Tuesday, July 17, 2018

Kebuntuan Politik Nasional

Andi Hakim 17 Juli 2018
Harus diakui bahwa menjelang sisa dua minggu penentuan pasangan Pilpres, politik nasional kita hari ini menghadapi kebuntuan.
Belum ada kepastian dari masing-masing pasangan dan pendukungnya untuk benar-benar mengarah kepada satu kemufakatan. Jika ada usulan seperti Jokowi-Mahfud/Jimly/Moeldoko/Cak Imin/Airlangga Hartarto, lalu JK-AHY, AHY-Gatot, Gatot-Anies, Prabowo-Anies, Prabowo-Aher dll.. maka ini hanyalah proposal yang diajukan media untuk segera mengerucutkan narasi pada sosok-sosok.
Tetapi kenyataannya permainan paslon dengan kandidat yang banyak menunjukkan jika politik hari ini menjadi tidaak sesederhana itu. Ada banyak pertimbangan yang membuat kebanyakan pemain politik menunggu "the leap of faith" satu langkah keyakinan yang lebih didorong keterpaksaan karena tidak ada lagi jalan keluar. Buktinya adalah tidak adanya perubahan trend dari perhitungan survey untuk menebak paslon favorit di pilpres nanti. Masing-masing masih membangun dunia fantasinya.
Sementara bahasa-bahasa politik dengan saling kunjung-mengunjungi, dan jajak-menjajaki antar elit partai juga belum mengarah kemana-mana.
Hal ini terjadi karena beberapa peristiwa dan faktor.
A,
Kemenangan Jokowi di pilpres 20I4 menunjukkan dua fenomena politik, Pertama terbelahnya masyarakat secara dikotomis. Satu kelompok selalu berusaha menegasikan kelompok lainnya dalam format lover vs haters, pro vs kontra, dan kampret versus cebong.
Fenomena kedua adalah munculnya the so called elit baru politik; Para RELAWAN. Berbeda dengan anggota dan partisan partai politik, tipikal dari relawan ini adalah mereka membenci politik dan partai politik sampai ke ulu hati, tetapi tidak mengingkari bahwa politik itu adalah sesuatu perangkat yang menjanjikan. Kelak mereka inilah yang menjadi musuh dalam selimut bagi partai-partai pengusung, karena sering dianggap ikut campur dalam mempen.
B,
Kedua, bahwa setelah kalahnya Ahok di Jakarta, orang mulai menghitung jika tuah Jokowi bukan tidak tak terkalahkan.
Terbelahnya politik di negeri kita kepada politik aliran sebenarnya hanya memperkuat kenyataan bahwa pada dasarnya politik identitas itu tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Bagaimana bentuk perwajahan dari identitas itu antara lain politik Islam versus nasionalis, Islam versus non-islam, islam moderat versus islam kolot, dan islam eksport versus islam lokal. Hal ini efektif ketika digunakan untuk menyerang ujaran penghinaan terhadap agama pada kasus Ahok.
Kegagalan memenangkan Ahok menunjukkan jika oposisi Islam bisa juga memberikan pukulan keras kepada pemerintah. Sebagai buntut dari peristiwa ini adalah munculnya hastaq #GantiPresiden.
Tentu saja politik aliran termasuk agama ini berlaku juga di agama-agama lain seperti Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Artikulasinya yang berbeda-beda, tetapi ia sekali lagi tetap ada.
C,
Artikulasi non islam inilah yang menjadi pertimbangan, bagi kelompok Islam untuk melihat bahwa di balik Jokowi adalah kepentingan politik kristen.
Majunya isu-isu mendiskreditkan politik islam, politisi islam, dan kriminalisasi ulama sudah masuk kategori menarik-narik agama ke wilayah conflik sosial dari konflik elit. Belum lagi belakangan muncul nrasi untuk mengeliminir islam sebagai identitas kepada isu garis keras, anti toleransi, dan terorisme. Narasi ini dibangun secara general dan dihadap-hadapkan dengan the so called pewaris islam yang toleran. Apa dan bagaimana bentuk si islam itu tidak lagi menjadi soal, karena persoalan terbangunnya konflik sudah terlaksanakan.
