Thursday, August 3, 2017

Hutang Luar Negeri dan Dana Haji

Hutang Luar Negeri dan Dana Haji
Tulisan ini ditujukan untuk Nona Enyim Tea yang dulu sekali bertanya mengapa saiya berpikir pemerintah akan menyinggung-nyinggung dana publik dalam tabungan haji sebagai sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan negara. Sekarang isu itu sudah menjadi pembicaraan dan viral dan saiya baru sempat menuliskannya buat nona Enyim yang suka salam metal.
Semenjak kami dari think-thank selatan-selatan dengan dukungan OECD dan DIE Jerman mengikuti perkembangan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) semenjak di Busan Korean tahun 2012, dan kemudian yang terakhir di Nairobi di Kenya tahun 2016, sebenarnya masyarakat global sudah menyepakati satu landasan internasional dari apa yang disebut dengan kerjasama pembangunan yang efektif.
Yang mana indikator-indikator keefektivan tadi diukur melalui tahap-tahap seperti; aksi-penggarisbawahan kegiatan-kegiatan, dan hasil-hasil.Lebih jauh pasca pertemuan tinggkat tinggi Busan, ada usulan agar acceptances atau pernyataan penerimaan dari the so called para pemangku kepentingan utamanya LSM, Ormas, masyarakat, dan komunitas perlu dijadikan juga sebagai pertimbangan.
Sebuah kerangka kerjasama untuk ini dituangkan dalam naskah GPEDC Guide to the Monitoring Framework (2013a). Dengan 10 indikator dan target yang harus dipenuhi sesuai dengan: komitment akuntabilitas global, pemenuhan kualitas dari segi pengambilan, penilaian data dengan kaidah internasional, serta satu gambaran umum bahwa pembangunan benar-benar mengubah perilaku (behaviour change).
Berikut tabel Global Indikator dan target untuk
2015
1. Kerjasama pembangunan fokus pada hasil (result based priorities)
2. Masyarakat sipil bekerja dalam lingkungan yang dapat memaksimalkan keterlibatan dan kontribusi mereka dalam pembangunan.
3. Keterlibatan dan kontribusi kelompok swasta dalam pembangunan .
4. Transparansi: dalam informasi, kerjasama dan publikasi
5. Kerjasama pembangunan lebih dapat diprediksikan (cc. kesimbangan antara penyaluran bantuan dan kondisi fiskal, kewajaran antara rencana anggaran dan rencana belanja ditiap-tiap level pembangunan)
6. Dana bantuan haruslah masuk ke dalam anggaran belanja yang telah disetujui oleh DPR/parlemen.
7. Akuntabilitas bersama antara penyandang dan pengguna dalam pemanfaatan bantuan.
8. Pemberdayaan gender dan perempuan diutamakan dalam kerjasama ini.
9. Struktur dan organisasi negara (birokrasi dll.) maupun penunjang (auxilary) kegiatan ini harus efektive dan terus diperkuat.
10. Bantuan tidak tanpa batas namun program harus terus dijalankan.
Dari hasil yang diperoleh pada 2015, hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Semenjak dimulai di Busan 2012, maka arah kepada ketidakefektifan tadi sebenarnya sudah dapat diprediksikan tiap tahunnya.
Bila kita lihat laporan 2015 yang sebenarnya menjadi final bagi proyek 10-15 tahun MDGs pasangan Jokowi-JK sudah dilantik pada Oktober 2014. Artinya adminustrasinya akan mengikuti hasil ini.
Bersamaan dengan berakhirnya program MDGs (millenium development goals) dan disosialiasikannya post 2014 atau SDGs (Sustainable Development Goals). SDGs ini tentu saja bentuk kerjadama termasuk pemberian hutang mesti mempertimbangan hasil dari laporan tadi.
Hasil laporan 2015 menunjukkan jika indikator 1, 6, 7, 9, dan 10 menjadi kendala utama dari apakah dana bantuan (financial aid) dari negara donor ke negara reseptor dapat diteruskan dengan prinsip bisnis seperti biasa. Atau semua pihak sepakat seolah-olah hasil temuan ini diabaikan saja.
