Sunday, September 17, 2017

FREEPORT & PELAJARAN DARI BLOK MAHAKAM

Presiden kemarin menyebut soal Blok Mahakam untuk membangun persepsi positif atas hasil perundingan pemerintah dengan pihak Freeport pekan lalu. Namun, bagi yang mau memeriksa agak jauh, pembandingan kasus negosiasi Freeport dengan Blok Mahakam itu menurut saya malah menjatuhkan pemerintah sendiri.
Blok Mahakam dan wilayah tambang Grasberg punya sejumlah perbedaan. Yang pertama merupakan blok migas, sementara yang satunya lagi adalah wilayah tambang. Jika Blok Mahakam dikelola dengan sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), maka Grasberg dikelola dengan Kontrak Karya.
Namun, meskipun secara teknis berbeda, baik Blok Mahakam maupun tambang Grasberg sama-sama merupakan kekayaan alam Indonesia, di mana Indonesia punya kedaulatan atasnya.
Sebagaimana yang kita ketahui, kontrak Blok Mahakam akan habis pada 31 Desember 2017. Blok migas ini selama ini dikuasai oleh Total dan Inpex. Saat kontrak blok ini habis, Indonesia--melalui Pertamina--sebenarnya bisa menguasai 100 persen pengelolaan Blok Mahakam.
Nah, ada dua masalah dari pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan massa pendukungnya Senin kemarin (5 September 2017), seperti yang dikutip dalam berita Viva di bawah ini.
Pertama, berbeda dengan klaim Presiden, yang menyebut bahwa pengelolaan Blok Mahakam ke depannya 100 persen akan dipegang oleh Pertamina, pada kenyataannya dua perusahaan bekas penguasa blok tersebut, yaitu Total dan Inpex, masih tetap akan diberi saham oleh pemerintah, meskipun Pertamina sejak awal mengaku bisa mengelola blok itu sendirian sesudah Kontrak Bagi Hasil-nya habis. Pada awal perundingan, beberapa tahun lalu, saham keduanya semula hanya akan diberi slot maksimal 30 persen saja. Belakangan, angkanya bertambah lagi, menjadi maksimal 39 persen.
Kedua, sesudah kontraknya habis 31 Desember nanti, baik Total maupun Inpex harus MEMBAYAR KEPADA PERTAMINA untuk mendapatkan jatah kepemilikan 30 ataupun 39 persen saham tadi. Jadi, sesudah kontraknya habis, bukan kita yang harus mengeluarkan duit untuk mendapatkan saham, tapi Total dan Inpex-lah yang harus membelinya.
Jadi, silakan Anda simpulkan sendiri hasil perundingan pemerintah dengan Freeport pekan lalu itu. Alih-alih menunggu Kontrak Karya Freeport berakhir dan menyiapkan transisi pengambilalihan, pemerintah malah mau MEMBAYAR FREEPORT (bukan GRATIS seperti yang dikira banyak orang) untuk mendapatkan 51% saham perusahaan tersebut yang sejatinya kontraknya dapat disudahi pada 2021.
Apakah hasil perundingan itu sehebat seperti yang diklaim Presiden di depan para pendukungnya kemarin?! Jika iya, menurut Anda, di mana letak kehebatannya?!

0 comments:

Post a Comment