Thursday, December 13, 2018

Demonstrasi di depan lapangan Des Droits de l' Homme Paris meluas ke seluruh negeri.

Demonstrasi di depan lapangan Des Droits de l' Homme Paris meluas ke seluruh negeri.
Demo supir truk dan pelaku umkm di lapangan Champs du Mars Hak asasi Manusia tugu Eiffel untuk memprotes kenaikan pajak BBM berakhir chaos. Polisi dan garnisun (gendarmerie) membubarkan paksa demonstran dengan pentungan, pukulan, gas airmata dan peluru karet.
Sampai hari ini di seluruh Prancis diberlakukan siaga satu dan kewenangan bagi gendarmerie menggunakan kekerasan.
Demo berlanjut ke kota-kota dengan topik yang berbeda. Begitu Whatsapp dari Uni Inay dari Bordeaux. Mulai dari isu pendidikan, lapangan kerja, umr, tarif listrik, dan imigran asing.
Para demonstran mengunakan vest berwarna hijau kuning sebagai simbol aksi damai. namun setelah tindakan represif pemerintah demonstran mulai menggunakan simbol Macron Diktator.
Pada saat yang bersamaan di kawasan jantung Ibukota Jakarta, massa aksi reunited 212 yang jumlahnya ratusan kali lebih besar dari massa aksi di Paris melangsungkan aksinya dengan santai-santai saja. Jika di paris mereka diserang polisi dan garnisun, maka di Jakarta para peserta aksi melakukan foto-foto selfie dengan unit-unit kepolisian dan TNI. Semua senang karena banyak sekali makanan dan minuman dibagikan gratis dan kawan-kawan lama bersilaturahmi. tuntutan keadilan kepada ulama pun sudah disampaikan dengan damai. Tentu saja ini sebuah parade unjuk rasa massa actie alias people power yang luar biasa elegan.
Anehnya yang melakukan tindakan represif justru yang gak ikutan aksi. mereka entah mengapa, merasa terpukul dan sakit hati. Padahal kalau ikutan datang minimal mereka dapat pembagian makanan dan minuman dari ribuan peserta yang ingin bersedekah dan berbagi.
Di depan menhir monument detroit des l'homme et du citoyen (monumen hak asasi manusia dan warga kota raya) tepatnya di depan patung pria bertoga saiya sampaikan keluhan.
Si bapak tadi tentu anggota patriak, warga kehormatan, kelas menengah terpelajar, dan mungkin orang kaya (karena ada simbol freemanson di atasnya), bahwa ia menulis kurang lengkap. mestinya selain hak asasi manusia dan warga kota raya itu dilindungi untuk berdemo di ruang publik, maka mereka juga harus terlindungi dari orang-orang yang senewen.
Yah tapi mau bilang apa lagi, namanya juga patriarki Prancis, cuma bisa omong doang. Penduduknya demo aja digebukin.
#monumen detroit des 'l homme et du citoyen Paris pose diperagakan oleh Model.

Dalam politik hanya Loyalitas yang dihargai

Dalam politik hanya Loyalitas yang dihargai
Seorang junior mengirimkan video yang katanya viral; La Nyalla mantan orang kuat di PSSI menyebut bahwa dirinya pernah melakukan black campaign dengan menuduh Jokowi Kristen, jokowi PKI pada pilpres 2014.
Itu semua dilakukan karena dulu ia ada di kubu Prabowo. Sekarang ia meminta maaf atas perbuatannya tersebut karena kini telah menjadi pendukung Jokowi.
La Nyalla pecah kongsi dengan Prabowo setelah pilpres dan memuncak pada perhelatan pilgub Jawa Timur. Ia yang sering dipanggil Cak -karena lebih dianggap sebagai orang Jatim daripada Bugis- menyebut bahwa dirinya siap potong leher jika Jokowi kalah.
Saiya tidak melihat ada hal darurat dalam pernyataan seperti itu. Ia, kehilangan loyalitasnya baik di mata kubu Prabowo dan Jokowi. Dengan mengakui bahwa dirinya pernah menjadi pelaku black campaign ia tidak menjadi lebih keren daripada buzzer hoax atau perawat situs palsu. Komitment siap potong leher pun kita faham hanyalah omong kosong dan omong besar. Yang bila kejadian atau tidak terjadi sama-sama tidak akan memberikan dampak elektabilitas atau memperkuat kepercayaan kepada dirinya. Hilangnya loyalitas dengan cepat menghapuskan kredibilitas.
Persoalan inti dari politik sebagai sebuah an applied theoritical game adalah bagaimana seseorang atau kelompok mengkapitalisasi apapun kesempatan, peluang, menjadi keuntungan diri dan kelompoknya. Sebab sifatnya yang oportunis dan advonturis inilah maka politik -yang sebenarnya bermakna segala cara untuk menemukan resolusi dan menghindari konflik - terstigmasi menjadi ilmu menghalalkan segala cara.
Sehingga di dalam sphere yang dibatasi adagium "Tidak ada teman abadi yang ada hanya kepentingan" maka satu-satunya nilai moral yang menjaganya hanyalah loyalitas.
Namun jika seseorang kehilangan loyalitas dalam politik, ia tidak memenangkan apa-apa.

