Monday, January 16, 2017

Konspiratif -Melihat kemungkinan Benturan kelompok Nasionalis dengan Islam-

Cara pemerintah membentur-benturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya adalah cara berpikir konspiratif yang berbahaya.
0.0
Jika kita tarik ke belakangan maka ada indikasi kuat bahwa pemerintah dan partai pemerintah dalam hal ini PDIP tengah melancarkan perang opini konspiratif. Yaitu satu teori yang menghalalkan segala sesuatu untuk dipertautkan dengan asumsi-asumsi jejaring yang bebas.
Bia melihat origin dari teori ini dalam praktiknya di Indonesia maka kita seolah-olah dibawa kembali kepada cara berpikir a la era Demokrasi Terpimpin zaman Soekarno. Bagi pembaca karya-karya tulis Soekarno perhubungan konspiratif ini dalam tulisannya nyata kuat sekali. Berbeda dengan Hatta yang tertib dengan pendekatan teoritis, sejarah, dan data untuk kemudian membangun pengertian, kesimpulan atau prediksi ke depan, maka Soekarno tidak segan-segan mencampurkan aneka pendekatan dan pertautan yang sifatnya asumsi serta khayalan dalam tulisannya.
Cara berpikir yang menghubungkan kritik dan tindakan penolakan atas kebijakan pemerintah pada masa itu selalu ditanggap sebagai bagian dari proyek besar neo-kolonialisme-liberalisme dan antek dari gerakan manikebu, anti revolusi, anti nasakom.
Pemberangusan kritik publik melalui cara menautkannya dengan persoalan asumtif lainnya inilah yang disebut dengan cara berpikir konspiratif.
1.0
Misalnya ketika menanggapi aksi umat Islam 4/11, pemerintah dengan cepat menuduh adanya konspirasi yang didalangi seseorang aktor intelektual. Si Aktor kerusuhan adalah pemodal dibalik demo-demo anti Ahok yang tindakannya bertujuan melakukan ancaman terhadap NKRI dan kerukunan hidup masyarakat. Tudingan yang dilanjutkan dengan pencidukan mahasiswa anggota Hmi dengan cara-cara di luar hukum.
Begitu pula saat aksi susulan 2/12 dilancarkan dengan cara damai oleh lebih dari 7 juta umat Islam di silang Monas asumsi konspiratif ini tidak hilang namun justru semakin kuat. Penangkapan aktivis dan pesohor menjelang H-1 dengan tuduhan ditakutkan membuat makar dan kini laporan-laporan anti pancasila, membelah NKRI, serta anti kebhinekaan yang mengarahkan kepada kriminalisasi Habieb Rizieq tidak lain adalah bagian dari praktik pemikiran konspiratif ini,
Lebih jauh lagi kita mulai melihat adanya serangan-serangan untuk menciptakan benturan horisontal di masyarakat yang mulai melibatkan sentimen suku, genk preman, dan kelompok-kelompok adat lainnya. Seperti pada kasus penolakan Bachtiar Natsir dari GNPF MUI, dan Habieb Riziek oleh mereka yang menyebut dirinya Dayak Sintang dan beberapa tempat lainnya oleh kelompok adat berbeda.
Perubahan mitigasi mengatasi aksi umat Islam dari serangan balik Islam garis keras versus Islam moderat ke isu islam versus adat, suku, etnis tertentu adalah bagian yang tidak dapat kita tolak merupakan produk dari kebijakan yang lahir dari cara berpikir konspiratif ini.
2.0
Permainan menghubungkan satu aksi sebagai bagian dari konspirasi kelompok yang dianggap berlawanan dengan pemerintah atau partai pemerintah ini sekali lagi kita sebut sebagai aksi coba-coba yang berbahaya.
