Saturday, August 11, 2018

Nasehat Yang Baik dan Betoel di Pilpres 2019

Sebagaimana ajaran hikmah maka saiya akan memberikan nasehat yang baik dan betoel kepada rekan pemirsa pendukung #2019GantiPresiden. Bagi pendukung #2019DuaPeriode nasehatnya besok lagi.
1) Jadi bagi kalian para pendukung geraan #2019GantiPresiden, hendaknya mereka terpumpun (fokus) saja pada isu ganti presiden.
Jangan mau tertipu untuk menghabiskan amunisi menyerang cawapres. Tokh target utamanya ganti presiden bukan ganti wapres.
2) Percayalah, pilihan Ma'ruf Amien adalah jalan tengah bagi mandegnya pembahasan antara Elit Relawan versus Elit Partai. Ini bukan soal ulama atau kesolehan. This is about money. Relawan di periode ini cukup nyaman dengan menjadi komisaris atau direksi perusahaan nagari. Tetapi elit partai tidak terlalu beruntung.
Naiknya Mahfud MD bagi Relawan Jokowi jauh lebih aman tetapi ia ancaman bagi kepentingan elit partai.
Jokowi ada pada satu titik dimana ia harus menyingkirkan Mahfud yang sudah pede menjadi cawapres. Jika tidak beberapa -partai sore kemaren- akan menarik dukungan.
Maruf Amin adalah the best alternative choice, pilihan alternatif dari kondisi terburuk bagi kelompok pendukung Jokowi. Jadi MA adalah produk dari sebuah krisis
3) Anda pendukung #2019GantiPresiden harus mengambil pelajaran besar pada kasus Mahfud MD dan belajar tentang nilai followershipness (Kepengikutan dan Kesetiaan) dari Prabowo.
Pada pilpres 2014, Prabowo memuliakan Mahfud MD yang dulu disingkirkan dari pentas politik sebagai sebagai Ketua Tim Nas Pemenangan Prabowo-Hatta.
Mahfud mengkhianati penghargaan tadi dengan bersilat lidah dan menimbangnya secara pragmatis saja. Ia berpikir dengan menyeberang akan memberikan padanya peluang.
Pada pilpres 2019 ini, tepat tiga puluh menit menjelang dipastikan dan dengan keyakinan mendalam, Mahfud ditendang tanpa reserve. Ia langsung hilang dari pembicaraan, berikut harga diri dan kebanggaan-kebanggaan lainnya. Rupanya setelah diangkat dan dikipas-kipas, ia betul-betul dibanting kena dikibulin.
4) Anda harus bangga pada pilihan Anda. Prabowo adalah orang yang mau tidak mau harus kita angkat topi memberikan penghormatan.
Ia seorang pemimpin dengan corak perkader yang matang. Kita ingat bagaimana ia menerima dan mendorong Anies Baswedan ke posisi elit sebagai seorang Gubernur sebuah Daerah Khusus bersama Sandi Uno. Posisi setingkat Menteri dengan anggaran lebih kurang 70 Trilyun dan ratusan program siap di implementasikan maka Anies memiliki peluang terbesar maju di pilpres 2024. Ia akan menjadi bahan pemberitaan lima tahun ke depan.
Dulunya ,pada 2014 Anies adalah jubir Jokowi-JK yang pandai memproduksi kata-kata untuk menyerang sisi pribadi Prabowo. Prabowo dikuliti dari persoalan rumah tangga sampai karir yang sial.
Tetapi setelah Anies dicampakkan dari posisi Mendikbud, oleh Jokowi setelah sebelumnya ia mengorbankan integritas keilmuannya sebagai jubir Jokowi, maka Prabowo juga yang mengantarnya kembali kepada posisinya sekarang.
Anda para pendukung #2019GantiPresiden, ada di satu pilihan yang dibenarkan akal sehat, nalar, dan budi pekerti.

Friday, August 10, 2018

Law Kana Bainana

Wahai Tuhanku, kami telah lalai lupa,
Namun setiap orang daripada kami tetap harapkan,
Keampunan-Mu, dan sifat pemurah-Mu dan
kebebasan daripada neraka-Mu,
Dan juga kami harapkan syurga, 
yang dimasuki bersama-sama penghulu seluruh manusia.
Kami mohon pada-Mu...
Mohon dengan sangat, wahai Tuhanku,
Dari sudut hati kami yang paling dalam...
Kalaulah Kekasih-Mu,
masih berada bersama-sama kami,
Akan terlunaslah segala hutang
dan semakin hampirlah dengan haruman Baginda,
sebelum hilangnya,rasa yang meronta-ronta
untuk berada hampir dengan Kekasih-Mu.
Berada berhampiran Baginda, jiwa turut menjadi harum
Dan apa jua yang kalian doakan kepada Allah, akan diperkenankan,
Cahaya Nabi Muhammad tidak akan pernah sirna,
Sempatkanlah kami bertemu dengan Baginda,
Wahai Tuhan yang Maha Memperkenankan doa hamba...
Hidayahmu kepada alam merata meluas,
Tanda hampirnya kasih sayang Tuhan pemberi hidayah,
Hadith-hadithmu ibarat sungai mengalir jernih,
Berada di sisimu bagaikan dahan yang tumbuh segar dan basah.
Kutebus diriku dengan dirimu, wahai Kekasihku,
Nabi Muhammad yang mulia, yang asing,
Berada berhampiranmu, jiwa menjadi harum,
Wahai yang diutuskan sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam....
Wahai Kekasihku, wahai Nabi Muhammad
Wahai doktor hatiku, wahai yang dipuji dipuja
Dirimu memiliki kelebihan yang diakui
Oleh Tuhan yang turut berselawat ke atasmu.

Saturday, July 28, 2018

"Miskin Nanggung" , SKTM, dan Special Privilege

Hery Darmawan, 28 Juli 2018
Sebulan terakhir ini sedang ramai diskusi ttg menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia dan juga ttg keistimewaan pemilik SKTM untuk masuk sekolah negeri (dengan mengabaikan nilai Ujian Nasional?)...
Saya sendiri jadi inget masa2 sulit keluarga semenjak saya kecil sampe lulus kuliah.. Saya dulu suka memberi istilah "Miskin Nanggung"... Kenapa ?? Karena kita dulu secara kategori "Miskin" menurut pemerintah, tidak masuk kategori itu, tapi secara realistisnya hidup kekurangan..
Dulu, alm Apa mengambil pensiun dini sebelum saya masuk SD, jadi mendapatkan uang pensiun yang tidak full.. yang saya ingat dari sejak saya SD sampe SMP, gaji pensiun Apa itu hanya Rp 180rb/bulan... itu untuk menghidupi 7 anak2 yang sedang pada sekolah.. Pas saya SMA, ada kenaikan gaji menjadi Rp 250rb/bulan.. tapi karena selama 3 tahun Apa sering masuk rumah sakit dan memakai ruangan di atas hak-kelasnya, maka di tahun 95, kena potongan dari kantor sangat besar.. akhirnya hanya mendapatkan uang pensiun Rp 1700/bulan.. udah kayak "kiamat" aja saat itu.. Mamah sampai nangis karena katanya potongan itu harus dijalani selama 3 tahun ke depan.. Padahal saat itu saya baru masuk ke kelas 3 SMA dan adik masuk kelas 1 SMA.. alhamdulillah bbrp Kakak udah pada kerja dan berkeluarga, jadi bisa ikut bantuin jg...Tp pas Apa meninggal dunia di November'96, alhamdulillah hutang2 itu "diputihkan" dan Ibu dapat pensiun janda Rp 180rb/bulan..
Dulu pas saya mau masuk ITB di Agustus 96, belum ada beasiswa BidikMisi kayak sekarang.. Jadi untuk menyiapkan uang masuk Rp 750rb (spp 450rb/semester,seragam olah raga, jas,dll), kakak2 harus sampai pontang-panting juga cari pinjaman kemana2.. Alhamdulillah, uang2 pinjaman itu bisa terkumpul last minutes (jam 23 menuju deadline batas pembayaran besoknya)...sport jantung banget saat itu.. Sore sblm dapat uang, Saya udah nyiapin surat permohonan penangguhan pembayaran uang pendaftaran untuk dibawa ke ITB..
Ada kejadian cukup lucu juga pas mau memasuki semester 2 kuliah..saat itu IOM membuka beasiswa untuk "Mahasiswa Tidak Mampu" ... Saya dengan status "Anak Yatim" dan "Miskin (nanggung)" dengan pede mencoba mendaftarkan diri dengan membawa slip gaji pensiun janda Mamah sebesar Rp 180rb/bulan + "surat kematian alm Apa"... kejadian lucu dimulai saat wawancara.. pewawancara melihat saya dari atas ke bawah berulang kali sambil bilang "ini Adek ndak ada tampang miskin sama sekali...badan juga gemuk" 😅🙈... pas ditanya ttg kondisi rumah, saya jawab dengan jujur "rumah sih besar Pak.. luas 220m2 di dalam gang...tapi ndak ada uang Pak !" ... setelah re-check semua dgn "Kategori tidak Mampu" saat itu, akhirnya saya dinyatakan gagal.. pas pulang ke rumah dan ditanyain Mamah ttg status beasiswa, saya bilang "Gagal, karena "Miskinnya Nanggung"" ...
Setelah itu, saya dan Mamah ndak berhenti2 berdo'a agar dilepaskan dari kesulitan2 ekonomi ini...alhamdulillah semester berikutnya, mulai panen beasiswa sampe lulus kuliah... Saya rasa, banyak juga di Indonesia ini yg punya status "Miskin Nanggung", terutama untuk pensiunan janda dari PNS atau BUMN...

