Thursday, November 24, 2016

Ricuh Pasca Aksi Massa Islam 4/11 dan Agenda Setting

Kuncian dua minggu penyelidikan penistaan agama Ahok yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada perwakilan aksi massa Islam adalah pukulan kepada rival elit politik lainnya.
Ada dua hal yang perlu kita telisik secara hati-hati dari ricuh pasca aksi damai umat Islam.
0.1
Pertama bolehlah kita sebut Jusuf Kalla pahlawan pemerintahan dari aksi massa 4/II yang dihadiri ratusan ribu umat islam dari berbagai pulau di tanah air.
Pada saat aksi-aksi serupa terjadi pula di puluhan kota lainnya di Indonesia, di Jakarta, dimana seharusnya Presiden sebagai lembaga tertinggi birokrasi mengambil keputusan rupanya telah meninggalkan Ibu kota. Kehadiran Menteri Setkab Pramono Anung, dan Menkopolhukkam Wiranto untuk menerima utusan massa aksi tidak memuaskan massa yang ingin agar Presidenlah yang segera mengambil sikap karena lembaga ini merupakani birokrasi tertinggi pemerintahan jauh di atas Gubernur. Satu tuntutan yang wajar dan masuk akal dari massa aksi.
0.2
Sayangnya ketika lautan aksi massa Islam yang berlangsung damai di Ibukota menuntut keputusan penting untuk diambil Presiden -sekali lagi presiden- sebagai lembaga tertinggi birokrasi untuk memerintahkan penyelidikan atas gubernur Ahok, Jokowi menghilang ke Tangerang. Ia berpikiran buruk bahwa ratusan ribu umat Islam akan merangsek, menyeretnya dan memukulinya ke jalan.
Ia menganggap enteng tuntutan aksi massa Islam dan memilih menjadi Mandoor proyek kereta api Bandara. Seolah-olah di jantung Ibukota tidak terjadi apa-apa, Jokowi dengan pose fotografis mengawasi pekerjaan proyek yang sebetulnya bukan pekerjaannya.
Kita faham jika yang dikerjakan Jokowi dengan Mendadak Mandor ini adalah satu bentuk kepura-puraan standar yang dilakukan in case Jakarta rusuh (sebagaimana nasehat polhukkam dan intelejen). Ia akan dengan mudah dievakuasi dengan pesawat yang sudah menunggu di runway-23-22.
Di sinilah kemudian kita melihat bahwa pada aksi kemarin Jusuf Kalla adalah pahlawan bagi ratusan ribu massa umat Islam. Keberanian Jusuf Kalla, untuk memilih untuk tetap tinggal di Istana Wakil Presiden Merdeka Utara pada 4 November adalah satu sikap kenegarawan yang luar biasa.
Ia bukan saja mengambil-alih tanggungjawab kepemimpinan nasional pada saat Djokowi Mendadak Mandoor namun dengan tegas menetapkan waktu 2 minggu kepada perwakilan massa aksi umat Islam untuk kepastian penyelidikan Ahok.
0.3
Di sinilah kemudian, sikap Jusuf Kalla, yang juga dikenal sebagai tokoh KAHMI-HMI tidak menyenangkan elit politik di lingkaran Jokowi yang berharap bahwa momentum aksi kemarin akan berlangsung dengan hasil datar-datar saja tanpa menjanjikan apapun kepada ratusan ribu umat Islam peserta aksi massa.
Kuncian 2 minggu dari Jusuf Kalla akan menjadi tanggungjawab pemerintah dan garansi bagi mereka untuk kembali dan memastikan bahwa aksi serupa akan datang dalam kekuatan lebih besar lagi bila tidak dipenuhi.
Sebaliknya hal ini tidak akan menyenangkan pihak yang berharap Ahok perlu diselamatkan karena sedemikian berharga bagi investasi politik-ekonomi mereka.
Sehingga dapat kita baca dengan mudah kemana arah Agenda Politik Kepentingan melalui Framing Media yang memanfaatkan mahasiswa anggota HMI sebagai dalang kericuhan pasca aksi damai umat islam. Strateginya dengan cara mem-framing unjuk rasa ratusan ribu umat Islam seolah-olah itu hanya didomplengi agenda kepentingan satu dua elit aktor. Elit tanpa bentuk ini pun nantinya yang dikambinghitamkan kepada aksi kelompok mahasiswa Hmi sebagai biang kericuhan. Tujuannya mengadu domba antar umat Islam yang satu dengan lainnya dan menghilangkan makna dari unjuk rasa damai sebelumnya.
Devide et empera, gaya psywar lempar batu sembunyi tangan, lembar sendal sembunyi-tanggungjawab seperti ini kita faham mirip pekerjaan jendral-jendral zaman orde baru.

