Friday, January 11, 2019

Waktunya kampanye Program

Waktunya kampanye Program
Sebetulnya tidak terlalu ada faedahnya kita membahas apa yang berkembang di sosial media. Pemilih Prabow-Sandi ada di kelompok ini dan mereka selalu memenangkan survey monyet dengan telak. Sementara pemilih Jokowi juga tidak akan banyak berobah.
Apa yang dilakukan Sandiaga-Uno untuk mengambil perhatian dari kelompok praktikan kelas menangah bawah yaitu ibu-ibu, pedagang umkm adalah langkah yang bagus untuk keluar dari pasar sosmed yang terpolakan.
Ia masuk ke pasar-pasar becek untuk menyapa pengunjung dan pedagang. Menanyakan hal-hal normatif seputar menurunnya ppp (daya beli masyarakat) kemarin memainkan gerakan sumbangan sukarela dimana video-video anak muda, pedagang atau ibu rumah tangga memberikan dana bantuan kampanye. Artinya Sandi dan timnya cukup piawai menyambung celah antara dirinya dengan mereka yang memiliki harapan agar nasib dan peruntungan berubah di 2019. Ia membangun ekspektasi sekaligus simpati.
Sandi cukup sadar jika pemilu bukan cuma bertukar keributan. Tidak banyak yang merasakan faedah dari jalan tol berbayar sementara pedagang sayuran di Banten mengeluh bahwa mereka membayar mahal untuk pick-up ke pasar karena jalan desa rusak berantakan.
Persoalan program memang harus langsung dapat tempat di ekspektasi orang. Ia tidak perlu banyak mencerahkan pikiran, tokh yang seperti itu hanya cocok di forum debat yang ditonton spesifik penonton dengan kelas pendidikan tertentu. Orang senang atau benci dengan omongan Rocky Gerung, tetapi sebuah penjelasan yang gamblang tidak menyelesaikan perut yang kelaparan.
Si sini saiya melihat adu program ke lapangan jadi signifikan. Perdebatan di sosial-media sudah kadarluarsa. Yang menolak atau mendukung adalah kelompok hore-hore yang sama. Mereka para ketimun bungkuk. Yang keberadaan atau ketiadaannya tidak menambah signifikan suara kemenangan.
PKS misalnya sudah memainkan program langsung mengena seperti tawaran SIM seumur hidup dan pajak motor yang dihilangkan. Sementara PKB dan PPP menawarkan perumahan santri dan kyai. Meskipun tidak dijelaskan apakah pak Kyai dapat satu unit atau model langsung empat kamar. Persoalan nantinya bisa atau tidak program ini dijalankan itu adalah urusan politik tata kelolanya. Dalam tata kelola pemerintahan ada dikenal adagium "campaign is something, and policy is something else. Dulu Jokowi bicara tentang adanya 8000 pesanan mobil Esemka dengan kapasitas produksi 100-200 unit per bulan. Bahwa esemka ini kemudian menjadi omongkosong dan omong besar (OKOB) itu adalah lain persoalan.
Nah rupanya kiranya program apa yang cocok dan menarik simpati kelompok-kelompok yang disasar dalam pemilu kali ini saiya ada beberapa usul:
1) Penghapusan UN bagi siswa SMU. dan diganti dengan pembagian sertifikat kelulusan langsung.
2) Regulasi tarif tol. Tiap 10 km pertama gratis, tiap 5 km selanjutnya 2000 rupiah.
3) Pemberlakuan aturan Ganjil Genap para ortu, karyawan dan PNS. Berdasarkan angka terakhir di NIK KTP atau NIK kepegawaian. Karyawan yang niknya ganjil boleh tidak ke kantor tiap tanggal ganjil. (Ini untuk merekatkan rasa kekeluargaan)
4) Ojol mendapatkan cuti besar dan cuti akhir tahun dibayar operator.
5) Gerbong kereta khusus pria akan diadakan. Mengingat banyaknya keluhan para pria yang kena tipu mbak-mbak ngaku hamil.