Mengambil contoh penyerangan anggota FPI oleh satu kelompok yang menamakan dirinya GMBI, ancaman makar kepada semua orang yang dianggap menyebarkan hoax dan kebencian di sosial media. Serta baru-baru ini dorongan kriminalisasi produk karya ilmiah Habieb Rizieq yang membahas "Piagam Jakarta" sebagai upaya kriminal melanggar UUD 45 adalah tanda-tanda bahwa pemerintah mulai melewati batas-batas kewajaran dalam menghadapi kritik dan keberatan publik. Mengkriminalisasi karya ilmiah dengan tuduhan mengancam kesatuan negara bukan hanya bukti bahwa akal sehat telah kehilangan tempat namun ini tidak lepas dari cara berpikir otoriter dengan konstruksi dugaan pada ancaman konspiratif terhadap kekuasaan.
3.0
Yang merisaukan kita adalah bahwa pemerintah sepertinya mulai menggunakan kepolisian -sebagai aparatus pendisiplinan- menjadi aparatur penghukuman. Sikap kepolisian yang di satu sisi bersikap lembek terhadap tersangka penistaan agama Ahok dan di sisi lain mengancam keras kepada pihak lainnya akan dengan mudah dianggap sebagai bentuk parsialitas. Publik terutama umat Islam akan dengan mudah menuduh kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada satu pihak saja.
4.0
Persoalan kecurigaan ini tidak akan berhenti di sini, karena resistensi terhadap penggunaan pendekatan konspiratif ini akan dengan segera dibalas dengan tindakan perlawanan publik. Kelak bukan hanya publik/umat Islam menuduh bahwa pemerintah telah melakukan bentuk ketidakadilan sosial dan kepolisian ikut bersikap parsial namun publik pada akhirnya akan mengatakan tuduhan yang sejenis. Bahwa misalnya pemerintah sebenarnya sedang melakukan konspirasi dengan kekuatan asing.
Pemerintah misalnya akan dituduh sebagai antek Aseng dengan kembali membangun mimpi besar poros Jakarta-Peking (tanpa Pyongyang). Menjadikan Indonesia sebagai komune kelima dari emperium Cina dan memperkenalkan kembali isu-isu komunisme.
Bila kita amati di sosial media dan tanggapan orang di mana-mana maka tuduhan ini sebenarnya sudah menyebar cepat dan karenanya kita perlu berhati-hati dalam bersikap. Tidak dapat ditolak bahwa asumsi-asumsi konspiratif mesti dibalas pula dengan persiasatan yang sama yang saling menghubungkan asumsi-fakta-asumsi.
Seandainya memang benar asumsi bahwa pemerintah sekarang yang kerap berbicara banyak soal nasionalisme dan kebangsaan menjadikan kepolisian sebagai rekan berselingkuh untuk menekan aspirasi, kritik, dan keberatan publik, maka publik akan membangun koalisi konspiratif yang sama. Yang mana dalam hal ini, bila kita merujuk kepada sejarah kelam bangsa Indonesia, maka koalisi Umat Islam (sebagai pihak yang kini merasa didzalimi) akan dengan mudah berkoalisi dengan kelompok militer (yang dalam hal ini korsanya menolak anasir komunisme serta belakangan merasa dimarginalkan pemerintah).
Yang kita ketahui dalam buku-buku sejarah adalah jika terjadi benturan the so called kelompok Nasionalis versus Islam, kita tahu sejarah kelam pembantaian 1948 dan 1965 menjadi titik balik dan kehancuran kelompok nasionalis di tanah air. Ini sangat tidak kita harapkan bahwa bangsa kita kembali mengulang kebodohan yang sama.