Wednesday, December 5, 2018

Membaca Reuni-ted 212; Perspektif Politik

Membaca Reuni-ted 212; Perspektif Politik
Hal yang tidak dapat dihindari dari aksi reuni -saiya lebih setuju menyebutnya reunited- 212 adalah fakta bahwa hari ini sebagian besar umat Islam yang diwakili oleh para peserta aksi sedang menunjukkan bentuk politik massa yang elegan.
Mengumpulkan ratusan ribu atau jutaan orang di jantung Ibukota dengan tertib, teratur, terorganisir, bersih, swadaya dan berwibawa bukan lagi persoalan massa aksi politik biasa, ini adalah sebuah bahasa baru dari politik umat Islam Indonesia. Gerakan seperti ini merupakan manifestasi jenis politik baru.
Tidak satu pun partai-partai politik, LSM, serikat tani-buruh, ormas dan organ Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Majlis Tabliq atau dzikir yang berani mengklaim bahwa mereka adalah pencetus jumlah aksi massa kemarin. Aksi sukarela yang didorong oleh keinginan berpartisipasi baik bermotifkan membela agama, politik, ekonomi, atau sekedar wisata bersama keluarga ini tidak lagi dapat didekati dengan teori politik massa aksi biasa.
Beberapa alasan untuk itu adalah;
Pertama, gerakan ini muncul bukan dengan memajukan agenda partai, ormas atau kandidansi presiden sekalipun. Mereka yang hadir di arena minggu 2 Desember 2018 kemarin akan menjawab pertanyaan seragam; bahwa mereka terharu, kagum, dan kadang-kadang tercengang bahwa umat Islam dapat menyuarakan aspirasi "diam" nya dalam sebuah aksi masif yang elegan.
Partisipasi publik dengan menyediakan konsumsi bagi para peserta, terbukanya pintu-pintu masjid, yayasan dan rumah-rumah warga untuk menampung peserta dari tempat jauh, serta pasukan penjagaan dan sapu bersih yang bekerja mengawasi keindahan dan kebersihan lokasi adalah satu wujud kesadaran dan kedewasaan dari politik non-anarkis. Sekaligus menunjukkan jika aksi kemarin bukan lagi persoalan politik elite tetapi sudah merupakan gerakan massa rakyat.
Kedua, dari segi partisipan, jumlah ini melampau dari aksi 212 tahun 2016 lalu. Artinya ia sebagai sebuah bola pembuka telah membesar dengan efek bola saljunya. Ada lebih banyak orang yang dahulunya tidak hadir dengan sukacita merekatkan dirinya sebagai bagian dari "alumni". Tentu saja bola ini akan memberikan efek semakin besar dengan tentu saja tetap dalam koridor aksi demokratis yang bertanggungjawab.
Ketiga, agenda penistaan agama, isu perpecahan atau aksi yang akan disusupi ISIS, khilafah, atau wahabi untuk menciptakan perpecahan dan Suriahnisasi Indonesia sama sekali tidak terbukti. Banyak peserta yang hadir membawa keluarga, anak kecil dan balita dalam kereta-kereta dorong. Ini lebih mirip kemping keluarga besar umat Islam Indonesia daripada sebuah aksi politik.
Keempat, isu anti toleransi dan anti kebhinekaan dipatahkan dengan bergemanya lagu Indonesia raya diiringi kibaran bendera Tauhid dan sang saka merah putih. Semua yang hadir merasakan satu bentuk nasionalisme religius di padang Monas yang tidak dapat dipungkiri.
Isu bahwa bendera tauhid adalah bendera ISIS dengan tujuan negara Islam dirobohkan dengan komitmen jika kumpulan manusia di monas memiliki satu tujuan bersama yaitu menjaga Indonesia Raya baru dengan moralitas baru.
Kelima, gerakan ini tidak lagi dapat ditawar dan dinegosiasikan. Pada aksi pertama, satu negosiasi di Istana telah dibocorkan ke publik dengan tujuan menggembosi aksi tadi sebagai aksi dengan agenda framing satu dua kelompok kepentingan saja. Namun kali ini jelas jika tidak satu pun the so called "tokoh-tokoh" yang hadir di sana berani lagi mengatasnamakan aksi 212 untuk mengajukan negosiasi kepentingan politiknya.
Artinya tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan hari ini, karena bentuk aksi 212 kemarin tidak lagi dapat disederhanakan dengan pendekatan mitigasi aksi dengan menyebut gerakan tadi disusupi, didanai donor tertentu, diselepi elemen anti demokrasi dan intoleransi.
Kita melihat jika tidak ada dari aksi besar ini kehendak mendapatkan perhatian pemerintah sebagaimana aksi-aksi jalanan lain pada umumnya. Kepergian Jokowi ke luar kota untuk mendadak menjadi teknisi PLN sama sekali tidak lagi menjadi masalah besar dan menyinggung perasaan mereka. Aksi ini lebih mirip kepada apatisme ada atau tidak ada pemerintahan hari ini semakin tereduksi kewibawaannya.