Thursday, July 26, 2018

Amal Baik dan Amal Shalih

Alfathri 20 Juli 2018
Orang boleh berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, akan tetapi jika perbuatan itu tidak terhubung kepada Allah di dalam hati, maka amal itu hanya terbatas menjadi amal baik saja. Bukan amal shalih yang akan menjadi pemberat timbangan di Yawmil Akhir nanti.
Kuncinya adalah mengerjakan apa-apa yang Allah mudahkan ke dalam diri masing-masing. Ada yang dimudahkan dalam mengerjakan proyek, ada yang terampil dalam menjahit, ada yang encer otaknya dalam membuat tulisan, dan lain sebagainya. Setiap potensi diri yang ada patut untuk diberi perhatian agar ia tumbuh berkembang dengan baik.
Akan tetapi berhati-hatilah, karena dalam suluk, kita akan diuji dengan tembok yang merintangi. Apabila suatu urusan dirasakan banyak rintangannya serta belum pas, sebaiknya jangan diterjang.
Demikian pula jika yang merintangi bukanlah tembok, akan tetapi pintu yang masih tertutup. Sebaiknya jangan memaksa membuka peluang untuk mengerjakan sesuatu sebelum pintunya Allah bukakan.
Di tahapan yang lebih halus lagi, kadang penghalang itu bagaikan sehelai sutra tipis. Seolah-olah bukan penghalang bagi kita untuk mengerjakannya, akan tetapi, secara etika, penghalang yang tipis itu jangan disibakkan sampai Allah Ta'ala berkenan memberikan ketetapan ihwal saatnya yang haqq.
Jadi, apa pun proses penantian kita itu, entah itu menanti datangnya jodoh, menanti pekerjaan yang lebih menyenangkan, menanti momongan, keinginan untuk memulai bisnis baru, menanti saat yang tepat untuk melanjutkan sekolah, rencana menambah anak, keinginan pindah rumah, dan lain sebagainya, hendaknya kita berhati-hati dalam membaca tanda-tanda kehidupan, hati-hati dalam membaca kapan saat yang tepat untuk mengambil keputusan, karena bisa jadi kita diuji dengan "binatang buruan yang mudah didapat."
Maka, sujudkan kepala dalam-dalam dengan menyerahkan hati sepenuh keberserahdirian kepada-Nya. Sungguh, tidak akan kecewa mereka yang memohon kepada-Nya
(Cuplikan nasihat dari Kajian Hikmah Al Qur'an yang diampu oleh mursyidku.)

Ujian dalam Kehidupan

Alfathri 25 Juli 2018
Ada hukum kehidupan yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'án, tentang keniscayaan ujian dalam kehidupan; khususnya bagi mereka yang mencari Allah Ta'ala.
Di sisi lain, bagi orang yang kufur kepada-Nya, maka Dia akan bukakan pintu-pintu khazanah dunia. Semua hal dibuat mudah, mencari rezeki mudah, bisnis untung terus. Manusia tertentu akan dibuat tenggelam dalam dunianya masing-masing, entah apakah itu dalam bisnis, dalam karir akademis, dalam kehidupan sosial atau bahkan yang dalam dunia seolah-olah berbau spiritual.
Tapi, semua yang dilakoninya bukan membuat hatinya semakin dekat dengan Allah Ta'ala, dan tanpa disadarinya tiba-tiba maut datang menjemput.
Na'udzubillahi min dzalik.
Bukti bahwa hatinya masih berjarak dengan Allah Ta'ala adalah ketidakmengertiannya atas banyak fenomena kehidupan atau berbagai peristiwa yang menimpa dirinya, keraguannya dalam perjalanan, kecemasannya akan masa depan, ketakutannya terhadap masa lalu, ketidaksabarannya menghadapi ujian, kesombongannya menikmati limpahan karunia-Nya, keterputusannya dengan Al-Quran, bahkan hingga memaki-maki Allah, baik di lisan maupun dalam hati, serta menuduh bahwa “Dia tidak adil! Dia membuat aku sengsara! Dia tidak mengabulkan doaku!”
Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengangkat segenap hijab dalam hati kita.
(Secuplik paparan dalam Pengajian Hikmah Al Quran yang diampu oleh Mursyidku.)