D
Hal yang sama juga ada dikubu politik aliran yang ada di angkatan (Tentara dan Polisi).
Masa sekarang bukanlah masa yang menyenangkan bagi kelompok militer, gagasan kembali ke barak sudah bukanlah persoalan profesionalisme tetapi prose marginalisasi tentara dari orbit politik tanah air. Hal ini muncul karena kegagalan transformasi dari military government kepada police government. Penyebabnya adalah kepolisian yang lebih sering ada di posisi menciptakan kekuasaan (police state) daripada penjaga kebijakan (policy state). Awam dan militer menganggap kepolisian sudah terlalu jauh masuk dan mengintervensi proses demokratisasi.
E
Adanya pandangan di kubu militer pada gerakan relawan yang terlalu jelas tetapi tidak berwujud sebagai sebuah organisasi. Wujud gerakan tanpa bayangan ini dipercaya sebagai satu gerakan laten yang dengan mudahnya dikaitkan dengan praktik politik induk-semang dari ideologi Komunis. Kelompok relawan ini dengan mudah dihubungkan kepada sifat gerakan dari komunis.
F
Bila terjadi koalisi Jokowi dengan dukungan kelompok aliran kristen di belakangnya (meski dengan memajukan sosok muslim) maka pilihan rasional bagi koalisi ini adalah Wakil presiden yang dianggap mewakili Islam, bukan orang partai dan ia tidak terlalu islam dalam pengertian pandangan dan aktivitasnya.
Bagi relawan -yang muncul sebagai fenomena baru- politik kita hari ini, maka mereka memang berharap bahwa orang di belakang Jokowi bukanlah orang partai. Tetapi ia yang dianggap dekat dan dapat dimanfaatkan oleh relawan.
G
Jika dorongan relawan pada sosok ini terlalu kuat, maka ada kemungkinan partai politik akan menunjukkan resistensinya.
PAN, Gerindra, dan PKS aalah partai-partai yang mesti menolak gaya politik ala relawan ini. Belakangan ketiga partai berjuang keras untuk kembali memunculkan partai sebagai sebuah organisasi perkaderan. Mereka cukup membuktikan suksesnya melalui kerja-kerja mesin partai dalam pilpres dan pilkada sebelumnya.
Beberapa partai lain akan melakukan hal yang sama, hanya artikulasinya yang berbeda.
H
Bila partai-partai ini belakangan masih seperti melihat menunggu, sementara masa deklrasi paslon semakin dekat maka intensitas politik elit partai untuk membuka kebuntuan harus semakin diintensifkan. Mengingat jika gagal dalam waktu dua minggu ke depan, maka partai akan berhadapan dengan fenoman politik relawan.
Sebenarnya ini akan mengganggu pembentukan demokrasi yang bertanggungjawab. Sifat dan gerak relawan ini sama sekali tidak dapat dicegah atau dikoreksi, mengingat mereka tidak lahir dari sebuah organisasi atau partai yang memiliki mekanisme koreksi, evaluasi, dan monitoring di dalamnya.
Artinya memperbincangkan politik sebagai seni negosiasi, akan lebih mungkin dilakukan oleh elit partai dan ormas daripada elit relawan. Selain mereka dewasa untuk menyadari bahwa kebuntuan akan melahirkan krisis para politisi ini ada dalam posisi untuk mencegah terjadinya protracted social conflict (konflik sosial berkepanjangan) di masyarakat. Yang bukan hanya merugikan bentuk koalisi apapun yang akan dibangun tetapi juga dapat mengarahkan republik ini sebagai negara gagal.