Satu dorongan ke gerbang Istana, maka runtuhlah pemerintah.

Satu dorongan ke gerbang Istana, maka runtuhlah pemerintah.
Saiya merenungi ucapan tuan Heru. Ia berkata jika aksi kemarin betul-betul menunjukkan jika akar rumput umat Islam itu sudah bergerak dengan politik moral.
Massa dengan jumlah sebesar itu di jantung Ibu kota dan di depan Istana hanya membutuhkan satu dorongan ke gerbang Istana maka runtuhlah kewibawaan pemerintah.
Tidak akan ada polisi atau militer yang akan bermain api dengan melepaskan tembakan atau kekerasan pada massa sebesar itu. Mereka akan memilih mengikuti arus daripada memasang badan menanggung resiko delegitimasi dan menjadi musuh rakyat. Tidak akan ada partai politik yang akan membela karena aksi ini muncul dari inspirasi massa bawah. Tidak ada dalam sejarahnya politisi menantang kehendak publik, ini dapat difahami mengapa belakangan semakin banyak politisi dan partai politik menarik jarak untuk mengomentari aksi-aksi massa terutama yang membawa persoalan identitas agama.
Tetapi kerisauan itu tidak ada. Massa masih menghormati pemerintah dan pemerintahannya, mereka masih percaya pada demokrasi dan jalan damai. Mereka mencintai Indonesia dengan mengumandangkan lagu Indonesia raya dan takbir di lapangan Monas. bergemuruh membuka acara.
Massa aksi yang sama menciptakan revolusi di Tunisia, Mesir, Libya, Irak, dan Suriah. Di Paris bahkan massa membakar dan berkelahi dengan penjaga keamanan. Menistakan para pemimpinnya dan menelantarkan rakyatnya sebagai korban konflik bersenjata. Tetapi jumlah yang ratusan kali lebih besar dari yang pernah ada di lapangan At Tahri Kairo atau Arc d Trump ada di Monas. Mereka sama sekali tidak menghujat pemerintah, atau mengganggu hak siapa pun. Bahkan kembang dan rumput pun tidak pernah didzalimi dan jalan-jalan terjaga dari kotoran.
Ini adalah manifestasi politik baru massa umat Islam Indonesia. Sebuah gerakan moral dan partisipasi publik yang mesti dicatat dalam sejarah politik Indoneia. Ia bisa menjadi contoh bagi aksi massa besar di tempat-tempat lainnya.
Padahal jika ingin menjatuhkan pemerintah, hanya satu dorongan kecil ke gerbang Istana dan runtuhlah pemerintahan.

Bagaimana Sebaiknya Petahana Memitigasi Aksi 212?

