Thursday, November 15, 2018

Genjatan Senjata di Gaza

Hamas tidak menyangka jika Israel terlalu cepat mengajukan genjatan senjata. Baru dua hari pertempuran antara kedua pihak dan senat Israel menyetujui genjatan senjata.
1.0
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman kemudian diisukan mengundurkan diri setelah persetujuan ini. Sedikitnya empat tentara khusus IDF (Israel Defence Forces) tewas atau terluka lepas menjalankan operasi Khan Yunis di jalur Gaza Palestina hari minggu kemarin. Tentu saja bagi sebuah operasi khusus ini adalah kegagalan.
Operasi tadi bertujuan membunuh Noor Baraka (Nurdin Barkah), satu dari beberapa elit penting komando Qassam, sayap militer Hamas. Noor adalah arsitek perang parit dan ideolog Hammas. Ia bertanggung jawab atas tewasnya tujuh IDF oleh bom tanam di perbatasan Februari 2018 lalu. Noor dan tujuh anggotanya terbunuh oleh tentara IDF dalam baku tembak. Empat tentara Israel dikabarkan tewas dan mereka mundur di bawah lindungan serangan udara.
Hamas kemudian meluncurkan 380 proyektil ke Israel yang juga dibalas IDF dengan menghancurkan 150 sasaran penting Hamas. Baru setelah Komando Qassam melakukan pembalasan dengan menembak bus rombongan IDF dengan kornet selasa kemarin. Militer Mesir mengontak Hamas dan mengabari jika Israel meminta perundingan genjatan senjata di Rafah.
Sampai hari ini poin perundingan masih dibicarakan, tetapi sepertinya PM Netanyahu memang tidak memiliki pilihan lain. Ia tidak menduga jika Hamas memiliki proyektil, roket, dan rudal anti tank (kornet). Ia membutuhkan satu situasi kondusif menjelang pemilu sela. Melihat jika operasi khusus pembunuhan Noor ternyata menghasilkan retaliasi asimetris dari pihak Hamas ini tentu tidak akan menguntungkan bagi pemerintahan Netanyahu. Bisa saja perlawanan tadi berlangsung lebih dari satu tahun dan ini akan meruntuhkan kepercayaan penduduk Israel.
Sami Abu Zufri menyebut genjatan senjata dan pengunduran diri Lieberman sebagai kemenangan dari gelombang baru perlawanan Palestina. Apa yang disebut gelombang baru itu tidak dijelaskan, tetapi bila melihat pola dan model dari serangan balasan Hamas maka ada kemungkinan mereka telah memiliki persenjataan baru yang lebih canggih. Informasi dari Oswan menyebutkan jika Hamas mungkin mendapatkannya dari Hezbollah.

