Saturday, January 13, 2018

Dalam Penciptaan Benda Milik Bersama di Kota

Yang perlu kita pelajari dari kritik Kota sebagai Ruang Urban adalah kenyataan bahwa ia adalah satu tempat dimana bermukim orang dengan lingkungan yang saling bergaul, berkumpul, bergosip, juga bersaing dan bertentang satu dengan yang lainnya. 
Kebanyakan dari kita menyimpan utopia kota sebagaimana diterangkan dalam pandangan Marxis bahwa ia adalah tempat dimana contoh persemakmuran, keberadaban, kemajuan berpikir, teknologi, kesetaraan, keadilan dan etika hidup dijunjung dengan semestinya. 
0.1
Meski pada kenyataannya yang demikian itu tidak mudah begitu saja diterima semenjak bila kita mengutip Garret Hardin dalam "Tragedy of the Commons"; Semenjak ciri kota adalah rupa dari perkembangan kapital, maka efisiensi yang paling superior tentu adalah hak-hak privatisasi atas kepemilikan pribadi. Dimana hak tadi sering keliru dibaca sebagai proses memaksimalkan utilitasnya atas kepemilikan yang tambah lama semakin menggeser definisi dari apa yang disebut dengan common-ownership atau kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi (private-ownership). 
Semenjak cita-cita dari hampir seluruh ideologi di dunia ini adalah menghadirkan kesejahteraan umum, memakmurkan kehidupan bangsa, dan kesetaraan di segala bidang, maka polemik yang berkembang dalam teori-teori sosial memang tidak lebih daripada pertarungan definisi antara apa yang disebut dengan public good dan private good. Satu lagi tambahan yang kini dikenal sebagai common goods. Diskusi kita adalah pada persoalan barang apa yang semestinya dapat diprivatisasi (private goods) dan mana yang harus tetap menjadi milik bersama masyarakat (public goods) serta mana yang tetap menjadi milik bersama keduanya (common goods).
0.2
David Harvey menjelaskan barang seperti air, udara, tanah, jalan, pantai, laut, hutan, ruang terbuka pada batas tertentu adalah barang bersama atau common public goods. Meskipun definisi seperti ini disadarinya pula secara moral mesti melahirkan polarisasi pemikiran seperti apakah hak-hak tadi dibiarkan saja menjadi urusan masing-masing ataukah mesti ada satu sistem pemerintahan yang otoriter harus mengintervensi demi menghindari akumulasi kapital dan kepemilikan pada satu dua kelompok saja. 
Barang yang menjadi kehendak umum juga menjadi persoalan misalnya dari segi pengadaan perumahan di tengah kota. Apakah sanitasi, air kotor, listrik, serta hidran pemadam itu seharusnya disediakan oleh pengembang properti swasta, atau masing-masing pemilik unit, ataukah pemerintah kota yang seharusya menyediakannya sebagai bagian dari barang umum.
Sementara itu Elinor Ostrom lebih menekankan kepada perlunya pembedaan antara public-good dengan common urban. Dimana yang disebut terakhir dapat berarti ruang bersama bagi para penghuni kota (inhabitant) untuk mengaktualisasi, merepresentasikan, atau berekspektasi tentang sesuatu yang dianggapnya perlu dilakukan. Rumah sakit -sebagai representasi urban common bagi manusia kota kebutuhan akan kesehatan, sekolah -sebagai kebutuhan akan hak pendidikan-, stasiun kereta api, terminal bus -sebagai aktualisasi kebutuhan bersilaturahmi-bepergian-kebebebasan. Begitu pula dengan alun-alun, taman-taman, bunderan kota sebagai ruang representasi demokrasi, dll. Yang perlu dilakukan adalah memulai menciptakan aturan main, yang disebutnya dengan pengaturan umum dalam buku Governing the Commons. 
Namun yang demikian itu juga tidak terlalu mudah difahami, mengingat mana yang lebih penting secara ekonomi atau politik. Misalnya dalam common urban apakah lingkungan yang nyaman itu adalah; sebuah taman penuh dengan tangga-tangga, ampi teater, lukisan mural, kolam ikan, air mancur raksasa, lampu-lampu, dan typografi huruf besar-besar yang dibiayai dari anggaran pemerintah kota ataukah ruang itu dipenuhi rumpun bambu, jejeran tanaman durian, nangka, semangka, strawberi, atau bunga spinola yang dapat menghasilkan minyak goreng dan bernilai komersial?. 
Artinya apa yang ingin dicapai dengan keberadaan common urban -bila merujuk kepada perkembangan pemikiran ia adalah sesuatu yang dinamis- Ia bergerak dengan dialektika pro atau kontra yang melibatkan semua pemain. Baik itu dari orang kaya, orang miskin, pemerintah, penduduk yang tinggal di pemukiman mewah atau kumuhnya dan tentu saja pengaruh modal-modal di luar ruang itu (investasi) yang datang ke dalamnya. 
0.3