Tasawuf atau Sufisme

Herry Alfathri 22 Juli 2018
Banyak yang mengklaim bahwa tasawuf, atau sufisme, tidak ada dasarnya. Mana dalilnya, katanya. Tanpa dalil, lalu dikatakan bid'ah. Atau bahkan kafir.
Well, kalau ditelaah, dalil atau hukum fiqh, bukan pertimbangan yang paling dasar -- kalau tidak mau dikatakan tidak selalu menjadi sudut pandang paling dasar -- dalam agama. Ada hukum atau pertimbangan lain yang lebih mendasar dari hukum fiqh atau syariat, namun 'hukum' ini tidak selalu bisa didalilkan.
Sebagai contoh pertama: aurat pria. Batasan aurat bagi pria adalah semua bagian tubuh antara pusar hingga lutut. Itu wajib ditutup terhadap semua orang yang bukan muhrimnya.
Lalu, syarat sah shalat adalah menutup aurat. Secara fiqh, jika saya shalat hanya mengenakan celana tiga perempat dari pusar sampai lutut dan tak mengenakan baju atasan, shalat saya jelas sah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat hal ini.
Kemudian, saya pergi ke masjid, lalu dan menjadi khatib dan imam shalat Jum'at -- dengan pakaian yang sama: celana selutut dan tanpa baju atasan. Sahkah shalat Jum'at saya? Sah, jika hanya fiqh, atau syariat lahiriah, yang jadi pertimbangannya.
Tapi maukah Anda menjadi ma'mum saya? "Jadi imam kok pakaiannya begitu," Anda akan marah. Tapi kalau saya tanya, coba sebutkan dalilnya, mana riwayat yang melarang seseorang menjadi khatib atau imam jika ia hanya mengenakan celana tiga perempat, Anda tak akan bisa menjawab. Memang tidak ada.
Sah, secara fiqh. Tapi bagaimana mungkin ada seseorang menghadap Allah ta'ala dengan pakaian sedemikian?
Ada hal yang lebih mendasar dalam agama, dari 'sekadar' (dalam tanda kutip) hukum fiqh atau syariat.
Contoh kedua. Hukum fiqh menyebutkan, pernikahan seorang pria tanpa ada walinya, sah. Wali hanya diwajibkan bagi pihak wanita. Jika Anda seorang mahasiswa yang jatuh cinta pada seorang wanita, Anda boleh mendatangi rumah seorang wanita untuk menemui orangtuanya dan melamarnya. Jika sang Ayah menikahkan Anda dengan putrinya, dan ada saksinya, maka Anda berdua sudah menjadi suami istri yang sah, secara hukum syariat.
Tapi bagaimana jika Anda adalah seorang ayah atau ibu? Anda sudah membesarkannya, membanting tulang, bersusah payah agar putra Anda berpendidikan sebaik yang ia bisa Anda usahakan. Dan suatu hari, putra Anda datang menemui Anda dengan membawa seorang istri dan dua orang anaknya. Tanpa kabar apa pun sebelumnya.
Apakah rumah tangganya batal dan pernikahannya tidak sah? Tidak. Pernikahannya sah. Tapi bagaimana hati Anda sebagai seorang Ayah atau ibunya? Atau, bagaimana perasaan ayah Anda, atau ibu Anda, jika Anda melakukan itu terhadapnya?
Atau, jika Anda seorang istri. Secara fiqh sangat sah jika suami Anda memutuskan untuk menikah lagi tanpa memberi tahu Anda terlebih dahulu. Tapi bagaimana perasaan Anda?
Nah. Itu hanya contoh saja. Selalu ada hal lain yang lebih mendasar dari sekadar hukum syariat atau hukum fiqh. Karena itu, agama tidak identik dengan hukum syariat atau fiqh. Agama bukanlah sekadar hafalan dalil dan hukum fiqh. Agama tidak akan utuh sebagai rahmat, jika hanya diidentikkan dengan sederet dalil dan hafalan hukum fiqh.
Agama sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu.
Dan tentu, karena hanya persoalan permukaan, maka perbedaan landasan fiqh maupun madzhab sangat tidak ada gunanya untuk jadi bahan keributan.
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Agama, atau ad-Diin, sesungguhnya terdiri dari tiga komponen: Iman, Islam dan Ihsan. 'Iman' terkait dengan cahaya iman dan keyakinan. 'Islam' terkait dengan ibadah formal, hukum syariat dan fiqh. 'Ihsan' terkait dengan kesempurnaan 'iman' dan 'islam'-nya, sejauh mana seseorang melihat Allah dalam perilakunya, atau dilihat Allah dalam perilakunya, sehingga perbuatannya sesempurna mungkin.
Aspek ihsan inilah yang jauh lebih dalam dari sekadar syariat, yang memagari seseorang untuk shalat sekenanya dengan bertelanjang dada dan bercelana selutut, atau menikah tanpa memberi tahu Ayah atau Ibunya, meski secara hukum syariat perbuatan itu sah-sah saja.
Dalam tasawuf atau sufisme, ini disebut 'syariat batiniah'. Ada hukum lain yang lebih dalam dari sekadar hukum lahiriah, yang kadang hukum ini tidak bisa dirumuskan. Ada aspek rasa, adab dan kepatutan yang sangat dominan di sini: sejauh mana Allah akan suka pada perbuatan seseorang.
Pada awalnya, di masa Rasulullah, ketiga aspek ini menyatu, utuh, tidak terpisah-pisah dalam satu label yang dibawa oleh beliau saw: Diin Al-Islam; agama keberserahdirian (bukan sekadar 'pasrah') pada Allah.
Lama kelamaan, karena terkait studi dan budaya, ketiga aspek ini terpisah satu sama lain. Sayangnya, kebanyakan penganutnya bahkan lupa bahwa Diin Al-Islam tadinya terdiri dari tiga aspek yang menyatu utuh.
Belakangan, di usia-usia termuda peradaban, muncullah golongan yang bersikukuh bahwa Ad-Diin Al-Islam sesungguhnya hanya terkait ibadah, syariat lahiriah dan ilmu fiqh saja. Lalu, aspek 'iman' direduksi menjadi hanya sekadar percaya, atau cuma implikasi dari mengucapkan kalimat syahadat. Dua aspek inti lainnya, (cahaya) Iman dan Ihsan, yang tadinya menyatu, tidak lagi dilihat sebagai bagian dari agama Islam. Dan golongan yang masih memegang teguh dua aspek itu 'dikeluarkan' dari bendera Islam, dan diberi label sufi atau tasawuf, agar benar-benar terpisah dari 'Islam'.
'Sayangnya' (dalam tanda kutip), golongan yang masih memelihara aspek ihsan dalam dirinya tentu berkembang menjadi golongan yang toleran, penuh pemakluman, lembut, dan tidak menyukai keributan, sehingga cenderung diam dengan labelisasi ini. Mereka tentu masih merasa ber-Islam secara utuh dengan tiga aspeknya, sementara oleh golongan lain mereka justru dikatakan sebagai kaum yang bukan Islam lagi. [*]
Sebaliknya, golongan yang tumbuh tanpa aspek ke-ihsan-an (baca: tanpa mempertimbangkan faktor-faktor selain hukum fiqh dan syariat dalam dua contoh di atas), tentu saja kemudian tumbuh menjadi golongan yang keras, penuh penghakiman, dan tidak lentur menyikapi perbedaan. Padahal, perbedaan di antara umat manusia adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tetapkan.
"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (QS Al-Mâidah [5]: 48)
: : : : : : : : : : : : : : : : :
[*] Ada memang, sebagian kecil golongan yang mengaku tasawuf dan sufi, tapi justru meninggalkan aspek syariat lahiriah sama sekali. Tidak shalat lagi, misalnya. Tapi ini hanya sebagian kecil yang terlepas dari gagasan inti agama, dan tidak bisa digeneralisasikan.
(Herry Mardian)

Siang berbincang dengan penceramah pengajian.

Andi Hakim 25 Juli 2018
Ia pengurus NU dan menurutnya medsos mengkhawatirkan karena memproduksi manusia-manusia yang mudah memfitnah dan berbohong.
Kami berbincang sampai ia berkata bahwa Islam Nusantara ada penemuan bangsa Indonesia dalam mengapresiasi syariah dan adat-istiadat. Yang membuat dunia Islam di luar kita ingin belajar dan mengadopsi praktik sosialnya seperti di Indonesia.
"...para ulama terdahulu kita itu begitu visioner. Mereka misalnya mengadapsi ajaran silaturahim menjadi halal bi halal."
Ia berkata dan melanjutkan.
"Bayangkan bagaimana silaturahim hari ini kalau tidak ada halal bi halal. Ratusan orang berkumpul, bertemu dan saling memaafkan. Jika tidak di halal bi halal maka berapa lama itu silaturahim dari rumah ke rumah."
Ya, baginya itu mungkin sebuah artefak mulia yang digali dari khasanah praktik Islam di tanah air kita. Tetapi setiap waktu dan tempat memiliki ekspresinya masing-masing yang juga mulia bagi orang di sana.
Di Irak anda bisa menemukan jika di bulan Muharram warga memasak dan bersedekah kepada siapa saja yang berziarah dalam seremonial Karbala. Mereka memuliakan para tamu tanpa meminta bayaran. Di Pakistan atau Iran jika anda dalam kesempitan mereka akan memberi anda cukup perbekalan. Sementara muslim di Uighur atau Kadzhaktan akan mengundang orang yang baru mereka kenal untuk makan di rumahnya.
Belum lagi di Lebanon atau Suriah, keramahtamahan ini juga punya cara tampilnya masing-masing nan unik.
Tidak perlu membanggakan sebuah ekspresi atau artefak kebudayaan. Bahwa milik kita lebih baik daripada misalnya yang dari Arab atau Eropah sana. Semua punya kelebihan dan kekurangannya bila diperbandingkan. Lagi pula jangan pula ber halal bi halal kalau nantinya saling menilai di belakang dari cara berpakaian, berkendaraan, bertanya gaji atau status pernikahan anda sekarang.
#IslamSaleroNusantara, tamboh ciek.

Wednesday, July 25, 2018

Reasoning Dalam Kebijakan

Andi Hakim 24 Juli 2018
Pokok bahasan dalam penalaran (reasoning) adalah proses menempatkan dalil dasar atau prinsip bagi sebuah tindakan.
Kebanyakan pembuat kebijakan (policy makers) di dalam pemerintahan selalu diperhadapkan dengan dilema antara bagaimana membuat satu rekomendasi kebijakan yang tepat dan rekomendasi yang sekedar pembelaan karena alasan politis yang dikehendaki atasan. Yang pertama disebut pendalilan atau Reasoning sementara yang kedua disebut pendalihan atau Argumenting.
Zeger (2013) menulis fenomena intervensi hubungan politik antara si pembuat dengan si pengguna (user/atasan) dalam pengambilan kebijakan ini. Intervensi ini bisa terjadi karena pengguna melibatkan orang-orang dari luar atau dalam birokrasinya yang kurang memahami bagaimana kebijakkan dibuat.
Ia menilai jika pejabat puncak yang dipilih berdasarkan penunjukan politis (political appointe) itu membawa "orang-orang bawaan" maka si orang bawaan ini selalu mendorong kebijakan lebih condong kepada prinsip asal hubungan baik terjaga. Daripada memberikan rekomendasi yang tepat tetapi tidak disukai karena dianggap penting bagi pencitraan (policy of populist). Sebagai konsekuensinya birokrasi di bawahnya akan banal, mempraktikkan kebijakan asal kamu suka.
Pada kasus seorang menteri berkata bahwa penyebab naiknya harga telur (dan kini daging ayam) karena helatan Piala Dunia FIFA 2018. Namun setelah dua minggu acara final sepakbola tadi selesai harga telur rupanya belum mau turun juga. Ia kita katakan sedang mengargumentasikan sebuah kebijakan yang keliru. Ia berbohong kepada publik untuk mengelakkan atau pasang badan asal jawab atas kekecewaan yang terjadi di masyarakat.
Pada dasarnya penalaran dari telur mahal adalah, bahwa produksi telur ditentukan oleh pakan yang dikonsumsi induk ayam. Pakan ini diimport dan importir ingin pemerintah memberikan lebih banyak kemudahan baik subsidi, insentif maupun pengurangan biaya-biaya. Alasannya kenaikan nilai tukar dollar dan terpuruknya rupiah. Singkatnya, kartel menghendaki beban biaya ibi digeser ke pihak publik, yaitu pemerintah dan masyarakat.
Pertanyaan kita adalah apakah pakan ini harus diimport? Bisakah ia diproduksi di dalam negeri? Mungkinkah pemerintah terbebas dari praktik main sandera dengan kartel ayam dan telur? Adakah kebijakan lain untuk menyediakab asupan protein pada masyarakat? dst..
Tentu saja pertanyaan ini bersayap dan konsekuensinya barangkali tidak terlalu menyenangkan bagi kelompok yang menikmati meroketnya harga telur di masyarakat. Tetapi sebuah kebijakan seburuk apapun harus dijalankan dengan nalar.
Kasus-kasus lain dimana aspek membela diri atas kebijakan yang keliru juga kita dapat temukan. Misalnya pada kasus meruginya PLN, Garuda, Pelabuhan, sampai soal proyek masif infrastruktur jalan tol yang lebih banyak mematikan usaha umkm sepanjang pinggir jalan by-pass di daetah-daerah masyarakat yang kini dilewati tol adalah beberapa kebijakan keliru. Mereka didasarkan bukan kepada pendalilan nalar tetapi lebih kepada pendalihan kepentingan.