Saturday, July 14, 2018

Mas Pion Jadi Wapres

Andi Hakim 11 Juli 2018
Kurang dari tiga puluh hari lagi semua gundah gulana siapa kandidat presiden dan wakil presiden untuk pemilu akan terjawab.
Sebetulnya dari pilihan tadi, maka posisi capres hari ini tidak terlalu bermasalah. Piublik masih melihat sosok Mas Jokowi, Mas Prabowo, dan Mas X, tetapi pada posisi pendamping yaitu Wakil presiden inilah masing-masing pihak saling mengunci.
Beberapa nama yang telah swadaya mewapreskan atau diwapreskan dirinya antara lain, Muhaimin Iskandar, Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Puan Mahearani, Anis Baswedan, Srimulyani, Budi PU, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Tito dll..
Beberapa survey mulai merilis nama-nama yang "cocok" dipasangkan ke Jokowi atau Prabowo. Yang menurut saiya sebetulnya lebih kepada pencocokkan, ini karena kemudian setelah nama disusun baru dilakukan pengelompokkan minat dan ketertarikan. Misal konsultan politik itu lalu memberikan alasan bahwa tokoh tadi dipilih karena; Tokoh militer, polisi, tokoh profesional, tokoh birokrat, tokoh agama. Lalu agar lebih historis seperti bandar bola di Inggris, maka riwayat si tokoh perlu ditulis seperti; jawa, non jawa.
Tetapi kita yang ahli-ahli dalam membaca zaman ini tentu juga punya dugaan-dugaan yang sama kerennya.
Misal kita sebut saja, bahwa siapapun wapresnya dia harus memberikan dua opsi kepada calon presiden. Ingat karena meskipun disebut di UU KPU kita memilih Pasangan pada kenyataannya pemilih itu hanya memilih si Presiden atau si Wapres. Tidak keduanya.
Model power sharing macam begini akan menjadikan posisi Wapres itu kepada dua pokok saja, yaitu dia yang bisa mendukung dari segi perolehan suara (memiliki massa), atau dia mendukung dari segi pendanan (memiliki duit). Sehingga ada duit atau ada massa ini tetap saja jadi pilihan utama, bukan soal pri non pri, jawa-non jawa, tokoh atau masyarakat umum.
Nah bagi Jokowi, Prabowo atau bila ada tambahan calon ketiga, maka si wapres itu harus memenuhi salah satu atau kedua kriteria di atas. Bagaimana ia punya massa atau punya duit itu masalah asset yang penting ini orang harus dianggap bagian dari persoalan kebangsaan. Apa persoalan kebangsaan hari ini> yaitu ambruknya industri manufaktur lokal kita, merosotnya dollar, naiknya inflasi yang menyebabkan mahalnya kebutuhan pokok masyarakat.
Taroklah pemerintah sukses membangun infrastruktur tetapi faedahnya kepada industri nasional hampir tidak ada. Tidak banyak kontraktor lokal dilibatkan, tidak banyak barang barang lokal digunakan dlalam proyek.
Siapa tokoh yang dapat mengatasi kelemahan pemerintahan hari ini itulah yang akan diangkat sebagai wapres baik Jokowi, maupun Prabowo. Wapres yang akan menggenjot kembali produk-produk manufaktur dalam negeri. Yang mencintai produk-produk Indonesia.

Tolil

Andi Hakim 13 Juli 2018
Kata tolil sering saiya dengar dari Antoni Kentot. Ini teman SD yang sampai kelas lima baru terdeteksi mengapa ia sering maju ke depan papan dan memandangi papan tulis. Matanya silindris.
Tolil sendiri adalah pleonasme dari kata tolol. Mirip anak di kota Bandung menyebut kata anjrit, anjis, daripada kata anjing.
Tetapi tolil ini bukan hanya soal pembelian tambahan saham Freeport agar pemerintah dapat saham mayoritas. Dengan membayar kepada perusahaan hampir 53 Trilyun rupiah yang kontraknya akan habis kita tidak tahu apa arti kepemilikan daripada kemanfaatan.
Memberi duit ke perusahaan metal di saat industri metal AS ketar-ketir dengan ide perang tarif Trump. Trump memaksa India dan Cina menjual produk metal mereka lebih mahal di pasar AS agar produk dalam negeri menjadi kompetitif. Apa yang akan dilakukan Cina dan India mesti retaliasi dengan cara mendumping harga di pasar internasional. Ini dengan tujuan, negara-negara lain mengambil kesempatan menyedot dan menyetok produksi baja mereka.
Baik Cina dan India akan mengambil pilihan tetap menguasai pasar meski kehilangan pasar AS. Jadi, jika saiya Menperindag maka saiya akan minta duit 53 Trilyun tadi buat borong baja, alumunium dan metal Cina-India. Yang jelas dibutuhkan bagi proyek infrastuktur. Tokh nanti Freeport metal juga mesti rugi -rugi juga dengan langkah Trump.
Tetapi pinternya Trump ini dia bisa bikin orang percaya sama dia. Ia dengan mudah memperoleh 100 Trilyun dari Arab Saudi untuk membeli produk alutista dan membiayai keberadaan tentara militer AS di sana, Saudi harus percaya jika Iran akan membom Jeddah. Mirip dengan divestasi Freeport hari ini. Anda harus membayar Freeoirt yang selama ini tidak banyak memberi anda apa-apa, dan anda harus membayar saiya jika ingin saiya tetap ada di negeri anda.
Tetapi tolil ini juga soal keingintahuan para abang-abang di pinggir jalan. Mereka membahas sebuah video viral, seorang polisi menendang ibu yang katanya kedapatan mencuri di sebuah toko makanan. Si polisi berpangkat AKBP dan sialnya dia kehilangan kariernya karena arogansi.
Pada si ibuk kita tentu bertanya, mengapa ia harus maling untuk mendapatkan barang-barang tadi? Sudah sedemikian serakah atau sedemikian susahnya kehidupan masyarakat sampai si ibuk mencuri. Tetapi lebih tolil lagi si pembuat video, dan orang-orang di sana. Mereka kalem saja melihat perlakuan melanggar hukum dan diluar batas kemanusiaan terjadi di depan muka mereka. Tidak ada usaha menghalangi atau mengingatkan.
Tolil sekali peri kehidupan kita belakangan ini. tetapi kita harus percaya untung pisang goreng atau martabak itu trilyunan. Jadi mungkin duit 53 trilyun itu diinvestasikan saja ke pohon pisang dan tepung terigu .