Wednesday, November 14, 2018

Sejenak Palestina

Sejenak Palestina
0.1
Abang Mahmud membalas pesan yang saiya kirimkan kepadanya kemarin malam. Ia satu dari beberapa kolega yang saiya kenal di Tepi Barat.
Menurutnya berita Saudi melarang pengguna Passport Palestina itu bukan seperti yang berkembang. Ia menyebutkan adanya kuota dan kontrol yang lebih ketat dalam memberikan kesempatan umroh atau haji dari Palestina ke Hizaj (Mekkah-Madinah).
"Mereka yang tahun lalu sudah umroh atau haji tidak dapat diberikan visa hajinya karena quota akan diberikan kepada yang belum."
Saiya tidak menanyakan lebih detail tetapi persoalan kuota ini memang bukan hanya masalah bagi orang Palestina saja. Penerapan visa bagi yang pernah berhaji atau umroh dari negara lain mungkin akan segera menyusul.
Menurut saiya pelarangan kuota itu sebetulnya tidak terlalu masuk akal. Seorang petinggi di kementerian agama pernah berkata jika pembatasan quota itu untuk mencegah membludaknya jamaah haji di Mekkah dan memberi kesempatan bagi yang belum. Menurut saiya justru karena adanya model quota maka harga menjadi mahal dan kesempatan menjadi terbatas.
Aah dalam hati saiya, masa iya sih Nabi Ibrahim atau Allah SWT tidak mempertimbangkan persoalan ini. Seandainya kawasan Mekkah dikelola dengan baik dan tetap menjadi milik bersama umat Islam -tanpa ada pihak-pihak yang mengkalim sebagai pelayannya- tidak perlu adanya kuota-kuota tadi. Melihat luasnya, saiya pikir padang Arafah itu bisa menampung 20-30 juta orang atau lebih jika tidak ada kapitalisasi ruang bagi bisnis properti keluarga Saud yang membuat kawasan menjadi sumpek.
02.
Osma membalas jika Israel melakukan operasi untuk membunuh Noor Baraka salah seorang ahli perang parit dari Brigade Al Qasam di kota Khan Yunis Jalur Gaza. Tujuh orang anggota Qasam tewas ketika membalas serangan. Pihak Hammas menyebut operasi Israel ini sebagai Khan Yunis Kedua. Merujuk kepada peristiwa operasi penyisiran milisi Fedalin (cikal bakal PLO) tahun 1957
Hammas membalas serangan Israel dengan menembakkan ratusan roket dan mengancam akan melepaskan rudal ke Tel Aviv. Mabes Tentara Israel mengajukan gencatan senjata setelah Brigade Al Qasam membalas kemarin dengan menyerang sebuah bis penuh tentara dengan rudal pemandu.
Saiya membaca analisis militer dari retaliasi Gaza Palestina ke Israel. Biaya untuk mencegat proyektil yang ditembakkan Hammas hanya satu per seribu harga dari roket patriot yang ditembakkan ISrael untuk menghancurkannya. Sedemikian tidak efektifnya sistem pertahanan seperti ini bila harus mengeluarkan dana sedemikian besar dengan capaian yang tidak terukur pasti.
Saiya ingat dulu ada Jendral Edi Sudarajat yang berkata perlunya Indonesia mengembangkan sistem persenjataan dan pertahanan appropriate -yang tepat guna-. Mengimplemenasikan sistem seperti Israel itu mahal sekali dan sama sekali tidak menjamin keamanan.

Sunday, November 11, 2018

DEMOKRASI & KEMAMPUAN ABSTRAKSI

DEMOKRASI & KEMAMPUAN ABSTRAKSI
Jika Anda sudah berkeluarga dan punya anak, doronglah sejak dini agar anak-anak di rumah gemar membaca apa saja, mulai dari novel, biografi, sejarah, sains, komik, atau apapun. Agar kosa kata mereka kaya dan kemampuan abstraksinya berkembang baik.
Kemampuan abstraksi ini penting. Jangan sampai anak Anda, misalnya, kelak berkenalan dengan kisah sebuah novel, atau semua materi yang seharusnya mereka baca, hanya melalui film. Masih untung jika mereka berhasil mengabstraksikan teks yang sudah diaudio-visualkan, lha kalau tidak, bukankah merepotkan?!
Selain itu, jangan lupa, demokrasi juga butuh kemampuan abstraksi. Abstraksi dibutuhkan agar para pemimpin memiliki pemahaman heuristik atas sebuah persoalan. Para pejabat publik yang miskin kemampuan abstraksinya pastilah akan menjadi beban bagi demokrasi. Pemahaman konseptualnya rendah, kosakatanya miskin, kemampuan metaforiknya picisan, dan pastilah mustahil menginspirasi publik dengan pencerahan.
Ingat pula, meskipun demokrasi punya mekanisme untuk mengontrol abuse of power, ataupun otoritarianisme, misalnya, namun demokrasi tak punya mekanisme untuk menolong kita dari para pemimpin yang tidak kompeten dan rendah kemampuan abstraksinya. Satu-satunya mekanisme yang bisa menolong kita hanyalah Pemilu.
Itupun jika para pemilih berhasil menyadari kekeliruan mereka pada Pemilu sebelumnya. Jika tidak, maka peradaban politik kita tak akan pernah beranjak dari peradaban genderuwo.

