Saturday, July 1, 2017

Teori Konflik Dari Sektarian Agama ke Sektarian Etnis dan Refendum Kurdi Irak

Teori Konflik
Dari Sektarian Agama ke Sektarian Etnis dan Refendum Kurdi Irak
1.0
Sejak lama kita harus menolak teori yang menihilkan teori-teori lainnya.
Mengingat sebuah teori dalam kapasitasnya akan memenuhi prinsip-prinsipnya bila dan hanya bila syarat-syarat yang dimintakannya terpenuhi. Pendapat yang mengatakan jika sebuah teori harus punah karena adanya pendapat dan data lain yang lebih kuat sebenarnya tidak benar.
Ini misalnya dalam kasus konflik Suriah-Irak dimana teori yang mengatakan bahwa ini dimulai oleh konflik Sunni vs Syiah, Sunni vs Alawites yang bercirikan konflik sektarian dalam perkembangannya harus gugur karena syarat-syarat tidak terpenuhi.
Pertama bahwa Presiden Bassir Assad mendapatkan dukungan mayoritas penduduk Sunni Suriah (80%) untuk tetap memimpin. Assad adalah penganut Alawite, etnis dan sekte agama yang penganutnya hanya 11% saja.
Kedua, Suriah yang dikenal sebagai negara kanton sejak 2000 tahun SM adalah titik percampuran dan bertemunya toleransi terbaik dunia. Di Suriah ada lebih dari 10 sekte agama kuno dunia (sunni, syiah, alawite, druze, kristen, manoriet, kurdis, yahudi, yazidie,dan orthodok). Hampir semua perwakilan sekte ini aktif dalam tentara nasional Suriah. Sebagai negara sekular yang memisahkan urusan agama kepada masing-masing pemeluk maka Tentara Suriah adalah titik temu semua kepentingan kelompok.
Ketiga, keterlibatan Hezbollah dan Iran atas permintaan pemerintah Suriah yang di dominasi sunni untuk ikut mengatasi kelompok teror dan militan ISIS menunjukkan jika teori konflik berbasis sektarian tidak berlaku di sini.
Di sini teori sektarian tadi tidaklah salah/keliru. Ia hanya gugur karena syarat-syarat untuk terpenuhinya tidak mendukung.
2.0
Meski demikian, teori lain dapat juga muncul karena syarat-syarat yang menunjukkan kepada arah kesimpulan dari teori tadi mendekati kenyataannya.
Ini misalnya,ketika teori konflik sektarian sunni vs syiah di Suriah (dan juga Irak) tidak terjadi maka tiga tahun setelah pecah konflik Suriah (2011) maka pada 2014, muncul teori tentang kebangkitan negara teokrasi dan pemerintahan berbasis syariah dari IS dan kemudian ISIL/ISIS.
ISIS dalam waktu kurang dari satu tahun menguasai hampir 65% wilayah Suriah dan 30% Irak. Al Baghadi pemimpin ISIS mendeklarasikan kekhalifahannya dengan ibu kota Mosul dan Raqqa di Suriah.
Perkembangannya kemudian adalah, ISIS ini menjadi kelompok pengacau bersenjata dan menjadi musuh bersama. DAISL (Daulah al islamiyah Syam/Irak wal Levant/Suriah) diplesetkan orang arab Irak-Suriah dengan DAESH (pengacau). Sebagai sebuah negara mereka kemudian dilawan oleh orang-orang yang diklaim sebagai penduduk teritorialnya sendiri.
Di sini sekali lagi syarat teori negara itu adalah adanya dukungan penduduk setempat kepada pemerintahan islam dan kekhilafahan yang berdaulat ternyata juga gugur.
3.0
Bila kita melihat teori konflik ini dari aktor yang terlibat maka ada beberapa fakta yang dapat dituliskan.