Bezoek Politie: Dari Lapas sampai Rumah Sakit

Andi Hakim, 23 Juli 2018
Beberapa hari ini kita dihidangkan dramaturgi penahan artis yang tengah mengunjungi famili di lapas Sukamiskin karena dicurigai membawa uang suap up-grade layanan lapas.
Selanjutnya seorang Presiden (mantan) mengalami sakit dan harus dirawat di RSPAD karena keletihan. Ia mendapat banyak kunjungan dari sanak famili sampai kolega dari pejabat pemerintah juga parpol.
Penggrebegan lapas menurut pembawa acara yang ngos-ngosan seolah-olah ia hidup bekerja keras untuk pelaporan tadi berkata; jika aksi ini untuk membongkar praktik suap-menyuap fasilitas ruang tahanan.
Sama dengan kunjungan petinggi parpol dan negara ke ke RS. Keduanya adalah aksi politik bezoek.
Lewat besoek orang bersilaturahmi, saling buka dan tutup kangen dengan tidak lupa antaran kue-buah dan tentu saja pesan-pesan.
Soal praktik suap-menyuap, atau duit rokok itu praktik lama di institusi penjara. Orang memakluminya pada beberapa kasus. Tetapi serangan dari aksi tadi bukan soal praktik korupsi melainkan pengetatan ulang sistem keamanan; kebanyakan orang penting di Sukamiskin adalah mantan politisi dan pejabat ulung. Di tahun politik seperti sekarang, orang banyak butuh konsultasi.
Dimana tempat konsultasi yang paling netral? Tentu saja di Lapas dan Rumah Sakit. Orang tidak dicurigai atau merasa nyaman untuk beralasan bahwa saiya sedang Bezoek kawan.
Politik bezoek ini sudah bisa mempetakan siapa berkoalisi lewat apa.

Tuesday, July 17, 2018

Kebuntuan Politik Nasional

Andi Hakim 17 Juli 2018
Harus diakui bahwa menjelang sisa dua minggu penentuan pasangan Pilpres, politik nasional kita hari ini menghadapi kebuntuan.
Belum ada kepastian dari masing-masing pasangan dan pendukungnya untuk benar-benar mengarah kepada satu kemufakatan. Jika ada usulan seperti Jokowi-Mahfud/Jimly/Moeldoko/Cak Imin/Airlangga Hartarto, lalu JK-AHY, AHY-Gatot, Gatot-Anies, Prabowo-Anies, Prabowo-Aher dll.. maka ini hanyalah proposal yang diajukan media untuk segera mengerucutkan narasi pada sosok-sosok.
Tetapi kenyataannya permainan paslon dengan kandidat yang banyak menunjukkan jika politik hari ini menjadi tidaak sesederhana itu. Ada banyak pertimbangan yang membuat kebanyakan pemain politik menunggu "the leap of faith" satu langkah keyakinan yang lebih didorong keterpaksaan karena tidak ada lagi jalan keluar. Buktinya adalah tidak adanya perubahan trend dari perhitungan survey untuk menebak paslon favorit di pilpres nanti. Masing-masing masih membangun dunia fantasinya.
Sementara bahasa-bahasa politik dengan saling kunjung-mengunjungi, dan jajak-menjajaki antar elit partai juga belum mengarah kemana-mana.
Hal ini terjadi karena beberapa peristiwa dan faktor.
A,
Kemenangan Jokowi di pilpres 20I4 menunjukkan dua fenomena politik, Pertama terbelahnya masyarakat secara dikotomis. Satu kelompok selalu berusaha menegasikan kelompok lainnya dalam format lover vs haters, pro vs kontra, dan kampret versus cebong.
Fenomena kedua adalah munculnya the so called elit baru politik; Para RELAWAN. Berbeda dengan anggota dan partisan partai politik, tipikal dari relawan ini adalah mereka membenci politik dan partai politik sampai ke ulu hati, tetapi tidak mengingkari bahwa politik itu adalah sesuatu perangkat yang menjanjikan. Kelak mereka inilah yang menjadi musuh dalam selimut bagi partai-partai pengusung, karena sering dianggap ikut campur dalam mempen.
B,
Kedua, bahwa setelah kalahnya Ahok di Jakarta, orang mulai menghitung jika tuah Jokowi bukan tidak tak terkalahkan.
Terbelahnya politik di negeri kita kepada politik aliran sebenarnya hanya memperkuat kenyataan bahwa pada dasarnya politik identitas itu tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Bagaimana bentuk perwajahan dari identitas itu antara lain politik Islam versus nasionalis, Islam versus non-islam, islam moderat versus islam kolot, dan islam eksport versus islam lokal. Hal ini efektif ketika digunakan untuk menyerang ujaran penghinaan terhadap agama pada kasus Ahok.
Kegagalan memenangkan Ahok menunjukkan jika oposisi Islam bisa juga memberikan pukulan keras kepada pemerintah. Sebagai buntut dari peristiwa ini adalah munculnya hastaq #GantiPresiden.
Tentu saja politik aliran termasuk agama ini berlaku juga di agama-agama lain seperti Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Artikulasinya yang berbeda-beda, tetapi ia sekali lagi tetap ada.
C,
Artikulasi non islam inilah yang menjadi pertimbangan, bagi kelompok Islam untuk melihat bahwa di balik Jokowi adalah kepentingan politik kristen.
Majunya isu-isu mendiskreditkan politik islam, politisi islam, dan kriminalisasi ulama sudah masuk kategori menarik-narik agama ke wilayah conflik sosial dari konflik elit. Belum lagi belakangan muncul nrasi untuk mengeliminir islam sebagai identitas kepada isu garis keras, anti toleransi, dan terorisme. Narasi ini dibangun secara general dan dihadap-hadapkan dengan the so called pewaris islam yang toleran. Apa dan bagaimana bentuk si islam itu tidak lagi menjadi soal, karena persoalan terbangunnya konflik sudah terlaksanakan.
D
Hal yang sama juga ada dikubu politik aliran yang ada di angkatan (Tentara dan Polisi).
Masa sekarang bukanlah masa yang menyenangkan bagi kelompok militer, gagasan kembali ke barak sudah bukanlah persoalan profesionalisme tetapi prose marginalisasi tentara dari orbit politik tanah air. Hal ini muncul karena kegagalan transformasi dari military government kepada police government. Penyebabnya adalah kepolisian yang lebih sering ada di posisi menciptakan kekuasaan (police state) daripada penjaga kebijakan (policy state). Awam dan militer menganggap kepolisian sudah terlalu jauh masuk dan mengintervensi proses demokratisasi.
E
Adanya pandangan di kubu militer pada gerakan relawan yang terlalu jelas tetapi tidak berwujud sebagai sebuah organisasi. Wujud gerakan tanpa bayangan ini dipercaya sebagai satu gerakan laten yang dengan mudahnya dikaitkan dengan praktik politik induk-semang dari ideologi Komunis. Kelompok relawan ini dengan mudah dihubungkan kepada sifat gerakan dari komunis.
F
Bila terjadi koalisi Jokowi dengan dukungan kelompok aliran kristen di belakangnya (meski dengan memajukan sosok muslim) maka pilihan rasional bagi koalisi ini adalah Wakil presiden yang dianggap mewakili Islam, bukan orang partai dan ia tidak terlalu islam dalam pengertian pandangan dan aktivitasnya.
Bagi relawan -yang muncul sebagai fenomena baru- politik kita hari ini, maka mereka memang berharap bahwa orang di belakang Jokowi bukanlah orang partai. Tetapi ia yang dianggap dekat dan dapat dimanfaatkan oleh relawan.
G
Jika dorongan relawan pada sosok ini terlalu kuat, maka ada kemungkinan partai politik akan menunjukkan resistensinya.
PAN, Gerindra, dan PKS aalah partai-partai yang mesti menolak gaya politik ala relawan ini. Belakangan ketiga partai berjuang keras untuk kembali memunculkan partai sebagai sebuah organisasi perkaderan. Mereka cukup membuktikan suksesnya melalui kerja-kerja mesin partai dalam pilpres dan pilkada sebelumnya.
Beberapa partai lain akan melakukan hal yang sama, hanya artikulasinya yang berbeda.
H
Bila partai-partai ini belakangan masih seperti melihat menunggu, sementara masa deklrasi paslon semakin dekat maka intensitas politik elit partai untuk membuka kebuntuan harus semakin diintensifkan. Mengingat jika gagal dalam waktu dua minggu ke depan, maka partai akan berhadapan dengan fenoman politik relawan.
Sebenarnya ini akan mengganggu pembentukan demokrasi yang bertanggungjawab. Sifat dan gerak relawan ini sama sekali tidak dapat dicegah atau dikoreksi, mengingat mereka tidak lahir dari sebuah organisasi atau partai yang memiliki mekanisme koreksi, evaluasi, dan monitoring di dalamnya.
Artinya memperbincangkan politik sebagai seni negosiasi, akan lebih mungkin dilakukan oleh elit partai dan ormas daripada elit relawan. Selain mereka dewasa untuk menyadari bahwa kebuntuan akan melahirkan krisis para politisi ini ada dalam posisi untuk mencegah terjadinya protracted social conflict (konflik sosial berkepanjangan) di masyarakat. Yang bukan hanya merugikan bentuk koalisi apapun yang akan dibangun tetapi juga dapat mengarahkan republik ini sebagai negara gagal.

