Wednesday, July 12, 2017

Mandat Publik dan Tanggungan Sosial

Tema mandat publik (public mandate) dan tanggungan sosial (social obligation) sebenarnya pernah kita tuliskan. Namun mengingat pembagian peran ini masih sering dipertukarkan dengan semena-mena ada baiknya kita angkat kembali.
Misalnya dalam tulisan lalu, kita tengah membahas video-video viral Jokowi di acara G20 Summit di Hamburg.
Jokowi dalam video-video tadi membawa banyak kertas ukuran A4. Dimana pada sesi wawancara terbuka ia yang memilih menggunakan bahasa Inggris tampak tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan semestinya. Sepanjang acara Jokowi membolak-balik kertas tadi seperti orang kebingungan mencari-cari jawaban.
Beberapa komentator mengatakan agar daripada mengkritisi dan nyinyir, maka sebaiknya saiya menjadi presiden menggantikan Jokowi. Caranya untuk segera mungkin terkenal, kampanye dan menggalang dukungan rakyat ke arah sana. Ada pula yang menyebutkan jika sikap nyinyir itu adalah narasi buruk dari kelompok gagal move on.
Pada komentar-komentar seperti inilah yang kita maksudkan dengan kegagalan menempatkan peran dalam ruang publik. Mana peran yang sifatnya mandat publik dan mana yang disebut mandat sosial.
Sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, Jokowi bukanlah entitas yang tidak memiliki wilayah untuk dikritisi. Semenjak ia diangkat sumpah dengan menyebutkan nama Tuhan, dan kewajiban melayani kepentingan bangsa, negara, dan rakyat maka ia menanggung apa yang disebut dengan mandat publik (public mandatory).
Mandat atau amanat publik adalah satu pemberian kewenangan-kekuasaan atau otoritas kepada seseorang atau kelompok yang dijamin konstitusi untuk berperan sebagai "perwakilan" dari kelompok yang lebih luas dalam hal ini negara. Sebab ia mengemban amanat publik ini maka; makan, minum, berak, tidur, jalan-jalan, dan gaji yang diterima pengemban mandat ini WAJIB ditanggung dan dibayar oleh negara dengan mengambilnya dari masyarakat lewat pajak dan keuntungan lain dari pengolahan negeri.
Semenjak adagium, kekuasaan itu cenderung diselewengkan (power tends to corrupt), maka dalam negara tersebut dibentuk badan-badan yang berfungsi sebagai pengawas penerima mandat. DPR, DPRD, DPD, BPK, KPK, KASN, dll.. adalah elemen-elemen pengawas yang difungsikan dengan otoritas pengawasan.
Meskipun demikian dalam sistem negara republik, peran publik tetap harus dimajukan. Mengingat bahwa baik pengemban otoritas (presiden, menteri, dll.) dan pengemban representasi rakyat (DPR, DPD, DPR) juga masih dibayar dengan uang pajak masyarakat, maka peran kontrol publik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan negara.
Peran inilah yang kita sebut sebagai tanggungjawab sosial (social obligation) dari masyarakat. Peran yang akan memastikan nalar kritis masyarakat tetap jalan karena bagaimana pun, yang berkuasa dalam sistem republik adalah masyarakat. Ini, sekali lagi tentu dilandasi pengertian bahwa kita menghendaki arah kepada perbaikan-perbaikan dan pemahaman dasar bahw para petinggi nagari (the elits) tadi makan, minum, berak, dan tidurnya digaji dengan uang pajak rakyat.
Di sinilah maka pembagian-pembagian peran tadi tidak dapat dicampur adukkan dengan cara; misalnya menyuruh mereka yang mengartikulasilan nalar kritis tadi untuk menjadi presiden, anggota dewan, atau menteri. Ada kala mereka yang dikritik agar menjalankan kebijakan pembangunan dengan benar, membalas agar kita saja yang membangun jalan tol, jembatan, atau lorong MRT.
Meladeni perdebatan seperti ini tentu akan membuat hidup kita celaka dunia akherat. (Andi H)

0 comments:

Post a Comment