Saturday, June 4, 2016

Menggusur Luar Batang Ahok dan Sadikin

Tujuan penggusuran Luar Batang oleh Ahok itu bukanlah persoalan pemkot ingin meningkatkan wisata religi, kuliner, atau kebersihan, melainkan murni karena wilayah Luar Batang masuk dalam perancangan bloking perkotaan yang terinstegrasi dengan properti swasta. Membiarkan Luar Batang dengan kemiskinannya di tengah-tengah mimpi kota pantai dunia tentu akan menjerumuskan apa yang disering disebut Presenter Properti Metro TV Feni Rose;
"Pemirsa segera investasi sekarang, besok harga-harga naik"
Jadi sekali lagi, kemiskinan di sini dianggap sebagai gangguan bagi pertumbuhan modal dari fordist city dengan ciri-ciri berkembang biaknya cluster bangunan seragam. Pemukiman kumuh tadi tentu tidak cocok bersanding dengan pemukiman swasta ala Levittown, dengan rumah-rumah tematis bersuasana pantai, pohon-pohon palem di kiri-kanan jalan lebar serta satpam-satpam yang rajin tersenyum dan mencatat nomor-nomor mobil yang masuk.
Luar Batang dan rumah-rumah kumuh serta orang miskin tentu tidak masuk hitungan dalam pembangunan kota Jakarta masa depan.
Di sinilah demi meluruskan jalannya modal-modal tadi, maka Ahok menggunakan kekerasaan dan membenar-benarkannya dengan alasan mengentaskan kekumuhan atau mencegah dari bahaya rob air laut. Yang menyedihkannya pula adalah dilibatkannya tentara dan polisi untuk mengambil alih properti dari orang miskin Luar Batang.
Penggunaan kekerasaan untuk menggusur masyarakat ini sebenarnya bukan hal baru di Jakarta. Pada awal jabatannya Gubernur Ali Sadikin gusur paksa juga pernah terjadi. Tetapi setelah mendengar bahwa wapres Moh Hatta mengirimkan pesan keras, Gubernur Sadikin tergopoh-gopoh mendatangi proklamator tadi.
Setelah panjang lebar menerangkan bahwa pemukiman kumuh Rawamangun, Otista, Kuningan, dan Tanah Abang nantinya akan dibangun fasilitas olahraga bagi anak-anak muda agar mereka berkarya dan berprestasi, Sadikin disentil Hatta dengan kalimat.
"Bung tentu faham mereka itu kan rakyat kita, yang nasibnya dulu kita perjuangkan agar bisa tinggal di tanah airnya."
Sadikin mengundurkan diri dari Hatta untuk kemudian mengubah konsep penggusuran tadi menjadi proyek revitalisasi kampung-kampung di Jakarta melalui proyek Mohammad Husni Thamrin (MHR project). Salah satu proyek yang sepuluh tahun kemudian dicontoh Lee Kuan Yew ketika mengembangkan kota Singapura. Sadikin memperbaiki sanitasi, pipanisasi, penggiatan MCK umum, pengaspalan gang-gang dan pembangunan pusat-pusat komunitas seperti Karang Taruna, Posyandu, Kantor RT/RW, dan lapangan-lapangan badminton.
Untuk mengurangi tekanan kota di masa depan, Sadikin membeli tanah-tanah masyarakat luar kota untuk menjadi tanah milik pemerintah kota. Hal aneh bila Gubernur selanjutnya lebih banyak menjual tanah-tanah ini dan membiarkan swasta menguasai hajat hidup orang banyak untuk mendapatkan perumahan layak.
Konsep MHR inilah yang sebenarnya menarik untuk dikembangkan di era Jakarta hari ini daripada penggusuran paksa. Mengingat sejak Jakarta ada pertumbuhan pemukiman kota ini sebenarnya bergerak secara original atau kota tumbuh. Yang berbeda dengan kota-kota di Eropa atau AS dengan model blok-blok dan masyarakatnya yang tinggal di apartemen-apartmen.
Bukankah tempo hari kita sering membaca berita bagaimana seorang walikota, gubernur, dan calon presiden berkampanye dengan berulang-ulang menyebutkan prestasinya menggusur PKL Taman Sriwedari, Loji gandrung dll., di Solo Jawa Tengah dengan cara yang unik; mengajak makan berkali-kali para pedagang, mendengarkan keluhan, lalu menggusur dengan baik-baik dan mengarak mereka ke tempat baru dengan upacara kirap.
Setelah menjadi gubernur, orang tadi berkampanye tentang suksesnya memindahkan PKL Tanah Abang ke blok G yang baru, lebih indah dan manusiawi. Apalagi orang tadi juga pernah membuat kontrak politik Jakarta Baru yang ramah dan partisipatif dengan masyarakat Luar Batang.
Tentu ide orang tadi kalau memang benar-benar tepat bisa diterapkan oleh penerusnya atau jika tidak dapat diterapkan dan akhirnya menggusur paksa maka kira2 kirap2 dan surat kontrak-kontrak politik tadi maksudnya apa.

0 comments:

Post a Comment