Sunday, March 11, 2018

Komunitas dan Kepala Daerah sebagai Agen Perubah

(Melihat kemunculan: Fauzi Bahar, Tri Risma, Djokowi, dan Ridwan Kamil Anies Baswedan)
Walikota Padang Fauzi Bahar kemarin diakhir pidato masa kerjanya dengan lantang menyinggung; Gubernur Sumbar telah menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan parpol pendukungnya, menempelkan mobil-mobil dengan dengan aneka stiker: PKS (Partai Keadilan Saiyobundo).
"Jangan lagi pilih PKS" Dia berkata menyerang lantang partainya gubernur di depan demonstran yang bercampur dengan khalayak birokrasinya.
Di Surabaya, walikota Risma yang gundah mengatakan bahwa dia tidak perlu didukung-dukung atas tekanan kelompok-kelompok yang menghendaki dirinya turun.
"Saya bekerja sebagai ibadah, saya ingin kerja saya dihitung sebagai pahala." Dia melanjutkan. "Saya takut tidak masuk surga."
Kisah sebelumnya dialami Gubernur Jakarta Djokowi saat menjabat Walikota Solo. Ia juga ditarik, didorong, disenggol, di pro-kontrakan dengan Gubernur Jateng terkait penggusuran pabrik es peninggalan Belanda. Sekarang di Jakarta setelah popularitasnya semakin melejit dia pun masih kena disorog-sorong untuk segera melepaskan diri dari pengaruh Megawati, dan langsung saja mencapreskan dirinya.
"Saya ga mau mikirin. Saya mau kerja urus macet-macet dan banjir di Jakarta." Jawabnya pada wartawan sambil nyengir.
Munculnya fenomena kepala daerah menguasai topik dan headline media massa tidak lepas dari apa yang distudi oleh Benjamin S Barber sebagai perubahan-perubahan strategis. Ia mengatakan bahwa dengan tumbuhnya desa-desa menjadi kota, dan kuatnya pengaruh teknologi informasi membuat setiap orang tidak merasa perlu lagi diwakili dan dengan sendirinya merasa punya kemandirian menentukan pilihan-pilihan.
Naiknya popularitas dalam pengertian positif dan negatif dari para kepala daerah (Mayors and Governoors) ini ditulis Benjamin S. Barber dalam buku terakhirnya "If Mayors Ruled the World. Dalam bukunya yang saiyah hutang di toko coop kampus NUS dimana ibu penjaganya yang orang melayu bilang, "nak bayar kapan-kapan saja lah." Para kepala daerah di masa sekarang memainkan peran yang penting, yang barangkali melebihi peran-peran pemimpin negara karena beberapa alasan:
Pertama menurutnya, bahwa interlinked dari dunia akibat global informasi dan teknologi selain membuka akses pada informasi dan data juga menghasilkan pula masalah global seperti terorisme, perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan sosial, kelangkaan makanan, energi, dan urbanisasi.
Dimana menurutnya persoalan global tadi menyebabkan negara tiba-tiba kehilangan relevansinya seperti contohnya bagaimana negara tidak mampu mencegah inflasi akibat naiknya komoditas dan mata uang di negara lain. Seperti kasus terakhir kenaikan gas elpiji Pertamina yang alasannya adalah harga internasional tidak lagi masuk akal jika dijual dengan harga subsidi.
Di sini kemudian tumbuh dalam masyarakat satu ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara, dan akhirnya melahirkan apatisme.
Kedua, hal ini diperparah dengan ketaksiapan birokrasi dan aparatus kekuasaan seperti partai politik, ormas, dan LSM membaca masyarakat yang berubah. Bahwa sekarang terjadi tranformasi besar-besaran dimana desa berubah menjadi kota, dan orang-orang semakin pragmatis dan oportunis.
Kota, lanjut tuan Barber, mengambil alih seluruh persoalan yang ada di dalam negara. Sebut saja persoalan kemiskinan, kesejahteraan, perumahan, kelangkaan air, makanan, kemacetan, polusi, sampah, konflik tanah, rebutan lahan dll. semua ada dalam bentuk miniaturnya di dalam kota.