Menerangkan Aksi Damai Umat Islam dan Jokowi yang Mendadak Mandoor

Pagi ini saiya mendengarkan ceramah KH. Abdul Rosyid, adik Almarhumah Prof. Tutty Alawiyah dan putra KH. Abdullah Syafii, ulama besar betawi pendiri Yayasan Assafiiyah dan pembina yayasan-yayasan pendidikan Islam di Jakarta dan Indonesia.
Saiya membutuhkan bahan dimana bila kita ingin menggunakan pendekatan Social Management dalam penelitian sosial. Seperti mengapa Jokowi Mendadak Mandor di proyek bandara pada saat 800 ribu umat Islam mendatangi Istana negara dengan damai dan 1,2 lainnya melakukan aksi serentak di berbagai kota di tanah air. Membangun hipotesa-hipotesa atas kejadian aksi 4 November kemarin akan sangat terbantu dengan memperhatikan kemungkinan jejaring kerja secara saksama.
Ini karena bila mengambil bahan dari media sosial dan media massa maka ada stigma bahkan tudingan jika aksi damai umat Islam 4 November (4/11) kemarin adalah pekerjaan Habaib keturunan arab, yaman, arabisasi Islam, radikalisasi Islam, ditumpangi aktor, merupakan korban adu domba dll.. Sehingga mengambil pendapat dari ulama lokal seperti Abdul Rasyid tentu akan memberikan masukan berharga.
Pertama bahwa pendapatnya tentu akan mengimbangi opini bahwa peserta aksi di Jakarta adalah massa bayaran dari FPI dan dipimpin oleh ulama dari kelompok Habaib saja. Selain ada info Guru Bajang dari NTB datang, maka kita faham ulama-ulama daerah seperti Abdullah Gymnastiar, dll juga ikut mendukung.
Kedua sebagai ulama dengan basis tradisional majelis taklim dengan pengikut ribuan keluarga warga kampung kota pandangannya sebagai penduduk, tokoh di Jakarta pastilah memberikan sudut lain yang tidak dapat diabaikan pada persoalan aksi kemarin. Ia tentu tidak memiliki massa bayaran dimaksud tetapi jamaah yang memang secara tradisional menjadi bagian dari keluarga besar assyafiah.
0.01
Misalnya pagi ini ia memulai kuliah minggu pagi dengan beberapa sub bahasan yang terkait dengan pembabaran yang bagus dan tersistematika dengan baik.
Pertama ia memulai dengan munculnya teori transaksional sebagai konsekuensi demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia. Abdul Rasyid mengatakan bahwa selepas diterapkannya demokrasi pemilihan langsung sebenarnya politik dari sebuah pendelegasian kepentingan dari sekelompok masyarakat (publik) kepada perwakilannya (delegasi) melalui demokrasi representasi telah berubah.
Perhitungan one man one vote dalam demokrasi liberal terutama dalam pilkada telah membuat "suara publik" menjadi komoditas yang memiliki sifat transaksional. Sesuatu dikatakan transaksional menurutnya bila ia memenuhi hukum kebutuhan. Pada kondisi dimana masyarakat hidup miskin, pekerjaan sulit, inflasi menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang kemudian bertemu dengan kebutuhan politisi dan pengusaha memperoleh kekuasaan maka sifat transaksional tadi termanifestasikan.
Di sini suara tidak lagi dilihat sebagai sebuah proses pendelegasian kepercayaan, penyerahan amanah, tetapi sebatas sesuatu yang dapat dihargai dengan uang. Ia dapat dijual, ditawar dan dibeli dengan ukuran uang. Pada titik inilah kemudian berlaku hukum yang punya modal yang akan menang.
Sebagai konsekuensinya maka para politisi akan sebisa mungkin menggandeng bandar, donatur, investor untuk membeli suara publik guna memenangkan konstestansi.
Ia kemudian mengutip pernyataan Ahok yang viral; Jika Jokowi tidak bisa menjadi presiden kalau tidak didukung pengembang.
Faktor pengembang sebagai pemodal politik ini diperhatikan KH Abdul Rasyid sebagai biang kerok politik transaksional dari demokrasi super liberal yang kita anut sekarang. Ia juga mengambil contoh bagaimana konsekuensi dari transaksi politik tadi menghasilkan konsensi bagi pengembang dalam bentuk kebijakan reklamasi, penggusuran kampung-kampung kota, atau mark-up Sumber Waras
0.02
Kedua bahwa Jokowi telah memilih meninggalkan umat Islam dan mempermalukan harga dirinya dan keluarganya dengan menolak menemui ratusan ribu atau dua jutaan peserta massa aksi damai di Jakarta dan kota besar di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa secara tata kenegaraan pendelegasiaan wewenang kepada Wapres JK dan Menkopolhuk Wiranto, dan Setkab Pramono Anung dibenarkan dalam tata kelola pemerintahan. Namun dengan menolak menemui massa aksi damai dan memilih menjadi Mandoor dadakan di pekerjaan yang sebenarnya dapat diwakilkan, Jokowi meninggalkan apa yang disebut dengan interaksi sosial politik kemasyarakatan.
Jokowi menyia-nyiakan kesempatan menemui rakyat, khususnya tuntutan damai dari 2 juta umat Islam yang turun hari itu, yang dengan lapang hati menerima demokrasi liberal melaporkan penistaan agama oleh Ahok melalui sebuah Class Action dengan tertib, baik-baik tanpa kekerasan dan tindakan anarki.
Sependapat dengan ulama ini, maka kehadiran Jokowi dengan peran Mendadak Mandor sebagai pengawas proyek seperti menunjukkan bahwa ia sedang menunjukkan bahwa dirinya akan tetap pro pengembang -yang disebut Ahok sebagai kelompok yang membuat dirinya menjadi presiden- daripada menemui massa aksi damai ratusan ribu umat Islam.
0.03
Bila setelahnya Jokowi melemparkan dugaan-dugaan yang semakin menjauhkan persoalan dengan mendalihkan jika kericuhan pasca aksi 4/11 didalangi aktor intelektual maka hal itu tidak menghilangkan interpretasi bahwa ia memang sama sekali tidak peduli dengan niat damai peserta aksi.
Sambil kita bertanya retrospektif; Bila hari ini Jokowi menolak menemui umat Islam dan memilih menjadi representasi pengembang lewat peran Mendadak Mandoor, maka apakah kita akan heran bila suatu saat sebagai presiden ia ditolak untuk datang oleh umat Islam dimana-mana di Indonesia. Seperti bagaimana Ahok yang mulai lintang-pukang dikejar-kerja masyarakat Jakarta ketika blusukan. Bukankah ini tanda-tanda dari gejolak sosial dan perlawanan publik atas pemerintahan yang dianggap tidak adil, represif, dan menyia-nyiakan aspirasi rakyatnya.

