Saturday, June 4, 2016

Melihat desentralisasi dari masa ke masa

Sejak era pemekaran dicanangkan pasca reformasi 1998 melalui tema-tema desentralisasi, otonomi, atau sejenisnya maka ada beberapa argumen yang digunakan sebagai penguat dan belakangan argumen tadi bertambah-tambah saja.
Pertama pada masa awal-awal desentralisasi ditujukan sebagai cara membagi kue ekonomi dari pusat (sentral) kepada daerah-daerah lainnya. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan yang sekaligu menjadi alasan bahwa selama era orde baru 27 provinsi dengan puluhan kabupaten-kotanya dianggap belum cukup mewakili komposisi keterwakilan ekonomi masyarakat daerah.
Kedua desentralisasi adalah cara membagi kepentingan politik, dimana isu keterwakilan dimunculkan sebagai argumennya. Keterwakilan ini kemudian sedikit berubah dengan istilah partisipasi daerah, dimana yang dimaksud adalah hak lebih luas dari segi disposisi (mengambil teori CG Edward ke-3). Pada mulanya partisipasi ini merupakan bagian dari praktik keterwakilan politik, yaitu dengan mekarnya daerah maka jatah suara dalam pemilu bertambah. Namun selanjutnya sifatnya lebih kepada mengelola disposisi baik itu aturan-aturan main, mekanisme atau koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiga, alasan perluasan berpartisipasi ini dalam mengelola secara otonomu sumber-sumber keuangan baik dari budget atau anggaran maupun dari pemanfaatan konsensi. Yaitu memberikan hak lebih luas pada swasta dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam.
Bila kita perhatikan maka ada runtutan argumen di sini yaitu kelompok diawal yang mencari komposisi, selanjutnya disposisi, dan ketiga konsensi. Meski demikian nalar dasar dari semangat desentralisasi di Indonesia masih menganut pendekatan lama dari Marxisme yaitu persoalan bagaimana mengambil kontrol atas alat-alat produksi yang mengharuskan didalamnya terjadi aliansi politik dan ekonomi atau pemerintah/aktor politik dengan pemilik modal.
Dialektika ini yang kemudian berlanjut dengan dorongan kepada desentralisasi pascaruang. Yaitu setelah pembagian-pembagian berdasarkan pendekatan demografis dengan nuansa ekonomi dan politik tadi, maka bila kita membaca hasil penelitian Haasnoot ( CW Haasnot: Does Size Matter?...) dengan kasus di India -eeh rupanya orang India senang juga berotonomisasi macam Indonesia- tidak ditemukan bukti bahwa desentralisasi, otonomi, atau pemekaran wilayah meningkatkan produktivitas pemerintahan daerah.
Beberapa alasannya adalah bahwa dalam kenyataannya produktivitas itu membutuhkan adanya berbagi misalnya dari segi barang milik publik seperti air, tanah, jalan, dimana hal-hal ini tidak begitu saja dapat dibagi. Kedua bahwa kebutuhan antar daerah tidak saling subtitusi dimana nantinya kerjasama selalu akan berakhir dengan kompetisi dan selanjutnya konflik kepentingan antar daerah pemekaran. Ketiga bisnis model yang ingin dikembangkan daerah harus memiliki kesamaan dasar dengan ekosistem sekitar. Masyarakat yang mendasarkan kepada sistem pertanian berbagi air (petani sawah) akan memiliki model ekonomi yang berbeda dengan mereka yang menjadi petani ladang. Kepentingan dari model ekonomi yang berbeda ini dapat menciptakan friksi bukan hanya antar daerah tetapi kerap di dalam daerah sendiri.
Selanjutanya dan selanjutnya, adalah bahwa desentralisasi ini akan terus berlanjut tanpa pengawasan dan studi lebih lanjut. Mengingat bahwa memang setelah lebih dari 15 tahun desentralisasi kita tidak melihat adanya perubahan atau peningkatan produktivitas pemerintahan di daerah, maka sebaiknya semangat yang berlebihan tentang perluasan kewenangan pemerintahan sampai ke desa-desa melalui program Dana Desa dan APBdes itu sebaiknya ditahan-tahan dulu.

0 comments:

Post a Comment