Monday, June 24, 2019

Membangkang dari Pemimpin Muslim, Haram?

Membangkang dari Pemimpin Muslim, Haram?
Perdebatan semacam ini acap kita dengar dari mimbar diskusi keagamaan. Ada beberapa ceruk dari populasi manusia islam indonesia (bahkan dunia) yang mengatakan bahwa keluar dari ketaatan pada pemimpin muslim itu haram sama sekali.
Anda sepakat dengan mereka?
Ya mungkin sebagian dari anda sepakat.
Sebagian masih pilih2 (kalau presidennya si anu boleh taat, kalau bukan si anu ga perlu taat). Padahal mau si A atau bukan A, keduanya sama sama melaksanakan konstitusi yang sama.. Ckck..
Pekan lalu saya menulis topik soal ketaatan. Kalau mau baca, coba scroll kebawah timeline saya, ada sekitar 2 tulisan dari sebelum tulisan ini, mangga dibaca..
Namanya taat — itu adalah doktrin yang ada dan berlaku dalam struktur masyarakat islam di model pemerintahan islam (top-down). Dalam Demokrasi (bottom-up) tidak ada namanya ketaatan. Bahkan secara logis, taat pada pemimpin di negara Demokrasi itu sebetulnya melanggar konstitusi. Harusnya sih bisa dipidanakan bagi siapa saja yang taat apalagi memaksa taat kepada Presiden di negara Demokrasi. Karena dalam Demokrasi, presiden-lah yang harus tunduk pada rakyat, bukan rakyat yang harus tunduk pada presiden. Begitu..
Kalau masih susah mencerna, baca dulu tulisan saya sebelum ini, ya..
Hmm..
Menurut saya ada miss-match yang dialami para penggiat dalil agama (ustad). Khususon dalil tentang kepemimpinan.
Saya rasa mereka harus belajar dulu ilmu tentang kepemimpinan, sebelum berceramah, menghasut Ummat untuk mengikuti pandangan tertemtu.. Karena pembicaraannya tidak on the track..
Namanya kepemimpinan di dalam pemerintahahan itu unsurnya bukan cuman pemimpin.
Tapi disana
- ada pemimpin,
- ada rakyat yang dipimpin,
- ada kitab undang2/hukum (sistem nilai),
- ada wilayah hukum..
Jadi berdebat dalil tentang "pemimpin muslim" itu perdebatan yang parsial, tidak menyeluruh. Hanya menyentuh satu poin dari 4 syarat berdirinya kepemimpinan di suatu pemerintahan.
Dalam surat al bayyinah ayat 2 dan 3,
"Rasuulun minallaahi yatluu suhufan muthahharah"
Rasul2 dari Allah membacakan lembaran2 yang mensucikan.
"Fiihaa kutubun qayyimah"
Di dalamnya (terdapat) kitab yang ditegakkan (undang2).
Disini kita tangkap 2 poin.
1. Ada rasul
2. Ada suhufan muthahharah, berisi kutubun Qayyimah.
Sebetulnya definisi dari al bayyinah itu adalah "suhufan muthahharah" tadi, yang di dalamnya terdapat kitab undang2. Jadi, disini quran bicara konstitusi, dasar pijakan sebuah pemerintahan.
Tapi disana Allah sisipkan juga "rasul".
Rasul itu siapa?
Kalau di dalam konteks ayat ini, rasul adalah PELAKSANA dari konstitusi. Jadi, fokus bahasan yang lebih dalam ketimbang pelaksana konstitusi, tentu adalah konstitusinya itu sendiri..
Maka kalau bahasan tentang konstitusinya belum selesai, jangan cepat cepat pengen loncat bahas si pelaksana konstitusi. Karena nanti bakal tercipta gagal paham yang berkepanjangan tak berkesudahan sampai lebaran kuda...
Nah,
Coba anda bayangkan,
Hari ini ada orang sibuk berdebat dalil, apakah taat pada pemimpin muslim ini wajib atau tidak? Jika tidak taat/memberontak pada pemimpin muslim itu haram atau tidak?
Tapi mereka sama sekali tidak membahas, apakah konstitusi negara ini merupakan REPRESENTASI SAH dari kekuasaan Allah di bumi?
Apakah pancasila, UUD 45 dan segenap turunannya itu merupakan "kutubun qayyimah" yang terdapat dalam "suhufan muthahharah" (Lembaran yang suci/menyucikan)??
Yang sederhana saja tadi, bahkan di negara Demokrasi ini taat pada pemimpin adalah bentuk pelanggaran terdapat konstitusi. Lhaa ngapain taat sama pemimpin di negara ini? Jadi warga negara kok pada hobi melanggar konstitusinya sendiri sih ya? Ckck..
Beda ceritanya jika kita hidup di negara Islam, dimana negara benar2 merupakan representasi konkret yang sah dari kekuasaan Allah di bumi. Konstitusinya Al Quran. Lalu ada oknum warga yang tidak taat pada pemimpin muslim - pelaksana konstitusi yang ditunjuk secara sah - di negara semacam ini...
Jika demikian,
Ketidak taatan / pembangkangan pada pemimpin muslim pelaksana konstitusi di negara Islam tersebut pada Prinsipnya berarti dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya dia membangkang kepada Allah, hendak memusnahkan kekuasaan Allah di bumi.
Paham ya?
Jadi kalau ketemu ustad yang ribut dalil soal ini, soal haram atau tidaknya tidak taat pada pemimpin di negara Demokrasi ini,
Ceritakan saja bahwa taat pada presiden di negara Demokrasi itu bentuk pelanggaran konstitusi. Ngga peduli apa agama si presidennya. Karena pemegang saham tertinggi di negara Demokrasi itu rakyat! Jadi presiden-lah yang harus tunduk pada rakyat! Bukan sebaliknya!
Lalu kita sampai pada kesimpulan,
Jadi membangkang dari pemimpin muslim di negara Demokrasi itu haram atau tidak??
Mangga jawab sendiri. Da udah pada pinter...
Tapi kalau anda pengen mengikuti "Sunnah" para nabi, semua nabi melakukan "bara'a" — berlepas diri. Mereka semua berlepas diri dari (status quo), yang konstitusinya bukanlah bentuk pengejawantahan dari amanat Tuhan semesta alam di muka bumi. Dan Allah katakan sikap berlepas diri tersebut merupakan sebuah "uswatun hasanah", suri tauladan yang baik...
Siapa yang tidak mau mengikuti suri tauladan yang baik tersebut,, hmm alangkah ruginya dia...
ChikYen
#WalaWalBara
#KonstitusiIslam
#IST

Saturday, June 22, 2019

Taat Pada Siapa?