Trumps

Sejak awal saiya berharap Donald Trump akan memenangkan pilpres Amerika Serikat (AS).
Jika ia diserang dengan isu-isu penistaan agama, anti minoritas muslim, dan membenci imigran gelap dari Meksiko serta Asia, Trump baru bicara dimulut saja. Orang menyamakan Trump dengan Ahok dari sisi bahasa, tetapi sebenarnya jauh sekali berbeda.
Trump bicara politik pasar dari sudut pandangnya sebagai pedagang. Semua harus jelas dan tidak perlu berpanjang dikali lebar terdapat uang. Ia menghitung berdasarkan kalkulasi trader, segala hal dapat dinegosiasikan sepanjang saling menguntungkan. Tetapi Ahok menyembunyikan pengembangan properti di Jakarta dengan kebijakan reklamasi, penggusuraan dan tukar guling Sumber Waras atas nama pembangunan. Ahok juga mudah saja bicara jika penggusuran pemukiman pinggiran Ciliwung karena mereka menyebabkan banjir padahal mungkin nantinya di Bukiduri sampai ke Dipo KAI-nya akan dijadikan distrik apartement mahal.
Trump misalnya akan mendesak Meksiko membangun tembok perbatasan karena selama ini Meksiko mengambil keuntungan dari perdagangan imigran ilegal. Ia memaksa pemerintah Meksiko jika ingin mendagangkan manusia sebagai tenaga kerja, maka itu harus dilakukan dengan cara legal, terbuka tanpa penyelundupan. Meksiko sebagai pihak yang paling membutuhkan tentu harus ikut berinvestasi membangun tembok perbatasan untuk mengatur jumlah kedatangan.
Ketika ditanya reporter bagaimana politik luar negerinya dengan Rusia bila menjadi presiden, Trump menjawab lugas.
"Saiya akan berteman dengan Putin, dengan Rusia. Dia tidak pernah menghina saiya, dia tidak membodohi saiya. Saiya setuju dengan caranya menghancurkan ISIS di Suriah."
Trump melanjutkan jika Hillary berpura-pura membenci ISIS tetapi mendanai mereka dan mendukung dengan persenjataan.
"Sekarang Hillary dengan kebijakannya yang bodoh kena babak belur dikerjain Putin di Libya, Irak dan Suriah.
Di sini Trump berbicara bahasa politik pasar: Anda kan tidak perlu berpura-pura prihatin dengan isu kemanusiaan, isu pembangunan, isu ekonomi, kesehatan, tokh kalau pada akhirnya niat anda sebenarnya adalah membodohi orang dan memperkaya grup investor saja.
Trump terbuka saja, tentang isu agama, minoritas, imigran gelap dan kesempatan kerja bagi warga AS. Ia ingin memberikan perhatian lebih kepada orang AS sebagai prioritas, bukan pada para pengembang dari Cina, Meksiko. Ia berbicara tentang penguatan pemodal lokal, produsen lokal dan hal ini adalah wajar sebagai orang AS ia menghendaki kepentingan orang AS didahulukan.
Sementara pada Hillarry dalam 30 tahun kariernya di pemerintahan AS, telah membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang bukan hanya merusak negara-negara Islam. Hillary memuji-muji demokratisasi di negara Islam seperti Mesir tetapi melindungi hal tadi terjadi di Qatar, Bahrain, UEA, dan Saudi yang tetap menjalankan monarki.
Ia bisa beramah-tamah dengan keluarga muslim dan menangis karena korban sipil di Mesir. tetapi ia tertawa senang dan dengan terbuka berkata mendanai perang sipil dan teror yang menewaskan jutaan korban sipil di Afganistan, Irak, Libya, Bahrain, Suriah dan Yaman.
Bagi Indonesia sendiri, jika Trump atau Hillary memenangkan pilpres AS maka itu tidak akan menjadi penting karena itu urusan orang Amerika. Kita berbicara pragmatis saja jenis kerjasama apa yang dapat menguntungkan kepentingan nasional kita dengan kebijakan luar negeri yang akan dilakukannya. Trump lebih mungkin diajak berdiplomasi dibandingkan Hillary.

Mitigasi Konflik Anti Aksi Islam ala Djokowi

Tindakan menghindari rakyat peserta aksi damai umat Islam 4/11 dan memilih menjadi mandoor di proyek kereta bandara adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan mitigasi konflik ala Djokowie.
Mitigasi sendiri adalah bagian dari manajemen resiko (risk-management) yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi dampak-dampak buruk dari terjadinya bencana dalam bisnis. Selanjutnya mitigas menjadi kata generik yang digunakan sesuai keperluan lainnya seperti mitigasi bencana, konflik, dan sekarang lingkungan serta perubahan iklim.
Meskipun agak heran dengan terlalu lugunya para penasehat presiden memberikan rekomendasi mitigasi namun ada baiknya ini menjadi perhatian dan pengetahuan bagi kita semua.
0/01.