Khusyu

Khusyu’ itu bukan ketika shalat saja. Seluruh hidup harus khusyu’: hati sepenuhnya menghadap Allah. Tidak berpaling. Itu ideal.
Kalau belum mampu hidup khusyu’, setidaknya shalatnya khusyu’.
Kalau belum mampu seluruh shalatnya khusyu’, setidaknya salah satu saja shalatnya khusyu’.
Kalau belum mampu salah satu shalatnya khusyu, setidaknya salah satu sujudnya khusyu’. Atau salah satu bacaannya. Atau takbirnya, atau salamnya.
Kalau belum mampu juga, setidaknya hargailah waktu shalat, lima waktu sehari semalam. Dengan sungguh-sungguh menghargai.
Kalau belum mampu juga, ya setidaknya ada shalat dalam sehari.
Lho, apa boleh ada waktu shalat yang terlewat?
Ya jelas tidak boleh. Kalau mau bicara boleh nggak boleh, ya hidup tidak khusyu’ juga tidak boleh, sebenarnya. Tapi adanya waktu menghadapkan sepenuh diri pada Allah, walaupun tidak lengkap, masih lebih baik daripada tidak pernah menghadap sama sekali.
Demikian juga shalat sekali sehari saja. Ya sangat tidak boleh. Tapi setidaknya, masih ada satu pintu cahaya Allah yang terbuka dalam sehari--walaupun ini jauh, jauh, jauh dibawah kebutuhan minimal jiwa kita atas cahaya Ilahiah yang menerpa jiwa kita dalam kekhusyu'an shalat--masih lebih baik daripada tidak ada pintu yang terbuka sama sekali dalam sehari menjalani hidup.
Bagaimana mungkin mau menikmati hidup, tanpa sekali pun pernah sungguh-sungguh menghadap dan meminta izin penggunaannya pada Sang Pemilik Hidup?
Kalau punya anak perempuan, coba bayangkan gimana rasanya ada pria mau 'menikahi' anak kita dan tidur dengannya tanpa pernah sekali pun mau datang atau peduli pada kita, orang tuanya. Dia tidak mau tau bahwa kita ada. Dia cuma mau menikmati kecantikannya saja.
Setelah itu, baru kita bisa bicara bahwa tidak shalat itu 'dosa besar'.
Salaam.

