Mandat Publik dan Tanggungjawab Moral

Saiya membaca posting-an yang merujuk kepada sambutan Ridwan Kamil di acara UMY Yogja beberapa hari lalu. Isinya antara menanggapi preseden ada agenda-ada maunya soal Ridwan banyak mendatangi tokoh-tokoh politik.
Ridwan menjelaskan bahwa ia ingin selalu belajar dari siapapun dan apapun sambil mengatakan bahwa ada empat tipe pemimpin. Pertama tipe ideologis seperti para rasul dan nabi, kedua pemimpin tipe geografis seperti raja atau ratu, ketiga tipe revolusioner seperti tokoh-tokoh pergerakan Soekarno, Hatta, dan keempat tipe orang kebanyakan. Yang dia maksud orang kebanyakan adalah seperti Risma, Jokowi, dll, yang gayanya dianggap sama-mirip dengan rakyat kebanyakan.
Saiya bukanlah pencinta kelas motivator dan pembagian kategoris kepemimpinan seperti itu memang khas produk buku-buku sekolah manajemen di Harvard. Dia pikir Obama, Merkel, atau Risma, Ahok atau Jokowi itu orang kebanyakan? Siapa yang dimaksud dengan orang kebanyakan itu tentu kita akan berdebat kusir menjelaskannya. Seperti apakah Jokowi yang pengusaha eksportir meubuel internasional dan mampu menyekolahkan anaknya ke Singapura itu adalah rakyat kita kebanyakan?
Yang harus kita difahami dari persoalan kepemimpinan publik bukanlah persoalan anda atau dia berasal dari siapa dan dari mana, tetapi kita harus faham bahwa mereka para pejabat itu digaji dengan uang publik yang dipungut dari pajak, restribusi, dll..
Sehingga di sini yang kita akan gunakan bukanlah ukuran moralitas a la motivator komunikasi publik seperti pakaian sederhana, blusukan, menyalami pedagang pasar dll, tetapi fakta bahwa para pejabat publik itu makan, minum, sakit, sampai beraknya dibayar dengan uang publik. Sederhananya mereka sebenarnya bukan pemerintah dalam pengertian tukang memerintah tetapi babu masyarakat, istilah yang dilembutkan oleh Dr. Mohammad Hatta dengan bukan PEMERINTAH tetapi PENGURUS nagari, Pengurus Rakyat.
Membaca persoalan hubungan publik-negara, dan lebih terkini lagi publik-kota adalah persoalan take and give antara social obligation atau mandat publik (sekali lagi pemegang mandat bukan amanah) yang ada pada pejabat publik dengan public responsibility atau tanggung jawab yang ada pada publik untuk mengkritisi, dan mengawasi jalannya mandat tadi.
Realitasnya di Indonesia hal tadi masih bercampur aduk antara mandat sebagai amanah, dan amanah sebagai kekuasaan politik misalnya. Inilah yang kemudian membawa seluruh persoalan kepengurusan publik misalnya dianggap politis dalam pengertian negatif. Sementara apa saja yang ditarik ke wilayah politis di negeri kita dianggap hal yang buruk. Sebagaimana cara Ridwan menangkis dengan alasan "belajar" dari tudingan bahwa ia "Ada Maunya" dengan mendatangi tokoh-tokoh politik. Padahal tentu saja kunjungan seperti itu mesti politis, ini karena apa yang dilakukan manusia bahkan anak kecil yang menawar harga cilok, cireng kepada penjualnya saja adalah tindakan politik.
Kembali kepada persoalan yang terukur tadi. Awal bulan lalu berkunjung ke Bandung menghadiri undangan silaturahmi Mahasiswa Nasional, dimana hari hujan dan kemacetan serta jalan yang berobah menjadi sungai dengan limpahan sampah-sampah mengingatkan saiya bahwa sejak Walikota Dada Rosada persoalan ini memang belum juga terselesaikan.
"Akang jangan takut terlambat ke acara," Team penjemput berbohong untuk menghibur hati dan ia semakin membuat saiya gelisah karena rupanya ia tidak menggunakan motor.
"Kalau motor, nanti akang basah dan kurang sopan menjemput narsum dengan motor."
Dibutuhkan waktu dua jam setengah dari Stasiun Bandung ke tempat acara di Bandung Utara (Ciburial) yang jika ia mengikuti mau saiya dijemput dengan motor barangkali seperempat atau satu jam adalah hal yang wajar. Waktu yang dua jam itu tentu bisa digunakan untuk membuat simulasi diskusi dan panel membahas bagaimana mahasiswa dapat merancang rekomendasi politis bagi kota-kota.
Hal yang sedikit mengagetkan mereka ketika saiya katakan bahwa mereka yang hadir dilokasi adalah selected groups, hanya 20% kelompok elit yang terpilih dari hampir satu juta lulusan SMA/SMK/Aliyah dan jutaan lainnya yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke kampus di kota-kota.
"Anda jangan berpikir bahwa anda adalah rakyat kebanyakan, dan memang kenyataannya anda bukanlah rakyat kebanyakan."
Saiya menyarankan agar mulai hari ini mereka bersiasat dengan kritik-kritik dan rekomendasi karena itu adalah bagian dari amanah yang datang dari anda sendiri sebagai bagian dari tanggungjawab moral. Bahwa mereka kuliah karena rakyat kebanyakan yaitu orang tua mereka sendiri telah bersusah payah menempatkan mereka dalam eskalator sosial yang mungkin akan membuat nasib orang banyak berubah menjadi lebih baik.