Saturday, July 14, 2018

Mas Pion Jadi Wapres

Andi Hakim 11 Juli 2018
Kurang dari tiga puluh hari lagi semua gundah gulana siapa kandidat presiden dan wakil presiden untuk pemilu akan terjawab.
Sebetulnya dari pilihan tadi, maka posisi capres hari ini tidak terlalu bermasalah. Piublik masih melihat sosok Mas Jokowi, Mas Prabowo, dan Mas X, tetapi pada posisi pendamping yaitu Wakil presiden inilah masing-masing pihak saling mengunci.
Beberapa nama yang telah swadaya mewapreskan atau diwapreskan dirinya antara lain, Muhaimin Iskandar, Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Puan Mahearani, Anis Baswedan, Srimulyani, Budi PU, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Tito dll..
Beberapa survey mulai merilis nama-nama yang "cocok" dipasangkan ke Jokowi atau Prabowo. Yang menurut saiya sebetulnya lebih kepada pencocokkan, ini karena kemudian setelah nama disusun baru dilakukan pengelompokkan minat dan ketertarikan. Misal konsultan politik itu lalu memberikan alasan bahwa tokoh tadi dipilih karena; Tokoh militer, polisi, tokoh profesional, tokoh birokrat, tokoh agama. Lalu agar lebih historis seperti bandar bola di Inggris, maka riwayat si tokoh perlu ditulis seperti; jawa, non jawa.
Tetapi kita yang ahli-ahli dalam membaca zaman ini tentu juga punya dugaan-dugaan yang sama kerennya.
Misal kita sebut saja, bahwa siapapun wapresnya dia harus memberikan dua opsi kepada calon presiden. Ingat karena meskipun disebut di UU KPU kita memilih Pasangan pada kenyataannya pemilih itu hanya memilih si Presiden atau si Wapres. Tidak keduanya.
Model power sharing macam begini akan menjadikan posisi Wapres itu kepada dua pokok saja, yaitu dia yang bisa mendukung dari segi perolehan suara (memiliki massa), atau dia mendukung dari segi pendanan (memiliki duit). Sehingga ada duit atau ada massa ini tetap saja jadi pilihan utama, bukan soal pri non pri, jawa-non jawa, tokoh atau masyarakat umum.
Nah bagi Jokowi, Prabowo atau bila ada tambahan calon ketiga, maka si wapres itu harus memenuhi salah satu atau kedua kriteria di atas. Bagaimana ia punya massa atau punya duit itu masalah asset yang penting ini orang harus dianggap bagian dari persoalan kebangsaan. Apa persoalan kebangsaan hari ini> yaitu ambruknya industri manufaktur lokal kita, merosotnya dollar, naiknya inflasi yang menyebabkan mahalnya kebutuhan pokok masyarakat.
Taroklah pemerintah sukses membangun infrastruktur tetapi faedahnya kepada industri nasional hampir tidak ada. Tidak banyak kontraktor lokal dilibatkan, tidak banyak barang barang lokal digunakan dlalam proyek.
Siapa tokoh yang dapat mengatasi kelemahan pemerintahan hari ini itulah yang akan diangkat sebagai wapres baik Jokowi, maupun Prabowo. Wapres yang akan menggenjot kembali produk-produk manufaktur dalam negeri. Yang mencintai produk-produk Indonesia.

Tolil

Andi Hakim 13 Juli 2018
Kata tolil sering saiya dengar dari Antoni Kentot. Ini teman SD yang sampai kelas lima baru terdeteksi mengapa ia sering maju ke depan papan dan memandangi papan tulis. Matanya silindris.
Tolil sendiri adalah pleonasme dari kata tolol. Mirip anak di kota Bandung menyebut kata anjrit, anjis, daripada kata anjing.
Tetapi tolil ini bukan hanya soal pembelian tambahan saham Freeport agar pemerintah dapat saham mayoritas. Dengan membayar kepada perusahaan hampir 53 Trilyun rupiah yang kontraknya akan habis kita tidak tahu apa arti kepemilikan daripada kemanfaatan.
Memberi duit ke perusahaan metal di saat industri metal AS ketar-ketir dengan ide perang tarif Trump. Trump memaksa India dan Cina menjual produk metal mereka lebih mahal di pasar AS agar produk dalam negeri menjadi kompetitif. Apa yang akan dilakukan Cina dan India mesti retaliasi dengan cara mendumping harga di pasar internasional. Ini dengan tujuan, negara-negara lain mengambil kesempatan menyedot dan menyetok produksi baja mereka.
Baik Cina dan India akan mengambil pilihan tetap menguasai pasar meski kehilangan pasar AS. Jadi, jika saiya Menperindag maka saiya akan minta duit 53 Trilyun tadi buat borong baja, alumunium dan metal Cina-India. Yang jelas dibutuhkan bagi proyek infrastuktur. Tokh nanti Freeport metal juga mesti rugi -rugi juga dengan langkah Trump.
Tetapi pinternya Trump ini dia bisa bikin orang percaya sama dia. Ia dengan mudah memperoleh 100 Trilyun dari Arab Saudi untuk membeli produk alutista dan membiayai keberadaan tentara militer AS di sana, Saudi harus percaya jika Iran akan membom Jeddah. Mirip dengan divestasi Freeport hari ini. Anda harus membayar Freeoirt yang selama ini tidak banyak memberi anda apa-apa, dan anda harus membayar saiya jika ingin saiya tetap ada di negeri anda.
Tetapi tolil ini juga soal keingintahuan para abang-abang di pinggir jalan. Mereka membahas sebuah video viral, seorang polisi menendang ibu yang katanya kedapatan mencuri di sebuah toko makanan. Si polisi berpangkat AKBP dan sialnya dia kehilangan kariernya karena arogansi.
Pada si ibuk kita tentu bertanya, mengapa ia harus maling untuk mendapatkan barang-barang tadi? Sudah sedemikian serakah atau sedemikian susahnya kehidupan masyarakat sampai si ibuk mencuri. Tetapi lebih tolil lagi si pembuat video, dan orang-orang di sana. Mereka kalem saja melihat perlakuan melanggar hukum dan diluar batas kemanusiaan terjadi di depan muka mereka. Tidak ada usaha menghalangi atau mengingatkan.
Tolil sekali peri kehidupan kita belakangan ini. tetapi kita harus percaya untung pisang goreng atau martabak itu trilyunan. Jadi mungkin duit 53 trilyun itu diinvestasikan saja ke pohon pisang dan tepung terigu .

