Wednesday, September 6, 2017

Faktor Kedaulatan dalam Mediasi Konflik -Dari Helsinky-Thailand Selatan-dan Myanmar

Yang merusak dari sebuah negosiasi adalah terlalu banyaknya aktor yang ingin dianggap paling berjasa dalam penyelesaian konflik.
Para aktor yang bukan dari pihak-pihak berkonflik kadang kala memiliki agenda-agenda yang ingin mereka sampaikan kepada publik mengenai mediasi yang atau telah berlangsung.
Pilihan untuk memanfaatkan kerja mediasi sebagai alat dalam agenda pencitraan tadi inilah yang merusak bangunan mediasi. Ini karena sering kali hal-hal yang semestinya tetap dibawah meja dengan sengaja dikeluarkan agar terpublikasikan demi tujuan pencitraan dll.
Hal-hal yang perlu dikenali dalam mediasi konflik itu antara lain;
1. Natur Konflik
Sebenarnya yang membuat setiap mediator optimis dalam memediasi konflik adalah natur atau sifat alamiah dari konflik itu sendiri.
Pertama setiap konflik sebenarnya sebuah bentuk diplomasi juga, artinya ia melibatkan pihak-pihak dan komunikasi-komunikasi tertentu untuk dapat difahami. Hanya saja ia menggunakan bahasa kekerasan (violence) atau bahkan perang (war) untuk mendesak pihak lawan.
Kedua, setiap konflik mesti akan selesai. Cepat atau lambatnya tergantung kepada keinginan para aktor bertikai dan para dalang untuk segera menemukan keseimbangan baru yang disepakati. Hanya ada dua pilihan dari konflik ini, yaitu berkompromi atau masing-masing mengambil posisi status quo atau kembali kepada kondisi sedia kala
Ketiga, setiap pihak berkonflik, yang mengklaim bahwa mereka dibedakan oleh jurang lebar baik itu bahasa, budaya, etnis, sosial-politik dan gap ekonomi sebenarnya memiliki persamaan. Persamaan itu adalah sama-sama ingin berdialog. Titik kecil persamaan inilah yang menjadi modal dasar mengapa setiap pihak berkonflik dapat didorong ke meja perundingan. Dimana hal-hal politik tadi diperpincangkan, dipaparkan, ditawarkan, ditolak atau disetujui dengan kompromi-kompromi.
Ketiga natur dari pihak berkonflik ini berjalan dengan dinamikanya, Meski ada satu lagi yang juga penting untuk dikedepankan oleh para mediator, yaitu bagaimana kita menjaga apa yang disebut kedaulatan dan harga diri (sovereignity and dignity) dari pihak berkonflik.
Pada konflik Myanmar, pemerintah atau rakyat Indonesia dapat membantu menjadi mediator hanya dan hanya jika kita mengenali kedaulatan dan harga diri dari masing-masing pihak berkonflik.
Myanmar bagaimanapun juga adalah sebuah negara berdaulat dengan sistem dan kebiasaannya. Ia memiliki rakyat, teritorial, dan hukum yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang juga berdaulat. Daw Aung San Suu Ky serta petinggi militernya adalah otoritas di negaranya hal ini tidak dapat tidak harus diterima sebagai realitas.
Sehingga bila kita ingin masuk ke dalam wilayah konflik sebagai mediator (perdamaian, atau misi kemanusiaan) pihak-pihak ini harus ditunjukkan kedaulatannya. Artinya mediasi akan gagal bila persoalan kedaulatan dan harga diri ini kita terabas.
2.0 Lokalisasi Konflik
Pada kasus konflik di Rakhine, kita harus mendudukkan persoalan ini sebagai persoalan internal Myanmar. Bagaimanapun juga, Myanmar dan Daw Aung San adalah negara dan kepala pemerintahan yang pasti akan tersinggung jika ada intervensi asing yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam negeri mereka.
Bila kita perhatikan bagaimana shifting (peralihan) dukungan media-massa utama Barat yang dulu memuji Suu Kyi sebagai tokoh humanis dan pejuang hak asasi namun kini menekan Daw Ang San Suu Kyi sebagai diktator maka kita harus mencurigainya. Peralihan ini bukan tanpa sebab dan narasi yang pastinya selalu datang dengan agenda-agenda internasionalisasi.
Artinya persoalan Rakhine yang semestinya dapat diselesaikan di internal Myanmar, dengan atau tidak dengan mediasi dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia akan ditarik ke persoalan lebih luas yang bukan mustahil akan menjadikan persoalan ini semakin berlarut-larut serta menarik lebih banyak kepentingan asing dalam konflik. Dimana korban berkonfik sesungguhnya (etnis Rohingya muslim) dan juga Rakhine Burma (Budhis) semakin sengsara.
Di sinilah mediasi pertama-tama harus membuat koridor yang nantinya akan membatasi dan mengkonvergensi pihak terkait untuk melokalkan persoalan agar ia lebih mudah diselesaikan.
Koridor ini dibuat dengan dasar kedaulatan dan harga diri, baik itu pemerintah, dan pihak bertikai di negara bagian Rakhine Myanmar.
Mengambil contoh dari hasil perdamaian pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinky yang mengakhiri 30 tahun konflik di Daerah Khusus Aceh, semua pihak baru dapat maju ke meja perundingan ketika persoalan dasar dari kedaulatan dan harga diri ini. Semua pihak negosiator dan juga sponsor setuju usulan mediator bahwa persoalan Aceh adalah persoalan internal dalam negeri Republik Indonesia.

