Friday, June 3, 2016

Dasar Kebijakan Publik itu adalah Pelayanan

Harvard vs Frankfur
Kita tidak akan berdebat soal aliran Harvard atau Frankfurt mengenai fungsi birokrasi sebagai pelayan publik. Ini karena bagi kebanyakan pendekatan bisnis model ala Harvard, maka apa yang disebut layanan birokrasi itu adalah yang menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengertian modal.
Melalui pendekatan ini istilah-istilah manajemen strategis yang melibatkan nuansa bisnis mulai mewarnai pemerintahan. Apa-apa yang disebut "strategis" kemudian menjadi semacam tinjauan kepada privatisasi layanan publik. Melalui pendekatan Harvard ini orang dipaksa percaya bahwa model bisnis seperti PPP atau Public-Private-Partnership melibatkan diri dalam kegiatan pemerintahan yang awalnya bersifat melulu administratif.
Boleh dibilang semenjak grup Harvard menjadi semacam "pendana" bayangan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya sejak 1990 maka corak manajemen pemerintahan di Indonesia mengarah kepada model out-sourcing.
Lepas reformasi, model "manajemen strategis" ini benar-benar diterapkan di semua bidang pemerintahan. Sekarang agak sulit dibedakan mana kegiatan pemerintahan yang murni bisnis dan mana yang sifatnya pelayanan publik.
Bagi kelompok Frankfurter, yang disebut juga kelompok konservatif orndung pelayan publik dasarnya itu adalah melayani publik dalam pengertian PPP yang berbeda. Yaitu pemerintah yang dipilih dan mengemban amanah rakyat untuk menguasai tanah-air-udara sudah seharusnya memberikan layanan dalam rangka PPP yang lain yaitu public purchasing power. Bagaimana dengan layanan dari pemerintah tadi maka masyarakat terbantu untuk memperkuat kemampuan dan daya belinya.
Seperti misalnya, dengan memberikan layanan subsidi, kesehatan, perizinan dll, kepada publik maka publik dapat menghemat pengeluaran belanjanya. Seorang bapak yang mendapatkan subsidi kereta komuter dengan cukup membayar Rp 4500 dari Jakarta menuju Bogor dapat menggunakan kelebihan uangnya untuk hal-hal lain seperti belanja pendidikan bagi anak-anak atau penambahan modal usaha lainnya. Ini yang dimaksudkan dari aliran Frankfurter mengenai fungsi lain dari birokrasi pemerintahan.
Mengingat sekarang segala hal di nagari kita dikelola dengan melibatkan semacam kerjasama pemerintah-swasta dengan aturan main yang aneh dan licik maka hal-hal layanan publik sebisa mungkin bukan lagi melayani publik tetapi swasta.
Seperti kasus-kasus yang melibatkan swasta sebagai pendana bagi kegiatan penggusuran, atau swasta dengan militer dalam kegiatan pengamanan-pengamanan.

0 comments:

Post a Comment