Sunday, October 29, 2017

KEBANGOENAN & TANAH AIR BAHASA

Apa yang kini disebut sebagai bahasa Indonesia, dalam perjalanan hidupnya, telah mengalami banyak sekali perkembangan serta sejumlah pergeseran dari waktu ke waktu. Dari segi ejaan saja, misalnya, sejak diperkenalkannya “Ejaan van Ophuijsen” pada 1901, yang kemudian digantikan oleh “Edjaan Republik” atau “Edjaan Soewandi” pada 1947, hingga kemudian dipungkasi “Ejaan Yang Disempurnakan” pada 1972, bahasa Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan. 
Perubahan-perubahan tersebut tentunya membawa konsekuensi perubahan tata bahasa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pemaknaan (signifying). Itu sebabnya, untuk bisa memahami dan memaknai teks-teks lawas berbahasa Indonesia, kita harus memahami konstruksi bahasa pada masa bersangkutan, tidak bisa menggunakan konstruksi bahasa dari sudut pandang hari ini.
Oleh karenanya, ketika membaca arsip-arsip Tim Ahli Panitia Ad Hoc Amandemen Pasal 33 UUD 1945, terus terang saya merasa geli. Ada, misalnya, ekonom lulusan Harvard yang menyebut "asas kekeluargaan" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 sebagai sebangun dengan "nepotisme" dan "kroniisme" dan telah melegitimasi keberadaan hal-hal tersebut. Penilaian itu diberikan tanpa secuilpun pemahaman kebahasaan bahwa bahasa Indonesia yang dipergunakan hari itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita pergunakan hari ini. 
Belum lagi jika memperhatikan bahwa penilaian itu sama sekali tidak dilengkapi oleh ikhtiar untuk mencari dan menemukan penjelasan akademis para pencetusnya atau tafsiran para ahli yuris mengenai teks atau konsep yang dipersoalkan. Intinya, itu sebuah gugatan yang dangkal. Untunglah dua orang ekonom lain yang berpandangan serupa dengan alumni Harvard itu tak jadi menempati posisi menteri keuangan kabinet Jokowi.
Dalam catatan saya, ada banyak soal dalam dunia kesarjanaan kita yang tak bisa membebaskan dirinya begitu saja dari persoalan kebahasaan sebagaimana telah dicontohkan tadi. Oleh karenanya, apapun bidang kesarjanaan yang ditekuni, penting sekali bagi sarjana Indonesia untuk memahami perkembangan bahasa nasionalnya.
Dulu, mungkin sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya sering bertanya-tanya apa maksud syair "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya" dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut saya, itu diksi yang kuat, meskipun dari sudut pandang hari ini terasa menggelikan.
Dalam teks-teks klasik berbahasa Indonesia, istilah "bangoen" dan "kebangoenan" memang sering dipakai. Untuk sejumlah pemakaian, kata "bangoen" dan "kebangoenan" itu sama arti dan maksudnya dengan kata "bangkit" dan "kebangkitan" sebagaimana yang lazim kita gunakan hari ini. Namun, untuk sejumlah penggunaan lain, pengertiannya tidak lagi sebangun dengan penggunaan kata "bangkit" dan "kebangkitan" itu.
Lama juga sampai saya bisa menemukan penjelasan yang tepat untuk sejumlah penggunaan kata "bangoen" dan "kebangoenan" itu. Jika tak membaca sebuah karangan Yamin tahun 1930, yang disampaikannya dalam acara "Kerapatan Besar Indonesia Moeda I", saya mungkin tidak pernah mengetahui bahwa kata "kebangoenan" yang banyak digunakan pada awal abad ke-20 itu merupakan padanan atau terjemahan untuk kata "renaissance".
Ah, alangkah bodohnya. Tentu saja "kebangoenan" adalah padanan dari "renaissance". Jika kita menyimak kembali apa yang berlangsung di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20, yang sedang berlangsung memang adalah sebuah proses pencerahan. Itu adalah abad kelahiran organisasi-organisasi modern, lahirnya angkatan-angkatan kesusastraan, serta zamannya polemik-polemik besar, mulai dari polemik Soekarno-Natsir hingga Polemik Kebudayaan. Itu adalah sebuah zaman besar yang telah melahirkan orang-orang besar. 
Secara kronologis kita bisa menyimak bahwa "zaman bergerak" dekade 1930-an tempo hari memang didahului dan dihidupi oleh semangat "kebangoenan". Pergerakan tanpa "kebangonena" (baca: pencerahan) ibarat "aksi yang tuna konsep".
Setelah membaca tulisan Yamin itu, setiap kali membaca kata "bangoen" dan "kebangoenan", atau menyimak syair Indonesia Raya tadi, saya merasa lebih khidmat meresapi maknanya. 
Selamat Hari Sumpah Pemuda!

0 comments:

Post a Comment