Bagaimana Sebaiknya Petahana Memitigasi Aksi 212?
(bagian pertama)
Hanya satu cara bagaimana petahana memenangkan pilpres 2019 pasca gelombang aksi Reunited 212 kemarin, yaitu operasi teritorial besar-besaran.
Menurut pendapat saiya, usaha menjaga elektabilitas petahana dengan mem-both (membayar) media arus utama (MSM) dan mendukung keperluan logistik bagi para caleg partai pengusung sebenarnya kurang terbukti.
1,0
Pertama, usaha memblokade berita yang memberikan dampak positif kepada penantang ini sebetulnya bukan sekali saja. Media MSM pernah memblokade tiga berita besar aksi massa. Awalnya boleh dibilang awalnya cukup efektif.
Blokade pertama adalah hilangnya berita tentang aksi dewan mahasiswa yang menuntut depolitisasi kampus. Ribuan mahasiswa berorasi di depan istana tetapi nihil berita. Yang kedua adalah aksi K2 besar-besaran para guru honorer yang datang dari berbagai daerah dengan angkutan umum dan bus sewaan. Ini juga tidak muncul di muka koran dan televisi. Terakhir pemberitaan massa aksi umat Islam di silang Monas minggu kemarin yang memang sepertinya sengaja dikecilkan atau bahkan diabaikan.
Tentu saja mengabaikan sebuah aksi massif di jantung ibukota dan di depan istana dengan pemberitaan lain seputar instalasi listrik atau limbah botol plastik adalah agenda framing yang gagal. Hanya dibutuhkan sedikit pemicu, untuk membalik massa besar ini menjadi satu people power anarkis yang dengan mudah menjebol Istana dan mendelegitimasi baik dalam maupun luar negeri kepada pemerintahan hari ini.
2.0
Kedua, sudah pasti petahana dalam hal ini Jokowi telah melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk mem-framing agenda politik apa yang perlu disampaikan kepada publik untuk memenangkan kembali pilpres 2019. Ini sah-sah saja.
Namun yang sulit kita bantah hari ini adalah, algoritma dari sosial media dengan kekuasaan berbagi dan meamplikasi berita di luar jalur MSM. Twitter, facebook, instagram, line, dan sosial media lainnya bersaing mengatasi dominasi bot media arus utama.
3.0
Ketiga, terkait dukungan dana dari pusat kepada para caleg untuk mendongkrak suara capres-wapres. Usaha ini tidak mudah, karena topik politik hari ini sudah hampir seluruhnya memperbincangkan pilpres-wapres 2019. Meskipun ada pemilihan caleg di DPR DPRD, dan DPD pada kenyataannya obrolan tentang pilpres jauh melambung ke depan meninggalkan urusan yang lain..
Laporan analisis dari coat-tail effect atau efek terangkat bagi para caleg di dewan dengan mengusung sosok capres-wapres tidak menunjukkan angka signifikan. Efek terangkat ini hanya terjadi pada lembaga kepartaian yang mengusung si capres. Artinya persoalan terpilih atau tidak sama sekali tidak berkorelasi positif dengan siapa capres-wapres yang didukung si caleg.
Jadi argumen bahwa peran caleg dalam mendorong pemenangan presiden ini sebetulnya kecil saja. Mereka tentu lebih sibuk untuk memenangkan dirinya sendiri daripada memperjuangkan partai apalagi yang lain. Belum lagi ketika usaha memanfaatkan dana-dana desa yang kita faham tidak akan meretas sampai ke level masyarakat secara luas. Ia hanya akan habis dibagi di lingkungan terdekat.
Artinya memang tidak ada yang berani menjamin jika posisi petahanan hari ini bukan tidak tak terkalahkan. Ini pun disadari oleh tim ses petahana juga.
Kesimpulan (pertama)
Apakah analisa ini sesuatu yang baru? Tentu tidak, saiya yakin bahwa para pemain sudah membaca peta dan trend elektabilitas dari masing-masing partai dan tim pemenangan capres-wapres.
Trend yang ada adalah bahwa petahana dalam posisi konstan sementara penantang (Prabowo-Sandi) ada dalam jalur yang progresif.
Ini dapat difahami mengapa kemudian kita banyak melihat aksi-aksi benchmarking dari lembaga survey (padahal konsultan) untuk meletakkan angka-angka fantastis bagi petahana. Namun bila kita membaca hasil temuan kita atas data yang ada, maka capres wapres Jokowi-Amien itu belum lagi bergerak di angka 43% saja. Bagi petahana ini adalah angka yang mengkhawatirkan. Bila kita bandingkan dengan re-match SBY-Boediono di periodemilik pemerintah dan BUMN, kedua mereka, maka ia sudah mengantungi 62% dukungan publik. Jika mereka menang pun dengan modal di bawah 50% maka gelombang aksi dan penolakan akan dengan mudah mengganggu kerja pemerintahan. Pemerintah ke depan nantinya akan tersandera oleh legitimasi publik.
Sehingga kita mulai melihat munculnya survey-survey aneh. Seperti virus radikalisme di masjid kantor pemerintah dan BUMN dan sebelumnya ada survey tentang ustad terpopuler dan paling dipatuhi di Indonesia. Serta sikap politik umat islam yang tidak ikut di 212. Survey-survey ini jelas survey pesanan saja, apalagi ketika ia dengan gamblang menyasar kelompok pemilih umat Islam perkotaan.
Kelompok pemilih yang katanya sudah dikuasai petahana dengan baik. Namun survey-survey dan mitigasi dengan memblokade media massa utama itu jelas-jelas satu tindakan panik yang sebetulnya dapat kita fahami. Aksi reunited 212 kemarin saiya pikir akan menjadi bola salju yang cukup merisaukan dan sulit dibendung dengan mitigasi aksi biasa. Ia adalah aksi damai serba swadaya, Dimana tidak satu pun elit partai atau ormas yang dapat mengklaimnya. Ini sebuah pertunjukan politik massa umat Islam yang elegan dan karenanya sulit dinegosiasikan.
Bila nantinya opsi penggunaan operasi teritorial yang melibatkan aparatus negara diambil maka kita sedang masuk kepada politik leviathan. Pemanfaatan apa saja dari tentakel kekuasaan untuk mempertahankan diri.

