Tuesday, September 19, 2017

Referendum Kurdi di Utara Irak

Ada dua tulisan kita terdahulu tentang kemungkinan wilayah otonomi Kurdi di utara Irak mengambil opsi referendum memisahkan diri dari Republik Arab Irak (2 Juli dan 2 September) setelah mereka mengambil kesempatan dari melemahnya pemerintahan di Baghdad akibat perang dengan kelompok teroris. 
Dugaan tadi sepertinya akan menjadi kenyataan setelah Wilayah Otonom Kurdi yang beribukota di Erbil Irak Utara kemarin mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan referendum pemisahan diri pada 25 September mendatang. 
Hanya saja hal ini tidak akan mudah begitu saja diterima. Seperti kita ketahui wilayah perbatasan utara Suriah Turki, Irak-Turki dan Iran-Irak adalah wilayah yang banyak dihuni penduduk etnis kurdis. Sebaimana kita ketahui pula bahwa diaspora Kurdi baik di wilayah timur tengah maupun eropa selalu mendambakan terwujudnya negara kurdi merdeka. 
Wakil Presiden Irak, Nouri Al Maliki mengatakan jika referendum pada 25 September nanti adalah tidak konstitusional dan dengan tegas Baghdad menolak rencana pemisahan tadi sebagai plot yang dibuat oleh kepentingan zionis dan kolonialisme Barat. 
Meskipun menggunakan kata bersayap Juru Bicara Sekretaris Jendral PBB Stephan Dujarric mengeluarkan pernyataan pada hari sabtu lalu (16 September) bahwa persoalan ini harus dilihat dalam kacamata kedaulatan, integritas dan kesatuan Irak. Ia menambahkan jika tindakan referendum dapat menyebabkan perang melawan terorisme menjadi terhambat. 
Referendum Kurdi ini memang tidak akan mudah lolos. Pemerintahan Damaskus meski hari ini pasukan mereka masih belum menyeberang sungai Eupharat yang dikontrol milisi kurdi itu karena menghindari kemungkinan konflik dengan milisi kurdi YPG di Deir Azzoir. Mereka tentu saja tetap tidak akan menerima opsi pemisahan Kurdi di utara sungai Euphrate. 
Iran tidak akan membuka kemungkinan wilayah provinsi Kurdistan di utara akan berpikiran menyatukan diri dengan negara hasil referendum Kurdi Irak. Sementara intervensi Turki dari perbatasan ke wilayah Idlib di Suriah sejak awal adalah upaya Erdogan menciptakan enklave yang memisahkan kelompok Kurdis di Turki dan Suriah bersatu mendirikan negara sepanjang selatan Turki.. 
Ide referendum ini juga akan melawan arus besar di Irak, dimana setelah mobilisasi umum menjawab fatwa Grand Ayatullah Ali Sistani, rakyat Irak ada dalam satu kepercayaan yang tinggi nasionalisme dan persatuan Irak. Fatwa untuk mengangkat senjata bagi seluruh rakyat irak melawan milisi jihad ISIS melahirkan milisi PMU yang terdiri dari warga Irak dari beragam agama (islam, kristen, yahudi) dari berbagai etnis. Milisi inilah yang memainkan peran penting mencegah Irak terpecah-pecah menjadi negara lemah dengan kelompok-kelompok berbasis etnis dan sekte. 
Bila kita melihat lebih luas ke level internasional, maka ide referendum ini akan dengan mudah dijatuhkan di sidang konsil keamanan PBB. Rusia dan Cina sudah tentu akan menolak hasil referendum Kurdi mengingat mereka sudah memiliki aliansi proven dengan pemerintahan di Baghdad. 
Drama konflik di timteng masih akan bergerak dengan dinamis. Andi H

0 comments:

Post a Comment