3.0 Leveling Konflik
Selanjutnya setelah persoalan lokalisasi konflik kedalam kedaulatan dilakukan maka mediator akan membawa persoalan tingkatan-tingkatan mediasi dalam negosiasi. Apa itu tingkatan mediasi? Ia adalah proses peringkatan atau pelapisan dengan tujuan mendudukkan masing-masing pihak dalam kapasitas dan level yang sederajat.
Pertemuan mungkin dapat dimulai dengan komunikasi lewat para penghubung baik di lapangan maupun di tempat lain yang jauh dari konflik. Mengingat konflik hari ini melibatkan lebih banyak aktor yang tumbuh dengan meningkatnya aksesibilitas ke sosial media maka mendengar masukan-masukan dari pihak-pihak tadi akan sangat signifikan.
Selanjutnya ditingkat yang lebih kuasa, misal pejabat-pejabat lokal, pejabat pusat, menteri dan selanjutnya kepala negara.
Bila kita melihat konflik di Myanmar, sebenarnya konflik dapat dimediasi cukup sampai level petinggi kementerian dan militer. Selain batasan dan had (kewenangan) serta memandang persoalan kedaulatan dan harga diri maka biasanya para kepala negara hanya diinformasikan saja.
Proses Leveling ini dilakukan juga delegasi pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) pada waktu itu dalam penyelesaian konflik di Aceh pasca bencana tsunami. Begitu juga tawaran dari pemerintah Thailand untuk memediasi konflik di Thailand Selatan, serta Myanmar (2010-2011).
Dalam mencari resolusi konflik Aceh,pemerintahan SBY-JK mendelegasikan Menteri Hamid Awaludin (sebagai representasi pemerintah pusat) untuk berkoordinasikan dengan tim negosiator dari pihak RI Sofian Djalil dan Husein. Di sini leveling nya tetap menghormati prinsip kedaulatan dan harga diri, dimana koridor pemicaraan tetap dalaam kontek negara kesatuan namun tingkat penghargaan kepada pihak GAM tidak menurun. Melalui jalan ini, maka posisi pemerintah RI hanya sebagai pendengar bukan sebagai sebuah pemerintahan atau negara yang tengah berhadapan dengan kelompok separatis.
4.0 Kesimpulan
Bila Indonesia ingin dapat berkontribusi menyelesaikan konflik di Myanmar secara permanen dan mulai kembali membangun infrastruktur dan masyarakat yang keburu hancur di sana maka pertama-tama pemahaman terhadap konflik sebagai sebuah diplomasi dan bukan sesuatu yang dead ends (tanpa jalan keluar). Jalur-jalur untuk mempertemukan pihak berkonflik dengan solusi semua menang selalu akan ada dan terbuka. Ini karena natur dari konflik selalu akan menuju titik keseimbangannya dengan konsekuensi kompromistis atau status quo.
Kedua, mediasi konflik hanya dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan harga diri pihak-pihak berkonflik. Lokalisasi konflik dengan asistensi dari Indonesia kepada Myanmar akan sangat mungkin. Mengingat kita memiliki pengalaman-pengalaman konkret dalam penanganan konflik di tanah air.
Bila kita terjebak untuk mendukung inisiatif uniteral yang biasa digunakan Amerika Serikat dan Barat dalam menangani konflik dengan cara ikut campur dan menggunakan kebijakan yang mengabaikan kedaulatan suatu negara terbukti hanya memperpanjang konflik saja. Seperti di kasus Afghanistan, Libya, Irak dan Suriah maka kita dapat melihat hasilnya yaitu berupa negara gagal dengan kerugian terbesar adalah penduduk negara yang mayoritas adalah umat islam .
Tentu hal ini tidak dapat kita biarkan terjadi di Myanmar karena konsekuensinya turunannya yaitu terjadinya destabilitas kawasan. Dr, Mohammad Hatta dalam Mendayung Diantara dua Karang, memperingkat kita akan bahanya dari kemungkinan masuknya kepentingan2 besar yang mendomplek konflik ini. Ini karena mesti korbannya tetap akan semakin sulit, ibarat petuah gajah bertarung pelanduk mati di tengah.
Ketiga, leveling dalam konflik yang harus mempertimbangkan kesesuaian tingkat pembicaraan dan resolusi-resolusi. Bisa dimulai dari kerjasama antara pemimpin keagamaan, dialog lintas agama, kerjasama guru, kerjasama militer, dan kerjasama pembangunan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan pasca konflik. Mengingat sekali lagi, pada naturenya setiap orang tidak dapat hidup dalam konflik selamanya.
**foto
ruang drafting (Perpustakaan Soekarno) perdamaian antara pemerintah Thailand dengan pihak-pihak di Thailand Selatan, Istana Bogor 2008. Negosiasi ini tidak dilanjutkan karena pada hari ketiga, delegasi dari pemerintah Thailand mendadak pulang karena alasan politik (PM Thaksin diturunkan oleh aksi demonstrasi). JK menjaga betul leveling dari delegasi pemerintah Thailand sehingga negosiasi ini sifatnya incognito (sangat rahasia), demi menghindari adanya persepsi pemerintah thailand seleves dengan delegasi partisan.
Seseorang di ring dekat SBY waktu itu melontarkan pernyataan jika di Istana Bogor tengah berlangsung inisiatif perdamaian Thailand Selatan. Menurut saiya pernyataan inilah yang membuat tim pemerintah Thailand ditarik balik ke Bangkok, karena pernyataan ini mendeleveling posisi pemerintah Thailand. Pertemuan tidak lagi dilanjutkan dan bubar, perdamaian di Thailand Selatan belum lagi dapat diselesaikan secara permanen. Andi H

0 comments:

Post a Comment