Pada titik ini, dimana bertemu semangat apatisme, pragmatis, dan oportunis publik dengan lingkungan-lingkungan kota dan persoalan2nya. Maka para kepala daerah (di sini Barber mengambil contoh walikota), mengambil alih posisi sentral "inner core" dari para tokoh dan mesin-mesin politik kekuasaan. Mereka dirasakan lebih punya manfaat daripada wakil rakyat atau bahkan presiden menteri.
Sikap pragmatis ini pula yang kemudian direduksi oleh rakyat/masyarakat dari mimpi-mimpi besar ideal menjadi gejala-gejala materialis yang terukur. Sehingga daripada mempercayai janji perubahan nasib bangsa dari caleg dan capres orang lebih percaya bayar kontan untuk suara (vote) yang mereka punya. Ini karena uang lebih jelas dan dapat dipercaya ketimbang omongan caleg atau janji kampanye calon pemimpin daerah.
Sikap yang lalu melahirkan mekanisme transaksional: money politic dan politic of money. Rakyat yang bertambah cerdas dengan kemampuan mengukur cita-cita nya dengan hal-hal yang materialis lebih percaya pada Walikota Risma, Jokowi, Ridwan, dan Fauzi yang blusukkan ke gorong-gorong memeriksa sampah, banjir, atau merelokasi tempat tinggal mereka dari bantaran danau daripada mempercayai laporan Menteri yang menyebut indikator kemiskinan kita turun 3% atau pidato presiden yang optimis bahwa hutang yang bertambah adalah tanda kepercayaan.
Keserba terukuran yang pragmatis ini yang kemudian menghimpun mereka dalam kelompok-kelompok se-etnis, se-hoby, se-kampus, se-kesenangan, se-kecuekkan, dalam komunitas-komunitas olahraga, dagang, hobi, kampung halaman, atau komunitas senasib seperti komunitas jomblo, komunitas janda keren, duda kaya.
Dalam hal berpolitik pun mereka berubah dari partisipan yang biasanya menjadi underbow (bawah ketiak) partai dan tokoh bertransformasi menjadi simpatisan, yang bebas, merdeka, dan ultra independen dengan semboyannya: like or dislike, pro atau gue bully. Munculnya fenomena jokowers, jokopro, proanies, gobimarya, dan save Risma adalah contoh-contoh dari komunitas yang bergerak dinamis tanpa ikatan-ikatan tadi kecuali emosionil.
Kekuatan komunitas ini sebenarnya ada pada kemasabodohannya yang mengambang (floating whose cares) dengan hal-hal politis atau berat-berat. Mereka melihat birokrasi, LSM, tokoh dan partainya tidak lagi memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk dipercaya dan diikuti.
Namun terbukti ketika floating whose cares ini bergerak dengan kekuatan politiknya ia mampu mendorong Ridwal Kamil jadi walikota Bandung dan menjungkirkan politisi tua dari partai-partai dan birokrasi lewat kemenangan kelompok komunitas. Ridwan menghancurkan hitung-hitungan dan koalisi-koalisi politik usang dan menggerakkan komunitas dimana dia biasa aktif lewat acara-acara happy-happy joy-joy seperti urban farming, nontong bareng, bersepeda, berskateboard, bagi-bagi nasi mingguan, donor darah, dan kelompok komunitas hobi lainnya.
Bila ada yang menyebut Ridwan menang di Bandung karena dukungan kendaraan partai itu benar tetapi tidak signifikan dengan dorongan komunitas. Bahkan boleh dibilang, partai-partai inilah yang menumpang pada arus besar komunitas yang ada pada Ridwan.
Hal yang sama juga pada munculnya sosok Anies Baswedan yang meskipun dia tidak mengambil jalur birokrasi walikota, tetapi dengan semboyan: "Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan." Adalah statemen pragmatis khas masyarakat kekinian yang kira-kira maknanya; kerja apa saja meski sedikit asal negeri ini berubah meskipun sedikit.
Lewat gerakkan Indonesia membaca, peduli, dst.dst, Anies menjadikan dirinya lokomotif (baik disetujui atau tidak) kelompok massa-massa komunitas yang selama ini bergerak di wilayah bayang-bayang politik lama.
Fenomena ini akan terus berlanjut di Indonesia dalam kurun ke depan. Seperti dikutip dari diskusi dengan Tuan Khalid Zabidi. "Meski mereka menjanjikan bukan berarti mereka datang tanpa hambatan dan mungkin juga masalah.

0 comments:

Post a Comment