Fenomena Rocky

Fenomena Rocky
Sulit menyangkal jika pilpres 2019 ini adalah panggung sendirian Rocky Gerung. Ia seperti tidak terbendung menghantam lawan-lawan debatnya dengan model bahasa yang akrab. Bahasa yang seperti disangka tuan Goben Gusmiyadi adalah gaya anak melial yang pas dengan kebutuhan cara berkomunikasi media-sosial melenial. Ia dengan mulus memadu padankan antara pendekatan dialog a la Socrates melalui teknik parafrase yang dibangunnya. Caranya membagi-bagi kalimat lewat pharafrase yang mudah dikutip, dipenggal, dicuplik audiens adalah ciri-ciri kultur bahasa dari masyarakat digital yang akrab dengan perilaku, lihat-bagikan-komentar.
Ia menawarkan sebuah definisi, kemudian konseptualisasi, lalu dengan santai memparafrasenya untuk menjebak lawan debatnya masuk dalam kesalahan awal logika. Yaitu ragu pada batasan atau pengertian dari definisi yang sedang mereka paparkan. Pada posisi kikuk ini, Rocky dengan mudah melipat lawan dalam konseptualisasi yang dipersiapkannya.
"...menurut anda, Kitab Suci itu fakta atau fiksi."
Yang dijawabnya sendiri dengan fiksi. Pada saat pemirsa terjebak dalam definisi fiksi-fakta, Rocky melontarkan kata fiktif. yang pada sebagian orang menjadi satu pengertian baru jika fiksi dan fiktif itu dua hal berbeda dimana secara asal kita sering menggunakannya untuk menerangkan sebuah definisi. Keberaniannya untuk menggeledah pemahaman pemirsa dengan model dialog ala sokrates tadi itulah yang membuat Rocky menjadi tokoh pilpres kali ini.
Sedemikian ditunggunya pancingan-jab lalu upper-cut nya di setiap sessi debat ILC, Karni Ilyas mengatakan bahwa No Rocky No Party. Rocky adalah sentra dari setiap pembicaraan. Kini bila ia berbicara di forum apa saja. selalu ada puluhan video dibuat orang melalui gawai cerdas yang ditempel di tongkat narsis (tongsis). Berharap ia mengeluarkan sebuah frase yang quoatble, instragramable, dan share-able, yang berpotensi disukai ribuan orang dalam sekejab.
Bila pada 2014, ada banyak buzzer cinta mati terlibat dalam perang cyber dan saut-menyaut politik dukung mendukung maka pada 2019, hanya Rocky yang dibicarakan banyak orang. Rocky memang fenomena yang pas dengan transisi kebudayaan orang hari ini. Ia mampu mengumpan pemirsa dengan sesuatu yang ditunggu-tunggu dan mudah dibagikan.

Tuesday, January 1, 2019

KRITERIA PEMIMPIN

KRITERIA PEMIMPIN
Sejak lama saya berpandangan bahwa syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kompetensi. Kita memiliki banyak instrumen, mulai dari hukum hingga moral, dari yang abstrak hingga yang material, dan juga banyak lembaga, mulai dari lembaga negara hingga masyarakat sipil, untuk mengontrol dan mengatasi berbagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi, kita tak punya instrumen apapun untuk mengatasi seorang pemimpin yang tidak kompeten!
Banyak orang berpandangan keliru bahwa risiko dipimpin oleh orang yang tidak kompeten lebih kecil daripada kategori-negatif pemimpin lainnya. Sayangnya kenyataannya tidaklah demikian. Pemimpin yang tidak kompeten cenderung membutuhkan banyak mitos untuk menjaga kekuasaannya. Di situlah hoax dan mitos akan merajalela. Akal sehatpun menjadi barang langka.
Syarat berikutnya, di tengah bangsa yang bhinneka kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa berperan sebagai perajut. Seseorang bisa saja berangkat dari identitas tertentu, berasal dari kelas tertentu, dan atribut-atribut parokial lainnya. Namun, saat ia menjadi pemimpin, ia harus memposisikan dirinya sebagai perajut yang bisa menenun kain kebangsaan. Seorang pemimpin harus bisa melampaui batas identitasnya sendiri. Tak semua orang bisa memiliki kebesaran hati semacam ini.
Itu sebabnya menjadi pemimpin bukanlah perkara mudah. "Een leidersweg is een lijdnsweg. Leiden is lijden," demikian kata Mr. Kasman Singodimedjo. Artinya, jalan pemimpin itu bukanlah jalan yang mudah, karena memimpin itu berimpit artinya dengan menderita.
Jadi, bagi mereka yang tidak tahan banting, gentar berpisah dari banyak orang, tak pernah tegar dengan keyakinannya sendiri, tak tekun membangun kompetensi, tak pernah sungguh-sungguh menjadi perajut, sebaiknya jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Jadi badut saja.
Selamat tahun baru 2019!