Zonasi, kartu miskin dan kartu transportasi siswa

Andi Hakim 14 Juli 2018
Sebenarnya persoalan zonasi sekolah yang didasarkan kepada jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, dan sistem NEM atau rata-rata nilai UN siswa sebagai syarat masuk itu absurd.
Beberapa alasan tentang zona itu pertama adalah masalah kemacetan, dimana ada proses antar jemput dan tunggu siswa yang menjadi persoalan.
Kedua persoalan satu sekolah hanya di isi oleh kelompok siswa dari keluarga mampu dan punya keturunan pintar. Zona di sini berfungsi kebalikan dari yang pertama yaitu mendifergenkan peserta didik. Sehingga diharapkan yang pandai dan agak pandai sedikit berbagi dengan kelompok tolol atau bermasalah. Singkatnya tidak ada pengumpulan bakat (talent pool) di satu tempat.
Jika kita telaah dua persoalan tadi, maka absudridtas tadi adalah yang pertama tentang persoalan lalu lintas dan terlalu banyaknya kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Ambillah SMA dan SMP favorit di Jakarta, umumnya siswa bersekolah di sana adalah anak-anak yang pulang perginya diantar dengan kendaraan pribadi. Perlambatan kendaraan ini luar biasa mengganggu lalu lintas. Kadang di jam-jam pulang mobil-mobil jemputan sudah menunggu di parkir semaunya di pinggir jalan atau naik ke trotoar.
Saiya kadang perhatikan betapa buruknya model pendidikan di kita. Anaknya siswa di sekolah terbaik, tetapi si ortu tidak mendidik bagaimana agar si anak faham jika ia berkontribusi di kesemrawutan sosial yang terjadi. Di SMA 8 misalnya, saiya melihat mobil-mobil jemputan memaksakan diri untuk menurunkan anak-anak itu tepat di pintu gerbang. Apa susahnya berjalan seratus atau sepuluh meter tiap pagi demi kesehatan misalnya.
Di kota-kota di eropa seperti Jenewa, anak-anak diharuskan untuk turun di Rendevouz, satu titik yang didesain sedemikian rupa untuk kendaraan menurunkan siswa dari para pengantar. Di sana siswa bersama guru atau petugas sekolah akan berjalan kaki menuju sekolah. Cara ini efektif menghindari perlambatan lalu lintas.
Bila kita tetap percaya bahwa masalah tempat tinggal dan kedekatannya dengan sekolah adalah masalah utama untuk menghindari kemacetan, maka kita terima ini sebagai sebuah asumsi utama. Tetapi kata dekat adalah masalah lain, karena di negeri dimana jalan tol saja tidak bisa menjamin bebas hambatan maka pokok persoalan kita bukanlah di "jarak" tetapi di "waktu". Lagi pula kata kemacetan selalu berkorelasi lebih dengan waktu daripada jarak.
Sehingga kita percaya bahwa hanya transportasi publik massal yang benar-benar dapat mengatasi persoalan kota besar. Hal ini tidak unik terjadi di Indonesia. Di hampir semua kota, persoalan kemacetan hanya bisa diatasi dengan mengubah cara pikir dan fisik masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi publik daripada pribadi.
Nah saiya berpikiran, apakah tidak lebih baik di calon peserta didik baru, daripada diberlakukan model zoning atau NEM apa tidak lebih baik kita gunakan model "Kartunisasi".
Apa itu kartunisasi, yaitu jumlah penggunaan kartu tiket angkutan kendaraan umum seperti KRL komuter, busway, dan moda lainnya. Seberapa sering siswa menggunakan si kartu bagi keperluan sekolah (bisa dibuat sistem kontrol dan baca) di tiap tiket. Nah jumlah penggunaan kartu yang dikhususkan bagi siswa tadi akan dikonversi menjadi nilai assesment bagi siswa untuk masuk sekolah.
Misal, si Ahsan NEM nya rata-rata 8,7 si Ilyan 9,8. Tetapi karena si Ahsan itu sering pakai transportasi publik dengan nilai 9,5 persen penggunaan. Artinya ia berkontribusi kepada perbaikan lingkungan dan mengurangi polusi, maka ia berhak masuk sekolah dituju.
Ini ide saja, dan mudah2an kalau ada yang modalin bisa dibuat modelnya. Kartu tanda penggunaan kendaraan umum ini tentu jauh lebih masuk akal daripada kartu tanda tidak mampu....yang malu-maluin itu.

Monday, July 9, 2018

Persoalan Kita itu Krisis Ekonomi bukan Krisis Identitas

Andi Hakim 9 Juli 2018
Narasi yang paling laku belakangan ini adalah bahwa kita hampir bersepakat jika masalah bangsa hari ini adalah: masalah geger identitas dan bukan masalah semakin sulitnya ekonomi masyarakat.
Hampir seluruh percakapan kita di media sosial dan media mainstream hanya tersalurkan dalam persoalan politik aliran (Islam vs Nasionalis), dan politik keyakinan b(agama nusantara vs agama import). Narasi seperti kemiskinan, rusaknya sumber daya lingkungan, pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan sehari-hari, ditariknya subsidi pada listrik, gas, dan BBM, sampai STKM sebagai syarat masuk sekolah negeri lolos dari fokus pembicaraan.
Seluruh sumber daya baik uang dan pikiran dikerahkan untuk membahas perihal betapa pentingnya kita mempersoalkan intoleransi dan radikalisme beragama. Bahwa cara pandang dan perilaku yang dinarasikan sebagai intoleran dan radikal tadi lebih prioritas daripada persoalan ratusan ribu atau jutaan buruh asing masuk lewat kontrak investasi, pada saat pemerintah berjanji akan membuka 10 juta kesempatan kerja. Saat masyarakat dijanjikan tol laut yang hebat, dalam satu bulan enam kecelakaan tragis kapal penyeberangan terjadi dan berakhir dengan percekcokkan siapa yang paling bertanggungjawab.
Pemberitaan media mainstream dan media palsu digital dengan mengabaikan asas ekualitas antara persoalan yang sifatnya konseptual (vertical) seperti intoleransi, dan cara berkeyakinan agama dengan persoalan praktikal (horisotnal) masyarakat yang semakin berat hanya menciptakan persoalan parsial yang asimetris. Bahwa arah perbincangan kita hanya dilokalisir di satu titik yang telah dinarasikan dengan pembahasan yang mesti timpang dalam bentuk percekcokan daripada resolusi. Ini karena tujuan dari narasi tadi memang menciptakan sebuah kondisi pra-syarat, yaitu masyarakat yang terbelah (Rose:2017).
Sehingga tampak bagi kita, adanya pembentukan atau konstruksi subjek percakapan tentang relasi masyarakat terbelah yang didesain untuk sialnya tidak dapat diselesaikan. (unfixing relationship). Bahwa kita kemudian secara alamiah didorong hanya untuk memikirkan betapa kompleksnya membangun relasi antar identitas tadi melalui praktik cara yang absurd; yaitu saling mencela.
Pada saat yang bersamaan, narasi lain bekerja dengan cara saksama. Proses de industrialisasi di negara berkembang seperti Indonesia terus saja berjalan tanpa ada formula mengatasinya. Semua disibukkan dengan persoalan geger identitas. Sementara pada persoalan sulitnya bahan bakar dan bahan makanan, beberapa menteri di pemerintahan hari ini mudah saja menjawab:; jika tidak ada daging makanlah bekicot. Tidak ada protein makanlah belatung, dan tidak bisa membeli BBM ganti mobil mu dengan mobil listrik. Tidak kuat bayar TDL gantilah dengan kayu bakar.
Narasi idenitas ini mengabaikan fakta jika ada 35 ribu perusahaan jasa konstuksi dengan ratusan ribu pekerja yang mengeluh kehilangan order. Mereka nyaris tidak mendapatkan manfaat dari masifnya pemberitaan sukses pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, dan Pembangkit Listrik Tenaga Kipas Angin Raksasa (PLTKAR) yang diklaim sebagai bukti kemajuan negara. CGD, lembaga peneliti pembangunan melaporkan akan ada 2/3 tenaga kerja tersingkir dengan digitalisasi sektor jasa dan manufaktur. Kita sudah mengalaminya. Hari ini semakin sulitnya pasar tenaga kerja dan manufakur bergerak. Mahalnya ongkos kerja dan bahan-bahan adalah faktor utama selain semakin murahnya barang import India dan Cina.
Sebagian tenaga kerja ini bermigrasi menjadi buruh digital sebagai driver ojeg online. Dengan pasar tenaga kerja generik (hampir siapapun bisa menjadi super ojeg) maka margin yang dipeoleh semakin sempit saja.
Hari ini kita menghadapi persoalan ekonomi yang semakin sulit dan narasi perang identitas adalah cara yang dicari-cari untuk menutupi kegagalan pemerintahan hari ini memenuhi janji-janji politiknya..
Cina dan India mulai membalas perang tarif yang diserukan Presiden AS Donal Trump, terutama di sektor metal dan pertanian. Bagi mereka ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan harga diri dan kepentingan dalam negeri.
Sementara kita yang menjalan pemerintahan tanpa perencanaan mesti kewalahan dengan konsekuensi dari perang ekonomi para gajah. Kenyataannya hari ini saja banyak usaha konstruksi teriak karena kenaikan bahan baja dan masyarakat mengeluh kenaikan barga bahan pokok rumah tangga dari beras, bawang, dan garam.Belum lagi kita mendengar Iran -produsen minyak keempat terbesar dunia- mengancam menutup selat Hormutz yang berkonsekuensi menaikkan security insurance dari tanker pembawa BBM/LPG/LNG.
Artinya pada negara yang APBN nya diatur oleh dinamika harga minyak dunia, maka persoalan internasional tadi akan semakin merisaukan saja kondisi bangsa yang setengah terkapar ini. .
Sementara kita percaya bahwa narasi hari ini adalah masalah mempersoalan siapa yang paling menusantara dan paling toleran. Masalah kita hari Ini masalah ekonomi yang semakin morat-marit.
Anda harus percaya kepada saiya bahwa kini masalah kemiskinan bukan lagi hak previlege mereka yang dibawah garis kemiskinan tetapi mulai menyasar kelas menengah perkotaan. Jika tidak percaya anda boleh bertanya, mengapa orang tua dari kelompok ini banyak mencari Surat Keterangan Tidak Mampu. Ini bukan lagi persoalan pendidikan otak anak menjadi radikal atau intoleran, tetapi lebih kepada konsekuesi pembiayaan sekolah mereka

