Friday, June 3, 2016

Rukun Tetangga, Rukun Warga

Saiya tertarik menambahi status Kang Yanuar Rizky yang menanggapi kritikan kurang up-datenya pengurus RT/RW di DKI terhadap aplikasi Qlue, yaitu satu program aplikasi pelaporan berbasis media berbagi Android.
Qlue, sendiri sebenarnya mirip dengan aplikasi lain yang dikembangkan di bawah jargon SMART City dan aneka turunannya seperti ADEQUATE City dimana sistem pembuatan kebijakan dan eksekusinya diharapkan menjadi lebih cepat melalui saluran informasi berbagi ini.
Menurut si Akang, mengharapkan pengurus RT/RW melekat dengan program ini terlalu berlebihan, mengingat bahwa selain mereka bukan aparatur prosedural pemerintahan atau birokrasi para pengurus ini memiliki pekerjaan aktual lain. Tidak mudah memilih pengurus RT/RW di kota yang sibuk seperti Jakarta. Singkatnya bila RT/RW tidak atau kurang mengerti Qlue mereka tidak dapat dipersalahkan karena selain mereka bukan pegawai Pemda menggunakan program ini juga bukan suatu kewajiban.
Bila kita menarik kembali persoalan RT/RW dalam konteks kebijakan publik dan sistem kepemerintahan sebetulnya awal mereka adalah sebagai sistem kontrol dan administrasi terkecil untuk menggantikan sistem sosial tradisional yang ada di masyarakat. Melalu tata kelola kantor (administratif) seperti pencatatan dan pelaporan publik menjadi terarsipkan dan tertata baik.
Adalah pemerintahan Militer Jepang yang memperkenalkan RT/RW dengan tujuan keamanan dan kerukunan. Yang sampai hari ini hastagnya mungkin masih bisa dilihat di plang-plang ‪#‎1x24‬ Jam Tamu Harap Lapor. Model yang diimplementasikan militer Jepang ini mudah saja diterima di Indonesia, karena dapat diadaptasi dengan masuknya disposisi pengambilan kebijakan melalui musyawarah-mufakat RT/RW. Guyup atau kebersamaan dalam pengambilan keputusan ini yang memang cocok dengan budaya orang kita menyelesaikan masalah-masalah hidup bertetangga.
Sejak saat itu belum ada perubahan berarti dengan konsep kerukunan sebagai a civic-forming atau pemasyarakatan a la perkotaan Indonesia yang ingin diciptakan melalui RT/RW. Pada masa Orba beberapa hal diterapkan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti Ronda Siskamling, kerjabakti, tumpengan HUT RI, Puskesmas, PKK, dll.
Selagi sistem ini belum mapan, maka kita menyaksikan jika kini persoalan kota besar mulai bergerak ke arah sebaliknya. Persoalan mulai dari kedatangan anak-anak kost, pekerja musiman, sampai hari ini pekerja komuter yang setiap hari atau minggu ulang alik Jakarta ke kota-kota kon-urban lainnya sampai urusan sampah adalah persoalan RT/RW yang bertambah pelik. Boro-boro membangun satu kerukunan, mengajak mereka terlibat aktif dalam kegiatan pemasyarakatan hampir dibilang mustahil dengan kesibukan orang kota hari ini.
Para pekerja komuter yang kadang-kadang nebeng alamat buat dapat akun bank atau membeli apartement yang dihuni singgahan atau kaum Dweller ikut menciptakan persoalan RT/RW. Persoalan yang berbeda dengan mereka yang memang inhabitan (penduduk mukim) di DKI. Misalnya dari segi kepentingan soal tempat tinggal misalnya, warga pemukim Luar Batang, Kampung Pulo, Kalijodo, dan tempat-tempat lain yang digusur akan berbeda kepentingannya dengan "warga DKI" yang sebenarnya hanya singgah. Satu pihak menuntut adanya tempat tinggal layak dan dekat dengan tempat kerja, yang lain ingin DKI bersih dan bebas macet karena stress dalam perjalanan pulang-pergi kantor.
Sehingga civic forming atau pembentukan masyarakat sipil di perkotaan yang dicita-citakan terutama di kota seperti DKI Jakarta semakin sulit terwujud. Mengingat mekanisme musyawarah-mufakat sebagai wujud paling aplikatif dari Kerukunan Tetangga dan Warga nya bergerak ke arah individualisme. Sekarang siskamling digantikan agen-agen penyedia tenaga sekuriti, gotong-royong bersih-bersih got diout-sourcing ke pasukan oranye melalui tender pengadaan barang dan jasa dll.,-dll.
Menjadi tidak aneh jika aplikasi seperti Qlue menjadi sistem pelaporan kota yang semakin individualistik dan pragmatis. Orang hari ini menganggap ikatan terhadap tempat tinggal dan tempat mencari kerja hanyalah persoalan material dan bukan sosial kemasyarakatan lagi.
Meski demikian bila kita berharap pengurus RT/RW di DKI wajib faham sistem pelaporan aplikasi seperti Qlue maka kira-kira apakah warga penghuni maupun yang hanya menjadikan Jakarta tempat mencari makan itu juga harus mau dengan sukarela melapor diri melalui aplikasi RT/RW dalam 1x24 Jam atau melaporkan kondisi keamanan gang-gang tiap jam sebagai satu bentuk ronda siskamling digital.

0 comments:

Post a Comment