Zonasi, kartu miskin dan kartu transportasi siswa

Andi Hakim 14 Juli 2018
Sebenarnya persoalan zonasi sekolah yang didasarkan kepada jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, dan sistem NEM atau rata-rata nilai UN siswa sebagai syarat masuk itu absurd.
Beberapa alasan tentang zona itu pertama adalah masalah kemacetan, dimana ada proses antar jemput dan tunggu siswa yang menjadi persoalan.
Kedua persoalan satu sekolah hanya di isi oleh kelompok siswa dari keluarga mampu dan punya keturunan pintar. Zona di sini berfungsi kebalikan dari yang pertama yaitu mendifergenkan peserta didik. Sehingga diharapkan yang pandai dan agak pandai sedikit berbagi dengan kelompok tolol atau bermasalah. Singkatnya tidak ada pengumpulan bakat (talent pool) di satu tempat.
Jika kita telaah dua persoalan tadi, maka absudridtas tadi adalah yang pertama tentang persoalan lalu lintas dan terlalu banyaknya kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Ambillah SMA dan SMP favorit di Jakarta, umumnya siswa bersekolah di sana adalah anak-anak yang pulang perginya diantar dengan kendaraan pribadi. Perlambatan kendaraan ini luar biasa mengganggu lalu lintas. Kadang di jam-jam pulang mobil-mobil jemputan sudah menunggu di parkir semaunya di pinggir jalan atau naik ke trotoar.
Saiya kadang perhatikan betapa buruknya model pendidikan di kita. Anaknya siswa di sekolah terbaik, tetapi si ortu tidak mendidik bagaimana agar si anak faham jika ia berkontribusi di kesemrawutan sosial yang terjadi. Di SMA 8 misalnya, saiya melihat mobil-mobil jemputan memaksakan diri untuk menurunkan anak-anak itu tepat di pintu gerbang. Apa susahnya berjalan seratus atau sepuluh meter tiap pagi demi kesehatan misalnya.
Di kota-kota di eropa seperti Jenewa, anak-anak diharuskan untuk turun di Rendevouz, satu titik yang didesain sedemikian rupa untuk kendaraan menurunkan siswa dari para pengantar. Di sana siswa bersama guru atau petugas sekolah akan berjalan kaki menuju sekolah. Cara ini efektif menghindari perlambatan lalu lintas.
Bila kita tetap percaya bahwa masalah tempat tinggal dan kedekatannya dengan sekolah adalah masalah utama untuk menghindari kemacetan, maka kita terima ini sebagai sebuah asumsi utama. Tetapi kata dekat adalah masalah lain, karena di negeri dimana jalan tol saja tidak bisa menjamin bebas hambatan maka pokok persoalan kita bukanlah di "jarak" tetapi di "waktu". Lagi pula kata kemacetan selalu berkorelasi lebih dengan waktu daripada jarak.
Sehingga kita percaya bahwa hanya transportasi publik massal yang benar-benar dapat mengatasi persoalan kota besar. Hal ini tidak unik terjadi di Indonesia. Di hampir semua kota, persoalan kemacetan hanya bisa diatasi dengan mengubah cara pikir dan fisik masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi publik daripada pribadi.
Nah saiya berpikiran, apakah tidak lebih baik di calon peserta didik baru, daripada diberlakukan model zoning atau NEM apa tidak lebih baik kita gunakan model "Kartunisasi".
Apa itu kartunisasi, yaitu jumlah penggunaan kartu tiket angkutan kendaraan umum seperti KRL komuter, busway, dan moda lainnya. Seberapa sering siswa menggunakan si kartu bagi keperluan sekolah (bisa dibuat sistem kontrol dan baca) di tiap tiket. Nah jumlah penggunaan kartu yang dikhususkan bagi siswa tadi akan dikonversi menjadi nilai assesment bagi siswa untuk masuk sekolah.
Misal, si Ahsan NEM nya rata-rata 8,7 si Ilyan 9,8. Tetapi karena si Ahsan itu sering pakai transportasi publik dengan nilai 9,5 persen penggunaan. Artinya ia berkontribusi kepada perbaikan lingkungan dan mengurangi polusi, maka ia berhak masuk sekolah dituju.
Ini ide saja, dan mudah2an kalau ada yang modalin bisa dibuat modelnya. Kartu tanda penggunaan kendaraan umum ini tentu jauh lebih masuk akal daripada kartu tanda tidak mampu....yang malu-maluin itu.