Effektif kah wacana sederhana-merakyat ?

Effektif kah wacana sederhana-merakyat ?
Sekedar iseng saja, saiya memperhatikan jika wacana sederhana-merakyat itu tidak lagi dibeli orang dalam kampanye pilpres 2019 ini.
Meskipun berkali-kali media massa mainstream (MSM) seperti Kompas, Media Indonesia, Metro tivi, dan grup milik pemodal mengedepankan apresiasi publik yang tinggi kepada Jokowi-Ma'ruf daripada Prabowo-Sandi dari segi; sederhana, merakyat, familiar, akrab dst., namun dari hitungan kita tidak menemukan hasil akademis yang mendukung survey tadi.
Pertama, rendahnya tingkat keterhubungan antara kata; sederhana, merakyat dengan atribut baju putih, kaos, santai, kasual, dan sepatu kets, sneaker atau olahraga.
Ini artinya orang tetap menganggap jika persoalan baju berwarna putih, merah, kuning, atau belang-belang itu sama sekali tidak mewakilkan satu kehendak (ekspektasi) dari masyarakat. Jika kita periksa lebih lanjut memang sebenarnya tidak ada orang yang mau hidup sederhana, biasa-biasa saja atau ala kadarnya. Singkatnya orang memiliki cita-cita yang secara material untuk lebih.
Pada saat tim-ses memaksakan atrribut kesederhanaan ini kepada Jokowi, maka itu menjadi sesuatu yang obsolete, basi, atau kadarluarsa. Ini karena hakikatnya logika publik berjalan dengan baik. Bagaimana pun juga Jokowi adalah presiden bukan lagi orang kebanyakan. Ia pejabat negara, penggede, dan uangnya mesti banyak. Ia juga mempunyai anak-anak yang bisa disekolahnya ke luar negeri dan memiliki modal bisnis besar.
Verifikasi pengamat atas objek yang diamati melalui perspektif iklan atau kehumasan versi media massa mainstream ini terhalang oleh mental barrier pengamat sendiri. Mental ini yang nantinya akan membuat pikiran menjadi skeptis dan melakukan verifikasi. Yang semestinya tujuan dari narasi sederhana tadi adalah membuang halangan ini dan bukan mendesakkannya kepada publik untuk menerimanya.
Kedua, kesederhanaan itu adalah konsep yang mewakili gaya hidup. Bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang adaptatif bukan adoptif. Proses adopsi atau pencangkokkan ide kesederhanaan kepada sosok petahana mudah sekali dinilai sebagai sesuatu yang fake, palsu, tidak otentik.
Orang dapat dengan mudah menilai harga pakaian yang dikenakan Sandi itu mahal. Tetapi yang muncul dari pakaian dan pemakainya adalah gaya hidup. Sandi menjadi kasual, easy going, atau istilah anak sekarang nge-blend ajah secara alamiah dengan atribut yang dikenakannya. Ia tidak menjadi glamour atau luar biasa.
Pada Jokowi hal tadi terlalu dipaksakan. Baik ketika ia dipasangkan dengan tribut jaket kulit penerbang, jaket kasual, jaket olahraga, dan jaket jeans, semua tidak masuk menjadi konsep gaya hidup Jokowiah. Ini karena ada verifikasi dari pengamatan publik; jika sejatinya Jokowi memang bukan anak Streetbike, chooper, atau rat-bike. Ia menjadi asing dengan atributnya sendiri. Engga nge-blend kata anak-anak ABG yang sering nongkrong dekat warung Munah.
Kesederhanaan ini mungkin efektif pada 2014 lalu. Lewat kemeja putih lengan panjang (kebesaran), celana pantalon hitam dan sepatu hitam dop, Jokowi terlihat alami. Hari ini, dengan lengan tangan yang terlalu dinaikkan, dan sepatu olahraga atau sneaker yang dipaksakan the so called kesederhanaan itu tidak muncul dan terlalu dibuat-buat.
Lagi pula, memang masalah kita hari ini bukan soal gaya hidup kandidat. Prabowo senangnya naik kuda, Sandi marathon dan basket. Sementara Maruf Amien senang makan nasi kotak. Hal-hal tadi adalah urusan personalia masing-masing. Saiya pikir publik hanya berpikir bagaimana program pilpres benar-benar mengantarkan harapan mereka kepada ekonomi dan hidup yang lebih baik.