Wednesday, July 4, 2018

Jalan Keluar bagi PDIP

Andi Hakim, 4 Juli 2018
Satu-satunya jalan keluar PDIP dari kemelut kekalahan pilkada serentak di banyak front adalah kembali menjadi partai oposisi.
0/I
Mulailah dengan mendorong agar Menteri Perhubungan, dan Menkomaritim dipecat. Mereka gagal belajar dari kecelakaan (bukan musibah) Kapal di Danau Toba dan Kapal di Selayar. Ratusan korban tewas dan sebagian belum ditemukan.
Bukannya belajar dari kesalahan, mereka malah sibuk menyebarkan video debat Menko Luhut dengan aktivis Ratna Sarumpaet. Seolah-olah persoalan ini adalah persoalan sopan-santun diskusi dan urusan keluarga besar Batak.
Lalu terjadilah peristiwa Selayar. Apalagi yang mau diviralkan untuk mengalihkan pokok persoalan dari buruknya pelayan publik kita.
PDIP harus menjadi partai kritis untuk persoalan ini. Mereka -jika tidak bisa serius- bisa berpura-pura di belakang rakyat.
0/2
PDIP bisa kembali menjadi partai terdepan menolak kenaikan-kenaikan harga Gas tabung tiga kilo, BBM Pertamax, dan aturan baru kenaikan tarif dasar listrik. Yang terakhir itu bukan hanya menaikkan namun PLN merencanakan aturan Telat-Putus-Cabut dari aturan dua bulan menjadi satu bulan.
Sebenarnya ketika orde Soeharto menjalankan kebijakan toleransi atas ketelatan pembayaran masyarakat ada dua hal yang dituju;
Pertama, memberikan ruang finansial bagi masyarakat untuk memanfaatkan uang pembayaran bagi keperluan lain yang lebih mendesak seperti belanja keluarga dan keperluan anak. Alasan ini sebetulnya masih relevan. Ketika memulai program listrik masuk desa dulu, pemerintah menghadapi kenyataan bahwa masyarakat masih sulit memisahkan anggaran energi baru (listrik). Mereka masih melihat energi pangan sebagai yang utama. Ini yang membuat migrasi ke listrik di masyarakat kita tergolong cukup lambat.
Kedua, penggunaan listrik di Indonesia umumnya untuk keperluan rutin rumah tangga dan usaha kecil keluarga. Besaran penggunaan energi di kita pun termasuk yang paling rendah sementara hari ini PLN mengeluh jika kita kelebihan daya listrik. Untuk mendorong peningkatan penggunaan di household agar dapat menyerap produksi listrik negara inilah pemerintah orde bru memberikan kelonggaran. Prinsipnya menjadikan listrik sebagai "soft loan on energy" agar pemanfaatan energi masyarakat meningkat.
Yang terjadi hari ini adalah, publik dilihat sebagai konsumen atau debitur yang wajib bayar pada bulan dan tanggal tertentu. Wilayah toleransi tadi dihilangkan demi target pendapatan. Pemerintah dan negara tidak menempatkan dirinya sebagai pengurus masyarakat tetapi telah menjadi kreditur rakyat.
0/3
Selanjutnya kita berbicara politik praktis asja. Sudah pupus harapan bagi PDIP untuk melanjutkan klaim atas Jokowi sebagai petugas partainya. Hasil pilkada serentak sedikit banyak meskipun tidak menaikkan elektabilitas jokowi tetapi memberikan relief bagi dia untuk meregangkan pitingan PDIP. Gollkar, Nasdem, Hanura, Demokrat dan beberapa partai lainnya kini menjadi alternatif.
Ini artinya satu-satunya cara bagi PDIP mengembalikan posisinya adalah dengan beroposisi. Kembali menjadi partai cerewet yang berpihak kepada rakyat. Meskipun sekedar pura-pura ikut prihatin dulu lah.