Taat Pada Siapa?
Demokrasi dan Islam memiliki filosofi yang berbeda pada pola kekuasaan dan struktur masyarakatnya. Dalam Demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pola kebijakan pada sistem ini bottom-up. 1/2n + 1 suara menang disini. Artinya secara filosofi, rakyat-lah yang men-drive jalannya pemerintahan. Rakyat tidak tunduk pada penguasa, melainkan penguasa yang harus tunduk pada rakyat sebagai pemegang saham tertinggi negara.
Sedangkan islam? Dalam filosofi struktur masyarakat islam, pemegang saham tertinggi adalah Allah. Jadi secara filosofi masyarakat islam itu adalah masyarakat yang mengikuti maunya Allah. Allah mendelegasikan kuasa kepada Rasul lalu kepada ulil amri. Dalam ayat lain Allah bahasakan "khalifah" yang secara etimologis biasa artikan wakil, wakil Allah dan Rasul-Nya di bumi untuk mengelola bumi milik Allah.
Dan dogma yang ditanamkan pada masyarakat adalah "mendengar dan taat" berdasar hierarki tadi.
Sekilas mirip dengan sistem pemerintahan monarki. Ya sebetulnya bisa dibilang sama. Tapi bedanya pada posisi raja tertinggi. Dalam sistem monarki pada umumnya, hierarki tertinggi adalah manusia yang di-Pertuan sebagai raja. Sedangkan dalam islam raja tertinggi adalah Allah. Dan derajat sesama manusia adalah sama di mata sang Maha raja..
Bisa dibilang pola pemerintahan yang diusung oleh Demokrasi dan islam itu secara prinsipnya adalah bertentangan arah. Demokrasi dari bawah ke atas. Islam dari atas ke bawah. Walaupun dalam operasionalnya islam sendiri tidak saklek demikian. Yang rigid tentunya adalah hal hal yang berkaitan dengan hukum, ke-undang-undangan. Untuk urusan teknis operasional, Allah meminta sesama manusia bermusyawarah, menyusun program, target dll.
Maka secara prinsip tidak akan pernah bisa dipersatukan antara Demokrasi dan Islam. Kalau dipaksa ya pasti saling tekan menekan. Islam menekan ke bawah, Demokrasi menekan ke atas. Yang adanya bukan terjadi stabilitas, tapi chaos... Tapi entah kenapa muslimin ini susah sekali mencerna hal yang mendasar seperti ini. Mereka paksakan ikut pesta demokrasi, hasilnya hanya mempermalukan diri sendiri, bahkan mencoreng citra agama yang mulia itu sendiri.
Hmm
Bicara taat,
Pada siapa sih muslim harus memberikan ketaatan?
Saya akan bagi dua bagan jawaban.
Pertama, secara filosofis, secara prinsip.
Ketaatan itu HANYA diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ke unsur lain selain daripada itu. Bentuk fisik dari abstraksi ketaatan tersebut yaitu kepada Al Quran dan sunnah.
Kedua, secara teknis, operasional.
Saya kira disini ada dua pendapat.
Pendapat yang satu, ketaatan itu diberikan kepada pemerintah. Dalam hal ini presiden, atau siapapun penguasa di daerah tersebut.
Pendapat selanjutnya, ketaatan itu diberikan kepada ulama.
Anda lebih sepakat yang mana?
Saya yakin untuk uraian pertama soal filosofis, seluruh muslimin akan sepakat bahwa ketaatan itu diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan ada yang berbeda pendapat. Kalau ada yang memperselisihkan ini, patut kita tanyakan aqidahnya, status keislamannya. Bisa bisa batal keislaman orang yang membantah hal ini.
Dalam hal teknis, operasional,,
Diantara anda mungkin akan berbeda pendapat.
Sebagian besar saya perhatikan berkeyakinan ketaatan itu diberikan kepada para ulama.
Dalilnya adalah
"Al ulama u waratsatul anbiya", ulama itu pewaris para nabi.
Jadi ketika ada persoalan persoalan seperti sekarang ini, akan ada yang berteriak "Dengar dan taatlah pada ulama!". Mereka akan marah jika kita tidak mengikuti langkah sang ulama. Sebagian ada yang berani mengatakan orang yang tidak ikut ulama itu fasiq, munafiq, bahkan musuh Allah.
Tapi permasalahannya, ulama ini ulama yang mana? Ulama saja tersebar ke berbagai kalangan. Lalu jika saya mengikuti perkataan ulama yang tidak ada di kubu dia apakah saya disebut tidak mengikuti ulama? Apakah saya tetap digolongkan fasiq munafiq, musuh Allah?
Maka mereka kelola lagi istilah, ada ulama yang benar, ada ulama " Suu'" (Ulama yang buruk, bathil). Sayangnya penjabaran kriteria ulama benar dan ulama sesat ini tidak jelas. Terkesan sesuai selera saja.
Selanjutnya
Ada juga yang berkata ketaatan itu hak pemerintah, presiden. Dalil tentang kepemimpinan ada banyak. Dan itu semua ditafsirkan sebagai "pemerintah yang sah". Justru lari dari ketaatan pada pemerintah yang sah ini dosa, makar.