Wednesday, January 4, 2017

Keilmuan dan Karakternya -Peran ulama di Suriah-

Yang belum kita kaji secara santai di forum fesbuk adalah faktor keilmuan dan karakter dalam perang panjang di Suriah.
Secara mudah kita katakan bahwa kemenangan pasukan Pemerintah Bashir al Assad difront-front tempur dalam hampir enam tahun melawan pemberontak, milisi bersenjata, dan kemudian kelompok ISIS/Daish (Daurah Al Islamiyah min Iraq wa Syam) adalah berkat dukungan Rusia, Iran, milisi Hezbollah, dan milisi popular Syiah di Iraq.
Pendapat demikian adalah benar hanya saja tidak berimbang dan terlalu memudahkan cara kita mengambil kesimpulan lapangan.
Mengingat pertanyaan yang serupa dapat kita lemparkan kepada pihak yang berseberangan. Seperti misalnya mengapa para pemberontak, ISIS/Daish -di plesetkan menjadi daesh (pengacau)- yang didukung persenjataan, penasehat militer, keuangan, diplomasi, dan juga media-framing secara besar-besaran dan lebih kuat oleh AS, Prancis, Inggris, Saudi, Qatar, Jordan, dan Turki itu bisa gagal menjatuhkan rejim Assad?.
Maka untuk menjawab ini ada beberapa hal yang dapat kita pungut dari teori konflik Johan Galtung, yaitu: steadfastness atau kekokohan masyarakatnya untuk bertahan dan keilmuan serta karakter dari pemimpinnya.
Kemudian bila disandingkan dengan empat elemen konflik dari Edwar Azar yang salah satunya adalah peran pemuka (agama, etnis, sipil/masyarakat, militer, pemodal, dll..) sebagai syarat apakah konflik akan berlangsung cepat atau berkepanjangan dan melibatkan modal-modal sosial (protracted social-conflict), maka dalam kita melihat besarnya peran tokoh agama sebagai pemicu sekaligus solusi konflik Suriah.
***
Tidak dapat diabaikan bahwa kedatangan the so called ratusan ribu milisi asing ke Suriah antara lain dipicu oleh adanya fatwa Syek Jusuf Al Qardhawi penulis banyak buku fatwa yang sangat produktif di Saudi. Adalah Qardhawi yang secara terbuka via media-massa, media sosial berbagi yang menyatakan bahwa perang ke Suriah menjatuhkan rejim Assad, untuk membunuh para ulama, militer dan rakyat Suriah yang mendukungnya sebagai perang Jihad.
Yusuf Qardhawi, yang buku-bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia (dimana saiya pun dengan senang hati mendapatkannya secara gratis) sampai pada satu kesimpulan bahwa; semua muslim di dunia harus datang berjihat ke Suriah. Ia sendiri bahkan bersumpah untuk datang berjihad ke Suriah.
Reproduksi fatwa melalui media framing inilah yang dengan cepat ditangkap kebanyakan orang bahwa di Suriah tengah terjadi perang jihad antara Suni versus Syiah. Pendapat inilah yang dipercaya menjadi alasan dari kelompok yang membunuh Ulama terkemuka Sunni Suriah Syech Ramadhan al Buthi dan puluhan muridnya lewat ledakan bunuh diri di dalam masjid raya Damaskus.
Seperti kita ketahui Ramadhan Bouthi -beberapa bukunya diterjemahkan ke Indonesia; Menggugat Islam tanpa madzab?- dikenal ketinggian ilmunya karena menjadi emeretus dalam bidang perbandingan antar madzhab, ilmu-ilmu tarekat Islam, dan salah satu tokoh penting dialog antar kebudayaan. Selain beberapa habib terkenal di Indonesia pernah berguru kepadanya.
Ramadhan Bouthi adalah kunci dari kuatnya dukungan kelompok penganut Sunni kepada pemerintahan Bashir Assad. Bouthi dibunuh karena di awal-awal gerakan pro reformasi ia adalah orang yang menolak digunakannya kekerasan terhadap pemerintah dan ia juga yang mengeluarkan ajakan agar rakyat Suriah tetap dalam satu barisan. Kelak kematian Bouthi inilah yang malah menggerakkan mobilisasi tentara cadangan rakyat Suriah dan milisi Hezbollah yang Syiah untuk semakin kuat bergabung dengan militer Assad dalam perang terhadap kelompok Daesh/ISIS.
Eksekusi yang gagal juga dilakukan kepada Imam masjid Aleppo Syech Badrudin Hassan,meskipun kemudian anaknya menjadi korban pembunuhan. Seperti halnya Bouthi, Badrudin adalah ulama yang menolak digunakannya perlawanan bersenjata dan masuknya milisi jihadis ke Suriah. Ia juga bersama Syech Ramadhan Bouthi yang mendorong undang-undang amnesty perang di parlemen Suriah yang mengikat presiden untuk memberikan pengampunan luas kepada rakyat Suriah yang terlibat terorisme melawan negara. Syeck Badrudin bahkan menjadi orang yang pertama mengusulkan amnesti penuh kepada para pembunuh anaknya.
Menjelang Natal Desember, ketika Aleppo kembali dikuasai pemerintah Assad dan masjid raya Umayah Aleppo kembali mengumandang adzan lewat menara-menaranya (yang sebelumnya dibid'ahkan kelompok ISIS), Syeck Badrudin Hassan pula yang menawarkan kepada Syeck Yusuf Qardhawi untuk merenungkan kembali ajakan fatwa jihadnya dengan datang mengunjungi masjid Aleppo dan sembahyang bersama jamaahnya.
Tanpa ketinggian ilmu dan karakter yang luhur, pemimpin seperti ini mustahil dapat menumbuhkan ketahanan dan kesabaran masyarakat Suriah untuk tetap berbesar hati dengan apa yang mereka alami. Ketahanan ulama dan pemuka agama lainnya inilah yang membuat Assad berhasil mengerahkan modal masyarakat untuk memenangkan perang.