Pertama pemerintah awalnya tidak menduga jika arus massa aksi umat islam sedemikian besarnya (2 juta massa aksi seluruh Indonesia). Pilihan untuk menganggap enteng aksi dengan meninggalkan Jakarta dan memilih menjadi mandoor adalah kesalahan pertama teknik mitigasi ala Djokowi.
Setelah aksi berakhir dengan kericuhan maka kita ketahui pilihan ini kemudian berbalik cepat menyerang Djokowie sendiri. Ia yang awalnya terlihat masa bodoh dengan aksi tiba-tiba dengan jaket penerbang hadir di istana melakukan rapat tertutup dengan beberapa menteri koordinator. Seolah-olah telah terjadi satu tindakan SOB -Staat van Oorlog en Beleg- yang membutuhkan tindakan serius ia menerangkan jika aksi massa telah ditunggangi aktor intelektual.
Teknik ini dalam mitigasi konflik disebut dengan teknik menyalahkan hujan "Blame it on the rain". Melimpah ruahnya peserta konflik diibaratkan dengan banjir bandang yang melanda ibukota. Banjir umat islam dalam aksi 4/11 dimodelkan dengan bencana banjir.
Apa yang perlu dilakukan adalah pertama-tama menyalahkan orang-orang yang dituding sebagai aktor dari aksi. Seperti kita faham sampai kapan pun aktor ini tetap akan menjadi anonymous, hilang seperti hujan.
0/02
Kekeliruan kedua dari teknik mitigasi ala Djokowi adalah melakuakn tindakan kontra-hukum. Tidak lama setelah tudingan adanya aktor intelektual maka terjadi pencidukan di jalan dan tempat umum lainnya atas aktivis-aktivis Hmi dengan cara-cara ala PKI dilakukan pihak kepolisian.
Secara bersamaan di media massa dan media sosial berkembang berita bahwa terjadi pertikaian antara massa Hmi dengan massa FPI. Lima pengurus dan kader Hmi ditahan di diskrium polda metro jaya dengan tuduhan melanggar UU demo, menghasut, dan melakukan perlawanan terhadap aparatur kepolisian.
Teknik ini kita sebut dengan "kill chicken scary monkeys", menciptakan internal konflik dari peserta aksi kemarin dengan menangkap satu kelompok untuk mengancam kelompok lainnya. Sekaligus menciptakan garis konflik imajiner antara peserta aksi baik-baik dan peserta aksi yang jahat. Harapannya adalah Hmi menjadi pihak yang dipersalahkan. Sayangnya hal ini berlaku kebalikannya, massa aksi umat Islam tetap percaya bahwa penangkapan tadi adalah bagian dari politik menakut-nakuti dan pecah belah.
0/03
Selanjutnya teknik mitigasi untuk mengatasi banjir umat islam peserta aksi tadi adalah dengan menciptakan kanalisasi kepentingan. Mirip dengan apa yang dilakukan Arsitek banjir Belanda Herman Hendrick van Breen dengan memecah arus Sungai Ciliwung dengan membuat kanal Banjir Kanal Barat (vloodkanal) Manggarai dan Tarum Barat dengan tujuan mengurangi besaran volume air.
Teknik ini dilakukan dengan beberapa pendekatan mitigasi bencana.
antara lain:
a. Kanalisasi islam aliran dengan menciptakan kembali benang imajiner bahwa peserta aksi adalah kelompok Islam garis keras. Sementara islam NU dan Muhammadiyah dipisahkan ke kanal sebagai Islam moderat.
b. Membelah interpretasi agama, bahwa surat al maidah yang diucapkan ahok dari persoalan Subjek Ahok telah menggunakannya dalam sosialisasi menjadi persoalan konten dan tafsir ayat. Di sini kanal-kanal tafsir dilakukan dengan memisahkan antara ulama pro dan ulama kontra. Akibatnya massa terbenturkan kepada persoalan mana yang benar-benar ulama dan ulama benar-benar.
c. Melakukan silaturahmi darurat kepada aparatur-aparatur kekuasaan dengan tujuan menunjukkan jika ia tetap didukung kekuasaan sekaligus sebagai warning kepada lawan politik untuk tidak coba-coba.
d. Melakukan teknis anti migitasi, yaitu mengundang orang-orang dari luar negeri untuk membela-bela argumennya. Seperti mengundang ulama dari Mesir dan luar negeri lainnya. Teknik ini bukan hanya tidak menghargai keberadaan ulama namun sekaligus kontradiksi dengan semangat memperkenalkan islam indonesia yang menusantara.
e. Seluruh pendekatan tadi adalah bagian dari strategi stealingtime, mitigasi curi waktu untuk memperlambat proses menyelamatkan Ahok.
Penutup
Tindakan-tindakan mitigasi konflik ala Djokowie ini dapat dikita prediksikan akan gagal dengan semestinya. Mengingat bila kita merujuk kepada pendapat pengamat kebijakan publik yang belum terkenal Bpk Andi Hakim yaitu saiya sendiri, hanya ada dua pilihan dalam menghadapi arus besar aksi umat islam.
"mengalir mengikuti air, atau menahannya dengan susah payah tanpa hasil."