Sunday, July 1, 2018

Manufaktur Kita

Andi Hakim 25 Juni 2018
Tulisan ini sedikit menjelaskan mengapa kita jangan terlalu bangga dengan proyek-proyek infrastruktur terutama jalan tol.
Semenjak David Bell menulis The Coming of Post Industry Society (1978) dengan cara yang skeptis. Menurutnya ke depan peran manufaktur yang menghasilkan barang guna atau produksi akan pudar dan digantikan industri sektor jasa.
Pada beberapa kasus pendapat ini tidak keliru, kita melihat misalnya industri jasa dan perbangkan meningkat sejalan dengan perkembangan digital.
Hanya saja bila kita telaah dari beberapa faktor maka pengabaian pembangunan di sektor industri manufaktur hanya berhasil di beberapa bagian kecil saja negara dengan resiko besar. Negara finansilal heaven seperti Monaco, Lichtenstein, Kuwait, Brunei, Qatar, Emirat Arab, hanyalah sedikit negara yang melompat kepada post industrial state/city, Hanya saja belakangan kita melihat persoalan ketiadaan manufaktur bahkan yang paling sederhana saja seperti industri pengolahan makanan membuat Qatar mengalami masalah besar ketika mereka berkonflik dengan tetangganya Saudi Arabia. Demikian pula pada kasus Brunei yang mulai menghitung rencana pengembangan industri non minyak bumi dengan semakin terseoknya harga minyak dunia.
Beerapa alasan mengapa kampanye pengembangan manufaktur kita menjadi penting adalah;
0.1
Tidak ada satu pun negara yang dominan di sektor industri jasa tidak memulainya dengan menjadi negara industri manufaktur. Bila kita perhatikan sejarah perkembangan negara besar terhimpun dalam G7/8 atau Global 7/8 Industrialized Countries Club maka istilah ini selalu digunakan bersama dengan istilah developed, rich, atau progressed countries. Artnya mereka disebut maju dan kaya karena mereka mendominasi pengembangan industri manufaktur.
Mereka menjalahi tahapan sebagai negara manufaktur sebelum menjadi dominan di sektor jasa dan finansial. Bahkan sampai hari ini mereka tidak pernah sekalipun meninggalkan manufaktur.
0.2
Apa yang membuat negara tadi menjadi maju adalah karena industri manufaktur selalu melahirkan temuan dan innovasi. Keduanya adalah produk yang nantinya akan mengubah interaksi orang terhadap industri selanjutnya yaitu jasa, kesehatan dan pasar finansial.
Temuan dan innovasi inilah faktor utama yang mendorong perkembangan dan pembangunan secara berkelanjutan. Penemuan alat dan cara baru dalam industri misalnya dapat menekan ongkos dan kualitas produksi sekaligus kompetitivnessnya. Sementara di sektor kesehatan dan perbankan, layanan dan transaksi menjadi semakin mudah dengan adanya temuan-dan inovasi tadi.
03
Manufaktur adalah bidang yang paling luas untuk menampung tenaga kerja dengan rentang keahlian dan keilmuan paling lebar. Dalam sebuah industri manufaktur, pekerja dengan kualifikasi pendidikan dasar hingga keahlian sarjana atau doktor, dari pekerjaan administatif, riset hingga teknis dapat ditampung.
Mengambil contoh Singapura yang giat mengembangkan industri manufaktur biomedikal. Maka boleh kita sebut jika kontribusi manufaktur di sektor ini adalah 68 kepada industri lainnya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, riset akademis, pertanian, sampai produk iklan. Sementara hanya 15 persen peran industri service yang mendukung sektor manufaktur/
Mudahnya adalah, bila ada 100 industri manufaktur maka ia berkontribusi terhadap 30 bidang jasa. Sebalinya sektor jasa hanya memberi 3-4 kontribusi ke bidang manufaktur.
0.4
Sektor manufaktur adalah sektor besar yang melibatkan hampir 40 persen pasar tenaga kerja dunia. Jumlah terbesar temtiu saja di tenaga buruh. Bila kita melihat pasar kerjas di Indonesia maka Kemenperin menargetkan sekitar angka 16-17 juta, jumlah ini jauh di bawah pasar buruh AS yang hampir 40 juta dengan rasio jumlah penduduk yang hampir sama.
Bukan hanya di dalam negeri namun pada 2010 Obama mengkritisi Steve Job karena manufaktur besar seperti Apel coorporation membagi kue manufaktur mereka ke Cina. Obama berharap keuntungan lebih besar dari produk Apel, meski kebanyakan orang berpikir bahwa Apel maju karena bisnis non manufaktur seperti jasa telekomunikasi, pemutar musik, game, dan layanan aplikasi lainnya.
0.5
Perkembangan sektor non industri (post-industrial) terbukti tidak pernah menghilangkan peluang berkembangnya industri manufaktur. Sebaliknya, industri manufaktur yang kuat selalu akan membuka peluang-peluang baru dari industri non manufaktur seperti jasa.
Jadi bolehlah kita menyebutkan teori Daniel Bell tentang pudarnya masyarakat pasca industri ini secara skeptis saja. .
Bila kita melihat kasus Indonesia maka ada beberapa indikator yang menunjukkan kondisi darurat manufaktur.
Pertama semenjak kita mengikuti resep IMF ketika mengalami krisis tahun 1998 dan 2014 untuk mengurangi dukungan di sektor manufaktur dan lebih pro pada pasar jasa keuangan maka ini sama sekali tidak mengubah apa pun kecuali kita semakin tergantung oleh barang import. Gagasan industri yang mendukung pertanian, dan industri pengolahan pasca pertanian yang dikembangkan di masa Orde Baru pelan-pelan menghilang.
Kedua, melemahnya sektor manufaktur dalam negeri ini dapat dilihat dari jumlah pasar tenaga kerjasa lulusan SMK yang paling banyak menganggur hari ini. Pada tahun 2010 sempat muncul kembali optimisme sektor manufaktur akan kembali bangkit dan mengambil pangsa pasar lulusan SMK dan adanya keseriusan pemerintahan SBY untuk menaikkan upah tenaga buruh.
Meski demikian tuntutan kenaikan upah ini lbih kepada persoalan hak buruh yang diperjuangkan aktivis ketimbang naik sebagai konsekuensi dari kompetitivnes pasar tenaga sektor manufaktur.
Ketiga, proyek-proyek besar yang seharusnya dapat menjadi pendorong dari bergeraknya kembali industri manufaktur kita hari ini ternyata tidak sesuai harapan.
Ambil contoh dari proyek infrastrukttur yang pendanaannya kini dikelola oleh BUMN, hanya kurang dari 17% meretas kepada pelaku industri manufaktur dalam negeri. Bahkan asosiasi sipil dan kontruksi melaporkan ada 35 ribu anggotanya yang bangkrut atau terancam gulung tikar. Mereka tidak melihat ada relevansi langsung pembangunan di infrastruktur yang masif hari ini terhadap pertumbuhan industri-industri pendukungnya.
Bila hari ini kita melihat banyak yang beralih ke usaha jasa dan makanan, maka sebenarnya ini hanyalah usaha mempertahankan hidup karena tidak ada pilihan lain. Barangkali pada 1997-2000 ketika kritis moneter kita masih bisa bertahan dengan bisnis makanan dengan membuka warung-warung tenda, tetapi hari dengan semakin mudahnya masuk makanan siap saji dan olahan dari luar, tentu semakin sulit saja.

Seputar Dunia

Andi Hakim 26 Juni
1. Erdogan terpilih ulang
Presiden Turki dari partai AKP Recep Erdogan terpilih kembali dari pilkada serentak yang kontroversial (dipercepat). Memenangkan 53 persen melawan pesaing terdekatnya Ramaden Ince dari aliansi partai nasional sekular.
Hasil ini tidak akan membawa perubahan banyak di Turki. Erdogan masih akan memainkan sentimen "Khilafah" untuk memastikan dukungan dari koalisi Aliansi Rakyat yang dipengaruhi Ikhwanul Muslim (MHP) dengan kampanye mengembalikan kejayaan Turki Ustmani.
Politik Luar Negerinya pun tidak akan bnyak berobah. Bagi Suriah dan Irak, Turki tetap dianggap masalah. Bagi eropa Turki di bawah Erdogan tidak akan memberikan manfaat besar.
Jika ada pada kondisi seperti ini maka Erdogan hanya dapat memainkan politik Friennemy pada semua pihak. Termasuk berbik-baik dengan Iran, Rusia dan Israel. Erdogan hanya membutuhkan konflik di Suriah dengan kelompok Kurdi hanya untuk mengakomodir kelompok militer dan romantisme kelompok Ikhwanul Muslim tentang khilafah.
2. Suriah Memulai Kampanye di Selatan.
Pandangan ini pernah kita tulis tujuh tahun lalu, di awal krisis Suriah. Bahwa pada akhirnya momentum menentukan dalam perang ini adalah kampanye di wilayah selatan dan akhirnya Dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel.
Bila kita amati berdasarkan bukti, maka ketika terjadi kerusuhan (uprising) mereka yang disebut pemberontak dan terorist pertama kali melakukan serangan militer kepada pos-pos arhanud (artileri pertahanan udara) di Daraa, Allepo. dan Ghouta. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa para pemberontak dan teroris ini menghancurkan alat pertahanan udara yang sama sekali tidak menargetkan mereka.
Sehingga dapat diduga ini adalah bagian dari menghilangkan kemampuan pertahanan udara Suriah dari kemungkinan terlibatnya negara-negara yang memiliki pesawat tempur, dan rudal balistik. Artinya sejak awal dapat difahami bahwa persoalan uprising di Suriah adalah bagian dari neocolonialisme dengan alasan "arab springs" dan ganti rejim, Al Qaeda, ISIS, dan pemberontak tidak memiliki pesawat maupun rudal balistik.
Melemahnya kekuatan damaskus di selatan dimanfaatkan Israel dan AS dengan menawarkan zona penyangga imajiner sepanjang 40 km dari perbatasan Golan. Israel ingin merasa lebih aman dalam mengakusisi Golan.
Kekeliruan israel adalah ia tidak belajar dari kasus Lebanon Selatan 1980. Menguatnya Hezbollah sebagai sebuah partai dan sayap militer di Lebanon adalah karena Israel dan Barat melemahkan peran pemerintah pusat di Beirut. Hal serupa terjadi kembali di Suriah, dengan melemahnya kekuatan pemerinah pusat di Damaskus, maka di wilayah selatan muncul kelompok-kelompok perlawanan yang berbasis etnis dan agama.
Mereka inilah yang kita dapat prediksi akan menjadi sleeper cell bagi pemerintah Assad untuk suatu saat digunakan melawan pemberontak dan ISIS yang didukung AS-ISrael di wilayah Selatan. Mereka di satu sisi menderita kekelahan di banyak front pada awal perang, namun mereka telah menghitung dengan cermat kemenangan strategis yang jauh lebih penting.
Kampanye hari ini adalah bagian dari membangunkan sel-sel tadi, dan mereka tidak akan berhenti sampai Golan.