Sunday, January 1, 2017

Ancaman Berpendapat dan Nasib Kritizen

Pernyataan Djokowi untuk menindak tegas dan menghukum penggiat media sosial yang dianggap meresahkan, mengancam kebhineka tunggal ikaan, menebar fitnah, dst., adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat.
Bila kita melihat sejarah relasi antara kekuasaan dan masyarakat maka ada tiga hal yang mesti terjadi dengan penggunaan konsep subversif untuk mengancam kebebasan berpendapat yang dilinduni konstitusi ini.
Pertama, mengingat pendapat adalah persoalan yang berkaitan dengan pikiran dan gagasan maka menariknya ke konsep materialisasi seperti "membahayakan", "mengancam", dan "meresahkan" keamanan, kenyamanan, kesinambungan, kesatuan dan hal-hal lain yang diobjektifkan akan menjadi tindakan yang prudensial. Yaitu pemerintah menganggap bahwa segala bentuk kritik, ketidaksenangan, objektivitas, dll., sebagai tindakan mengganggu/mengancam kesenangan dan ketenangan dalam melakukan pemerintahan.
Apa yang terjadi kemudian adalah, ancaman atas hilangnya nalar publik dan obligasi sosial dari the so called tukang kritik/kritizen di sosial media untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Padahal semua memahami bahwa kebebabasan berpendapat adalah bagian prosedur demokrasi. Pelaksanaan gagasan Djokowi ini akan membuat pemerintahan yang dipilih dengan demokrasi justru akan menjadi penggagah/pemerkosa dari demokrasi itu sendiri.
Kedua, yang perlu kita fahami adalah cultural-logic dari pemerintah sebagai satu kesatuan bangunan birokrasi dari pusat sampai ke daerah dari atas ke yang terbawah.
Ada adagium birokrasi di era Orde Baru yang represif; "Atasan batuk, anak buah berak darah".
Lewat pernyataan di media massa dan media sosial tentang ancaman-ancaman atas kritik dan pendapat dengan mengalaskan kepada konsep subversif dan ancaman keutuhan bangsa, maka pernyataan Djokowi dapat dianggap sebagai instruksi oleh aparatus kekuasaannya yang ada di bawahnya dalam lingkungan birokrasi baik itu sipil maupun militer untuk turut menafsirkannya dengan preferensi yang mereka miliki.
Bila kita tarik mundur ke pencidukan mahasiswa anggota Hmi, Buni Yani, lepas aksi 411, dan operasi penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap vokal menjelang aksi damai umat Islam 212 oleh kepolisian adalah penerjemahan dari konsep subversif di tataran birokrasi di bawahnya. Bila kita amati bahwa kemudian para tersangka tadi digiring ke tindak pidana umum untuk akhirnya berakhir di meja periksa "pidana umum yang mengancam Keamanan Negara".
Keamanan seperti apa yang hendak ditegakkan dan tengah terancam oleh cuitan, komentar, atau status seseorang itu sendiri mesti menjadi bias dari segi penafsiran dan sumir dari perspektif hukum.
Ketiga, ia mesti dilakukan dengan cara parsial. Yaitu mengancam kepada yang lain tetapi tidak kepada yang dianggap mendukung.
Di sinilah kemudian konsep subversif tadi menjadi pejal untuk ditafsirkan secara bebas sesuai dengan sumber daya kekuasaannya. Artinya siapa yang sedang berkuasa maka ia dengan koruptifnya dapat mengancam dengan penafsiran kekuasannya siapa saja yang dianggap tidak disukai pemerintah lewat pernyataan-pernyataan di media massa dan media sosial.
Pada gejala pemerintahan yang mulai main kayu terhadap kebebasan berpendapat ini saiya ingat ketika bertemu tokoh HAM dan pembela minoritas dalam salah satu kongres perhimpunan bantuan hukum di satu hotel di Menteng bulan lalu.
Ia yang dimasa kampanye adalah pendukung Djokowi dengan hastag jangan memilih #Prabowo karena pelanggar HAM kini dengan komentar tegas tanpa tawar-menawar menyebutkan jika rejim Djokowi hari ini sedang mempraktikkan politik anti HAM yang lebih buruk dari Soeharto.
"Adek lihat sendiri, rejim sekarang gampang ancam dan main tangkap orang. Ini lebih parah loh dari rejim Soeharto."
Ia berkata puji Tuhan karena merasa cepat sadar karena telah keliru memilih pemimpin yang disebutnya justru paling banyak mengumpulkan orang-orang anti demokrasi dan HAM di masa lalu dalam gerborngnya.
"Coba saja yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI, menggusur hak-hak orang miskin tinggal di kota, melakukan reklamasi semau-maunya, para perusak hutan yang menyebabkan 2000 lebih kasus konflik horisontal dibiarkannya saja keluar masuk merdeka utara. Sekarang sudah orang bicara di sosmed mau diancamnya pula."
Ya, saiya iyakan saja. Memang begitu kenyataannya dan kritizen atau tukang kritik di internet ini sudah waktunya anda ambil posisi bersatu padu. "Kaum Kritizen sedunia, bersatulah." ha ha ha.