Misal ada juga ustad yang bilang peserta demo yang mati kemarin itu mari jahiliyah.
Ada hadits yang kalau tidak salah bunyinya
"Siapa yang mati tanpa mengikatkan baiat di lehernya maka dia mati Jahiliyyah.
Siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin walaupun sejengkal, maka dia tengah mempersiapkan tempat kembali di neraka."
Jadi, mati ketika menentang pemerintah itu mati jahiliyah, tempatnya di neraka. Konon demikian.
Ada yang lucu,
Yang berbicara begitu saja ternyata dia menentang syariat baiat. Berati kalau nanti dia mati, tentu dia juga mati jahiliyah dong.
Jahiliyah kok teriak jahiliyah. Ckck...
Makanya kalau tidak mau dijudge, jangan cepat menjudge. Jadi empuk kan buat di counter attack...
Hmm..
Pusing ya perdebatannya.
Kalau saya sih lihatnya simpel aja.
Ada parameter / tolok ukur yang menjadikan sah/tidaknya ketaatan. Yakni "baiat".
Hmm kalau anda alergi dengan istilah baiat, kita ganti saja istilahnya jadi "sumpah jabatan" atau "pendaulatan". Disitu ada seseorang yang diambil sumpahnya untuk bersedia jadi penanggung jawab Ummat, disaksikan oleh khalayak. Dan ritual ini sakral. Yaa kalau susah membayangkan, ritual ini mirip seperti sumpah jabatan presiden gubernur walikota bupati. Dengan baiat/sumpah jabatan, disitu jadi jelas siapa yang menjadi penanggung jawab, jadi pemimpin.
Anda baca sejarah.
Semua khalifah itu diambil baiatnya. Peperangan ali vs Muawiyah, hasan vs Muawiyah, Yazid vs husein,, semuanya terjadi karena baiat.
Saat Utsman tewas, ali diambil baiatnya sebagai pemimpin. Tapi aisyah, thalhah, zubair, Muawiyah, mereka menolak berbaiat kepada Ali. Maka mereka diperangi.
Sebaliknya, siapa saja yang membaiat ali lalu mereka juga berbaiat kepada Ali (mendaulat ali, lalu berjanji untuk patuh kepada Ali), mereka ini wajib taat kepada Ali. Tidak boleh taat kepada orang lain selain Ali yang saat itu sudah diambil sumpahnya untuk menjadi koordinator, penanggung jawab Ummat.
Di perang shiffin, terjadi tahkim. Dengan licik, Amr bin Ash memperdaya Abu Musa Al Asy'ari. Dia membuat delegator Ali ini mengucapkan kalimat yang menanggalkan jabatan Ali. Seketika itu Amr langsung mengumumkan bahwa sebagai delegator Muawiyah ia mengangkat Muawiyah sebagai khalifah... Dan Amr meminta hadirin (100 saksi dari masing2 kubu) untuk membaiat Muawiyah sebagai khalifah..
Hasan vs Muawiyah juga demikian.
Muawiyah sudah dibaiat menjadi khalifah. Dan sebagian besar muslim juga sudah berbaiat pada Muawiyah pasca wafatnya Ali.
Tapi personil semacam Hasan bin Ali ini malah dibaiat pula sebagai khalifah oleh sebagian muslimin.
Daan seterusnya.
Intinya, ketaatan baru bisa diberikan ketika sudah ada sumpah jabatan yang diambil oleh seseorang. Ada pendaulatan. Ketika sudah jelas, baru bisa jelas kepada siapa kita berikan ketaatan.
Bagaimana dengan nabi?
Ohh nabi juga diambil sumpahnya bung.
Jangan salah.
Bahkan sumpah yang diambil Allah daripada nabi tingkatnya lebih dahsyat dari sekedar baiat kepada khalifah.
Untuk nabi, Allah sebutkan sumpah yang diambil dinamakan "Mitsaqan Ghalidzhan", atau perjanjian yang teguh..
وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَا قًا غَلِيْظًا ۙ
"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan 'Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka PERJANJIAN YANG TEGUH,"
(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 7)
Karena sudah ada sumpah, maka disitu berlaku ketaatan.
..
Nah sekarang kita uji dua perselisihan pendapat tadi.
Pertama, yang berkata taat pada ulama itu wajib.
Coba, siapa ulama yang harus kita taati?
Habib Rizieq?
Said Aqil Siradj?
Makruf Amin?
Abdul Somad?
Pertanyaannya,
Apa dasar kita harus mengikuti mereka?
Apakah salah satu dari mereka pernah diambil sumpahnya dan disaksikan oleh khalayak, bahwa demi Allah mereka akan mengambil tanggung jawab sebagai koordinator Ummat islam. Dan mereka tidak akan lari dari nasib Ummat.. Ummat islam loh ya! Bukan Ummat kelompok tertentu. Tapi Ummat islam seluruhnya, minimal di indonesia... Apakah mereka pernah mengucapkan sumpah seperti itu??
Saya kira tidak pernah.
Mereka tidak pernah diambil sumpahnya..
Tentu ketaatan pada mereka itu tidak perlu..
Dan apakah kita sebagai Ummat pernah berbaiat kepada mereka? Berjanji akan taat kepada mereka sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya?
Hmm saya sih tidak pernah mengucap sumpah seperti itu. Ngga tau tuh kalau anda. Barangkali pernah.
