Sunday, August 20, 2017

Ernesto Laclau dan Logika Emansipasi

Tulisan ini untuk Tuan DE yang meminta pandangannya tentang gejala perang identitas di masyarakat.
Perang identitas yang dimaksudnya adalah, sebuah sangkaan gejala di masyarakat. Dimana kini orang dengan mudah menyebut dirinya; nasionalis, moderat, nusantara, pro bhineka. Sebagai anti dari identitas yang dilainkan yaitu; khilafah, fanatik, arab, dan arab.
Sangkaan ini ramai semenjak pilpres 2014 lalu, dimana satu kelompok menyebut dirinya sebagai: Kita (Jokowi adalah kita), dan setelah pilkada DKI 2017 menjadi Saya (Saya Indonesia, Saya Pancasila).
Hal-hal tadi awalnya muncul sebagai bagian dari pro dan kontra terhadap pemerintah dan sosok tertentu secara politik.
Bila kita membaca Ernesto Laclau, maka proses identifikasi identitas ini bukanlah hal yang tanpa sebuah struktur dan menjadi begitu saja. Ia adalah bagian dari proses sosial sekaligus politik kekuasaan. Artinya ada kesengajaan meski mungkin tidak dengan desain untuk membangun citra populer tadi.
Inilah kenapa setiap gerakan yang mengatributkan dirinya kepada sebuah identitas tertentu sebenarnya memang menghendaki kepopuleran dari identitas dimaksud.
Popularitas tadi menurut Laclau, dikerjakan untuk tujuan-tujuan kekuasaan, pengontrolan dan apa saja yang memang sifatnya hegemonik. Namun berbeda dengan struktur yang dibangun dari pendapat Gramscian, yaitu struktur sebagai kekuasaan atas (negara), maka struktur dalam pendapat Laclau adalah sebuah proses penciptaan dukungan melalui "emansipasi".
Di sini, masyarakat dapat dibentuk untuk menjadi aktor-aktor politik melalui stimulasi popularisasi tadi, Hal ini dianggap masuk akal, karena masyarakat pada satu titik dapat dimanfaatkan sebagai sebuah kekuatan penekan (social-political forces).
Hal ini dapat kita lihat misalnya pada kasus KPK mencari dukungan netizen dalam pertarunganya pro kontra Hak Angket melawan DPR-RI. Memanfaatkan aktor, dan sentimen di sosial media KPK mengklaim bahwa mereka mendapatkan dukungan popular dari rakyat. Sementara DPR-RI, yang identitas sejatinya adalah lembaga perwakilan rakyat sesuai konstitusi sebaliknya dalam kasus ini dicitrakan tidak mewakili rakyat.
Begitu juga dengan kelompok yang menyuarakan dirinya sebagai pihak pro toleransi dan mendukung adanya Islam Nusantara. Sebuah gerakan yang muncul karena persoalan tuduhan penistaan agama (religious blasphemy) oleh seorang kandidat Gubernur etnis Tionghoa yang melahirkan gerakan aksi protes massal.
Pada pertanyaan identitas siapakah yang paling mewakili sebuah identitas inilah maka kajian-kajian Laclau menjadi menarik untuk dipelajari.
Tuan Lanclau melihat bahwa, persoalan dari popularism adalah persoalan klaim terhadap argumen. Beberapa argumen tentu menyertakan bersamanya data dan fakta untuk mendukung bahwa sebuah identitas misalnya telah benar-benar menjalankan kebenaran. Misalnya si A berhasil membangun jembatan, jalan tol, sampai kakus hanya dalam waktu dua tahun saja. Data dan fakta di sini kemudian diangkat sebagai bukti (evidence) yang sebenarnya bukanlah bukti melainkan sekedar argumen saja.
Sementara pihak yang anti, sebaliknya akan melakukan sebuah bentuk oposisi. Dimana mereka akan membeberkan pula data dan fakta yang dianggap mewakili pendapat mereka. Sama seperti pihak yang pro, maka sekali lagi di sini hal-hal tadi bukanlah bukti melainkan argumen juga.
Pada proses penciptaan argumen inilah, Tuan Laclau melihat dengan sangat-sangat serius para penciptaan argumen. Ia melontarkan dua pertanyaan. Pertama, apakah argumen itu adalah penemuan, Yakni ia dipungut begitu saja untuk membenarkan sebuah aksi (yang sudah dilakukan atau belum dikerjakan) dengan tujuan argumen itu sendiri. Ia kemudian berlaku sebagai pembenaran kepada aksi-aksi yang dikerjakan oleh aktor atau kelompok dengan tujuan menekankan dan meyakinkan.
Argumen di sini ia memiliki tujuan menciptakan sebuah konstruksi sosial dengan pertama-tama membangun konsep tentang realitasnya sendiri. Untuk kemudian konsep tentang realitas seperti Saiya Pancasila, Saiya Nusantara- tadi disebarkan melalui mesin popularitas. Sehingga ia diadopsi oleh lebih orang banyak sebagai identitasnya juga. Inilah yang dimaksud dengan mengemansipasikan masyarakat sebagai kekuatan penekan.
Kedua, pendapatnya bahwa argumen merupakan sebuah algoritma yang disusun sebagai landasan awal dari masyarakat untuk sah dianggap sebagai makhluk yang berpikir logis. Maksudnya argumen adalah hal yang alamiah yang dibentuk oleh manusia sebagai bentuk pertahanan seperti misalnya bahwa pandangan atau pendapat seseorang terhadap dirinya atau idolanya merupakan sebuah serangan.
Sebagai responnya, argumen -yang sering kali ditarik oleh media untuk ditelevisikan, diradiokan, dipolemikkan di koran, dan diseminarkan- menjadi sebuah proses yang disebut Popper sebagai verisimilitude. Proses pensahihan, yaitu upaya menautkan pendapat kepada kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar. Berargumen seperti ini kemudian menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia karena jika tidak maka ia tidak akan eksis. Persoalan apakah bercogita ergo sum dari manusia sebagai makhlu berpikir tadi benar-benar berpikir maka itu akan menjadi topik persoalan lainnya.
Sehingga ketika kebenaran itu sendiri dianggap sesuatu yang common sense di masyarakat dengan kalimat-kalimat phronesis (bijak) seperti; Namanya juga manusia, setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing, tidak ada kebenaran yang mutlak, semua kita relatif kebenarannya, tidak apa-apa berbeda asal beken atau namanya juga usaha. Maka si argumen tadi menjadi pragmatis dan terbuka terus.
Pada posisi inilah kemudian argumen dan berargumen menjadi sebuah modus operandi dari masyarakat hari ini.
Bila ia bukan sebuah meta-naratives yang dibuat oleh sebuah struktur (politik lokal, nasional, atau kepentingan global) maka ia mesti tinggal dalam diri masyarakat sebagai sebuah kehendak beremansipasi tadi. Terlepas dia sadar atau tidak sadar digerakkan untuk beremansipasi.
Andi H

0 comments:

Post a Comment