Monday, July 9, 2018

Persoalan Kita itu Krisis Ekonomi bukan Krisis Identitas

Andi Hakim 9 Juli 2018
Narasi yang paling laku belakangan ini adalah bahwa kita hampir bersepakat jika masalah bangsa hari ini adalah: masalah geger identitas dan bukan masalah semakin sulitnya ekonomi masyarakat.
Hampir seluruh percakapan kita di media sosial dan media mainstream hanya tersalurkan dalam persoalan politik aliran (Islam vs Nasionalis), dan politik keyakinan b(agama nusantara vs agama import). Narasi seperti kemiskinan, rusaknya sumber daya lingkungan, pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan sehari-hari, ditariknya subsidi pada listrik, gas, dan BBM, sampai STKM sebagai syarat masuk sekolah negeri lolos dari fokus pembicaraan.
Seluruh sumber daya baik uang dan pikiran dikerahkan untuk membahas perihal betapa pentingnya kita mempersoalkan intoleransi dan radikalisme beragama. Bahwa cara pandang dan perilaku yang dinarasikan sebagai intoleran dan radikal tadi lebih prioritas daripada persoalan ratusan ribu atau jutaan buruh asing masuk lewat kontrak investasi, pada saat pemerintah berjanji akan membuka 10 juta kesempatan kerja. Saat masyarakat dijanjikan tol laut yang hebat, dalam satu bulan enam kecelakaan tragis kapal penyeberangan terjadi dan berakhir dengan percekcokkan siapa yang paling bertanggungjawab.
Pemberitaan media mainstream dan media palsu digital dengan mengabaikan asas ekualitas antara persoalan yang sifatnya konseptual (vertical) seperti intoleransi, dan cara berkeyakinan agama dengan persoalan praktikal (horisotnal) masyarakat yang semakin berat hanya menciptakan persoalan parsial yang asimetris. Bahwa arah perbincangan kita hanya dilokalisir di satu titik yang telah dinarasikan dengan pembahasan yang mesti timpang dalam bentuk percekcokan daripada resolusi. Ini karena tujuan dari narasi tadi memang menciptakan sebuah kondisi pra-syarat, yaitu masyarakat yang terbelah (Rose:2017).
Sehingga tampak bagi kita, adanya pembentukan atau konstruksi subjek percakapan tentang relasi masyarakat terbelah yang didesain untuk sialnya tidak dapat diselesaikan. (unfixing relationship). Bahwa kita kemudian secara alamiah didorong hanya untuk memikirkan betapa kompleksnya membangun relasi antar identitas tadi melalui praktik cara yang absurd; yaitu saling mencela.
Pada saat yang bersamaan, narasi lain bekerja dengan cara saksama. Proses de industrialisasi di negara berkembang seperti Indonesia terus saja berjalan tanpa ada formula mengatasinya. Semua disibukkan dengan persoalan geger identitas. Sementara pada persoalan sulitnya bahan bakar dan bahan makanan, beberapa menteri di pemerintahan hari ini mudah saja menjawab:; jika tidak ada daging makanlah bekicot. Tidak ada protein makanlah belatung, dan tidak bisa membeli BBM ganti mobil mu dengan mobil listrik. Tidak kuat bayar TDL gantilah dengan kayu bakar.
Narasi idenitas ini mengabaikan fakta jika ada 35 ribu perusahaan jasa konstuksi dengan ratusan ribu pekerja yang mengeluh kehilangan order. Mereka nyaris tidak mendapatkan manfaat dari masifnya pemberitaan sukses pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, dan Pembangkit Listrik Tenaga Kipas Angin Raksasa (PLTKAR) yang diklaim sebagai bukti kemajuan negara. CGD, lembaga peneliti pembangunan melaporkan akan ada 2/3 tenaga kerja tersingkir dengan digitalisasi sektor jasa dan manufaktur. Kita sudah mengalaminya. Hari ini semakin sulitnya pasar tenaga kerja dan manufakur bergerak. Mahalnya ongkos kerja dan bahan-bahan adalah faktor utama selain semakin murahnya barang import India dan Cina.
Sebagian tenaga kerja ini bermigrasi menjadi buruh digital sebagai driver ojeg online. Dengan pasar tenaga kerja generik (hampir siapapun bisa menjadi super ojeg) maka margin yang dipeoleh semakin sempit saja.
Hari ini kita menghadapi persoalan ekonomi yang semakin sulit dan narasi perang identitas adalah cara yang dicari-cari untuk menutupi kegagalan pemerintahan hari ini memenuhi janji-janji politiknya..
Cina dan India mulai membalas perang tarif yang diserukan Presiden AS Donal Trump, terutama di sektor metal dan pertanian. Bagi mereka ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan harga diri dan kepentingan dalam negeri.
Sementara kita yang menjalan pemerintahan tanpa perencanaan mesti kewalahan dengan konsekuensi dari perang ekonomi para gajah. Kenyataannya hari ini saja banyak usaha konstruksi teriak karena kenaikan bahan baja dan masyarakat mengeluh kenaikan barga bahan pokok rumah tangga dari beras, bawang, dan garam.Belum lagi kita mendengar Iran -produsen minyak keempat terbesar dunia- mengancam menutup selat Hormutz yang berkonsekuensi menaikkan security insurance dari tanker pembawa BBM/LPG/LNG.
Artinya pada negara yang APBN nya diatur oleh dinamika harga minyak dunia, maka persoalan internasional tadi akan semakin merisaukan saja kondisi bangsa yang setengah terkapar ini. .
Sementara kita percaya bahwa narasi hari ini adalah masalah mempersoalan siapa yang paling menusantara dan paling toleran. Masalah kita hari Ini masalah ekonomi yang semakin morat-marit.
Anda harus percaya kepada saiya bahwa kini masalah kemiskinan bukan lagi hak previlege mereka yang dibawah garis kemiskinan tetapi mulai menyasar kelas menengah perkotaan. Jika tidak percaya anda boleh bertanya, mengapa orang tua dari kelompok ini banyak mencari Surat Keterangan Tidak Mampu. Ini bukan lagi persoalan pendidikan otak anak menjadi radikal atau intoleran, tetapi lebih kepada konsekuesi pembiayaan sekolah mereka

