagi menjadi konkrit. Ia sebaliknya hadir untuk mendelegitimasi pengalaman kita sebagai pengamat dan meletakkan apa yang kita percaya sebagai sebuah pengalaman mengguncang tadi sebagai mistifikasi, politis, dan ilusi-ilusi kasar sebagai bentuk kekecewaan. Hanya pengalaman mereka lah yang dapat dijadikan rujukan untuk membuka kebenaran (truth) selain itu tidak dan ada kemungkinan hoax.
Tetapi di sini nantinya akan lahir problematika penalaran. Laporan Tempo tentang adanya tokoh-tokoh yang dekat dengat Prabowo yang terlibat dalam sebuah percobaan putsch (usaha makar) dengan menyusun rencana jahat di acara aksi damai di Bawaslu kemudian menjadi Erlebnis itu sendiri. Ia yang awalnya bertujuan membimbing pengalaman mereka sebagai pengalaman publik pada akhirnya hanya menjadi pengalaman personal pihak redaktur yang dipaksakan diadopsi publik.
Sebab ketika ada elemen publik yang lebih serius (jurnalis, pengamat, akademisi) ingin menggeledah siapa sumber, dan bagaimana sumber-sumber yang tadi terkait dengan pelaksanaan konflik dan hubungannya dengan temuan-temuan versi pengalaman publik (Erfahrung) maka argumen yang akan kita terima akan sama. Bahwa mereka mempunyai sumber yang dapat dipercaya. Si sumber punya informasi A0, A1, dan karena alasan tertentu (ekslusifitas, keamanan) ia tidak dapat diakses oleh yang lain kecuali kami.
Di sini kembali kepada statemen Walter Benjamin, tujuan narasi yang dibangun memang bukan untuk membuka rahasia dan membeberkan kebenaran. Sebaliknya ia menjadi aksi upaya mengaburkan kebenaran dan lebih jauh ia lebih mirip sebuah usaha balas dendam.

Wednesday, June 12, 2019

Democratic Reslience, Ojeg Langganan, Orang Arab Habieb Rijiq si Heri Olang dan lain-lainnya itu

Democratic Reslience,
Ojeg Langganan,
Orang Arab
Habieb Rijiq
si Heri Olang
dan lain-lainnya itu
0.1
Selagi melewati demo ramai di depan emak-emak dekat kantor Bawaslu tuan Heri, kawan yang setahun menduda ditinggal mangkat istrinya mengirimkan pesan WA. Ia kawan sekolah yang kerap bertanya tentang situasi politik Indonesia. Dulu saya memanggilnya Heri Hitachi (hitam tapi cina).
Profesinya adalah sebagai tukang ojeg langganan di pasar Ikan hias Mester Jatinegara.
Sebelumnya saiya mau menulis sedikit perbedaan opang (pangkalan), ojol (online) dan olang (langganan). Yang terakhir itu meskipun mangkal hanya pada jam-jam tertentu dimana langganan mereka membutuhkan. Ia memiliki delapan langganan. Pagi pedagang ikan hias, pedagang warteg, seorang ustad pengajian, rumah makan padang, orang kerja, dan seseorang yang profesinya tidak perlu kita sebutkan. Si wanita tadi diantarnya dari Jati Asih Bekasi. Ia tidak menerima penumpang dadakan karena alasan profesionalitas. Ini menurutnya ia selalu ada di tempat di waktu-waktu yang diperlukan para pelanggan.
Dulunya saya berpikir sebagai keturunan cina yang mesti ada jiwa dagang maka pertanyaannya yang berat dan belum jelas ada hubungan langsungnya dengan pekerjaannya itu benar-benar serius ditanyakannya. Apa dan bagaimana arah politik mungkin akan menjadi pertimbangan sikap ekonominya sebagaimana kebanyakan pengusaha besar melihat persoalan politik kekuasaan. Tetapi beberapa kali bertemu atau berhubungan via aplikasi WA, mimik wajahnya serius saja.
Saya mencoba mencari kalimat yang pas untuk menghargainya. Bahwa dia bertanya seperti itu harus kita anggap sebagai sebuah a democratic relisilience tentang politik dari masyarakat yang belakangan semakin baik dan kepengen tahu saja (kepo) tentang apa yang terjadi.
Selain hari ini bukan hanya tukang ojeg yang pandai menilai keadaan berkat sosial media, tetapi naluri mengantisipasi keadaan tadi sudah dipraktikkan emak-emak yang belakangan semakin kerap. Mereka mengambil alih daya kritis orang partai, LSM, aktivis, juga mahasiswa dalam menyuarakan protes pada keganjilan-keganjilan.
0.2
Kira-kira ini yang saya sampaikan kepada;
0.2.1
Bahwa hari ini kita melihat sikap kritis masyarakat yang tidak terbendung dimana-mana. Agenda kritik dari soal ekonomi pasar sampai kecurangan pemilu dengan tumbal ratusan petugas KPPS itu menggerakkan naluri dan akal sehat orang banyak.
Sekarang perbincangan politik itu bukan agenda elit saja tetapi sudah menjadi obrolan orang-orang.
0.2.2
Bahwa fenomena emak-emak semakin kritis dan kepo itu adalah sesuatu yang menarik diamati. Mengapa mereka menggantikan fungsi kritis dari mahasiswa. Sekaligus mencoba menjawab pertanyaaan apakah the agent of change yakni mahasiswa hari ini belum bergerak itu menyebabkan mengapa yang kita sebut dengan "people power" belum menemukan amplifikasinya.
Ataukah hari ini the new agent of change itu adalah emak-emak?. Mereka berbeda dengan mahasiswa yang berfungsi sebagai penjambung pikiran dan lidah rakjat namun kini mereka adalah penjambung naluri dan perut rakjat.
0.2.3
Soal twitter Hendropijono yang menyebut HRS sebagai orang Arab yang macam-macam dengan NKRI itu adalah pendekatan tradisional dalam mitigasi konflik.
Mirip dengan kasus pelecehan Al Quran Ahok, pemerintah membuat kanal-kanal untuk mengecilkan arus umat Islam. Ada kanal penangkapan artis, kanal persekusi emak-emak, kanal diskreditasi tokoh, dan tentu saja membelah dengan isu Islam Ramah versus Islam Radikal, dan arab intoleran versus pribumi.
Kita melihat mitigasi seperti itu gagal. Ahok kalah, demo umat Islam berakhir aman, NKRI tidak menjadi ribut seperti Suriah, serta kehidupan toleransi berjalan seperti biasa.
0.2.4
Tentang Habieb Rizieq sendiri itu dapat diterangkan dengan sederhana. Sampai hari ini jaringan ulama keturunan Hadramaut (Yaman) belum dapat dipegang pemerintah.
Habieb-habieb besar yang menjadi pandu dari gerakan urban social movement menggeser Ahok dari Jakarta bergeming pada sikap mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Sementara sebagai seorang keturunan arab, mustahil HRS ini bergerak tanpa meminta petuah dan petunjuk dari jaringan ulama arab tadi. Menuding HRS sebagai Arab perusak sama saja mengeraskan sikap kepada jaringan habaib.
Sementara tidak satu pun jaringan ulama di Indonesia yang dapat melepaskan diri dari hubungan maula-muridan dengan guru-guru besar dari keturunan Hadramaut Yaman. Negeri dimana banyak ayat dan hadist shahis menerangkan keutamaan orang-orangnya.
0.2.5
Bahwa saiya juga menyampaikan kekaguman pada idenya menjadi ojeg langganan (olang). Secara alamiah di era persaingan 4.0 yang banyak membunuh pelaku Opang, maka tetap menjadi Olang itu pilihan cerdas. Ia berhasil membranding dirinya sebagai orang kepercayaan. Motornya setia dititipin belanjaan sambil menunggu konsumen selesai belanja kebutuhan lainnya.
Saiya menyampaikan kekaguman juga pada pertanyaan kritisnya.
"Yoi, bro gua juga sama-sama thank you ya."
"...soalnye ada penumpang gua yang suka tanya-tanya politik. Kalo udah tau gini kan gua keliatan pinternya."
Saiya menutup telepon WA. Si Heri ini harusnya menjadi Profesor Intelejen atau Menteri pertahanan.

