Wednesday, July 4, 2018

Jalan Keluar bagi PDIP

Andi Hakim, 4 Juli 2018
Satu-satunya jalan keluar PDIP dari kemelut kekalahan pilkada serentak di banyak front adalah kembali menjadi partai oposisi.
0/I
Mulailah dengan mendorong agar Menteri Perhubungan, dan Menkomaritim dipecat. Mereka gagal belajar dari kecelakaan (bukan musibah) Kapal di Danau Toba dan Kapal di Selayar. Ratusan korban tewas dan sebagian belum ditemukan.
Bukannya belajar dari kesalahan, mereka malah sibuk menyebarkan video debat Menko Luhut dengan aktivis Ratna Sarumpaet. Seolah-olah persoalan ini adalah persoalan sopan-santun diskusi dan urusan keluarga besar Batak.
Lalu terjadilah peristiwa Selayar. Apalagi yang mau diviralkan untuk mengalihkan pokok persoalan dari buruknya pelayan publik kita.
PDIP harus menjadi partai kritis untuk persoalan ini. Mereka -jika tidak bisa serius- bisa berpura-pura di belakang rakyat.
0/2
PDIP bisa kembali menjadi partai terdepan menolak kenaikan-kenaikan harga Gas tabung tiga kilo, BBM Pertamax, dan aturan baru kenaikan tarif dasar listrik. Yang terakhir itu bukan hanya menaikkan namun PLN merencanakan aturan Telat-Putus-Cabut dari aturan dua bulan menjadi satu bulan.
Sebenarnya ketika orde Soeharto menjalankan kebijakan toleransi atas ketelatan pembayaran masyarakat ada dua hal yang dituju;
Pertama, memberikan ruang finansial bagi masyarakat untuk memanfaatkan uang pembayaran bagi keperluan lain yang lebih mendesak seperti belanja keluarga dan keperluan anak. Alasan ini sebetulnya masih relevan. Ketika memulai program listrik masuk desa dulu, pemerintah menghadapi kenyataan bahwa masyarakat masih sulit memisahkan anggaran energi baru (listrik). Mereka masih melihat energi pangan sebagai yang utama. Ini yang membuat migrasi ke listrik di masyarakat kita tergolong cukup lambat.
Kedua, penggunaan listrik di Indonesia umumnya untuk keperluan rutin rumah tangga dan usaha kecil keluarga. Besaran penggunaan energi di kita pun termasuk yang paling rendah sementara hari ini PLN mengeluh jika kita kelebihan daya listrik. Untuk mendorong peningkatan penggunaan di household agar dapat menyerap produksi listrik negara inilah pemerintah orde bru memberikan kelonggaran. Prinsipnya menjadikan listrik sebagai "soft loan on energy" agar pemanfaatan energi masyarakat meningkat.
Yang terjadi hari ini adalah, publik dilihat sebagai konsumen atau debitur yang wajib bayar pada bulan dan tanggal tertentu. Wilayah toleransi tadi dihilangkan demi target pendapatan. Pemerintah dan negara tidak menempatkan dirinya sebagai pengurus masyarakat tetapi telah menjadi kreditur rakyat.
0/3
Selanjutnya kita berbicara politik praktis asja. Sudah pupus harapan bagi PDIP untuk melanjutkan klaim atas Jokowi sebagai petugas partainya. Hasil pilkada serentak sedikit banyak meskipun tidak menaikkan elektabilitas jokowi tetapi memberikan relief bagi dia untuk meregangkan pitingan PDIP. Gollkar, Nasdem, Hanura, Demokrat dan beberapa partai lainnya kini menjadi alternatif.
Ini artinya satu-satunya cara bagi PDIP mengembalikan posisinya adalah dengan beroposisi. Kembali menjadi partai cerewet yang berpihak kepada rakyat. Meskipun sekedar pura-pura ikut prihatin dulu lah.

0 comments:

Post a Comment