Jalan Tol

Jalan Tol
Itu adalah tol Cipularang yang baru beberapa hari diresmikan dimana pada bagian kiri dan kanan jalan masih terdapat sisa-sisa pekerjaan. Kami di satu mobil sedan mewah yang bergerak melaju seperti angin.
Senior saiya yang anggota DPR-RI waktu itu terpukau dengan betapa indahnya pemandangan kiri dan kanan. Pepohonan, lembah, bukit dan jembatan. Ia bertanya pendapat tentang pembangunan jalan tol yang konon membuat perjalanan Jakarta Bandung dapat ditempuh cukup 2,5 jam saja.
Saiya kembalikan kesimpulan diskusi kami terakhir jika pembangunan jalan tol itu tidak sinergi dengan rencana double-double track Cikampek-Bandung yang sudah direncanakan PJKA/KAI. Saiya perkirakan jika anggaran pembangunan rel ganda tadi mesti tersalib kebutuhan dari pembuatan jalan tol. Jika jalan tol ini diutamakan maka transportasi publik yang sedang giat didorong untuk mengatasi hambatan jalur Parahyangan, Argo-Gede akan terbengkalai.
Selain saiya katakan jika persoalan waktu tempuh di Bandung itu bukan karena Cikampek-Bandung Butuh Jalan tol, tetapi lebih kepada perbaikan jalan artire; Bogor-Puncak-Cianjur-Padalarang, atau jalur utara Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Pelebaran jalur arteri dan pengaturan lalin sepanjang jalan lama lebih rasional dan murah ketimbang membuat jalan tol.
Demikian pula dengan ongkos transportasi publik seperti bus atau kereta yang akan murah dan kompetitif karena tidak ada biaya toll jalan. Di Jerman toll tidak berbayar, ini karena hakikat jalan adalah infra untuk mendukung dan meringankan pergerakan masyarakat sipil. Makanya jurusan ini di ITB disebut civic enjinering. Pembangunan yang berkaitan dengan urusan sipil tadi seharusnya gratis dan kalau perlu berbayar maka disubsidi.
Selain waktu itu juga usulan dari diskusi untuk mempertimbangkan jika jalan tol tadi mesti membunuh ribuan usaha kecil-menengah dan industri-industri di sepanjang jalan lama.
Tol cipularang tetap dilanjutkan, double track berhenti meninggalkan jembatan-jembatan kereta lama sebagai monumen. Usaha restoran, asongan dan umkm sepanjang jalur lama tewas, dan kemacetan Jakarta-Bandung akan teratasi hanyalah ilusi saja. Sekarang sering sekali saiya melihat di lini masa kawan-kawan yang mengeluh kemacetan di tol, di pintu keluar atau penerbangan mereka yang gagal karena persoalan macet tadi.
Saiya ingat catatan Moh Hatta tentang ambisi-ambisi infrastruktur ini. Rencana membuat aneka jalan tol sampai jembatan penyeberangan antar pulau sudah pula masuk di dalam perencanaan negara. Padahal lanjut Hatta, jalan-jalan desa, kecamatan, dan provinsi saja masih banyak yang rusak dan belum lagi diaspal. Padahal dari jalan-jalan tadi rakyat kebanyakan menggunakannya untuk menjual hasil bumi dan menjalankan usaha ekonomi mereka sehari-hari lainnya.
Sekarang, ada saiya melihat kawan-kawan mengabadikan satu perjalanan yang hebat dengan waktu tempuh cepat di tol-tol baru yang dibuat pemerintah hari ini. Mereka membayar untuk berjalan di sana dan mereka hanya menggunakannya dengan kendaraan pribadi. Yang juga kadang kala pemilik kendaraan pribadi tadi hanya menikmatinya sekali dua kali. Nanti bila semua pengalaman personal itu berkumpul dan orang bicara tentang panjangnya antrian keluar tol, dan matinya usaha-usaha kecil sepanjang jalan arteri lama. Semua kegembiraan tadi sepertinya tidak lagi sepadan.
Mengapa kita tidak bisa bicara seperti Hatta, semua mesti ada prioritas, semua perlu ada tahapan-tahapannya. Mengapa tidak lebih banyak membuat rel kereta, kendaraan publik lebih banyak daripada memprioritaskan jalan tol bagi pengemudi kendaraan pribadi? Kita sebetulnya bisa belajar dari negara-negara yang pernah mengalami kebodohan pembangunan seperti yang kita kerjakan hari ini.