Monday, November 5, 2018

Mensuriahkan Indonesia: Sebuah Prolegomenon

Pendapatnya itu pars pra toto untuk mengatakan bahwa menguatnya distingsi politik di Indonesia bisa mengarah kepada konflik sebagaimana yang terjadi di Suriah. Si penulis memaparkan jika perbedaan tadi gagal dikelola dengan baik maka Indonesia seperti ditulisnya akan berakhir dalam kehancuran perang.
Pada pendapat yang sifatnya asumtif ini tentu kita tidak terlalu serius. Meskipun barangkali niatnya mengabarkan kemungkinan-kemungkinan buruk namun apa yang disebut Indonesia akan menderita seperti Suriah hari ini adalah langkah mundur dalam pemikiran akademis tentang proyeksi. Ini karena beberapa hal dapat kita terangkan.
Pertama, jika kita melihat kepada keterangan yang dipaparkannya maka ini adalah pendekatan dari struktural konflik. Adalah Marx yang memberikan pandangan bahwa perbedaan kelas menjadi syarat dari terjadinya arus pergesekan dan pergerakan. Selalu ada kepentingan berbeda dari kelompok yang berbeda dalam mendorong kepentingan-kepentingannya.
Pihak yang tertekan atau merasa dirugikan akan melakukan perlawanan balik kepada pihak penekan. Sehingga sebagai resolusi dari kemungkinan pecahnya konflik, maka pendekatan pasca strukturalis atau neo-Marxist -yang tidak terlalu radikal dalam melihat persoalan struktur secara hitam-putih- menawarkan pendekatan baru yaitu model power-sharing dan atau konsensus-konsensus.
Kemungkinan adanya konsensus inilah yang sepertinya dihilang oleh penulis. Yang artinya, keributan di dunia maya (sosial media), aksi-aksi demonstrasi pro-kontra, dan persekusi dalam persoalan politik elit yang berlanjut ke kelompok bawah ini mesti berakhir kepada konflik.
Kedua, struktur konflik yang terjadi di Suriah sama sekali berbeda dengan yang ada di Indonesia. Konflik di Suriah awalnya terjadi antara kelompok yang mendukung reformasi politik dengan negara. Masuknya proxy asing (Negara Barat) dengan dukungan sekutu Timur Tengahnya (Saudi, Qatar, Jordan, dan Turki) mem-back up kelompok oposisi mengubah konflik dari persoalan transisi demokrasi menjadi konflik fisik bersenjata.
Agenda reformasi berobah menjadi agenda delegitimasi dan lebih jauh lagi agenda geo-politik strategis. Melemahkan Suriah sebagai negara, mengeliminir Iran untuk menjaga eksistensi Israel dan menendang keluar satu-satunya pangkalan laut dan udara luar Rusia. Singkatnya struktur aktor elit di balik konflik Suriah lebih kompleks. Ia bukan hanya mempersoalkan masalah reformasi politik tetapi geo pol penguasaan jaringan energi (gas dan minyak), formasi hankam, sampai bisnis penjualan senjata.
Di Indonesia, hampir seluruh infrastruktur politik (di eksekutif dan legislatif) ada di pihak petahana. Bahkan the so called kelompok penekan (NGO, SCO, Ormas, dan relawan) pun berdiri sebagai pihak pendukung penguasa. Mereka yang dianggap lawan dari pemerintah hari ini adalah, oposisi yang bukan mayoritas baik di parlemen maupun di masyarakat. Aktor yang dianggap lawan hanyalah emak-emak, artis, pengarang lagu, penceramah kampung, dan Habib sebuah ormas. Mereka sama sekali tidak terindikasi dengan jaringan geo-politik strategis di luar negeri, jaringan mafia energi, atau mafia bisnis senjata.
Ketiga, Suriah memiliki mekanisme penyelesaikan konflik yang unik. Wilayah mereka adalah wilayah yang memiliki tradisi tua jatuh bangunnya kekuasaan. Dua perang salib dan dua perang dunia kedua terjadi juga di Suriah. Belum perang yang melibatkan anti-kolonialisme. Mereka memiliki masyarakat heterogen yang terbentuk secara historis dengan keaneka ragamannya akibat asimilasi panjang.
Tiga tradisi agama Ibrahim dengan bahasa aslinya masih dijalankan secara tradisional di Suriah berikut puluhan varian-variannya. Namun yang terpenting adalah kondisi yang rentan akan konflik membuat sistem pertahanan mereka dibentuk oleh konsep kesukuan dan pemufakatan kabalah-kabalah (familyhood). Aliansi-aliansi antar keluarga tadi dibangun sebagai tradisi saling menjaga kemungkinan pecah konflik atau adanya ancaman dari luar.
Mekanisme berbagi kekuasaan disepakati dengan masing-masing kelompok memiliki perwakilannya di tubuh militer sebagai warlord. Sampai hari ini tentara Suriah adalah melting pot dari kelompok yang berbeda tadi. Militer harus melayani negara Suriah bukan kepentingan pemerintahan dan kelompok golongan. Perbedaan konflik antar suku, kabalah, selalu akan melibatkan perwakilan mereka di jajaran militer Suriah. Militer menjadi institusi bagi terjaganya inkubasi sosial masyarakat yang berbeda di Suriah.
Dasar mekanisme penyelesaian konflik inilah yang sejak awal konflik kita telah tuliskan prediksinya. Bahwa Presiden Bashir Al Assad akan memenangkan perang Suriah, karena tentara –yang merupakan representasi semua kelompok- mendukung Assad secara penuh. Pondasi inilah yang membuat Assad tetap kokoh meski diserang dari berbagai penjuru, ia memahami bagaimana merawat tentara sebagai inkuasi sosial tadi.
Di Indonesia, awalnya tentara disusun sebagai bagian dari integrasi sayap militer dari kelompok masyarakat. Para milisi dari kelompok masyarakat (NU, Muhammadiyah, Nasionalis, dst.) dan sayap militer (KNIL, PETA, dst..)yang lalu bergabung menjadi Tentara Nasional. Dalam perkembangannya ia diselewengkan oleh Orde Baru menjadi satpam bagi kekuasaan pemerintahan. Menggeser relasi kekuasaan kelompok-kelompok dan menempatkan dominasi kelompok Jawa di dalamnya. Akibatnya pasca reformasi, tentara adalah pihak yang pertama dipersalahkan oleh masyarakat.
Trauma ini tentu membuat tentara tidak mudah untuk ditarik kembali sebagai bumpers bila terjadi konflik horisontal untuk mendukung salah satu pihak.
Selama militer tidak melibatkan diri dalam konflik maka sejauh itu pula konflik hanya akan terjadi di wilayah publik. Jika konflik terjadi di wilayah sipil maka perluasan dan perpanjangan konflik (protracted social conflict) hanya akan berlangsung dalam bentuk tawuran saja.
Sehebat-hebatnya tawuran tidak akan berlangsung lebih dari satu hari saja dan setelahnya masing-masing pihak akan berdamai atau melupakannya karena berpikir masalah lain. Misalnya berpikir kenapa tempe dan pete ikut disurvey oleh presiden tetapi harganya tidak mau turun.
Jadi isu mensuriahkan Indonesia, itu adalah prolegomenon. Yang seolah-olah kritis tapi sebenarnya mengolok-olok untuk menakut-nakuti akal sehat saja. Ia tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi.
Selalu ada jalan menemukan konsensus dan deliverasi (musyawarah dan mufakat) dalam masyarakat Indonesia. Soal ribut-ribut di sosial media itu barangkali karena faktor kelebihan paket internet dan kurangnya lapangan pekerjaan dan ekonomi yang semakin sulita saja.