Tapi percuma juga kalau anda berbaiat kepada mereka, mereka sendiri tidak pernah dibaiat, didaulat sebagai koordinator Ummat.
Jadi tidak jelas kedudukan mereka dalam struktur Ummat ini. Mereka ini sebagai apa?
Ulama? Ulama itu cuman orang yang punya ilmu. Itu sama sekali tidak menggambarkan kedudukan struktural di keummatan.
Jadi kalau anda maksa maksa saya taat kepada mereka, maaf, ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang bathil.
Kalau perlu saya katakan saja, ketaatan pada mereka hukumnya BID'AH! HARAM! Tapi tentu anda akan marah pada saya. Menjudge saya macam macam..
Makanya jangan norak. Ga perlu maksa maksa orang. Kalau anda mau taat kepada mereka ya silakan, itu hak dan tanggung jawab anda. Tapi jangan marah kalau ketaatan anda di-challange, diuji secara konsep.
Anda cukup membalas dengan konsep pula, dengan dalil. Bukan dengan urat dan otot. Ga perlu judge aneh2 sambil berkata2 kotor dari lisan anda...
Ya kalau anda benar, punya dasar, dan bisa meyakinkan saya, tentu saya akan ikut pada ketaatan model anda.
Kalau tidak, ya saya tidak akan pernah ikut selama lama lama lamanya...
..
Sekarang,
Yang berkata ketaatan itu diberikan pada presiden.
Hmm..
Secara dalil yang saya pahami, ketaatan pada presiden / pemimpin dalam urusan negara yang mengelola hukum, anggaran belanja, dan kebijakan2, itu ada dalilnya. Memang ketaatan pada posisi itulah yang saya kira dijelaskan dalam Qur'an dan hadits.
Lagipula presiden itu kan diambil sumpah jabatan. Jadi jelas dia itu sebagai apa, sebagai simpul masyarakat. Kalau taat kepada presiden tentu lebih ada dasarnya ketimbang pada Ulama...
Tapi apakah kita wajib taat pada pemerintah NKRI?
Tentu itu harus diuji juga. Gabisa asal ngangguk...
Apa yang diuji?
Aqidah presidennya?
Bukan! Yang diuji itu adalah lembaga tempat si presiden itu memimpin, yakni NKRI-nya!!
Jangan gagal fokus ya!!
Apakah NKRI memenuhi syarat sebagai representasi kekuasaan Allah di muka bumi?
Ya maaf maaf aja,
Secara filosofi kekuasaan pada ulasan diatas saja sudah bertentangan. NKRI menganut Demokrasi, bottom-up. Islam mengusung top-down.
Mau diuji apanya lagi?
Hukumnya?
Apakah NKRI menerapkan Al Quran kedalam pasal pasal undang undang? Yang dengannya tegaklah firman Allah dalam seluruh sendiri kehidupan rakyatnya??
Ohh ternyata tidak.
Perda syariah saja disini diperdebatkan.
Jadi,
Ini bukan soal gonta ganti presiden.
Tapi soal filosofi kekuasaan dan turunannya secara operasional.
Maka ngapain anda selama ini ribut ribut ngga jelas menentukan presiden. Saling klaim Siapakah diantara para presiden ini yang lebih islam? Ulama saling berkumpul menciptakan legitimasi, "kubu pendukung pemimpin inilah kubu muslim yang benar"...
Helloww... Ngapain anda ini??
Negara ini saja bukan negara islam. Dan Anda sibuk klaim siapa paling islam. Duh.. Capek deh..
Oya satu lagi,
Seingat saya, sayapun tidak pernah diambil sumpahnya, baiatnya, untuk taat kepada presiden RI manapun. Sejak zaman Suharto sampai jokowi. Saya tidak pernah mendengar para presiden itu mengambil sumpah kepada warganya untuk setia pada dirinya.
Jadi, ya bagaimana mau taat kepada mereka? Toh tidak ada "Deal" seperti itu toh dalam klausul kontrak kita sebagai masyarakat NKRI.. Ckck...
Dan lagipula, pola kekuasaan di model negara ini kan pemerintah - lah yang harus tunduk kepada rakyat, rakyat tidak punya kewajiban patuh pada pemerintah... Itu kan konsep yang mereka buat sendiri. Tentu kita tidak boleh menyalahi konsep negara ini dong. Itu pelanggaran konstitusi namanya!
Ya! Taat pada presiden di negara Demokrasi adalah pelanggaran kepada konstitusi negara!
Harusnya bisa dikenakan pidana bagi siapa saja yang taat pada presiden NKRI!!
Wkwk makanya, suruh siapa bikin dan menganut konsep yang aneh bin absurd begitu. Nggak jelas...
..
Anda mau sadar atau tidak,
Kurang lebih beginilah perselisihan masyarakat jahiliyah.
Masyarakat yang tidak punya konsep. Ngga punya identitas.
Manusianya tamak pada kekuasaan.
Satu sama lain tidak ada kepercayaan terbangun. Semua membangun permusuhan, kebencian.
Ada nyawa warganya mati karena aktivitas kekuasaan bukannya mengheningkan cipta, mendoakan sang mayyit yang jadi korban keganasan perebutan tahta kekuasaan,, ehh malah saling ribut menentukan status si mayyit.
Kalau masyarakat islam yang dibangun Rasulullah mana mungkin berlaku demikian?
Masyarakat seperti itu ya masyarakat Jahiliyyah.
ChikYen
#IST

