Saturday, December 31, 2016

Ancaman Berpendapat dan Nasib Kritizen

Pernyataan Djokowi untuk menindak tegas dan menghukum penggiat media sosial yang dianggap meresahkan, mengancam kebhineka tunggal ikaan, menebar fitnah, dst., adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat.
Bila kita melihat sejarah relasi antara kekuasaan dan masyarakat maka ada tiga hal yang mesti terjadi dengan penggunaan konsep subversif untuk mengancam kebebasan berpendapat yang dilinduni konstitusi ini.
Pertama, mengingat pendapat adalah persoalan yang berkaitan dengan pikiran dan gagasan maka menariknya ke konsep materialisasi seperti "membahayakan", "mengancam", dan "meresahkan" keamanan, kenyamanan, kesinambungan, kesatuan dan hal-hal lain yang diobjektifkan akan menjadi tindakan yang prudensial. Yaitu pemerintah menganggap bahwa segala bentuk kritik, ketidaksenangan, objektivitas, dll., sebagai tindakan mengganggu/mengancam kesenangan dan ketenangan dalam melakukan pemerintahan.
Apa yang terjadi kemudian adalah, ancaman atas hilangnya nalar publik dan obligasi sosial dari the so called tukang kritik/kritizen di sosial media untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Padahal semua memahami bahwa kebebabasan berpendapat adalah bagian prosedur demokrasi. Pelaksanaan gagasan Djokowi ini akan membuat pemerintahan yang dipilih dengan demokrasi justru akan menjadi penggagah/pemerkosa dari demokrasi itu sendiri.
Kedua, yang perlu kita fahami adalah cultural-logic dari pemerintah sebagai satu kesatuan bangunan birokrasi dari pusat sampai ke daerah dari atas ke yang terbawah.
Ada adagium birokrasi di era Orde Baru yang represif; "Atasan batuk, anak buah berak darah".
Lewat pernyataan di media massa dan media sosial tentang ancaman-ancaman atas kritik dan pendapat dengan mengalaskan kepada konsep subversif dan ancaman keutuhan bangsa, maka pernyataan Djokowi dapat dianggap sebagai instruksi oleh aparatus kekuasaannya yang ada di bawahnya dalam lingkungan birokrasi baik itu sipil maupun militer untuk turut menafsirkannya dengan preferensi yang mereka miliki.
Bila kita tarik mundur ke pencidukan mahasiswa anggota Hmi, Buni Yani, lepas aksi 411, dan operasi penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap vokal menjelang aksi damai umat Islam 212 oleh kepolisian adalah penerjemahan dari konsep subversif di tataran birokrasi di bawahnya. Bila kita amati bahwa kemudian para tersangka tadi digiring ke tindak pidana umum untuk akhirnya berakhir di meja periksa "pidana umum yang mengancam Keamanan Negara".
Keamanan seperti apa yang hendak ditegakkan dan tengah terancam oleh cuitan, komentar, atau status seseorang itu sendiri mesti menjadi bias dari segi penafsiran dan sumir dari perspektif hukum.
Ketiga, ia mesti dilakukan dengan cara parsial. Yaitu mengancam kepada yang lain tetapi tidak kepada yang dianggap mendukung.
Di sinilah kemudian konsep subversif tadi menjadi pejal untuk ditafsirkan secara bebas sesuai dengan sumber daya kekuasaannya. Artinya siapa yang sedang berkuasa maka ia dengan koruptifnya dapat mengancam dengan penafsiran kekuasannya siapa saja yang dianggap tidak disukai pemerintah lewat pernyataan-pernyataan di media massa dan media sosial.
Pada gejala pemerintahan yang mulai main kayu terhadap kebebasan berpendapat ini saiya ingat ketika bertemu tokoh HAM dan pembela minoritas dalam salah satu kongres perhimpunan bantuan hukum di satu hotel di Menteng bulan lalu.
Ia yang dimasa kampanye adalah pendukung Djokowi dengan hastag jangan memilih #Prabowo karena pelanggar HAM kini dengan komentar tegas tanpa tawar-menawar menyebutkan jika rejim Djokowi hari ini sedang mempraktikkan politik anti HAM yang lebih buruk dari Soeharto.
"Adek lihat sendiri, rejim sekarang gampang ancam dan main tangkap orang. Ini lebih parah loh dari rejim Soeharto."
Ia berkata puji Tuhan karena merasa cepat sadar karena telah keliru memilih pemimpin yang disebutnya justru paling banyak mengumpulkan orang-orang anti demokrasi dan HAM di masa lalu dalam gerborngnya.
"Coba saja yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI, menggusur hak-hak orang miskin tinggal di kota, melakukan reklamasi semau-maunya, para perusak hutan yang menyebabkan 2000 lebih kasus konflik horisontal dibiarkannya saja keluar masuk merdeka utara. Sekarang sudah orang bicara di sosmed mau diancamnya pula."
Ya, saiya iyakan saja. Memang begitu kenyataannya dan kritizen atau tukang kritik di internet ini sudah waktunya anda ambil posisi bersatu padu. "Kaum Kritizen sedunia, bersatulah." ha ha ha.

0 comments:

Post a Comment