Saturday, December 22, 2018

Tentang Negara Punah, dan Negara Fine-fine saja

Tentang Negara Punah, dan Negara Fine-fine saja
Hal yang menarik dari sebuah pendapat adalah sejauh mana pemiliknya mempertanggungjawabkannya. Saiya memperhatikan jika pada hal ini kita tidak tertib dan tumaninah (teratur).
Beberapa pesan tertutup masuk dan mempertanyakan perihal apa saja dari persoalan mengundang narsum training, sumbangan proposal sampai hal-hal tidak penting seperti orang menawarkan apartemen baru di sekitar perempatan Cawang.
Satu, dua yang baru masuk adalah pertanyaan seputar muslim Uighur dan Negara Punah dari Prabowo. Pertanyaan itu sebenarnya bukan murni bertanya, hanya pendapat tentang pendapat.
Pertanyaan pertama:
Apakah negara bisa punah. Jika Prabowo Subianto kalah di pilpres? Padahal Prabowo beberapa kali gagal nyapres negara fine-fine saja.
Pertama menjawab pertanyaan di atas tentang perihal negara bisa punah, maka jawabannya bisa. Ada ratusan atau mungkin ribuan contoh dari lahir, tumbuh, dan matinya sebuah bangsa, umat, negara, atau peradaban. Ini hukum besi sejarah sebagaimana ditulis Tuan Khaldun, Bismarck, Toybee, dan lain-lainnya itu.
Apa dan bagaimana sebuah nagari bisa bertahan lama (dengan aneka varian dan perubahan-perubahan) adalah pertanyaan klasik yang lama dikaji pemikir filsafat dan sosiologi sejak masa lampau. Beberapa faktor dirumuskan para ahli tersebut dan mencakup antara lain; nagari butuh gagasan, visi, keadilan semesta, hukum ditegakkan, keamanan dijaga, rakyat yang cinta dan dicintai pemimpinnya, kekayaan dan kemakmuran, serta kemampuan beradaptasi.
Max Weber mengatakan jika sukses atau gagalnya transformasi sebuah nagari itu ditentukan oleh dua hal saja; Kepemimpinan (leadership) dan karisma.
Pidato Prabowo itu disampaikan disebuah forum yang sebenarnya eksklusif, dalam sebuah acara kepartaian. Ia menjadi retoris karena diimbuhkan frasa bersyarat. Jika kalah maka hancur. Sebetulnya ada atau tidak ada syarat ini pun hukum kepunahan itu akan berlaku juga. Sebab dia hanyalah sebuah syarat cukup (necessary) bukan syarat wajib (compulsory).
Jika dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang salah satunya dimunculkan Weber, maka pidato tadi barangkali merujuk kepada syarat perlu dari langgengnya sebuah nagari yaitu kepemimpinan dan karisma. Bila mengacu kepada syarat Ibn Taimiyah maka syarat pemimpin kharismatik itu menjadi wajib. Mana yang benar, tergantung kepada madzhab mana kecenderungan kita.
Nah menjawab pendapat kedua; apakah negara hari ini fine-fine saja, maka saiya jawab tentu tidak fine.
Pertama misalnya pada kasus proyek jalan trans-Papua UP4B (unit presiden untuk percepatan pembangunan papua dan papua barat) yang diinisiasi Presiden SBY sudah sejak awalnya melibatkan TNI sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam implementasinya, terjadi pembunuhan sistemik terhadap 31 orang pekerjanya.
Anda bisa membayangkan sebuah jalan yang pelaksanaannya diawasi TNI tetapi para pekerjanya masih bisa diburu dan dibunuh oleh gerakan separatis Papua. Ini tentu satu operasi militer yang nekat sekali, bukan sekedar aksi kriminal biasa.
Sekali lagi sebuah aksi pembantaian pekerja proyek yang diawasi tentara dan tempo hari diklaimaman karena sudah dilintasi presiden Jokowi dengan foto yang viral.
Bagaimana logikanya bila semua kita anggap fine-fine saja.
Kedua, apa anda tidak merasa aneh bila persoalan komplek yang terjadi di Papua dengan ujung pembunuhan 31 pekerja itu ditutupi pemerintah dengan gembar-gembor berita suksesnya negosiasi mengambil mayoritas kepemilikan Freeport?
Where is logic.... sebuah perusahaan sebesar Freeport yang lewat intuisi bisnisnya saja sudah melihat adanya potensi ledakan besar masalah keamanan di Papua sudah mulai mengendorkan resiko kepemilikannya. Padahal kita sadar jika syarat aman adalah nomor satu dari iklim bisnis maka untuk apa tindakan tadi. Di sisi lain ada fakta ancaman distabilitas keamanan di Papua dengan dibantainya 31 orang di proyek dan kini sebuah operasi terpadu dilakukan untuk mengembalikan iklim tadi.
Lalu kita di Jawa berkata semua fine-fine saja, negara aman-aman saja.
Udah pada gila