Ahok, Penistaan dan Langkah Politik Selanjutnya

Perihal Ahok akan ditersangkakan dalam kasus penistaan agama sudah pernah kita ulas dua bulan lalu sebelum Kapolri Tito atau si Mas Rudy Mie Pangsit menjadi bingung mengikuti langkah politik selanjutnya.
Jadi tempo hari telah dijelaskan bahwa tipikal politik di Indonesia dan juga banyak negara lainnya adalah politik yang dapat diterangkan dengan teori Orang Besar (Bigmen theory). Bahwa hakikatnya politik secara sadar atau tidak sudah kita serah-terimakan kepada orang besar, elit, borgeous. Tentu saja dengan varian politik aliran sebagai representasinya. Politik aliran yang dimaksud berciri primordial antara lain politik Suku, Agama, Ras, dan Golongan yang disingkat menjadi SARA.
SARA inilah yang meskipun di-remehkan- selalu akan menjadi identitas dari praktik politik di mana saja.
0.0 1
Misalnya langkah Ahox mengulang-ulang perihal surat Al Maidah dengan menggunakannya semau dewek adalah bagian yang hampir satu setengah abad lampau telah ditulis oleh Negarawan Prancis Tuan Alexis de Tocqueville. Ia menulis bahwa upaya-upaya memisahkan gereja dengan negara, tafsir ulama versus ilmiah, hak pilih hidup atau mati, hak kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat dengan hak bicara adalah hal sulit untuk dipertanyakan kecuali itu adalah tindakan politik.
Sehingga apa yang dikerjakan Ahox di kepulauan seribu dengan menjadikan dirinya (yang bukan muslim) memberikan satu opini tentang simbol-simbol yang menjadi identitas milik umat Islam merupakan satu kegiatan yang pastinya politik.
Saiya menduga bahwa ia menghitung jika lawan terberatnya di pilkada DKI adalah isu Tionghoa dan Isu non muslim. Ahox ini sudah menerima bahan dari timses-nya untuk terus menyerang lawan politik sejak pra-pilkada -dalam hal ini Yusril Ihza- yang diasumsikan nantinya akan menggunakan kekuatan aliran Islam di Jakarta.
Sebagaimana kita maklum selanjutnya jika aksi selalu menciptakan reaksi.
Energi yang dipersiapkan Ahok untuk menggebuk politik aliran Islam rupanya kehilangan titik pukulnya ketika Yusril ternyata gagal maju. Sementara Anies Baswedan yang masih keturunan Arab atau Agus Yudhoyono bukanlah mereka-mereka yang identik dengan Islam garis keras. Bila mengutip sosilog politik Syahganda Nainggolan maka Anies adalah tipikal islam kota, meski terikat kuat dengan tradisi kebaswedannya ia cukup fleksibel, moderat dalam diplomasi politik. Sementara Agus sebagaimana orang faham sangat mirip dengan karakter SBY yang adalah islam abangan, islam kejawen.
Maka ketika ia kemudian menghantamkan energi Al-Maidah 51 di forum publik di kepulauan seribu maka ia bukan hanya telah melanggar wilayah yang menjadi milik politik aliran yang lain, Ahox menyerang langsung ke jantung umat islam. Reaksi dari hantaman inilah yang tidak diduga berbalik dalam satu implosivitas energi umat Islam yang tiba-tiba menemukan momentumnya untuk menyerang balik secara besar-besaran.
0.02
Energi balik inilah yang kemudian mengubah peta konstelasi politik orang besar.
Beberapa skenario sebelumnya sebenarnya sudah direncanakan bagi Ahox.
0.02.1
Pertama bahwa ia sedari awal terlalu merisaukan bagi kelompok Tionghoa sendiri . Sebagaimana disampaikan berkali-kali oleh tokoh Tionghoa muslim jika Ahox berpotensi merusak tatanan hidup rukun yang selama ini susah payah dibangun masyarakat. Sebagaimana kita maklum jika, kebanyakan golongan Tionghoa adalah masyarakat pedagang, dan mereka terbuka bagi negosiasi dimana rasa aman adalah syarat utama dari transaksi jual-beli.
Memaksakan Ahox maju adalah sebuah dilema identitas.
Di satu sisi ia menjadi pintu masuk ke wilayah politik yang lebih luas bagi golongan Tionghoa, namun di sisi lain akan mengganggu konstelasi tionghoa sebagai bandar politik. Pilihan mengambil semua (the winner takes all) termasuk posisi birokrasi, ini sangat berisko dengan politik Indonesia yang multi aliran. Kasus konflik Sampit dan Poso adalah beberapa contoh dari keinginan semua ingin dipegang.
0.02.2
Kedua, yang kita risaukan adalah skenario tandingan atau penganggap remehan dua aksi umat Islam sebelumnya. Namun hal ini sepertinya tidak akan terjadi, mengingat kita harus kembalikan kepada teori awal bahwa politik kita selain aliran adalah politik orang besar.
Bila kita hitung, maka yang paling mungkin mengerahkan aksi tandingan membela Ahok dan berhadapan dengan massa aksi umat Islam adalah kelompok nasionalis. Dimana Megawati dan PDIP dengan basis massanya dianggap yang paling mungkin merepresentasikan nasionalisme sebagai sebuah jargon maupun kekuatan politik riil. Massa berkicau di dunia sosial-media dalam kenyataannya tidak terlalu punya dampak politik "pressure groups".
Hanya saja bila kita tarik kepada sejarah, resiko ini akan membenturkan massa aksi islam dengan kelompok nasionalis yang selalu dengan sederhana pula dikaitkan benturan Islam versus komunis. Artinya jika ini terjadi maka PDIP menjadi partai paria dan Megawati mesti memahami arah permainan ini.
Lagi pula dengan jadinya Ahok ditersangkakan, ada kemungkinan lain yang akan menguntungkan PDIP yaitu bukan saja mereka sudah mengambil untung dari akumulasi modal pilkada di DKI, maka sekarang PDIP lah yang tidak memiliki kewajiban politik dan finansial apa pun untuk tetap mempertahankan Ahox dan mendorong Djarot maju ke pentas aduan.