Friday, June 21, 2019

Menabung di Bank?

Menabung di Bank?
Perdebatan apakah bunga bank itu termasuk riba, serta boleh tidaknya kerja di bank menurut saya tergolong perdebatan yang tidak begitu mendasar.
Masalah yang lebih besar ;
1. Keberadaan bank.
2. Sistem moneter yang dipakai seluruh negara di dunia.
Bunga bank itu hanya sebatas ekses dari keberadaan sistem perbankan. Jadi dia itu keniscayaan turunan dari keberadaan bank/ sistem perbankan, bukan keniscayaan pokok.
Kerja di bank?
Okey ada hadits yang bilang semua pelaku riba itu kena dosanya.
Tapi balik lagi, inti permasalahannya ya karena adanya perbankan. Kalau tidak ada bank ya mana ada yang kerja di bank toh?
Riba itu sebetulnya tidak harus perbankan. Intinya ketika ada aktivitas moneter sejenis pinjam meminjam, lalu di dalam klausulnya terdapat kewajiban untuk membayar lebih dari jumlah pinjamannya, nah kelebihannya itu riba.
Mau itu dilaksanakan oleh personal, jika kita melakukan pola semacam itu tetap saja namanya riba.
Untuk perbankan, secara prinsip tidak perlu kita perdebatkan apakah dia melaksanakan aktivitas riba atau bukan. Jawabannya mutlak IYA.
Bagaimana dengan bunga bank? Apakah riba?
Pertama, kita harus tau, bunga tabungan kita itu di dapat darimana, yaitu dari hasil riba yang dilakukan bank ketika bank meminjamkan yang kepada kreditur. Ketika kita dapat bagi hasil dari keuntungan hasil riba, tentu itu adalah keuntungan kita dari hasil riba.
Kedua,
Pola debitur-kreditur.
Dalam sistem yang dibangun perbankan, debitur selaku pemilik modal memberikan pinjaman kepada kreditur. Dan debitur SELALU mendapat kelebihan (bunga) dari pinjaman yang dia berikan kepada kreditur.
Nah, ketika kita meminjam uang ke bank,
Disana yang berlaku sebagai debitur adalah bank. Dan kreditur adalah kita selaku peminjam.
Kelebihan pengembalian uang yang diterima debitur itu namanya bunga. Bunga dalam konsep bank tersebut, secara syariat artinya riba. Tentu haram.
Lalu, bagaimana dengan ketika kita menabung?
Ketika kita menabung,
Ternyata pola debitur-kreditur tidak lenyap dalam aktivitas menabung.
Ketika kita menabung, kita menjadi debitur (pemberi pinjam uang) kepada bank. Dan bank berposisi sebagai kreditur (peminjam uang).
"Apakah kita mendapat kelebihan uang kembalian dari si peminjam (bank)?"
Iya! Dapat!
Yaitu dari bunga bank/deposito.
"Tapi kan kalau tabungan kita dibawah sekian, justru malah uang tabungan kita minus? Ya disitu artinya kita tidak dapat bunga dong?"
Hmm..
Beda.
Seberapa kecilpun tabungan anda, mau cuma 100ribu rupiah juga, anda tetap dapat bunga.
Tapi kenapa tabungan anda minus?
Karena ada biaya administrasi/uang jasa pelayanan yang diambil oleh bank karena telah mengelola tabungan anda. Biaya administrasi itu tidak tergolong riba.
Ketika tabungan anda sedikit, tentu bunga yang anda dapat juga sedikit. Dikurangi biaya administrasi bisa bisa minus.
Tapi pada batas tertentu, bunga (riba) yang anda dapatkan dikurang biaya administrasi bisa jadi nol. Lewat dari batas tersebut, uang anda surplus.
Sekarang kita studi kasus sedikit
Misal anda menabung 10juta.
Bunga (b) = 10ribu.
Administrasi (a) = 9ribu.
Sehingga tabungan anda bertambah 1ribu per bulan. Kita beri Indeks surplus (s) = 1ribu
Nah, yang riba itu yang mana?
(S) atau (b)?
Tentu yang B.
Sekalipun tabungan anda minus terus tergerus (a), sebetulnya anda tetap menikmati bunga kok.
Jadi,
Ketika kita menabung di bank, itu sudah tidak bisa kita sangkal bahwa kita sedang melakukan kegiatan aktif riba. Kita terlibat langsung sebagai debitur dan mendapat surplus dari "investasi" kita tersebut.
Maka tentu menabung di bank juga haram, pada prinsipnya.
Dan saya kira, untuk hal ini tidak bisa dibuka ruang ikhtilaf. Bahwa status bank, menabung di bank, itu adalah HARAM. Itu secara pokok hukum (ushul).
Kalau ada yang memperdebatkan statusnya hukumnya secara ushul, secara prinsip dasar, sekalipun dia ulama yang jenggotnya sampai menjuntai ke lantai,, patut kita pertanyakan status dia... Hmm..
Ketika berbicara realita, baru disini dibuka ruang.
Karena tidak pada setiap kondisi bahwa syariat islam itu bisa ditegakkan secara rigid. Boleh jadi setelah diturunkan, dibukalah ruang2 ijtihad, ijma, atau apapun. Sehingga baik menabung di bank, kerja di bank, hal tersbeut tidak dikategorikan haram.
Tapi tentu ada syarat agar hal tersebut berlaku.
1. Didasari taqwa.
Kita takut kepada Allah, memohon ampun atas kelemahan kita yang belum bisa menegakkan hukum Allah secara utuh. Dan kita tidak boleh berhenti berazam, bahwa kita akan terus berusaha mewujudkan penegakan hukum Allah di bumi, sesuai kemampuan kita.
2. Terpimpin.
Seperti di surat Ibrahim (14/24),
"Ashluha tsabit, WA far'uha fissama'i".
Hal furu, itu haknya "langit".
Kalau orang NU pasti ngerti istilah "Langitan". Dia adalah orang2 alim (ulama) yang senior, secara struktur keummatan ada di atas. Jajaran petinggi Ummat lah kira2.
Kalau hal ini BUKAN merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh "Langit" secara konstitusionil, hal tersebut (pembolehan menabung di bank) tidak sah berlaku. Dan status hukum kembali kepada prinsip dasar, haram.
Masalah lainnya,
Sistem moneter kita.
"Uang kita tiap tahun tergerus inflasi.
Jika tahun 2000 uang kita dipinjam 10juta, lalu tahun 2020 dibayar juga 10juta, tentu itu tidak adil. Karena daya beli uang 10juta tahun 2000 dan 2020 beda jauh. Dulu 10 juta kita bisa beli 4ribu porsi nasi goreng, tahun 2020 kita hanya bisa beli 700-800 porsi nasi goreng saja. Nilai yang tergerus sampai 5x lipat.
Ya udah adil dong pakai bunga, karena dia memperhitungkan juga laju inflasi."
Hmm...
Ya mau gimana lagi.
Memang repot pakai sistem moneter begini.
Kalau tanpa riba, kita yang dipinjam uangnya malah terzalimi.
Kalau pakai riba, dosa.
Simalakama...
Jadi, pelarangan menabung di bank, pelarangan kerja di bank, itu tidak bisa dilakukan parsial, terpisah. Dia harus termasuk kedalam bahasan yang menyeluruh.
Menurut pendapat pribadi saya,
Orang / pegiat dalil agama yang bermain di ranah perdebatan boleh tidaknya menabung di bank, kerja di bank,, mereka ini patut diwaspadai.
Sebagian di antara mereka hanya bermain retorika, ujungnya membenarkan hawa nafsunya dan hawa nafsu kebanyakan manusia yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka hanya akan membuat setan bersorak gembira...
Tentu model pola struktur masyarakat islam tidak demikian.
Masyarakat islam itu terstruktur, terkomando dengan tertib, bergerak dengan rapi, terprogram..
Mereka tidak membawa perdebatan ini keluar, melainkan bermusyawarah di dalam. Dan keputusan hasil dari musyawarah tersebut lantas disosialisasikan ke bawah melalui struktur ummat, bukan melalui media publikasi...
ChikYen
#MariMerdeka
#LepasDariRiba
#IST