Friday, December 21, 2018

Uighur dan Realitas Media

Uighur dan Realitas Media
Sebagaimana dulu orang ramai #Save Syria, Save Allepo, Save Ghouta, dan Save-save lainnya, saiya masih dalam usaha mendapatkan informasi langsung di lapangan terkait #Save Uighur.
Tentu saja jika alasannya membela sesama muslim, ada kasus nyata tiga tahun perang asimetris dan blokade ekonomi atas Yaman oleh Saudi Arabia yang kini telah dinyatakan PBB menyebabkan krisis kemanusiaan terparah. Respon kita atas tindakan Saudi dan koalisi dukungan AS-Inggris-Prancis yang melanggar piagam PBB (Intervensi ke negara berdaulat) tidak seheboh aneka save-save tadi.
Kata Uighur dan orang Uighur (Xinjiang Timur) baru saiya dengar dalam pembahasan di kantor GIGA Hamburg, kira-kira tahun 2012. Pemapar dari pemerintahan Suriah mengatakan dari info intelejen kurang lebih 20-30 ribu etnis Turki Cina (Uighur) yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah. Kelompok mereka dikoordinir oleh semacam grup bersenjata yang terafiliasi dengan Al Qaeda. Kemampuan mereka berbahasa Turki, Rusia dan Cina membuat kelompok Uighur menjadi salah satu favorit dari proses rekruitmen milisi asing di Suriah.
Baru di tahun 2014, pemerintah Cina mulai mengirimkan pengamat militer mereka ke Suriah setelah beberapa konflik yang diinisiasi kelompok salafi di Xinjiang Uighur mendorong gerakan separatisme Uighur merdeka dengan basis pemerintahan a la ISIS. Pemerintah Cina memberikan otonomi khusus bagi provinsi beretnis mayoritas keturunan Turki ini. Mereka melihat jika konflik di Suriah membawa semacam genre baru orang Uighur yang lebih militan dan mereka memiliki pengalaman konflik bersenjata. Jumlah mereka kecil saja dibanding mayoritas orang Uighur yang menerima sistem otonomi khusus.
Cina, menurut Tuan Dong, memiliki alasan untuk memperhatikan persoalan kembalinya para milisi jihadis dan salafis ini sebagai ancaman nasionalnya. Ditambahkan jika isu separatisme Uighur, yang memang baru tahun 1949 masuk ke teritorial Cina Raya selalu dapat menjadi pintu masuk dari konflik di sana.
Sebenarnya sama halnya dengan ketika terjadi konflik yang bermula dengan the so called Arab Springs di Suriah dan Irak. Saiya mengambil jarak untuk segera menjatuhkan penilaian. Baru setelah diundang Kementerian Luar Negeri Jerman dan beberapa kampus dalam rangka diskursus negosiasi untuk bertemu beberapa sumber dari negara-negara berkonflik saiya sedikit menemukan perspektif berbeda.