Namun tentu saja pendapat ini akan menciptakan perdebatan dan kemungkinan set-back dari kesepakatan awal di Busan bahwa "komunitas global" harus berkomitmen dan tertib dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional yang efektif.
Selanjutnya melalui pertemuan-pertemuan terbatas tingkat Steering Commitee diputuskan bahwa perlu ada empat issue yang dapat diidentifikasikan sebagai nilai tambah. Atau kalau sekolah mungkin semacam bantuan dari nilai kurikuler atau nilai kelakuan dengan indikator rajin-biasa-buruk, agar penilaian bisa didongkrak.
Indikator-indikator tambahan ini yang kemudian memecah prioritas dan program pembangunan di setiap negara dengan bentuk berbeda. Indonesia dalam pertemuan GDPEC tingkat menteri di Bali 2013, berusaha memasukkan target pengentasan kemiskinan (melalui proyek2 BLT, BLSM, dan kartu-kartu ajaib)sebagai value added dari suksesnya program ini di Indonesia.
Kenyataannya pertemuan tingkat menteri itu pada akhirnya menyepakati 4 indikator tambahan(dengan tidak satupun tawaran kisah sukses Indonesia yang diadopsi.
Empat tambahan tadi;
1. Sejauhmana Kerjasama internasional telah memobilisasi dan menarik sumberdaya domestik
2. Sejauhmana pihak swasta telah dilibatkan secara lebih luas
3. Sejauhmana pembangunan bersifat inklusif mewakili semua kepentingan publik.
4.Sejauhmana pembangunan dapat dijadikan contoh dan direplikasi untuk dapat dimanfaatkan bagi proyek sejenis baik di negra atau di luar negara bersangkutan.
......
bila kita jujur terhadap indikator-indikator utama dan indikator tambahan, maka penilaian kita terhadap hasil-hasil kerjasama internasional di negara ini tidak terlalu menggembirakan dan menunjukkan hasil yang menyenangkan.
Lesunya daya belii di tingkat retail, melemahnya produksi akibat rendahnya permintaan di tingkat produksi, hilangnya kepercayaan investor, lambatnya perkembangan bisnis oleh swasta, dan belum adanya contoh sukses daerah yang benar-benar berhasil dan siap meninggalkan program bantuan pembangunan adalah kenyataan. Kenyataan yang kemudian menjadi pertimbangan dari dikeluarkannya dana bantuan asing.
Yang sepertinya memaksa pemerintah berusaha menyimbangkan diri dengan cara menunjukkan performa bagus kepada calon pemberi bantuan bahwa mereka masih dapat menggerakkan sumberdaya publik.
Ini kemudian yang kita rasakan beberapa tahun ke belakang. Kenapa akhirnya pemerintah memilih untuk menarik segala macam bentuk subsid rakyat (beras, listrik, bbm), menaikkan pendapatan dari sektor pajak, meninggikan nilai objek pajak dan mendiversifikasinya (mudah-mudahan kentuk gak dipajak). Yang biasanya akan diikuti dengan menaikkan retribusi dari sektor kreatif misalnya denda, dan tilang.
Nah bila Nona Enyim Tea bertanya lalu apa hubungannya dengan dana Haji? maka ini adalah salah satu bagian dari memobilisasi atau lebih tepatnya merampas dana publik demi indikator jika pemerntah benar-benar didukung oleh rakyat bila nantinya harus bayar bunga dari uang pinjaman. Sehingga kita tidak perlu percaya bila dana haji itu yang kebetulan milik umat islam katanya mau digerakkan untuk menghasilkan keuntungan berlipat bagi umat islam.
Ini hanya akan dijadikan sebagai satu indikator agar muncul indikasi bahwa pemerintah Indonesia setelah menaikkan pajak, menarik subsidi dan mengambil dana publik (umat islam) pada akhirnya boleh ngutang lagi. Yang kita faham, bahwa hal-hal begini adalah jebakan klasik dari rentenir, yang pastinya akan memanfaatkan sentiment publik untuk menjerat leher pemerintah bila nantinya gagal. permainan tong setan saja sebenarnya, berputar putar di tempat yang sama. (Andi H)

0 comments:

Post a Comment