Monday, September 4, 2017

Membantu mengatasi Konflik di Myanmar

Sebaiknya kepada para pemirsa kita harus menghindari hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada konflik yang terjadi di Myanmar. 
Mencari jalan bagaimana mengatasi persoalan di negara tetangga ASEAN lewat masukan dan rekomendasi akan menjadi bahan yang lebih baik. Baik itu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, NGO, CSO, atau pribadi-pribadi masyarakat.
1.0
Pertama, bahwa di Myanmar/Burma memang terjadi konflik vertikal dan horisontal dengan korban utama adalah masyarakat Rohingya di Negara bagian Rakhine. Etnis Rohingya ini berbeda baik tampilannya yang lebih mirip orang Benggali dan agama yang dianutnya adalah Islam. 
Yang sedang terjadi adalah konflik yang berakar dari konflik sosial berkepanjangan (protracted social conflict). Baik itu semasa Burma sebelum terjadi kudeta 1988, semasa dipimpin rejim para perwira militer (junta) maupun kini di bawah sistem yang lebih demokratis di bawah Aung San Suu Ky. 
Sebagaimana umumnya konflik di negara bekas jajahan dengan ciri-ciri etnis dan budaya masyarakat yang banyak maka persoalannya selalu muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap keadilan. Baik sipil, hukum maupun ekonomi. Ketidakpuasan ini yang menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dilakukan masyarakat Rakhin Burma maupun Rohingya Muslim di wilayah negara bagian Rahine. 
Setelah demokratisasi naik dan militer bergeser ke samping, persoalan konflik ini kemudian berubah menjadi konflik-konflik horisontal. Negara yang pada waktu itu dianggap musuh bersama kemudian melemah dan memunculkan banyak pemain dan kelompok kepentingan dengan agendanya masing-masing. 
Transisi kekuasaan yang selalu beresiko dengan munculnya konflik ini yang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah demokratik Myanmar di bawah Aung San Suu. Hal yang sama mirip ketika runtuhnya Yugoslavia dan munculnya konflik Servia-Kroasia-Bosnia-Herzegovina. Hubungan ini menjadi lebih komplek dengan kombinasi-kombinasi pihak berkonflik. Militer-militer, militer-polisi, militer-politisi, militer-sipil, dan sipil-sipil. 
2.0
Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Indonesialah yang selama ini menjadi pihak yang selalu mengajak dunia terutama ASEAN untuk melihat kepada Myanmar. 
Pasca pemberangusan kelompok pro demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, dunia barat mengecam dan mengucilkan Burma dari pergaulan internasional. 
Adalah Menlu RI Ali Alatas yang melontarkan pendapat dalam forum menteri di Singapura: 
"If everybody refuses to talk to Burmanes;s Junta, than who is going to hear them for sure?"
Sikap Indonesia yang menentang embargo dan tekanan pihak Barat inilah yang kemudian membuka hubungan kerjasama terutama dalam pelatihan militer dan sekolah komando bagi para perwira Burma ke Indonesia. Indonesia banyak memberikan pelatihan terutama di dalam konsep dwi-fungsi ABRI dan melatihan hubungan sipil-militer lewat pendidikan teritorial. 
Indonesia pula yang kemudian membawa nama Burma untuk diterima sebagai anggota ASEAN. Hal ini tidak mudah, karena sebagai negara bekas jajahan Inggris Malaysia, Brunei, Singapura yang tergabung dalam Negara Persemakmuran, mendapatkan tekanan dari Barat untuk menolaknya. 
Meskipun pada akhirnya, dengan prinsip non intervensi politik dalam negeri dan non blok dalam politik luar negeri, ASEAN menerima Burma sebagai anggotanya yang ke sembilan bersamaan dengan Laos (Juli 1997). 
Sayangnya tidak seperti Singapore dan Malaysia yang segera menggunakan kanal-kanal diplomatiknya baik di ASEAN maupun via PErsemakmuran untuk berinvestasi di Myanmar maka hubungan yang telah diinisiasi pemerintah Indonesia ini tidak dilanjutkan dengan baik, Mengingat pada saat yang sama di Indonesia terjadi reformasi menjatuhkan rejim militer 32 Soeharto. 
3.0
ASEAN memilik prinsip-prinsip dasar yang intinya politik non blok dan non intervensi urusan dalam negeri masing-masing negara anggotanya. 
Mengharapkan pemerintah Indonesia bersikap keras dalam bentuk kecaman tentu akan mustahil dilakukan karena kitalah yang sebenarnya menetapkan nilai-nilai ASEAN tadi. Prinsip diplomasi ASEAN adalah musyawarah dan mufakat ini artinya tidak mengenal sistem voting. Satu suara tidak maka seluruh tidak. Sehingga dialog antar pihak berkonflik yang paling mungkin dilakukan dengan inisiatif dari ASEAN atau negara seperti Indonesia.
Secara organisasi regional ASEAN pun tidak dapat mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar. Kecuali seperti tadi memanfaatkan asas musyawarah dan mufakat (deliberation and concension) sebagai mekanisme hearing dan masukan kepada pemerintah Myanmar. Ini pun nantinya secara praktik hanya dapat dilakukan lewat pendekatan bilateral, trilateral, atau memanfaatkan pihak ketiga. Untuk opsi ketiga akan merepotkan dan sepertinya akan ditolak pemerintah Myanmar.
4.0
Melihat pada usaha-usaha yang pernah dilakukan pemerintah Myanmar -Junta merobah nama Burma menjadi Myanmar karena alasan persatuan - dengan menghubungi pemerintah Indonesia (2008, 2010, 2011) untuk ikut memberikan masukan dalam transisi demokrasi di sana, maka Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang membantu penyelesaian konflik. 
Selain bahwa junta miltier Myanmar dan Suu Kyi sebenarnya melihat peluang Indonesia untuk terlibat dalam memberikan resolusi. Selain Indonesia telah membuktikan dukungan niat baik (good will) kepada Myanmar untuk masuk ke ASEAN, Indonesia juga memiliki pengalaman bertransisi dari rejim militer ke demokrasi yang dapat dijadikan contoh. 
Colek Profesor Djohermansyah DjohanMuhammad Zulkarnain, Santos Dwiyoso, 
*Foto beberapa tokoh dan penggerak NGO, CSO Myanmar dalam kunjungan ke Indonesia. Pada waktu itu meminta pemerintah Indonesia berperan aktif dalam memberikan masukan dan pelatihan baik kepada ngo,cso, maupun pemerintahnya dalam transisi negara militer ke demokratis. (2010, 2011)
Andi H

0 comments:

Post a Comment