Pertama, mirip dengan kondisi Aceh di era Soeharto sampai Megawati. Bahwa ada kelompok yang ingin membawa kemerdekaan Aceh, dan ada kelompok yang hanya menginginkan otonomi seluas-luasnya di bawah persatuan Indonesia. Mirip dengan komposisi pemain dalam konflik-konflik di Uighur. Ada yang so-so, ada yang tidak peduli, ada yang radikal, dan ada yang biasa-biasa saja.
Kedua, pemerintah Cina mengamati jika kelompok pertama (yang selalu menginginkan pemisahan) memperoleh tenaga baru dari kelompok yang mendomplengnya lewat isu syariat (islam). Mereka adalah kelompok yang terindikasi memperoleh pelatihan di kamp-kamp jihadis di Turki dan Suriah.
Ketiga, isu tentang kamp konsentrasi, pembunuhan, dan penyiksaan kelompok Uighur oleh aparat kepolisian dan militer Cina mungkin saja terjadi. Sama halnya dengan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap separatis di Papua.
Seperti halnya OPM, pemerintah Cina sejak lama berkonflik dengan kelompok bersenjata di Uighur, Dua kelompok utama adalah TIP dan ETIM (Gerakan Pembebasan Turki Timur).
Keempat, isu Uighur diangkat serupa dengan isu #Save Suriah di tahun 2012. Jika dilacak maka trend ini berkembang setelah negosiasi Allepo Suriah Utara dn Qunaitra, Suriah Barat Daya pada 2016 dan 2018. yaitu ketika militer Suriah setuju memindahkan jihadis ke wilayah Idib (Suriah Timur) dan mengakomodasi pengembalian beberapa ratus milisi Uighur ke perbatasan Turki.
Pemerintah militer Turki menolak mereka untuk tinggal di wilayah zona penyangga di Suriah (Idlib) dan Manjid yang dikuasai militer Turki. Kemungkinan besar milisi ini kembali ke Uighur difasilitasi pemerintah Turki.
Kelima, media massa mainstream (MSM) adalah mereka yang ada dibalik berkembangnya isu keamanan nasional Cina ini menjad "seolah-olah" isu umat Islam.
Keenam, masih dalam rangka memeriksa kemungkinan destabilisasi geoekopolitik hankam Cina lewat isu Uighur, maka saiya melihat jika pengembangan Isu save Uighur lewat media massa dan media sosial yang gencar ini tidak akan bertahan lama.
Alasan-alasannya akan kita paparkan besok saja.....