Apabila kita mengangkat kasus kota-kota di Indonesia misalnya, sejak 2007 boleh dikatakan terjadi percepatan perpindahan kepemilikan lahan-lahan dari masyarakat atau negara kepada modal-modal baru yang tergabung dalam kelompok yang kita sebut saja predator modal. Predator tadi terbagi-bagi kembali sesuai dengan kelompok barang atau jasa yang diokupansinya. Ada predator tanah, predator perizinan, predator mall, predator distrik bisnis, dan predator jalanan.
Misalnya sejak 2007 (sampai krisis 2008) kampung-kampung di Jakarta boleh dibilang hampir punah berikut gang-gangnya yang disepakati sebagai ruang bersama (common space) yang sebenarnya tidak ikut diperjual belikan. Tetapi ditangan predator tanah, masjid kampung, gang-gang, wc umum, jembatan ludes diambil alih untuk dibuatkan satu kavling baru yang sebut saja: kawasan terpadu, kawasan bisnis center, dan kawasan urban. 
Ambil kasus hunian, dan distrik di wilayah Sudirman, Tanah Abang, Kebon Sirih, Kemayoran, dan kini reklamasi pantai di Pluit. Sekarang yang disebut kampung Kebon Sirih dengan jalan Jaksa sebagai land-mark (skala internasional) sebagai pusat penginapan backpackers murah sudah tidak ada lagi secara aktual karena telah berubah menjadi hotel-hotel. 
Begitu juga dengan pedagang-pengamen di stasiun-stasiun yang secara keras harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak boleh lagi berjualan di komuter line. Bahwa dulunya stasiun tadi adalah common public good bagi masyarakat urban untuk sama-sama mencari sekedar rejeki telah di-privatisasi- dengan alasan misalnya kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Yang sebenarnya alasan tadi adalah apa yang ditulis Harvey, sebagai pleonasme dari telah berpindahnya hak sewa dari negara misalnya ke manajemen PT Kereta Api atas nama profit dan profesionalisme manajemen yang dibuktikan dari laporan keuntungan tahunan. 
Demikian pula pemain-pemain lama sektor transportasi seperti PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta) atau Metromini-Kopaja ditikam pelan-pelan oleh modal baru dan berpindah menjadi TransJakarta. Argumen yang paling kasar digunakan adalah karena moda tadi ketinggalan jaman, tidak layak jalan, dan pantas berada di Ibu kota. Sehingga diperlukan kehadiran armada baru, penggajian karyawan yang baru, dan tentu saja pemilik dan modal-modal baru. Jadi di sini, metromini-kopaja yang adalah common good masyarakat kota Jakarta dipersalahkan untuk kemudian dihancurkan dengan masuk dengan nalar intrumentalities. Yang nantinya hal ini akan membuka jenis kreativitas baru bertahan hidup di kota dengan lahirnya ojeg-ojeg (opang-online) dan aneka angkutan jarak dekat yang menyembunyikan diri sebagai odong-odong kereta wisata anak.
Bila kita pertanyakan mengapa di negara-negara lain yang lebih dahulu memiliki sistem transportasi publik jauh lebih kompleks dan tua, kita masih dapat menemukan para pedagang ini diproteksi. Mereka satu bagian dari ritme dan bukannya diusir. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang apa yang disebut common space atau ruang bersama belum terbangunkan. 
Di beberapa negara kota maju seperti Shanghai, Mumbai, Sao Paolo, Los Angeles, Tokyo, dan Berlin, pola produksi, pola penggunaan, dan tentu saja perlindungan warga kepada hak akan barang publik dan barang bersama telah menjadi isu-isu utama gerakan sosial dan arah demokrasi kota. 
Meski di Jakarta, Bandung, atau kota-kota lain gerakan sosial kolektif yang lebih kekinian masih kecil untuk merespon pembangunan yang sifatnya masih kosmetik (penataan sungai sebagai solusi banjir, tapi pada saat yang sama membiarkan pengurugan pantai Pluit di Jakarta), atau pembangunan taman-taman tetapi hak publik akan perumahan yang pantas diabaikan. Menciptakan mall-mall dan pasar tanpa studi sosial ekonomi yang akhirnya ditinggalkan penyewa karena pembeli malas datang. Bagi mereka lebih masuk akal berbelanja sambil mampir lewat pulang di sekitaran stasiun dan terminal.
Meskipun demikian satu gerakan sosial kolektif mau tidak mau akan melawan ke arah yang semestinya. Artinya benturan antara kehendak masyarakat urban dengan kebijakan penataan yang tidak bijak tidak dapat terelakkan lagi. Mereka yang merasa paling berhak mendefinisikan perwajahan kota dengan mereka yang merasa punya hak untuk tinggal sebagai warga kota (citizen).
Sebaliknya jika pemerintah kota mengenali keinginan-keinginan ini melalui dialog-dialog dan keterlibatan masyarakat, maka gerakan tadi akan menjadi instrumen positif mendorong kepada ruang kota yang beradab.

0 comments:

Post a Comment