Tuesday, June 18, 2019

Geografi dan Nama Indonesia

Geografi dan Nama Indonesia
Mana yang lebih dulu ada tempat atau nama tempat? Kira-kira demikian thesis dari Li fu Tuan tentang tempat dan ruang (space and place). Ucapan tadi muncul lagi dari seorang pemapar dalam diskusi Negara Islam: Utopia dan Geografi di Fakultas Geografi Goetingen Sant August.
Beberapa pemapar lain mempunyai temuan-temuan menarik tentang hubungan antara nama dan tempat dalam diskusi itu. Salah satunya menemukan jika konsep negara khilafah dan negara Islam itu mesti mempunyai lokasi dan batas. Artinya relasi manusia dengan satu kepercayaan barangkali melampaui batas-batas, namun dalam praktiknya ia sangat-sangat empiris dan terukur.
Apa yang disebut negara islam atau khilafah itu misalnya masih dalam perdebatan apakah hanya sebatas sistem umum yang dapat mewarnai aneka sistem kenegaraan lainnya? Atau ia adalah satu entitas khusus yang menempati satu wilayah lengkap dengan perbatasan dan pos pemeriksaan imigasi. Ini mengapa si pemapar (yang adalah mahasiswa pasca) menunjukkan dalam posternya jika ISIS demi kampanye negara islamnya mengubah namanya tergantung kondisi. Sekali mereka menyebut dirinya IS (Islamic State), lalu ISI (Islamic state in Irak) lalu kemudian ISIS dengan tambahan Syam (Suriah).
Keajegakan antara tempat dan nama tempat inilah yang sebetulnya sumir. Ia bisa dirobah kapan saja sesuai kepentingan politik strategis. Termasuk keajegakan akan perubahan batas dan teritori. Bagi tentara dan rakyat Suriah, ISIS itu adalah teroris dan mereka datang untuk merebut tanah air mereka. Sementara bagi teroris ISIS mereka merasa mempunyai tugas mulia untuk membangun satu negara Islam meskipun itu ada di tanah orang lain.
Perobahan-perobahan atas tempat dan nama ini pun terjadi dengan apa yang kita sebut Indonesia. Setelah reformasi sudah berapa ratus kabupaten dan provinsi baru dibuat orang. Berapa provinsi yang melepaskan diri menjadi negara sendiri? Dan berapa banyak provinsi yang ingin melakukan referendum lepas dari negara kesatuan. Hal-hal seperti ini sudah menunjukkan jika apa yang difahami dengan nama dan tempat berhubungan erat dengan pengalaman dan bagaimana orang ingin berhubungan dengan pengalamannya di waktu sekarang atau nanti. Pengalaman pada tempat itulah yang membuat lahirnya nama-nama, sikap primordial, romantisme dan emosi atas ruang. Ia bercampur aduk dengan pandangan sosial politik orang di dalamnya.
Saiya senang sekali mendengarkan ceramah seorang guru agama di laman berbagi yang berkata jika nama-nama di Nusantara ini punya asal-usul dari bahasa arab. Ia misalnya berkata jika sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua ada penyebutan arabnya.
Pada komentar yang meremehkan paparannya dengan menyebutnya lucu, gila, atau memalukan kita senyum-senyum saja.
Ia mempunyai alasan dengan paparannya, dan mungkin orang lain memiliki versi berbeda. Tetapi mana lebih dulu tempat atau nama itu sesuatu yang politis. 70 Tahun lalu orang tidak mengenal Indonesia, 40 tahun lalu tidak dikenal nama Papua dan Timor Leste di buku-buku sekolah, dan 15 tahun lalu belum ada provinsi Gorontalo Utara. Apa yang membuat anda yakin nama-nama yang disebut guru agama itu tidak pernah ada.

Thursday, June 13, 2019

Malam Kudus

Malam Kudus
Banyak petasan diledakkan ke udara malam takbiran yang kudus. Tetapi masih kalah banyak dengan petasan demo Sarinah yang diarahkan ke massa untuk mengelabui bunyi tembakan.
Pintu-pintu masuk Monas dijaga dan beberapa areal tidak diperbolehkan dimasuki pengunjung. Mungkin pemerintah takut perusuh menyusup dan mengambil alih istana. Meski katanya perusuh sudah teridentifikasikan berkat temuan sebuah senjata selundupan. Ya satu pucuk saja untuk makar.
Saya mengindari Monas lalu bergerak ke arah Stasiun Kota dan kota tua. Tiap pintu masuknya dijaga polisi, dan Polisi Militer berkaos merah-merah. Ada logo CPM dan ini cukup baru. Setiap dilihatnya rombongan datang satu dua orang berdiri membuat video atau foto. Kebanyakan yang membawa ransel yang jadi perhatiannya. Jadi setelah kegiatan memotret para peserta reuni 212 awal tahun lalu maka surveiling public privacy dilanjutkan atas nama keamanan.
Saya tidak faham perihal hak asasi untuk dipantau. Di Berlin masih kuat penolakan CCTV di ruang kerja dan menyorot ke arah jalan. Ini karena orang di sana punya pengalaman buruk dengan model seperti ini di era perang dingin. Ya, di museum mata-mata ada arsip yang berisi data aktivitas harian warga. Yang mirip dengan facebook hari ini.
Di kota Tua ada dua grup band. Yang di depan kantor pos bermain ala kadarnya. Tetapi khalayak yang duduk meleseh ada menerimanya dengan kalem saja. Yang di bagian utara depan Daarsad Musin bermain cukup baik. Mereka bisa menjalin interaksi dengan pengunjung dengan membuka panggung bagi siapa saja yang ingin sumbang suara. Sepasang Ibu dan anak Tionghoa maju memanaskan permulaan dengan senandung Sepanjang Jalan Kenangan
Malam ini jalan dipenuhi kaum bazariyah dari orang Minang sampai Madura. Orang Minang berdagang perlengkapan Hari Raya. Pakaian, kerudung, kopiah dan perhiasan emas imitasi yang penuh oleh kaum perempuan.
Tentu saja itu diperbolehkan, tokh dunia ini memang perhiasan hidup dan sebagian banyak yang palsu.
Satu dua orang Batak menggelar lapak 'Solusi Catur'. Pengunjung membayar 20 ribu untuk memecahkan dua langkah kematian dengan hadiah uang 100 ribu. Ia untung banyak dari kesalahan perhitungan. Sambil terus menerus dipanasinya pengunjung bila solusi ini mau ditutup karena kemarin ada anak kecil bisa menjawabnya.
Disebelahnya ada pula orang Batak dengan lapak pancing botol. Pengunjung membayar 10 ribu untuk menegakkan botol kosong teh botol di papan miring dengan menggunakan pancingan buluh bambu dan gelang plastik.
Sekali dua kali pria penjaganya demi membantah keragu-raguan pengunjung ada menunjuklan cara membuat botol-botol tadi berdiri. Terlihat mudah saja baginya, tetapi tidak bagi rombongan malam takbiran yang datang bergelombang. Tiap buluh mau ditarik ia membengkong atau melinting.
Malam kudus di Kota Tua pun terang dengan takbir, tasbih, tahmid, kembang api, dan teriakan penjual pakaian, bakso, sotomie, batagor dan penyewaan tikar. Udara pun penuh aneka bau-bauan yang penuh hikmat dan aroma rasa.