Mencari Faktor Konflik Myanmar

Ada beberapa faktor yang dapat kita dekati untuk memahami akar konflik di Myanmar.
Beberapa pendapat mengatakan jika hampir semua transisi sistem dari rejime represif militer ke demokrasi tidak berjalan mulus. Demikian pula dengan apa yang terjadi di Myanmar setelah 50 tahun di bawah junta militer dan kini mengadopsi model demokrasi. Persoalan dari model pemerintahan, model negara antara negara-bangsa, atau bangsa-negara, pembagian kekuasaan, partai politik, sampai entis dan agama yang berhak dalam perwakilan golongan dalam dewan dan pemerintah masih menjadi persoalan besar di Myanmar
Beberapa faktor kita klasifikasikan kepada lokus-lokus, yaitu lokus politik relasi sipil-militer, relasi sipil-sipil, dan relasi politik-ekonomi.
0/1
Adalah hasil kajian tuan Marco Buente, mengenai model transisi militer ke demokrasi yang mengubah relasi sipil-militer menjadi beberapa jenis di Myanmar. Bahwa mirip dengan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, yaitu pihak militer yang dipersalahkan sebagai tulang punggung rejim represif Soeharto menarik diri dari pentas politik.
Meski mengorbankan hak previlege mereka di fraksi ABRI/Polri di MPR, menarik tentara ke barak-barak, dan memperkenalkan kampanye "Damai Itu Indah", namun banyak pihak setuju jika tentara tidak sepenuhnya meninggalkan pentas politik. Mereka secara tertutup maupun menggunakan mesin partai berusaha untuk tetap mengambil tempat dalam transisi demokrasi.
Hal yang sama dilakukan pula junta militer di Myanmar dengan menerapkan tiga pendekatan transisional:
0/1/1
Pertama, militer membangun kontruksi baru doktrin yang disesuaikan dengan semangat demokrasi yang dituntut masyarakat sipil. Meski ini lebih kepada bentuk kompromi bagi militer untuk mengurangi tekanan-tekanan terutama dari pihak luar negeri, namun arah dari doktrin akan tetap sama yaitu bagaimana hilangnya pengaruh militer atas kontrol terhadap sipil dan hukum adalah sebuah kemunduran dari doktrin.
0/1/2
Kedua, kontruksi dari terbentuknya relasi sipil dan militer yang baru, yang memungkinkan militer berperan sebagai penopang kekuatan politik sipil. Meski mereka dilepaskan dari politik namun konflik, persaingan politik membuat mereka menjadi faktor backing yang cukup diperhitungkan. Mereka cenderung menawarkan transisi politik ke arah demokrasi dengan beragam istilah demokrasi. Mulai dari guided democracy (demokrasi terpimpin), gradual democracy (seperti Wiranto dulu pernah menawarkan mahasiswa pengunjuk rasa rejim Soeharto), serta di Myanmar dikenal dengan disciplined democracry (demokrasi yang berdisiplin) (Stephen McCharty:2012)
0/1/3
Ketiga, sebagai salah satu rejim militer terkuat di kawasan ASEAN, pihak militer memainkan isu instabilitas dan ketidakpastian transisi dalam demokrasi sebagai pre-text bagi mereka untuk terus mengontrol kekuatan-kekuatan sipil. Yang tidak jarang mereka menggunakan persaingan politik dalam demokrasi sebagai alat tawar.
Setelah berkali-kali tarik ulur dengan masyarakat sipil, militer memang pada akhirnya menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi sejauh konsep demokrasi yang berdisiplin dijalankan oleh presiden pemenang pemilu. Pengertian atau batasan demokrasi berdisiplin ini menjadi demikian pejalnya (pasal karet) karena bisa saja sewaktu-waktu rejim militer kembali mengambil alih kekuasaan.
0/2
Faktor kedua, adalah gagalnya kelompok masyarakat sipil melakukan perpindahan kekuasaan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Jatuhnya kekuasaan rejim militer oleh tekanan internasional dan perlawanan pro demorkasi tidak pernah diduga sebelumnya, Seperti halnya di Indonesia pasca reformasi, maka yang kita perhatikan adalah pertikaian kelompok-kelompok sipil. Yang masing-masing terbelah menjadi politik-politik aliran berbasiskan kepada agama, etnis, dan golongan-golongan. Pembentukan partai-partai dan lembaga-lembaga boneka militer seperti BSSP (Partai sosialisme Burma), SOLR (Konsil penegakan aturan dan hukum Nagari) serta SPDC (Dewan Keamanan dan Pembangunan Nagari) sebenarnya cukup menyatukan kelompok oposisi dalam gerakan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Sayangnya ketika transisi diberikan secara "penuh" kepada Thien Shein untuk memulai pemilihan langsung yang lebih terbuka maka oposisi dari kelompok sipil terpecah dalam kelompok-kelompok politik. Beberapa diantaranya menggunakan politik aliran yang berbasis kepada entis, suku, agama, dan golongan. Yang mana dalam praktiknya mereka mulai kembali menarik-narik militer untuk terlihat atau berpihak di sisi mereka.
0/3
Faktor kedua adalah persoalan ekonomi politik. Setelah dianggap sukses melakukan transisi demokrasi via demokrasi yang berdisiplin maka Myanmar adalah salah satu negara ASEAN yang paling banyak diminati investasi asing. Cina, India, Korsel, Jepang, Thailand, dan kini Singapura. Selain kekuatan modal tradisional seperti Inggris, AS dan Rusia maka negara-negara baru tadi menginvestasikan dana besar di sektor infrastruktur dan perdagangan.
Posisi geogstratejik Myanmar sungguh luar biasa. Mereka adalah satu-satunya negara yang menjadi hub dari tiga kanal Asia. Asia Selatan, Asia Timur, dan ASEAN. Berada di teluk Bengal/Bangladesh. Posisi pantai yang lebar dan curam terutama di wilayah Rakhine/Arakan yang banyak dihuni etnis Rohingya adalah kombinasi yang baik bagi pelabuhan basah (sea-port) dan pelabuhan kering (dry-port) yang sejak lama menarik minat negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan AS. Jika Cina dapat berkolaborasi dengan militer Myanmar untuk menjamin mereka memiliki pelabuhan kering dan basah guna mendukung proyek Marine silk-road project maka Hongkong dan Cina dibelakangnya akan memiliki akses laut yang akan memotong jalur perdangangan internasionalnya ke dunia lain.
Meski demikian Myanmar menyadari jika hanya dengan melewati reformasi politik dan transisi ke arah demokrasi maka mereka baru dapat memenuhi prasyarat dari diangkat embargo dan sanksi ekonomi oleh barat. Politik dengan wajah militer yang lebih terbuka dan didorongnya Aung San Su Kyi yang dikenal dekat dengan lobbyst AS inilah yang kemudian dimajukan untuk mendapatkan simpati dunia barat. AS dan eropa sendiri berkepentingan berinvestasi di Myanmar untuk mengawasi kemungkinan Cina menggunakan port dari Myanmar bagi kepentingan geostrategisnya.
Setelah Suu Ky sukses menjual Myanmar sebagai negara demokrasi baru, yang siap menerima investasi dalam jumlah besar maka satu strategi telah dapat dimenangkan..
Kesimpulan.
Menjadi kenyataan jika Myanmar memang menarik bagi investasi asing, terutama bahwa di negara tersebut masih dibutuhkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, industri listrik, dan pengolahan mineral alam yang kaya serta pelabuhan penghubung bagi Asia Tengah, Asia Timur, Selatan dan Tenggara. Hongkong, Thailand, Cina, India, dan Singapura adalah beberapa negara yang telah berinvestasi di berbagai sektor di Myanmar.
Selain itu semenjak Inggris pada tahun 1974 mengklaim sebagai penemu mineral bauksit dan mangan di bantalan laut teluk
Bangladesh yang dihuni mayoritas suku Rohyngya muslim keturunan Bangladesh, maka konflik perebutan lahan dan sengketa perbatasan lau di sana sampai hari ini belum dapat diselesaikan.
Inggris dengan janji investasi besar telah menggunakan Bangladesh untuk mengklaim bantalan tersebut masuk ke dalam teritorial laut negaranya. Selain dengan mengklaim secara budaya dengan banyaknya suku Rohyngya yang masih keturunan Bangladesh sebagai bukti jika di sana dulunya wilayah Bangklades. Sementara Burma/Myanmar yang didukung investasi Cina menolak jika wilayah tersebut masuk ke perbatasan laut Bangladesh.
Ini dapat dimengerti jika mengapa Bangladesh menolak menampung orang Rohyngya yang masih satu garis keturunan dan beragama Islam. Selain mereka akan menjadi beban ekonomi pengungsi maka Bangladesh memiliki kepentingan mengklaim bantalan laut mereka dengan keberadaan orang Rohyngya. Di sisi lain junta Myanmar yang didukung aktivis radikal Budha memiliki alasan lain untuk mengusir mereka yang sepertinya alasan ekonomi dan historis jauh lebih kuat.
Seperti banyak ditulis literatur Bauksit dan Mangaan adalah mineral jarang yang sangat penting yang dibutuhkan oleh industri modern dan persenjataan mutakhir. Sehingga konflik yang mengorbankan etnis Rohyngya di Myanmar sulit untuk dilepaskan dari persoalan transisi pollitik militer, sipil-sipil, dan kepentingan investasi asing untuk menguasai wilayah laut milik etnis Rohyngya yang menjanjikan investasi besar.