Wednesday, July 4, 2018

Jalan Keluar bagi PDIP

Andi Hakim, 4 Juli 2018
Satu-satunya jalan keluar PDIP dari kemelut kekalahan pilkada serentak di banyak front adalah kembali menjadi partai oposisi.
0/I
Mulailah dengan mendorong agar Menteri Perhubungan, dan Menkomaritim dipecat. Mereka gagal belajar dari kecelakaan (bukan musibah) Kapal di Danau Toba dan Kapal di Selayar. Ratusan korban tewas dan sebagian belum ditemukan.
Bukannya belajar dari kesalahan, mereka malah sibuk menyebarkan video debat Menko Luhut dengan aktivis Ratna Sarumpaet. Seolah-olah persoalan ini adalah persoalan sopan-santun diskusi dan urusan keluarga besar Batak.
Lalu terjadilah peristiwa Selayar. Apalagi yang mau diviralkan untuk mengalihkan pokok persoalan dari buruknya pelayan publik kita.
PDIP harus menjadi partai kritis untuk persoalan ini. Mereka -jika tidak bisa serius- bisa berpura-pura di belakang rakyat.
0/2
PDIP bisa kembali menjadi partai terdepan menolak kenaikan-kenaikan harga Gas tabung tiga kilo, BBM Pertamax, dan aturan baru kenaikan tarif dasar listrik. Yang terakhir itu bukan hanya menaikkan namun PLN merencanakan aturan Telat-Putus-Cabut dari aturan dua bulan menjadi satu bulan.
Sebenarnya ketika orde Soeharto menjalankan kebijakan toleransi atas ketelatan pembayaran masyarakat ada dua hal yang dituju;
Pertama, memberikan ruang finansial bagi masyarakat untuk memanfaatkan uang pembayaran bagi keperluan lain yang lebih mendesak seperti belanja keluarga dan keperluan anak. Alasan ini sebetulnya masih relevan. Ketika memulai program listrik masuk desa dulu, pemerintah menghadapi kenyataan bahwa masyarakat masih sulit memisahkan anggaran energi baru (listrik). Mereka masih melihat energi pangan sebagai yang utama. Ini yang membuat migrasi ke listrik di masyarakat kita tergolong cukup lambat.
Kedua, penggunaan listrik di Indonesia umumnya untuk keperluan rutin rumah tangga dan usaha kecil keluarga. Besaran penggunaan energi di kita pun termasuk yang paling rendah sementara hari ini PLN mengeluh jika kita kelebihan daya listrik. Untuk mendorong peningkatan penggunaan di household agar dapat menyerap produksi listrik negara inilah pemerintah orde bru memberikan kelonggaran. Prinsipnya menjadikan listrik sebagai "soft loan on energy" agar pemanfaatan energi masyarakat meningkat.
Yang terjadi hari ini adalah, publik dilihat sebagai konsumen atau debitur yang wajib bayar pada bulan dan tanggal tertentu. Wilayah toleransi tadi dihilangkan demi target pendapatan. Pemerintah dan negara tidak menempatkan dirinya sebagai pengurus masyarakat tetapi telah menjadi kreditur rakyat.
0/3
Selanjutnya kita berbicara politik praktis asja. Sudah pupus harapan bagi PDIP untuk melanjutkan klaim atas Jokowi sebagai petugas partainya. Hasil pilkada serentak sedikit banyak meskipun tidak menaikkan elektabilitas jokowi tetapi memberikan relief bagi dia untuk meregangkan pitingan PDIP. Gollkar, Nasdem, Hanura, Demokrat dan beberapa partai lainnya kini menjadi alternatif.
Ini artinya satu-satunya cara bagi PDIP mengembalikan posisinya adalah dengan beroposisi. Kembali menjadi partai cerewet yang berpihak kepada rakyat. Meskipun sekedar pura-pura ikut prihatin dulu lah.

