Thursday, November 24, 2016

Menerangkan Aksi Damai Umat Islam dan Jokowi yang Mendadak Mandoor

Pagi ini saiya mendengarkan ceramah KH. Abdul Rosyid, adik Almarhumah Prof. Tutty Alawiyah dan putra KH. Abdullah Syafii, ulama besar betawi pendiri Yayasan Assafiiyah dan pembina yayasan-yayasan pendidikan Islam di Jakarta dan Indonesia.
Saiya membutuhkan bahan dimana bila kita ingin menggunakan pendekatan Social Management dalam penelitian sosial. Seperti mengapa Jokowi Mendadak Mandor di proyek bandara pada saat 800 ribu umat Islam mendatangi Istana negara dengan damai dan 1,2 lainnya melakukan aksi serentak di berbagai kota di tanah air. Membangun hipotesa-hipotesa atas kejadian aksi 4 November kemarin akan sangat terbantu dengan memperhatikan kemungkinan jejaring kerja secara saksama.
Ini karena bila mengambil bahan dari media sosial dan media massa maka ada stigma bahkan tudingan jika aksi damai umat Islam 4 November (4/11) kemarin adalah pekerjaan Habaib keturunan arab, yaman, arabisasi Islam, radikalisasi Islam, ditumpangi aktor, merupakan korban adu domba dll.. Sehingga mengambil pendapat dari ulama lokal seperti Abdul Rasyid tentu akan memberikan masukan berharga.
Pertama bahwa pendapatnya tentu akan mengimbangi opini bahwa peserta aksi di Jakarta adalah massa bayaran dari FPI dan dipimpin oleh ulama dari kelompok Habaib saja. Selain ada info Guru Bajang dari NTB datang, maka kita faham ulama-ulama daerah seperti Abdullah Gymnastiar, dll juga ikut mendukung.
Kedua sebagai ulama dengan basis tradisional majelis taklim dengan pengikut ribuan keluarga warga kampung kota pandangannya sebagai penduduk, tokoh di Jakarta pastilah memberikan sudut lain yang tidak dapat diabaikan pada persoalan aksi kemarin. Ia tentu tidak memiliki massa bayaran dimaksud tetapi jamaah yang memang secara tradisional menjadi bagian dari keluarga besar assyafiah.
0.01
Misalnya pagi ini ia memulai kuliah minggu pagi dengan beberapa sub bahasan yang terkait dengan pembabaran yang bagus dan tersistematika dengan baik.
Pertama ia memulai dengan munculnya teori transaksional sebagai konsekuensi demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia. Abdul Rasyid mengatakan bahwa selepas diterapkannya demokrasi pemilihan langsung sebenarnya politik dari sebuah pendelegasian kepentingan dari sekelompok masyarakat (publik) kepada perwakilannya (delegasi) melalui demokrasi representasi telah berubah.
Perhitungan one man one vote dalam demokrasi liberal terutama dalam pilkada telah membuat "suara publik" menjadi komoditas yang memiliki sifat transaksional. Sesuatu dikatakan transaksional menurutnya bila ia memenuhi hukum kebutuhan. Pada kondisi dimana masyarakat hidup miskin, pekerjaan sulit, inflasi menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang kemudian bertemu dengan kebutuhan politisi dan pengusaha memperoleh kekuasaan maka sifat transaksional tadi termanifestasikan.
Di sini suara tidak lagi dilihat sebagai sebuah proses pendelegasian kepercayaan, penyerahan amanah, tetapi sebatas sesuatu yang dapat dihargai dengan uang. Ia dapat dijual, ditawar dan dibeli dengan ukuran uang. Pada titik inilah kemudian berlaku hukum yang punya modal yang akan menang.
Sebagai konsekuensinya maka para politisi akan sebisa mungkin menggandeng bandar, donatur, investor untuk membeli suara publik guna memenangkan konstestansi.
Ia kemudian mengutip pernyataan Ahok yang viral; Jika Jokowi tidak bisa menjadi presiden kalau tidak didukung pengembang.
Faktor pengembang sebagai pemodal politik ini diperhatikan KH Abdul Rasyid sebagai biang kerok politik transaksional dari demokrasi super liberal yang kita anut sekarang. Ia juga mengambil contoh bagaimana konsekuensi dari transaksi politik tadi menghasilkan konsensi bagi pengembang dalam bentuk kebijakan reklamasi, penggusuran kampung-kampung kota, atau mark-up Sumber Waras
0.02
Kedua bahwa Jokowi telah memilih meninggalkan umat Islam dan mempermalukan harga dirinya dan keluarganya dengan menolak menemui ratusan ribu atau dua jutaan peserta massa aksi damai di Jakarta dan kota besar di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa secara tata kenegaraan pendelegasiaan wewenang kepada Wapres JK dan Menkopolhuk Wiranto, dan Setkab Pramono Anung dibenarkan dalam tata kelola pemerintahan. Namun dengan menolak menemui massa aksi damai dan memilih menjadi Mandoor dadakan di pekerjaan yang sebenarnya dapat diwakilkan, Jokowi meninggalkan apa yang disebut dengan interaksi sosial politik kemasyarakatan.
Jokowi menyia-nyiakan kesempatan menemui rakyat, khususnya tuntutan damai dari 2 juta umat Islam yang turun hari itu, yang dengan lapang hati menerima demokrasi liberal melaporkan penistaan agama oleh Ahok melalui sebuah Class Action dengan tertib, baik-baik tanpa kekerasan dan tindakan anarki.
Sependapat dengan ulama ini, maka kehadiran Jokowi dengan peran Mendadak Mandor sebagai pengawas proyek seperti menunjukkan bahwa ia sedang menunjukkan bahwa dirinya akan tetap pro pengembang -yang disebut Ahok sebagai kelompok yang membuat dirinya menjadi presiden- daripada menemui massa aksi damai ratusan ribu umat Islam.
0.03
Bila setelahnya Jokowi melemparkan dugaan-dugaan yang semakin menjauhkan persoalan dengan mendalihkan jika kericuhan pasca aksi 4/11 didalangi aktor intelektual maka hal itu tidak menghilangkan interpretasi bahwa ia memang sama sekali tidak peduli dengan niat damai peserta aksi.
Sambil kita bertanya retrospektif; Bila hari ini Jokowi menolak menemui umat Islam dan memilih menjadi representasi pengembang lewat peran Mendadak Mandoor, maka apakah kita akan heran bila suatu saat sebagai presiden ia ditolak untuk datang oleh umat Islam dimana-mana di Indonesia. Seperti bagaimana Ahok yang mulai lintang-pukang dikejar-kerja masyarakat Jakarta ketika blusukan. Bukankah ini tanda-tanda dari gejolak sosial dan perlawanan publik atas pemerintahan yang dianggap tidak adil, represif, dan menyia-nyiakan aspirasi rakyatnya.

0 comments:

Post a Comment