Wiranto dan Praetorian Policy

Wiranto dan Praetorian Policy
Apa yang disampaikan Wiranto tentang akan adanya tim nasional pemantauan dan pencegahan bully presiden ( Timnaspempenbulpres) adalah model dari praetorian politik.
Di Kota Trier Jerman, pemandu wisatanyanya berkata bahwa Romawi meninggalkan jejaknya di kota kelahiran Karl Mark ini dengan kebijakan Praetorian. Mereka mengirim tentara (Praetori) dan para budak (ploretari). Para praetorian ini berlaku sebagai negara dengan mengatasnamakan kaisar untuk menjaga kedaulauan dan memperluas kekuasaan. Mereka mengancam para budak agar bekerja rajin di kebun-kebun dan penduduk membayar upeti. Pada dasarnya mereka sebenarnya hanya semacam petugas sekuriti properti dan penarik pajak.
Pernyataan Wiranto tidak dapat dilepaskan dalam konteks ini. Ia adalah orang yang secara piawai memainkan positioning politiknya. Dengan mencuri start bicara menjelang pengumuman resmi KPU pada 22 Mei nanti. Ia ingin memastikan bahwa Jokowi adalah si terpilih dan pihak yang kalah jangan macam-macam karena dirinya adalah bodyguardnya Jokowi.
Wiranto pernah melakukan ini ketika Soeharto turun di tahun 1998 dan beberapa kali gagasannya tentang perlunya dibuat tim pemantauan tindak-tanduk dan omongan nasional. Tentu saja ia tidak dapat mengatakannya seperti itu. Sehingga perlulah dia mengatasnamakan hukum dan ketertiban umum sebagai dalihnya.
Meskipun demikian pernyataan Wiranto ini diluar kewenangannya sebagai menteri. Tetapi ia tentu tidak bicara sebagai dirinya saja, ia mengatasnamakan negara di belakangnya sebagai penguat. Sehingga mesti tim tadi mendapatkan izin dari presiden yang juga harus memiliki visi otoriterian yang sama untuk mengeluarkan sebuah UU, Perpres, atau PP pembentukan tim tadi lengkap dengan anggaran dewan pembinanya.
Bahwa tim nas yang nanti akan dibentuk berisi dari banyak elemen itu hanyalah pewacanaan untuk menghindari sikap otoriter. Namun dalam kenyataannya keberadaan tim seperti itu nantinya semacam a license to kill dari otoriterianisme negara untuk membungkam publik. Atas nama hukum dan kebebasan nan bertanggungjawab negara melakukan tindakan anti demokrasi.
Ia hanya akan makan angin saja. Tetapi ini satu-satu nya cara bertahan hidup bagi seorang mantan proetarian tua. Memastikan dirinya masih dapat jatah memungut pajak politik.