Sunday, July 1, 2018

Manufaktur Kita

Andi Hakim 25 Juni 2018
Tulisan ini sedikit menjelaskan mengapa kita jangan terlalu bangga dengan proyek-proyek infrastruktur terutama jalan tol.
Semenjak David Bell menulis The Coming of Post Industry Society (1978) dengan cara yang skeptis. Menurutnya ke depan peran manufaktur yang menghasilkan barang guna atau produksi akan pudar dan digantikan industri sektor jasa.
Pada beberapa kasus pendapat ini tidak keliru, kita melihat misalnya industri jasa dan perbangkan meningkat sejalan dengan perkembangan digital.
Hanya saja bila kita telaah dari beberapa faktor maka pengabaian pembangunan di sektor industri manufaktur hanya berhasil di beberapa bagian kecil saja negara dengan resiko besar. Negara finansilal heaven seperti Monaco, Lichtenstein, Kuwait, Brunei, Qatar, Emirat Arab, hanyalah sedikit negara yang melompat kepada post industrial state/city, Hanya saja belakangan kita melihat persoalan ketiadaan manufaktur bahkan yang paling sederhana saja seperti industri pengolahan makanan membuat Qatar mengalami masalah besar ketika mereka berkonflik dengan tetangganya Saudi Arabia. Demikian pula pada kasus Brunei yang mulai menghitung rencana pengembangan industri non minyak bumi dengan semakin terseoknya harga minyak dunia.
Beerapa alasan mengapa kampanye pengembangan manufaktur kita menjadi penting adalah;
0.1
Tidak ada satu pun negara yang dominan di sektor industri jasa tidak memulainya dengan menjadi negara industri manufaktur. Bila kita perhatikan sejarah perkembangan negara besar terhimpun dalam G7/8 atau Global 7/8 Industrialized Countries Club maka istilah ini selalu digunakan bersama dengan istilah developed, rich, atau progressed countries. Artnya mereka disebut maju dan kaya karena mereka mendominasi pengembangan industri manufaktur.
Mereka menjalahi tahapan sebagai negara manufaktur sebelum menjadi dominan di sektor jasa dan finansial. Bahkan sampai hari ini mereka tidak pernah sekalipun meninggalkan manufaktur.
0.2
Apa yang membuat negara tadi menjadi maju adalah karena industri manufaktur selalu melahirkan temuan dan innovasi. Keduanya adalah produk yang nantinya akan mengubah interaksi orang terhadap industri selanjutnya yaitu jasa, kesehatan dan pasar finansial.
Temuan dan innovasi inilah faktor utama yang mendorong perkembangan dan pembangunan secara berkelanjutan. Penemuan alat dan cara baru dalam industri misalnya dapat menekan ongkos dan kualitas produksi sekaligus kompetitivnessnya. Sementara di sektor kesehatan dan perbankan, layanan dan transaksi menjadi semakin mudah dengan adanya temuan-dan inovasi tadi.
03
Manufaktur adalah bidang yang paling luas untuk menampung tenaga kerja dengan rentang keahlian dan keilmuan paling lebar. Dalam sebuah industri manufaktur, pekerja dengan kualifikasi pendidikan dasar hingga keahlian sarjana atau doktor, dari pekerjaan administatif, riset hingga teknis dapat ditampung.
Mengambil contoh Singapura yang giat mengembangkan industri manufaktur biomedikal. Maka boleh kita sebut jika kontribusi manufaktur di sektor ini adalah 68 kepada industri lainnya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, riset akademis, pertanian, sampai produk iklan. Sementara hanya 15 persen peran industri service yang mendukung sektor manufaktur/