Sunday, November 4, 2018

Beragama Kok Simbolis?

"Beragama hanya sebatas bersimbol, atribut, belum subtansi. Jangan jadikan agama sebagai politik."
Kalimat tadi saiya baca di lini masa. Di dunia yang berkelimpahan informasi dan data ini masih saja ada orang berpikiran sempit. Tentu saja bukan salah bunda mengandung.
Hanya saja bagaimana caranya orang beragama tanpa atribut dan simbol? Koh Budi dan koh Aho saudaranya saja faham jika tiap jelang lebaran stok baju koko dan songkok di toko mereka ludes diborong pelanggan.
Lagi pula bila kita perhatikan seluruh tindakan shalat dari takbir, sujud, dan tahiyat itu apalagi selain simbol ketertundukan kepada Ilahi Rabbi.
".. bukan, maksud saiya anda tersinggung bendera dibakar tapi tidak tersinggung ada koruptor berjilbab."
Tentu saja pada dalih seperti itu kita tidak tertarik melanjutkan. Kenyataannya ia sendiri menjadi seorang symbolist pada saat menghubungkan tindakan koruptif dengan jilbab. Apa kaitan keduanya mungkin KPK dapat membiayai satu penelitian khusus antara jilbab dan korupsi.
Lalu mereka yang susah payah hendak melepaskan agama dari politik dan sebaliknya juga pada akhir berputar-putar saja dihaluan. Bagaimana agama bisa menyebar ke pelosok dunia dari kota sampai gunung dan ngarai tanpa politik (siyasah). Dipikirnya agama ini bisa menyebar begitu saja seperti seperti tunas kelapa yang terdampar di pantai.
Kita jadi ingat satu kutipan dari Mohammad Hatta;
"Satu abad besar telah dilahirkan, sayangnya ia hanya menemukan orang-orang berpikiran kerdil."
Ya, itu benar sekali