Mengerucutkan Arus Massa Islam -dari aneka tangkisan Kapolri sampai Penahanan Bun Yani

Yang membuat kita heran sampai hari ini adalah pemerintah Djokowi masih percaya bahwa penggunaan rekomendasi mitigasi konflik ala mitigasi bencana adalah yang paling tepat untuk membendung arus banjir protes umat Islam atas tuduhan penistaan agama Ahok. Bahwa seolah-olah aksi unjuk rasa damai umat Islam yang merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dianggap bencana.
Pernah kita bahas sebelumnya jika mitigasi, adalah pendekatan manajemen resiko yang intinya memonitoring dan mengatasi resiko yang berpotensi menjadi bencana. Lewat asumsi ini pemerintah melihat arus massa Islam dengan kaca mata kecurigaan dan berpeluang menggulingkan kekuasaan. Sehingga respon melalui pendekatan mitigasi ala bencana banjir ini dianggap yang paling tepat.
Beberapa pendekatan mitigasi tadi perlu kita ulang dengan beberapa tambahan.
1. Pendekatan "blame it on the rain".
Cara yang paling mudah menuduh aksi umat Islam tentu dengan cara menyalahkan hujan. Tepat setelah menganggap aksi damai umat islam 4/11 tidak lebih penting daripada mengawasi proyek kereta api di Bandara, Djokowi tiba-tiba mengadakan rapat darurat dan muncul dengan jaket penerbang. Ia menyebut jika aksi umat islam diotaki aktor intelektual. Istilah aktor intelektual inilah yang kita sebut dengan teknik menyalahkan hujan. Mereka tetap akan menjadi anonimous atau tidak akan pernah dibuktikan. MIrip dengan menyalahkan hujan sebagai penyebab banjir.
2. Teori kill chicken scary monkeys.
Setelahnya dengan mudah dan dengan cara-cara di luar kewajaran polisi melakukan operasi pencidukan baik paksa maupun soft. Pencidukan paksa dilakukan misalnya pada 5 aktivis HMI dan pencidukan soft dilakukan dengan mengundang Bun Yani, orang yang disebut penyebar video Ahok di pulau seribu sebagai saksi.
Lewat penangkapan ini sebenarnya ada dua tujuan mitigasi yang dilakukan. Pertama membenarkan jika ada ada aktor intelektual di balik Aksi 4/11 yaitu para mahasiswa, anggota HMI. Kedua dengan penangkapan Bun Yani mesti ada proses lain yang akan dihubung-hubungkan dan dikaitkan dengan serangan misalnya ke tim Anies-Uno. Teknik menciduk mahasiswa dan bun Yani yang katanya memanfaatkan sosial media adalah cara-cara menggertak monyet dengan membunuh ayam.
3. Melakukan kanalisasi.
Pemerintah menciptakan kanalisasi guna memecah arus besar aksi umat islam lewat kategori-kategorisasi. Tujuan kanalisasi adalah memperlemah arus dan mengosongi kantong massa.
Misalnya jika kita perhatikan sebelum dan setelah aksi 4/11 Djokowi melakukan pendekatan kepada the so called kelompok-kelompok massa besar Islam yang telah dikanalisasi dengan predikat islam moderat. Sementara peserta aksi digolongkan kepada Islam garis keras, Islam Wahabi, Islam anti kebhinekaan, islam politik, dan islam yang ditunggangi.
Kanalisiasi tadi melalui dua arus besar yaitu Islam moderat dalam hal ini kelompok NU, MUhammadiyah dan ditambah massa islam nanggung beriman yang ribut di med-sos tapi jarang ke masjid versus islam yang sakit hati dan senang turun ke jalan.
Bila kita perhatikan ada perbedaan mitigasi antara sessi pra aksi dan pasca aksi. Di pra misalnya Djokowi masih menganggap NU, Muhammadiyah yang harus datang ke Istana, maka pada sessi pasca aksi 4/11, ia yang berblusuk-blusukan ke kantor-kantor dan menghadiri kegiatan NU, MUhammadiyah lengkap dengan perangkat keislaman, seperti kopiah dan asalamualaikum.
4. Pameran Antisipasi
Setelah ketiga tahap tadi, maka langkah mitigasi lanjutannya adalah aneka blusukan internal dengan mendatangi tentara, mengundang elit politik, yang tujuannya adalah pameran antisipasi. Ia meskipun caranya keliru ingin menunjukkan bahwa semua angkatan dan partai-partai ada di belakangnya untuk terus menjaga keutuhan NKRI dari ancaman politik Islam. Semacam diplomasi show of force, bahwa saiya jangan coba-coba dijatuhkan lewat isu penistaan agama oleh Ahok.
Yang dikerjakannya mirip kantor BNPB pameran alat-alat penanggulangan banjir seperti mesin kompa banjir, perahu karet, ban penyelamat, tenda darurat dan dapur umum. Bahwa kami siap siaga menyambut banjir berikutnya dan siap mengantisipasi.
4. Stealing time. Mencuri waktu
Pendekatan mitigasi selanjutnya adalah stealing time. Sebenarnya cara inilah yang sekarang paling sering digunakan untuk melemahkan tuntutan umat islam agar Ahok ditahan karena penistaan agama.
Lewat proses buang-buang waktu, pemerintah berpikir akan mengurangi energi banjir solidaritas umat Islam atas penistaan agama. Aneka isu mulai dari makar sampai penarikan uang besar-besaran di semua ATM adalah paket-paket isu untuk mencuri waktu. Mengulurnya dengan tujuan agar kasus penistaan Ahok ini punah dan berlanjut mulus dengan langkah-langkah politiknya.
Termasuk penetapan Ahok sebagai tersangka tanpa penahanan namun Kepala Polisi Nagari dengan cara-cara diluar kebiasaan menciduk terduga mahasiswa dan netizern bun Yani sebagai tukang bikin ricuh. Munculnya kegancilan ini memang sengaja diciptakan untuk membangun wacana rasa keadilan yang nantinya akan menghabiskan waktu juga bila dibahas.

KESIMPULAN
Jika kita lihat perkembangan selanjutnya maka yang terjadi di luar perkiraan akan terjadi.
1. Bahwa tersangka Ahok yang bebas tanpa penahanan dengan mudah akan merusak rasa keadilan umat Islam dan juga tentu masyarakat kita. Bagaimana mungkin mahasiswa Hmi dan Bun Yani serta para tersangka penistaan agama lainnya ditahan, Ahok begitu bebasnya. Sedemikian bebas sehingga ia dibiarkan saja memberikan satu interview dengan media asing dan menuduh para peserta Aksi Damai Umat Islam 4/11 dibayar 500 ribu per orang.
2. Bahwa pemerintah melakukan ancaman-ancaman via isu subversif/ makar adalah cara-cara orde baru yang bukan hanya ketinggalan zaman tetapi mensumirkan definisi kata "makar" sebagai tindakan fisik tidak menyenangkan itu sendiri.
Melalui aparatur-aparatur kekuasaannya pemerintah menciptakan teror makar termasuk pelarangan penayangan ILC karena dianggap mengganggu kebhineka tunggal ikaan dan menyebarkan kebencian SARA. Sementara tuduhan-tuduhan Ahok bahwa peserta aksi 4 November lalu yang dihadiri ratusan ribu umat islam di Jakarta saja telah menerima bayarang 500 ribu tidak dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian.
Yang lebih parahnya lagi bahwa alasan kebijakan anti subversif ini disebutnya dengan sangat tidak profesional dipertimbangkan karena info itu didapatnya dari google.
Selanjutnya ia menggunakan cara-cara norak menyebarkan surat edaran lewat helikopter yang bukan hanya menganggap media sharing seperti applikasi twitter, facebook, atau instagram sebagai tidak berfaedah tetapi menghabiskan biaya besar.
Lewat tudingan seperti ini Kepala kepolisian Nagari Toto, sedang mengancam arus banjir solidaritas umat islam dengan siraman air.
3. Pada kenyataannya, apa yang dilakukan dengan teknik mitigasi ini adalah sekali lagi hanyalah stealing time. Pemerintah membelah arus umat islam dengan sasaran-sasaran banjir yang berbeda-beda untuk sekali lagi mengurangi energi.
Hanya sayangnya penanganan kasus penistaan agama oleh Ahok ini hanya mengerucutkan arus soldiaritas umat islam semakin kuat saja. Bahwa bukan hanya penistaan agama telah dilakukan namun pemerintah terkesan telah melakukan penistaan terhadap rasa keadilan.