Mencari titik kulminasi

Mencari titik kulminasi
Yang dibutuhkan peserta aksi reunited 212 adalah titik kulminasi.
Saiya bertemu dengan mereka-mereka yang dulunya apatis terhadap politik. Mereka yang barangkali dulu tidak terlalu mau ambil perhatian terhadap politik tetapi lebih kepada kerja teknis implementasi keberagamaan mereka. Mereka dulu sibuk dengan usaha-usaha pendidikan, sosialisasi dakwah, dan kerja sosial sebagai implementasi dakwah Islam menurut mereka. Sekarang pengurus serta anggota ormas seperti HTI, Persis, dan yayasan-yayasan pendidikan dan sosial Islam misalnya saiya lihat ada turut berpartisipasi di reunited 212.
Belum lagi kita hitung pengurus masjid-masjid di kantor, pabrik dan kampung perkotaan yang membawa serta jamaahnya turun ke sana. Selain tentu saja inisiatif perorangan yang jumlahnya berlipat kali lebih banyak.
Secara sosiopolitis ini tentu menggembirakan. Setelah sekian lama politik Islam direduksi bahkan dipisahkan (yang seringnya dikontrakan) dari ritus islam pelan-pelan bergerak menuju arah yang sama dengan cara yang ramah. Ada kesadaran baru jika apapun bentuk kerja keras kita bila ia tidak mampu melewati ganjalan politik maka ia hanya akan menjadi ide, konsep, dan hal-hal rutin belaja. Politik, kali ini mulai difahami sebagai jalan (sulthan) bagaimana gagasan besar tadi semakin mudah dikerjakan.
Di acara reunited 212 Monas lalu, misalnya kita dapat melihat bagaimana agenda framing yang dibuat kepada umat Islam (utama Islam kota) seperti; disusupi politik, cenderung anarki, anti-toleransi, serta berpotensi konflik, mengotori dan mengganggu lingkungan sama sekali tidak terbukti. Sebaliknya kita menyaksikan sebuah parade raksasa massa umat Islam Indonesia yang elegan dan sejalan dengan cara-cara yang demokratis.
Lebih jauh, para peserta dapat menunjukkan harmonisasi antara Islam sebagai sebuah keyakinan dengan sikap nasionalisme sebagai sebuah keniscayaan di negara majemuk seperti Indonesia. Kalimat Tauhid berpadu dengan elan kebangsaan saat menyanyikan Indonesia Raya. Belum lagi kita dapat menyaksikan bagaimana supporting-system yang self-sufficient dalam bentuk gotong-royong dalam hal konsumsi, logistik, keamanaan, dan kerapihan antar peserta bisa terjadi secara kompak.
Ini tentu hal yang positif, tetapi politik adalah politik. Artinya akan selalu ada usaha menegasikan sukses besar acara reunited 212 dengan segala cara. Ini karena bagaimana pun juga ada pihak yang merasa terancam dengan akumulasi massa sebesar itu. Yang bukan mustahil jumlah dan aksinya akan berlipat kali.
Sehingga mulailah kita membaca postingan dari mereka yang meragukan jumlah dengan -entah kenapa- menghitung jumlah luasan lahan di Monas. Membandingkan dengan jumlah jamaah haji (-what is the idea?-) sampai membenturkannya dengan jumlah istighosah NU Jatim. Seolah-olah massa ini adalah musuh dari NU, yang nota bene sebagian dari massa reunited 212 adalah bawaan dari lembaga-lembaga terafiliasi dengan NU. Ini bisa dilihat dari tokoh-tokoh NU di panggung utama.
Tentu saja, aksi reunited 212 ini membutuhkan kerja konkrit di lapangan. Artinya mengambil contoh 212 pada 2016 lalu yang sukses membangunkan awareness (kewaspadaan kepedulian) muslim Ibukota untuk bergerak ke kotak suara dan menjaga TPS-TPS, maka reunited 212 pun nantinya akan mengarah kepada titik kulminasi politiknya.
Pendekatan politik konflik tentu tidak dapat digunakan, mengingat para peserta reunited boleh dibilang hadir bukan karena tidak didorong oleh persoalan-persoalan ekonomi struktural dalam pengertian konflik perspektif Marxist. Mereka orang yang berpendidikan dan barangkali berpenghasilan besar. Jika kita melihat polanya, ini lebih kepada dorongan ke persoalan harga diri, marwah, dan kerinduan untuk umat Islam yang bersatu setelah selalu disudutkan sebagai umat dari kelompok ekstrimis, radikal, dan teror.
Tinggal dibutuhkan beberapa pemicu jika kita mengabaikan fakta politik ini. Ini karena persoalan kekecewaan dan bangkitnya harga diri umat Islam hari ini sepertinya sudah tidak dapat dinegosiasikan lagi. Adopt or Revolt, begitu nasehat Liem Sio Liong dulu kepada Pak Harto. Ketika politik Islam menguat di tangan kelompok menengah islam maka satu-satunya jalan adalah mengakomodasi merea, atau pilihan lainnya adalah revolusi.