Dimensi Politik dalam Agama

Ada satu pertanyaan kerap yang disampaikan peserta Latihan Dasar di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam.
Sebenarnya tidak ada agama yang tidak memiliki dimensi politik di dalamnya. Ini karena asumsi sederhana bahwa agama pada dasarnya adalah suatu panduan hidup yang dibutuhkan manusia. Sementara setiap manusia seperti disebutkan Tuan Aristoteles adalah makhluk politika (zoon politicon). Ia membutuhkan dirinya sebagai individu sekaligus ia sebagai bagian dari masyarakat. Jika tidak ada dimensi ini (siyasah/politik) pada agama, maka mustahil agama menyebar dan diterima di segala penjuru dunia seperti hari ini.
Artinya di dalam agama itu sendiri tergantung hal-hal alamiah yang dapat diterima manusia baik sebagai individu atau pun makhluk sosial sebagai sebuah a common sense (hal baik). Sehingga dengan sendirinya usaha membenturkan atau sebaliknya mencabut dimensi politik dalam agama adalah usaha sia-sia belaka.
Pertanyaan skeptikal peserta baru Latihan Dasar itu sebenarnya umumnya umum bagi masyarakat urban. Stigmasi pada kata politik yang selalu dikait-kaitkan dengan persoalan degradasi mental, moral, dan kelicikan mengubah arsitekton (usaha membangun) manusia perbaikan sosialnya selalu dipandang miring. Politik sebagai seni diplomasi, negosiasi dan menghasilkan resolusi bersama itu kemudian dianggap sebuah praktik kejahatan dan hanya dilakukan oleh orang-orang jahat.
Di eropa pada abad pencerahan tekanan untuk memisahkan agama dari politik menciptakan satu kesadaran yang bohong saja. Ini misalnya dalam kenyataannya institusi agama semakin kuat dan bahkan menjadi permanen di dalamnya. Setelah beberapa perang saudara dan perang dunia di eropa peran agama ini tidak berkurang sedikit pun. Sampai hari ini hampir semua partai besar di eropa dan Amerika tidak ada yang tidak terafiliasi dengan komune agama.
0.2
Yang menarik adalah gejala anti agama dan anti politisasi agama itu malah tengah muncul di negara-negara yang relatif baru mengadopsi sistem demokrasi seperti Indonesia.
Pascarevolusi Iran (1979) yang mengagetkan banyak teoritisi tentang memudarnya peran agama dan pemuka agama dalam perubahan sosial kajian-kajian depolitisasi agama memang meningkat. Ini mungkin salah satu contoh bagaimana peran agawaman dapat membongkar struktur hegemonik yang mapan dan menggantikannya dengan sistem berbasis agama. Meskipun di beberapa tempat seperti Amerika Latin gerakan agama serupa muncul (dipimpin dan dimulai dari gereja) dan di Srilanka gerakan Tamil Budha juga kuat menolak dominasi asing atas regim, namun baru di Iranlah sebuah revolusi memenangkan kelompok agama.
Meski kajian-kajian depolitisasi agama ini menguat dalam literatur Barat, namun seperti kita tulis di atas, dorongan untuk memperkuat peran gereja di eropa sendiri semakin besar. Apabila kita melihat dalam sejarah domestik kita, maka kelompok agama adalah pendorong dari gerakan demokratisasi politik. Mereka menjadi kelompok yang paling rasional untuk memberikan tempat pada dimensi politik dalam beragama. SI, Masyumi, Muhammadyah, dan NU, Parkindo, Partai Katolik, dst sampai 178 partai lainnya adalah golongan politik yang berpartisipasi pada 1955. Demikian pula pada pemilu 1971, dan 1977 setelah fusi tiga partai.
Bila hari ini ada kelompok yang menamakan dirinya HTI mendorong suatu bentuk model khilafah alternatif, dalam praktiknya mereka juga mengadopsi praktik-praktik politik yang lumrah dalam demokrasi. Mereka berserikat, mereka berparta/organisasi, mereka berdemonstrasi daripada bertikai, dst. Tinggal sejauh mana kemampuan mereka menciptakan penerimaan publik melalui proses sosial inkubasi itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Meskip dalam kenyataannya hampir semua proses sosial inkubasi akan menalalui tahap memberi-menerima. Yang artinya keajegakan itu selalu memiliki ruang untuk dinegosiasikan.
Begitu pula jika hari ini kita melihat seorang ulama Maruf Amin berkontestansi sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi maka itu adalah tindakan politik yang harus kita hargai. Penilaian kita kepada Maruf Amin pada akhirnya adalah penilaian kita atas dimensi politik dari sosok MA. Pada saat ia berkata bahwa Mobil nasional ESEMKA akan dilungsur di pasaran bulan Oktober maka ucapannya itu adalah persoalan politik. Si Maruf tentu mengetahui konsekuensi politik dari pernyataannya tersebut.
Bahwa ia juga seorang ulama itu adalah dimensi lain dari dirinya. Kita tidak sedang memperbincangkan ia sebagai makhluk spiritual tetapi sekali lagi ia sebagai makhluk sosial yang berpolitik.
03.
Kerisauan jika agama diselewengkan dalam politik dan sebaliknya politik diselewengkan dalam agama pada akhirnya akan kembali lagi kepada naturnya. Ia akan kembali sebagai moral atau value bases bagi aktivitas-aktivitas politik.
Hakikatnya seperti dituliskan Mohammad Hatta, bahwa agama selalu akan menjadi titik berangkat bagi aktivitas politik. Tidak ada gagasan-gagasan hebat tentang kemanusian seperti hak perempuan, hak pendidikan, hak distribusi, hak ekonomi, dan lain-lain yang tidak mengambil tata nilainya dari ajaran agama.
Tidak ada pilihan lain dan tidak ada cara untuk memisahkannya. Ia melekat seperti putih pada beras. Memisahkannya adalah menghancurkan salah satunya. Hal ini akan tertolak dengan sendirinya. Jika ia diselewengkan, maka kelak ia akan kembali mencari titik insafannya.