Monday, December 26, 2016

Mencari Alternatif Pendanaan bagi Pembangunan

Spanduk besar High Level Meeting 2 di Balai pertemuan Kenyatta Internasional Conference Center Nairobi menuliskan dengan huruf besar: Global Partnership, Leave no one behind.
Pada tuan Atymer dan Stephan saiya katakan bahwa nuansa OECD terlalu kental di sini. Sebagai pendana kegiataan yang menghadirkan bukan hanya negara namun juga perwakilan dari sektor swasta, LSM, CSO, warga marginal, think-thank, dan parlemen OECD berharap akan mengeluarkan satu rekomendasi yang akan menjadi bahan kajian di pertemuan tingkat tinggi PBB. Hanya saja dengan tidak diundang; Suriah, Palestina, Venezeula, Kuba, Iran, dan tentu saja Korea Utara untuk hadir menunjukkan jika pertemuan ini memang terlalu kuat kepentingan negara-negara maju (Barat) di dalamnya..
Artinya meski didepan forum kelompok pendonor tradisional Eropa selalu berbicara tentang pembangunan yang menyertakan semua pihak dengan tidak satu pun yang ditinggalkan namun dalam kenyataannya selalu ada agenda kesepihakkan.
Tidak diundangnya, Iran, Suriah, Korea Utara sudah dapat dihitung sebagai bagian dari agenda politik luar negeri Barat untuk mengeliminasi negara-negara yang memang sulit diajak kerjasama dengan mereka. Di sini kita harus faham bahwa sudah menjadi logika dari kebudayaan mereka, bahwa apa yang disebut dengan kerjasama pada dasarnya adalah moda pengontrolan dengan cara-cara yang memaksakan dan ini sayangnya tidak berubah sejak 70 tahun lalu.
Bila mengambil contoh bagaimana semangatnya Jokowi-JK dalam kampanye tentang "dana yang ada" tinggal kemauan kita untuk "kerja" pada kenyataannya tidaklah semudah ketika ia dikatakan.
Apa yang disebut dengan investasi tidak pernah datang dengan mudah kecuali hadir bersamanya beraneka ragam persyaratan (pra kondisi) yang harus dilaksanakan negara penerima. Kebanyakan pula pembangunan yang diharapkan donor selalu berbeda dengan prioritas pembangunan yang dibutuhan pihak penerima. Misal dalam kasus Indonesia, pendonor tradisional seperti Jepang, Korea, dan tentu eropa selalu menyarankan agar pembangunan difokuskan dalam investasi urban.
Sementara kini ada pula Cina yang bersedia untuk berinvestasi di wilayah sub-urban dan pinggiran meski hal demikian belum terlalu signifikan dilaksanakan. Sementara itu gagasan PPP (public private partnership) yang begitu hebatnya dikaji para pengamat akan menyelamatkan pembangunan nasional dengan melibatkan kombinasi swasta (domestik asing) dengan pemerintah akan mengais sukses dalam kenyataannya tidak pernah ada contoh suksesnya di dunia. Kasus PDAM yang dikelola bersama Thames Ingris dan Lyon/ess Prancis menunjukkan jika swasta asing justru hanya mau ambil posisi aman sebagai tukang pungut iuran air dan menghindari di investasi besar di sektor infrastruktur.
Ini kemudian menekan pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan dana bagi pembangunan melalui berbagai cara. Yang paling mudah tentu saja menarik subsidi, mengurangi anggaran-belanja pemerintahan, serta kini populer adalah penggalangan tax amnesty bagi pengemplang pajak luar negeri. Yang tentu kebijakan pajak ini akan berakhir dengan penggalangan pajak masyarakat kebanyakan. Bukan mustahil dana-dana haji, zakat, nfaq, sedekah, dll.. akan dilirik untuk digunakan.
Jika pemerintah memang ingin menggunakan dana-dana masyarakat ini sebenarnya bukanlah hal yang keliru dan terlarang. Hanya saja ini menunjukkan jika sebenarnya di dalam masyarakat kita ada potensi yang dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pemerintahan. Termasuk penggunaan dana-dana incoming fund lainnya seperti remiten dari buruh. Hanya saja semua harus diselenggarakan dengan transparan dengan tentu saja publik sebagai pemiliknya harus memiliki akses informasi.
Contoh-contoh gurita investors seperti Hasanah di Malaysia, Temasek di Singapura sebenarnya diinisiasi dari dana publik yang disimpan pemerintah. Pada kasus Hasanah sendiri, tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat muslim Malaysia. Ambil contoh bagaimana mereka membangun infrastruktur menengah seperti apartement 5-15 lantai saja bagi kelompok pekerja di perkotaan sebenarnya menjadi peluang yang realistis untuk mengimbangi gurita properti yang bermain di kelas elit. Selain awalnya mereka memulai dengan mendorong ekonomi kelompok muslim terutama di bidang pengadaan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan.
Bila melihat antusiasme umat Islam pasca aksi 411 dan 212 maka bukan mustahil, semangat kebersamaan dan solidaritas tadi diarahkan kepada tindakan yang bukan hanya aksional sebentar tetapi juga berkelanjutan. Saiya pribadi sudah melihat beberapa dari kawan-kawan mulai melakukan pemikiran kepada penggalangan dana dan tentu saja hal ini hanya dapat dimulai dari jumlah yang kecil-kecil, lalu menengah, dan seandainya beruntung ke modal investasi besar.
Ini mungkin sekedar catatan saja, untuk memulai melepaskan diri dari jeratan program pembangunan internasional yang diinisiasi Barat yang sepertinya tidak akan banyak berubah dalam 15 tahun ke depan.

0 comments:

Post a Comment