Saturday, November 24, 2018

Mengenal Sejarah Lampau Bahder Djohan

Mengenal Sejarah Lampau
Bahder Djohan
Pedagang kertas bekas menyortir bahan-bahan yang mana ia tidak tertarik untuk menyimpan satu buku berwarna hijau. Bader Djohan: Pengabdi Kemanusiaan.
Mereka yang suka membaca sejarah pergerakan pra kemerdekaan mesti mengenal dr. Bader, sahabat kecil Mohammad Hatta. Satu dari beberapa pemula pergerakan pemuda dan penggerak perhimpunan politik Indonesia, dan satu dari beberapa yang menyusun sekolah kedokteran modern tanah air.
Si pedagang tidak merasa ada yang hilang ketika saiya meminta buku tersebut. Sampulnya tidak cerah, dan kertasnya yang kecoklakatan tidak lagi disukai pabrik daur ulang kertas. Ia lebih menghargai kertas-kertas hvs sisa makalah atau fotokopi yang gagal. Pada kardus pun ia tidak lagi memberikan perhatian lebih.
"Kardus sekarang hampir ga ada harganya pak. Cuma ini syarat saja buat saiya. Kan kalau kita jalan gak dapat barang engga enak ngomong ke boss."
Si pedagang berkata dan ia mengangguk ketika saiya ucapkan terimakasih untuk buku hijau tadi.
Pada bagian pertama buku ini dikisahkan masa kecil Bader di sekolah rakyat berbahasa Belanda HIS yang dikisahkan hanya setengah lembar saja.
"Saya mengenal Hatta dengan cara yang aneh. Satu ketika kami berjalan dari arah berlawanan di pematang sawah yang sempit dan baru selesai di bajak orang."
"Hatta tampaknya tidak ingin mengelak dan akupun berbuat demikian pula."
Ketika dekat dengan sigapnya ia mengelakkan diri sehingga tidak ada di antara kami yang terjatuh. Sejak itu kami berkenalan.
Ketika ia diterima di MULO (sekolah menengah pertama) ia mulai mengenal pergerakan Jong Sumatranen Bond yang dibawa seorang pemuda Minang perantau Natsir Datuk Pamuntjak pada Januari 1918. Usianya belum lagi 14 tahun dan di sana Bader bercerita setelah Natsir Pamuntjak selesai berpidato berapi-api Ainsjah bin Yahya seorang pelajar perempuan kelas 2 MULO melanjutkan pidato dalam bahasa Belanda yang bagus sekali. Pada acara itu Bader kembali bertemu kembali Hatta. Esoknya diselenggarakan pemilihan pengurus Cabang JBS di Sumatera. Ainsjah terpilih sebagai komisarit dan sekretaris sementara Hatta sebagai bendahara.
"Sejak aku mengenal Hatta, aku telah memperhatikan sifatnya yang jujur dan memiliki pendirian yang tegas. Ia menjunjung tinggi harga waktu dan janji."
Hatta mengatur pengeluaran dan kas organisasi. Nanti di Jakarta Hatta pula yang menyelesaikan masalah hutang JBS pusat di Betawi kepada percetakan sebesar 1000 Gulden. Bahkan Hatta lanjut Bader setelah menutup hutang tadi ia melipat gandakan kas organisasi setelah ia mengeluarkan daftar hitam nama-nama anggota dan donatur yang belum membayar iuran.