Trialektika Ruang Pasca Pemilu

Trialektika Ruang Pasca Pemilu
0.1
Sering kita membahas di forum fesbuk ini tentang trialektika sebagai sebuah meta-theori yang dikembangkan dari dialektika Marxian.
Saiya ingat kembali pada satu makan malam beberapa tahun lampau di sebuah restoran di jalan Raden Saleh yang kini tutup dan menjadi kafe mie instant. Mualim Muzakir Manaf masuk dari ruang samping. Ini pertemuan kedua saiya dengannya setelah sebelumnya kami bersua di Takengon menindaklanjuti persetujuan Helsinki. Dari pihak pemerintah ada perwakilan A Husein dan dari pihak Finlandia ada utusan yang bernama Juha. Juha Christensen.
Juha ini nanti saiya beberapa kali melihatnya ada di forum-forum di tanah air. Terakhir ia, saya lihat ada di sebuah acara tentang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla beberapa bulan lalu di Jakarta. Barangkali pekerjaannya itu semacam konsultan atau makelar negosiasi, saiya tidak faham juga.
Di restoran tadi, Juha menemani Presiden Martti Ahtisaari dan Manaf. Mereka berbincang cepat sambil berdiri. Sebelum waktu makan malam tiba dan saiya tidak lagi melihat Mualim Manaf. Pertemuan itu memang bukan untuk kami, saiya hanya seseorang yang menemani delegasi Finlandia dari pemerintah di acara tertutup itu.
"Sebetulnya kurang apa Aceh berkorban untuk republik ini."
Mualim berkata kepada saiya di sela-sela pertemuan di dataran tinggi Takengon, ia berbaju kaos v neck coklat lengan panjang. Tubuhnya tinggi dan gagah dan semenjak di helikopter ada saiya sudah mendengar posisinya sebagai panglima perang Aceh Merdeka.
"...pemerintah republik ini gagal membaca keinginan rakyat. Ada rasa keadilan yang diabaikan.... dan pemerintah menjadikan masalah lain sebagai alasannya."
Ia lalu berkata tentang keinginan Aceh memperoleh greater autonomy dalam pengelolaan pemerintahan setelah persetujuan Helsinki. Kelak istilah otonomi yang diperluas ini diminta pihak Thailand kepada Indonesia untuk membantu memediasi pihak Kerajaan dengan pihak milisi melayu Thailand Selatan.
Setelahnya saya tidak mempunyai lagi saluran untuk berdiskusi dengannya tentang hal-hal lain sampai kami bertegur sapa di restoran makanan Indonesia (OASIS). Setelahnya Aceh mempunyai partai sendiri dan banyak kombatan GAM turun berpolitik dan berbirokrasi.
0.2
Semenjak Edwar Soja menajamkan kajian trialektika formasi spasial maka pemahaman kajian sosiologi dan geografi berubah signifikan.
Cara pandang kita terhadap persoalan tidak lagi melulu bersifat historis, tetapi cenderung spasial. Apa yang disampaikan Mualim Manaf tentang otonomi yang diperluas adalah persoalan ruang daripada ekonomi-politik. Ini menyangkut tentang pengelolaan dan pemanfaatan seluasnya apa yang dia sebut sebagai Negeri Aceh Nagari Makmur Sentosa (Nagroe Atjeh Darrusalam). Satu definisi spatial tentang ruang hidup baru.
Pokok penting yang ditambahkan dalam metateori trialektika adalah unsur ruang (spatial) setelah ekonomi dan politik. Pada pendekatan Marxist klasik maka problematika sejarah dipengaruhi oleh dialektika antara kepentingan ekonomi dan politik. Belakangan pendekatan ini tidak lagi dapat menjelaskan fenomena sosiologi di masyarakat. Menurut beberapa tokoh penggagasnya (Foucaut, Edward Said, Edward Soja, F.Jameson, dll.) pada kenyataanya kontes ekonomi-politik itu ternyata lebih banyak melibatkan perebutan ruang. Ruang seperti halnya politik-ekonomi itu adalah sesuatu yang hidup, dinamis, berkembang atau menyusut.
Adanya istana, gedung parlemen, dan gedung mahkamah agung adalah bagian dari proses meruangkan demokrasi yang paling kasat. Perebutan reklamasi, infrastruktur, Meikarta, dan lahirnya taman-taman dengan huruf-huruf besar adalah klaim atas ruang untuk membuktikan adanya keberhasilan ekonomi (pembangunanisme) dan politik (keberpihakan penguasa kepada publik). Sehingga klaim bahwa ruang adalah sesuatu yang ajeg, tetap, mutlak, seperti NKRI harga mati dengan sendirnya menjadi usang.
Lepasnya Timor-Timur, Sipadan-Ligitan, dikuasainya pelabuhan-pelabuhan oleh perusahaan Cina dan Singapura, serta banyak perusahaan Malasyia menguasai konsensi hutan nasional adalah bukti bahwa pertaruhan ruang itu sifatnya bertukar tangkap dengan lepas.
Beberapa hari lalu dihadapan pejabat pemerintahan, TNI, dan Polri, Mualim Manaf melotarkan kekecewaannya pada proses pemilu (pilpres). Ia menyampaikan keinginan untuk mengadakan referendum Aceh, tetap bergabung atau berpisah dengan Republik Indonesia.
Bila kita menelaah trialektika ruang dan pengalaman-pengalaman bahwa negara di dunia itu ada yang tumbuh dan tumbang, maka kita tidak dapat menyederhanakannya dengan jargon; Saya Pancasila, saya Indonesia. Saya toleran saya NKRI. Atau sekedar menyablon peta Indonesia di jaket motor dan mengabaikan bahwa barangkali bukan hanya Aceh Darussalam yang menginginkan perpisahan. Problem kita hari ini memang krisis kepemimpinan.