Pertama bahwa kelompok yang memerangi gerombolan milisi jihadis adalah; Grup tentara pemerintahan Suriah (SAA), kelompok pro Assad, Rusia, Iran, dan Hezbollah.Di bagian utara berbatasan dengan Turki adalah kelompok Kurdi. Dari pihak-pihak yang bertikai, hanya Aktor Kurdi yang menggunakan identitas Suku/etnis grup.
Sementara di front Irak, ada tentara nasional Irak, mlisi sunni pro pemerintah Baghad, PopularMobilization Unit (PMB) yang mirip dengan milisi Syiah Hezbullah dan Kurdi di bagian utara.
Sekali lagi di sini hanya kelompok Kurdi yang menggunakan identitas suku/etnis grup sebagai dasar perjuangan.
4.0 Konklusi
Bila kita konklusi atas sifat dan syarat konflik-konflik di atas maka;
Pertama isu sektarian agama seperti Sunni vs Syiah, Sunni vs Alawite bukanlah dasar dari konflik di Suriah-Irak.
Kedua, bahwa gagasan negara itu tidak dapat dipaksakan tanpa melibatkan dukungan penduduk setempat yang telah tinggal di wilayah tersebut. Klaim ISIS atas tanah Suriah dan Irak dengan mengabaikan kedaulatan dan hak-hak penduduknya membuktikan adanya perlawanan yang menihilkan omong-kosong kekhalifahan tadi.
Ketiga, pada kasus di wilayah utara Suriah-Irak dimana muncul secara terang-terangan kelompok bersenjata Kurdi, maka di sini kita katakan bahwa konflik pada akhirnya akan berakhir dengan pembicaraan kepentingan stratejik. Tidak ada perang yang tidak memiliki akhir, dan akhir dari perang tentu negosiasi kepentingan yang sifatnya politik.
Kurdi mengambil pilihan paling sulit dengan membawa isu etnis grup dalam konflik di Suriah-Irak. Mereka tentu telah membuat perhitungan-perhitungan bahwa melemahkan pemerintah pusat (Damaskus dan Baghad) dan terpecahnya fokus pertahanan wilayah menghadapi banyak front menghadapi kelompok militan dan milisi jihadis ini telah membuka kembali harapan mereka untuk memiliki Negara Kurdi Merdeka.
Meskipun gagasan negara berbasis suku ini terdengar kuno di era pemerintahan model negara-bangsa, tetapi dorongan ke arah sana tentu akan menjadi poin terpenting yang dimajukan dalam meja politik.
Bila kita lihat perkembangan perang, maka kelompok Kurdi di Irak yang mendeklarasikan kota Erbil sebagai ibukota adalah kelompok yang paling siap untuk maju secara politik ke meja perundingan pasca perang. Sementara Kurdi di Suriah masih akan berhadapan dengan kepentingan Turki yang kini masuk ke wilayah Suriah untuk memastikan kelompok Kurdi tidak akan menjadi negara merdeka yang berbatasan dengan Turki.
Pilihan komunitas Kurdi di Irak adalah opsi tetap bersatu dalam negara Irak namun dengan pemerintahan otonomi khusus/luas atau merdeka 100 persen sebagai sebuah negara baru. Di sini kita melihat perkembangan konlfik agama yang mulai membuktikan adanya geseran kepada konflik berbasiskan kepentingan etnis.
Singkatnya, bila kita melihat perkembangan perang dimana kota Mosulkini telah dikuasai pemerintah Bagdad maka Komunitas kurdi Irak akan mengadakan Referendum Pisah atau Tetap bersama Irak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kita dapat mengklaim hasil analisis ini sebagai sebuah kebenaran dengan keyakinan seandainya di masa yang akan datang pada akhirnya terbukti terjadi Referendum Kurdi. Namun tentu saja teori ini menjadi berlaku bila jika dan hanya jika syarat-syarat ke arah pemenuhan teori tadi terpenuhi. (Andi Hakim)

0 comments:

Post a Comment