"Hatta orang yang tegas....tetapi dasarnya ia cenderung sebagai orang yang mendamaikan."
Bader melanjutkan sekolahnya di STOVIA Betawi. Dimana ia bercerita jika di dekat jalan Rumah Sakit ada dua kedai Kopi milik apek Cina yaitu kedai Long dan satu lagi berdekatan milik orang Betawi kedai kopi B.A
"BA bukan Bachelort of Arts, tetapi Bang Amat"
Tiap lewat jam malam asrama kami keluar diam-diam dan memesan kopi boke (sedang tidak punya uang). Namanya kopi sepincang (1,5 sen) dengan es dipinjam. Es tadi hanya digunakan untuk mendinginkan kopi sebentar, kemudian diambil lagi.
Pada tahun ke lima JBS, diadakan sebuah lustrum dan lomba-lomba pada 1923. Pemuda Yamin membawakan pidato dalam bahasa Belanda: De Maleische Taal in her verleden heden en in de toekomst (Bahasa Melayu; Masa lampau, sekarang dan nanti).
Intisari dari pidatonya tersebut serupa dengan apa yang Bader diskusikan setiap sabtu sore saat mereka biasa berjalan keliling kota. Perlunya satu bahasa persatuan bagi semua pergerakan pemuda di tanah air. Hatta yang ketika masih di Padang kerap membaca cerita bersambung yang Bader tulis di Neratja: Tenggelam dalam laut Penghidupan menggap Baderlah orang yang cocok memimpin sebuah majalah berbahasa melayu.
Baru pada tahun 1922 perkumpulan pelajar hindia-belanda di eropa yang dipimpin Hatta mengubah nama mereka menjadi Indonesische Vereniging. Selanjutnya nama Indonesia benar-benar digunakan ketika mereka menggunakan nama Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1924.
Sudah tentu gerakan ini mempengaruhi pemuda-pemuda di tanah air yang selanjutnya perhimpunan pemuda yang ada mendorong terbentuknya federasi dan pada April-Mei 1926 sebuah Kongres Pertama Pemuda diselenggarakan di Jakarta. Kelak pada Kongres Kedua pada Oktober 1928 Muhammad Yamin kembali mendorong forum untuk memutuskan dan menetapkan bahasa melayu sebagai Bahasa Indonesia.
Buku Bader Djohan baru saiya baca awalnya saja. Ketika saiya memandang halaman, sekarang masuk nomor 42. Masih banyak kisah menarik di dalamnya. sayangnya belakangan otak ini sulit sekali mengingat nama-nama dan istilah-istilah, kecuali nama-nama tempat-tempat makan di masa lampau.
Alangkah menyenangkan jika saiya besok menemukan lagi Warung nasi goreng dan sate ayam Pasar Baru.. Gedung bioskop di Weltervreden, kedai kopi Long dan BA di jalan rumah sakit (mungkin sekitar Kemayoran), serta mungkin warung makan Gedung Pertemuan Gang Kenari.