Monday, December 26, 2016

Ahok, Penistaan dan Langkah Politik Selanjutnya

Perihal Ahok akan ditersangkakan dalam kasus penistaan agama sudah pernah kita ulas dua bulan lalu sebelum Kapolri Tito atau si Mas Rudy Mie Pangsit menjadi bingung mengikuti langkah politik selanjutnya.
Jadi tempo hari telah dijelaskan bahwa tipikal politik di Indonesia dan juga banyak negara lainnya adalah politik yang dapat diterangkan dengan teori Orang Besar (Bigmen theory). Bahwa hakikatnya politik secara sadar atau tidak sudah kita serah-terimakan kepada orang besar, elit, borgeous. Tentu saja dengan varian politik aliran sebagai representasinya. Politik aliran yang dimaksud berciri primordial antara lain politik Suku, Agama, Ras, dan Golongan yang disingkat menjadi SARA.
SARA inilah yang meskipun di-remehkan- selalu akan menjadi identitas dari praktik politik di mana saja.
0.0 1
Misalnya langkah Ahox mengulang-ulang perihal surat Al Maidah dengan menggunakannya semau dewek adalah bagian yang hampir satu setengah abad lampau telah ditulis oleh Negarawan Prancis Tuan Alexis de Tocqueville. Ia menulis bahwa upaya-upaya memisahkan gereja dengan negara, tafsir ulama versus ilmiah, hak pilih hidup atau mati, hak kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat dengan hak bicara adalah hal sulit untuk dipertanyakan kecuali itu adalah tindakan politik.
Sehingga apa yang dikerjakan Ahox di kepulauan seribu dengan menjadikan dirinya (yang bukan muslim) memberikan satu opini tentang simbol-simbol yang menjadi identitas milik umat Islam merupakan satu kegiatan yang pastinya politik.
Saiya menduga bahwa ia menghitung jika lawan terberatnya di pilkada DKI adalah isu Tionghoa dan Isu non muslim. Ahox ini sudah menerima bahan dari timses-nya untuk terus menyerang lawan politik sejak pra-pilkada -dalam hal ini Yusril Ihza- yang diasumsikan nantinya akan menggunakan kekuatan aliran Islam di Jakarta.
Sebagaimana kita maklum selanjutnya jika aksi selalu menciptakan reaksi.
Energi yang dipersiapkan Ahok untuk menggebuk politik aliran Islam rupanya kehilangan titik pukulnya ketika Yusril ternyata gagal maju. Sementara Anies Baswedan yang masih keturunan Arab atau Agus Yudhoyono bukanlah mereka-mereka yang identik dengan Islam garis keras. Bila mengutip sosilog politik Syahganda Nainggolan maka Anies adalah tipikal islam kota, meski terikat kuat dengan tradisi kebaswedannya ia cukup fleksibel, moderat dalam diplomasi politik. Sementara Agus sebagaimana orang faham sangat mirip dengan karakter SBY yang adalah islam abangan, islam kejawen.
Maka ketika ia kemudian menghantamkan energi Al-Maidah 51 di forum publik di kepulauan seribu maka ia bukan hanya telah melanggar wilayah yang menjadi milik politik aliran yang lain, Ahox menyerang langsung ke jantung umat islam. Reaksi dari hantaman inilah yang tidak diduga berbalik dalam satu implosivitas energi umat Islam yang tiba-tiba menemukan momentumnya untuk menyerang balik secara besar-besaran.
0.02
Energi balik inilah yang kemudian mengubah peta konstelasi politik orang besar.
Beberapa skenario sebelumnya sebenarnya sudah direncanakan bagi Ahox.
0.02.1
Pertama bahwa ia sedari awal terlalu merisaukan bagi kelompok Tionghoa sendiri . Sebagaimana disampaikan berkali-kali oleh tokoh Tionghoa muslim jika Ahox berpotensi merusak tatanan hidup rukun yang selama ini susah payah dibangun masyarakat. Sebagaimana kita maklum jika, kebanyakan golongan Tionghoa adalah masyarakat pedagang, dan mereka terbuka bagi negosiasi dimana rasa aman adalah syarat utama dari transaksi jual-beli.
Memaksakan Ahox maju adalah sebuah dilema identitas.
Di satu sisi ia menjadi pintu masuk ke wilayah politik yang lebih luas bagi golongan Tionghoa, namun di sisi lain akan mengganggu konstelasi tionghoa sebagai bandar politik. Pilihan mengambil semua (the winner takes all) termasuk posisi birokrasi, ini sangat berisko dengan politik Indonesia yang multi aliran. Kasus konflik Sampit dan Poso adalah beberapa contoh dari keinginan semua ingin dipegang.
0.02.2
Kedua, yang kita risaukan adalah skenario tandingan atau penganggap remehan dua aksi umat Islam sebelumnya. Namun hal ini sepertinya tidak akan terjadi, mengingat kita harus kembalikan kepada teori awal bahwa politik kita selain aliran adalah politik orang besar.
Bila kita hitung, maka yang paling mungkin mengerahkan aksi tandingan membela Ahok dan berhadapan dengan massa aksi umat Islam adalah kelompok nasionalis. Dimana Megawati dan PDIP dengan basis massanya dianggap yang paling mungkin merepresentasikan nasionalisme sebagai sebuah jargon maupun kekuatan politik riil. Massa berkicau di dunia sosial-media dalam kenyataannya tidak terlalu punya dampak politik "pressure groups".
Hanya saja bila kita tarik kepada sejarah, resiko ini akan membenturkan massa aksi islam dengan kelompok nasionalis yang selalu dengan sederhana pula dikaitkan benturan Islam versus komunis. Artinya jika ini terjadi maka PDIP menjadi partai paria dan Megawati mesti memahami arah permainan ini.
Lagi pula dengan jadinya Ahok ditersangkakan, ada kemungkinan lain yang akan menguntungkan PDIP yaitu bukan saja mereka sudah mengambil untung dari akumulasi modal pilkada di DKI, maka sekarang PDIP lah yang tidak memiliki kewajiban politik dan finansial apa pun untuk tetap mempertahankan Ahox dan mendorong Djarot maju ke pentas aduan.

0 comments:

Post a Comment