Masyarakat 5.0 Pro

Masyarakat 5.0 Pro
Baru kali ini saya mengikuti sebuah diskusi tentang masyarakat digital dan memperoleh perspektif layak bahas. Acara yang diselenggarakan Breeding Klub di Es Teller 77 Blok M menghadirkan narsum Dr. Anto Sudarto yang dengan segera mengatakan bahwa profile dari masyarakat digital adalah sesuatu yang dapat diklaim.
Jepang menurutnya, sudah memastikan bahwa mereka akan mengarah kepada masyarakat 5.0. Apa dan bagaimana visi-misi dari masyarakat tersebut pemerintah Jepang sudah mendefisinikannya antara lain menjadikan leisure atau kebahagiaan sebagai salah satu tujuan mulia dan lahirnya otomatisasi demokrasi.
Saya tidak terlalu terkejut bila Jepang mengklaim sebagai leader ke arah masyarakat fully automated society. Mereka adalah pelopor dari mesin parkir, digital porn-machine, dan vending machine asongan yang bukan hanya mempermudah urusan tetapi memberikan rasa puas kepada masyarakat penggunanya. Bandingkan di Indonesia dimana urusan parkir merepotkan semua orang.
Jerman sejak 2010 mendeklarasikan sebagai furhrernya Pembangunan Berkelanjutan, Green-Society, Green Finance, dan aneka usaha terbarukan (Renewable Society). Mereka menawarkan hidup bahagia bersama lingkungan. Sementara Thailand bersaing dengan Korea Selatan menawarkan konsep Anti-Aging Society, dengan visi hidup beauty ever after dengan tawaran operasi plastik dan ganti kelamin. Kelak tidak lagi akan ada orang tua yang keriput dan pasangan yang bingung memilih teman hidup.
Sementara Cina lewat Huawei sudah pada tahap 5G society. Untuk apa membawa cash kalau semua bisa dibayar tanpa membayar (cash-less society). Gagasan yang membuat Donald Trump marah-marah dan memboikot Huawei. Alasannya sederhana saja, jika cashless society ini berhasil diterapkan maka sebetulnya kita hidup kembali ke era utopian dimana orang tidak perlu susah-susah mencari Money Changer untuk menukar uang kita ke dollar. Semua dikonversi menurut cash yang berlaku di negara masing-masing. Huawei's idea pastinya akan mengembalikan lagi marwah mata uang lokal atas dominasi dollar AS.
Tetapi yang menjadi pertanyaan kritis tuan Anto adalah, apakah orang Indonesia akan kembali menjadikan isu-isu masa depan masyarakat ini sebagai sebuah obrolan. Seperti pernah terjadi dengan isu globalisasi, e-komers, digitalisasi, industri 4.0, atau fin-tech yang hanya berhenti di level jargon saja.
Lalu bagaimana nantinya model pemerintahan dan parlemen bila aspirasi publik kemudian telah dapat dikumpulkan oleh semua intelejensi buatan. Yang mampu membaca, memprediksi, dan mengeksekusi melalu algoritmanya. Sehingga eksekutif, legislatif, yudikatif, politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat pelan-pelan akan kehliangan perannya.
Ia juga mempertanyakan mengapa misalnya kita tidak mempersiapkan konsep yang lebih mungkin diimplementasikan untuk dapat eksis di masyarakat daripada berhenti sebagai pengamat.
Mengambil istilah Prof Hasti Nahdiana, musti ada genius locium atau ruang episteme yang menghimpun pengetahuan masyarakat kita sebagai satu keunggulan kompetitif untuk masyarakat masa depan. Model-model ide, gagasan, kebijakan, dll dapat dikeluarkan dari sana. Seperti misalnya bagaimana keunggulan dari segi demografis masyarakat muslim Indonesian. Kita bisa menawarkan ke dunia Halal Society 5.0, Fintech Society Syariah 5.0, dan Arisan 5.0. Yang terakhir itu nantinya ibuk-ibu yang menang arisan mendapatkan bonus dalam bentuk paket internet atau promo ojol, chatime drink, dan nginep gratis di jaringan hotel Airbnb selama setahun.
Diskusi yang diantar politisi muda Partai Golkar Khalid Zabidi menyimpulkan bahwa nantinya akan ada dua tantangan bagi masyarakat sekarang. Yaitu bagaimana mejawab persoalan filosofis dimana etika kemanusian nantinya bersinergi dengan etika teknologi. Yang hari ini saja pemerintah masih tunggang langgang, lintang pukang dan pontang panting mendefinisikan diri mereka di tengah arus kebebasan teknologi informasi dan kedaulatan sosial media. Masih bingung menghadapi hoak.