HALUAN POLITIK PARA CUKONG SESUDAH AKSI JUMAT PON

Pak Wi dengan Om Bas itu satu paket politik. Dan sejak Om Bas menjadi suksesor Pak Wi di kereta ibukota pada 2014 silam, hanya soal conditioning saja ia bisa menjadi suksesor Pak Wi di kereta nasional. Namun, seperti kata-kata yang sering dikutip Mukidi, para cukong memang hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan-lah yang menentukan. Mulut Om Bas, yang sebelumnya selalu berhasil mengigit lawan-lawan politiknya, kemudian malah mengunyah dirinya sendiri.
Muncul force majeur: aksi jutaan orang pada Jumat Pon lalu secara jelas menunjukkan jika Om Bas sedang menghadapi resistensi yang serius, bukan hanya di ibukota, tapi bahkan secara nasional. Posisinya sebagai suksesor sudah habis, atau paling tidak sedang dalam persoalan besar. Jangankan melanjutkan karir di kereta nasional, ia bahkan di ambang gagal meneruskan kekuasaannya di kereta ibukota.
Menghadapi situasi itu, jelas sangat berisiko bagi penumpang kelas satu di gerbong kepentingan yang berada di belakang Om Bas dan Pak Wi untuk bermain dalam skenario optimis. Mereka harus cari alternatif. Pertanyaannya kemudian: jika bukan Om Bas, lalu pada siapa mereka kemudian bisa menitipkan kepentingan?!
Pada saat bersamaan, dua tahun kinerja pemerintahan Pak Wi juga jauh dari kinclong dan stabil. Ini jelas kian merisaukan gerbong kelas satu tadi. Dengan kinerjanya yang paspasan itu, jangankan melanjutkan kekuasaan, untuk sekadar bertahan tanpa goncangan saja sepertinya sulit. Dan itu jelas tidak menggembirakan penumpang-penumpang necis tersebut. Mereka terpaksa bukan hanya harus segera mencari masinis baru bagi kereta ibukota, tapi juga memikirkan opsi lain terkait masinis kereta nasional seandainya Pak Wi tak bisa meneruskan perjalanan ke rute berikutnya.
Inilah yang membuat kenapa gonjang-ganjing ihwal Om Bas membuat Pak Wi juga jadi kalang kabut. Kalau Om Bas tergusur, posisinya akan makin ringkih. Satu-satunya hal yang harus dilakukannya adalah memastikan bahwa jikapun Om Bas tak bisa diselamatkan, paling tidak ia bisa selamat hingga stasiun tujuan.
Kembali ke pertanyaan tadi: jika bukan Om Bas, lalu siapa?
Banyak dari kita mungkin lupa bahwa penumpang kelas satu dalam gerbong tadi adalah penumpang yang sama yang sebelumnya selama sepuluh tahun mereka telah bepergian dengan dilayani oleh Pak Be. Mereka tentu telah kenal baik Pak Be. Dan ketika kini anak Pak Be juga merintis karir jadi masinis, tentu saja ia bisa jadi masinis alternatif. Dalam konteks inilah Pak Wi terlihat begitu sengit pada Pak Be, yang membuatnya sampai curhat ke Pak Wo.
Pak Be jelas bukan tipikal orang ugal-ugalan yang akan merebut kursi masinis dari orang lain. Meski bodinya Rambo, hatinya adalah Rinto. Sehingga isu penggantian masinis pada dasarnya hanya merupakan bentuk psy war saja dari Pak Wi agar Pak Be tidak terlalu agresif merebut penumpang di gerbongnya. Kalaupun ada penumpang gerbong kelas satu yang pindah, ya, jangan semuanyalah. Rejeki karcis harus dibagi-bagi, jangan dikuasai sendiri.
Masalahnya, Pak Be bukan satu-satunya pihak yang bisa mengambil hati penumpang gerbong kelas satunya Pak Wi!
Sebelumnya begini, baik Pak Wi maupun Om Bas, keduanya adalah masinis dari kalangan sipil. Gonjang-ganjing yang yang terjadi dalam dua tahun terakhir bisa menghidupkan kesan lama mengenai lemahnya leadership masinis dari kalangan sipil. Di situlah anak Pak Be yang berasal dari kalangan opas jadi punya nilai lebih sebagai calon alternatif menggantikan Om Bas di mata penumpang gerbong kelas satunya Pak Wi. Meskipun pangkatnya sebagai opas tidak tinggi, namun dia dimentori oleh bapaknya, bekas masinis dengan jam terbang sepuluh tahun, sekaligus bekas opas bintang empat.
Situasi itu juga menguntungkan posisi Pak Tot, komandan opas baju loreng saat ini, yang sejak naik jadi komandan opas sebenarnya telah rajin menjahit pendukung. Apalagi aksi Jumat Pon ternyata malah melentingkan namanya. Para penumpang yang mudah galauan segera menilainya pantas untuk jadi masinis. Inilah yang telah membuat Pak Wi makin tidak nyaman dan merasa perlu untuk turun pada kesatuan-kesatuan opas dalam sepurnya, untuk menunjukkan jika dalam sepurnya itu dialah penguasa tertinggi. Tahun depan ia mungkin akan memilih kepala opas baru, sesudah riak aksi Jumat Pon mereda. Mukidi bahkan sudah pasang taruhan dengan teman-temannya terkait hal ini 😂
Oya, kini Anda jadi tahu juga kan kenapa isu ikan bakar, eh, isu pergantian masinis hanya disuarakan oleh opas baju coklat, dan bukan opas baju loreng?! He he he. Begitulah.
Jadi, isu pergantian masinis itu hanya perang urat saraf saja. Bedanya, sebelum aksi Jumat Pon, psy war itu digunakan searah untuk menyerang Pak Be, sekaligus mendelegitimasi aksi moral yang bakal menggerus kredibilitas Om Bas itu. Namun, sesudah aksi Jumat Pon, yang ternyata mengail simpati jutaan orang, psy war itu jadi bola liar yang kini bahkan berbalik ke arah Pak Wi sendiri.
Ringkasnya, di balik isu gonta-ganti masinis ini sebenarnya hanyalah soal rebutan cari perhatian di depan penumpang gerbong kelas satu saja. Mereka adalah plutokrat yang sanggup menentukan siapa yang akan jadi masinis dari kereta yang kini melaju tersendat-sendat ini. Dan mereka kini memang sedang mencari aktor, eh, masinis baru.
Tentu saja mereka tak akan melabuhkan kereta ibukota ke tangan Kak Nies dan Kak Ndi, karena di belakang mereka ada Pak Wo, tokoh yang sejak lama telah mereka anggap sebagai musuh.
Para penumpang yang galauan akan mudah terpesona pada Pak Tot dan anak Pak Be. Tapi para penumpang yang teguh dan jernih pastilah tahu siapa yang sebenarnya pantas dititipi harapan di tengah konfigurasi aktor semacam itu.