Mudahnya adalah, bila ada 100 industri manufaktur maka ia berkontribusi terhadap 30 bidang jasa. Sebalinya sektor jasa hanya memberi 3-4 kontribusi ke bidang manufaktur.
0.4
Sektor manufaktur adalah sektor besar yang melibatkan hampir 40 persen pasar tenaga kerja dunia. Jumlah terbesar temtiu saja di tenaga buruh. Bila kita melihat pasar kerjas di Indonesia maka Kemenperin menargetkan sekitar angka 16-17 juta, jumlah ini jauh di bawah pasar buruh AS yang hampir 40 juta dengan rasio jumlah penduduk yang hampir sama.
Bukan hanya di dalam negeri namun pada 2010 Obama mengkritisi Steve Job karena manufaktur besar seperti Apel coorporation membagi kue manufaktur mereka ke Cina. Obama berharap keuntungan lebih besar dari produk Apel, meski kebanyakan orang berpikir bahwa Apel maju karena bisnis non manufaktur seperti jasa telekomunikasi, pemutar musik, game, dan layanan aplikasi lainnya.
0.5
Perkembangan sektor non industri (post-industrial) terbukti tidak pernah menghilangkan peluang berkembangnya industri manufaktur. Sebaliknya, industri manufaktur yang kuat selalu akan membuka peluang-peluang baru dari industri non manufaktur seperti jasa.
Jadi bolehlah kita menyebutkan teori Daniel Bell tentang pudarnya masyarakat pasca industri ini secara skeptis saja. .
Bila kita melihat kasus Indonesia maka ada beberapa indikator yang menunjukkan kondisi darurat manufaktur.
Pertama semenjak kita mengikuti resep IMF ketika mengalami krisis tahun 1998 dan 2014 untuk mengurangi dukungan di sektor manufaktur dan lebih pro pada pasar jasa keuangan maka ini sama sekali tidak mengubah apa pun kecuali kita semakin tergantung oleh barang import. Gagasan industri yang mendukung pertanian, dan industri pengolahan pasca pertanian yang dikembangkan di masa Orde Baru pelan-pelan menghilang.
Kedua, melemahnya sektor manufaktur dalam negeri ini dapat dilihat dari jumlah pasar tenaga kerjasa lulusan SMK yang paling banyak menganggur hari ini. Pada tahun 2010 sempat muncul kembali optimisme sektor manufaktur akan kembali bangkit dan mengambil pangsa pasar lulusan SMK dan adanya keseriusan pemerintahan SBY untuk menaikkan upah tenaga buruh.
Meski demikian tuntutan kenaikan upah ini lbih kepada persoalan hak buruh yang diperjuangkan aktivis ketimbang naik sebagai konsekuensi dari kompetitivnes pasar tenaga sektor manufaktur.
Ketiga, proyek-proyek besar yang seharusnya dapat menjadi pendorong dari bergeraknya kembali industri manufaktur kita hari ini ternyata tidak sesuai harapan.
Ambil contoh dari proyek infrastrukttur yang pendanaannya kini dikelola oleh BUMN, hanya kurang dari 17% meretas kepada pelaku industri manufaktur dalam negeri. Bahkan asosiasi sipil dan kontruksi melaporkan ada 35 ribu anggotanya yang bangkrut atau terancam gulung tikar. Mereka tidak melihat ada relevansi langsung pembangunan di infrastruktur yang masif hari ini terhadap pertumbuhan industri-industri pendukungnya.
Bila hari ini kita melihat banyak yang beralih ke usaha jasa dan makanan, maka sebenarnya ini hanyalah usaha mempertahankan hidup karena tidak ada pilihan lain. Barangkali pada 1997-2000 ketika kritis moneter kita masih bisa bertahan dengan bisnis makanan dengan membuka warung-warung tenda, tetapi hari dengan semakin mudahnya masuk makanan siap saji dan olahan dari luar, tentu semakin sulit saja.