Tuesday, July 17, 2018

Kebuntuan Politik Nasional

Andi Hakim 17 Juli 2018
Harus diakui bahwa menjelang sisa dua minggu penentuan pasangan Pilpres, politik nasional kita hari ini menghadapi kebuntuan.
Belum ada kepastian dari masing-masing pasangan dan pendukungnya untuk benar-benar mengarah kepada satu kemufakatan. Jika ada usulan seperti Jokowi-Mahfud/Jimly/Moeldoko/Cak Imin/Airlangga Hartarto, lalu JK-AHY, AHY-Gatot, Gatot-Anies, Prabowo-Anies, Prabowo-Aher dll.. maka ini hanyalah proposal yang diajukan media untuk segera mengerucutkan narasi pada sosok-sosok.
Tetapi kenyataannya permainan paslon dengan kandidat yang banyak menunjukkan jika politik hari ini menjadi tidaak sesederhana itu. Ada banyak pertimbangan yang membuat kebanyakan pemain politik menunggu "the leap of faith" satu langkah keyakinan yang lebih didorong keterpaksaan karena tidak ada lagi jalan keluar. Buktinya adalah tidak adanya perubahan trend dari perhitungan survey untuk menebak paslon favorit di pilpres nanti. Masing-masing masih membangun dunia fantasinya.
Sementara bahasa-bahasa politik dengan saling kunjung-mengunjungi, dan jajak-menjajaki antar elit partai juga belum mengarah kemana-mana.
Hal ini terjadi karena beberapa peristiwa dan faktor.
A,
Kemenangan Jokowi di pilpres 20I4 menunjukkan dua fenomena politik, Pertama terbelahnya masyarakat secara dikotomis. Satu kelompok selalu berusaha menegasikan kelompok lainnya dalam format lover vs haters, pro vs kontra, dan kampret versus cebong.
Fenomena kedua adalah munculnya the so called elit baru politik; Para RELAWAN. Berbeda dengan anggota dan partisan partai politik, tipikal dari relawan ini adalah mereka membenci politik dan partai politik sampai ke ulu hati, tetapi tidak mengingkari bahwa politik itu adalah sesuatu perangkat yang menjanjikan. Kelak mereka inilah yang menjadi musuh dalam selimut bagi partai-partai pengusung, karena sering dianggap ikut campur dalam mempen.
B,
Kedua, bahwa setelah kalahnya Ahok di Jakarta, orang mulai menghitung jika tuah Jokowi bukan tidak tak terkalahkan.
Terbelahnya politik di negeri kita kepada politik aliran sebenarnya hanya memperkuat kenyataan bahwa pada dasarnya politik identitas itu tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Bagaimana bentuk perwajahan dari identitas itu antara lain politik Islam versus nasionalis, Islam versus non-islam, islam moderat versus islam kolot, dan islam eksport versus islam lokal. Hal ini efektif ketika digunakan untuk menyerang ujaran penghinaan terhadap agama pada kasus Ahok.
Kegagalan memenangkan Ahok menunjukkan jika oposisi Islam bisa juga memberikan pukulan keras kepada pemerintah. Sebagai buntut dari peristiwa ini adalah munculnya hastaq #GantiPresiden.
Tentu saja politik aliran termasuk agama ini berlaku juga di agama-agama lain seperti Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Artikulasinya yang berbeda-beda, tetapi ia sekali lagi tetap ada.
C,
Artikulasi non islam inilah yang menjadi pertimbangan, bagi kelompok Islam untuk melihat bahwa di balik Jokowi adalah kepentingan politik kristen.
Majunya isu-isu mendiskreditkan politik islam, politisi islam, dan kriminalisasi ulama sudah masuk kategori menarik-narik agama ke wilayah conflik sosial dari konflik elit. Belum lagi belakangan muncul nrasi untuk mengeliminir islam sebagai identitas kepada isu garis keras, anti toleransi, dan terorisme. Narasi ini dibangun secara general dan dihadap-hadapkan dengan the so called pewaris islam yang toleran. Apa dan bagaimana bentuk si islam itu tidak lagi menjadi soal, karena persoalan terbangunnya konflik sudah terlaksanakan.
D
Hal yang sama juga ada dikubu politik aliran yang ada di angkatan (Tentara dan Polisi).
Masa sekarang bukanlah masa yang menyenangkan bagi kelompok militer, gagasan kembali ke barak sudah bukanlah persoalan profesionalisme tetapi prose marginalisasi tentara dari orbit politik tanah air. Hal ini muncul karena kegagalan transformasi dari military government kepada police government. Penyebabnya adalah kepolisian yang lebih sering ada di posisi menciptakan kekuasaan (police state) daripada penjaga kebijakan (policy state). Awam dan militer menganggap kepolisian sudah terlalu jauh masuk dan mengintervensi proses demokratisasi.
E
Adanya pandangan di kubu militer pada gerakan relawan yang terlalu jelas tetapi tidak berwujud sebagai sebuah organisasi. Wujud gerakan tanpa bayangan ini dipercaya sebagai satu gerakan laten yang dengan mudahnya dikaitkan dengan praktik politik induk-semang dari ideologi Komunis. Kelompok relawan ini dengan mudah dihubungkan kepada sifat gerakan dari komunis.
F
Bila terjadi koalisi Jokowi dengan dukungan kelompok aliran kristen di belakangnya (meski dengan memajukan sosok muslim) maka pilihan rasional bagi koalisi ini adalah Wakil presiden yang dianggap mewakili Islam, bukan orang partai dan ia tidak terlalu islam dalam pengertian pandangan dan aktivitasnya.
Bagi relawan -yang muncul sebagai fenomena baru- politik kita hari ini, maka mereka memang berharap bahwa orang di belakang Jokowi bukanlah orang partai. Tetapi ia yang dianggap dekat dan dapat dimanfaatkan oleh relawan.
G
Jika dorongan relawan pada sosok ini terlalu kuat, maka ada kemungkinan partai politik akan menunjukkan resistensinya.
PAN, Gerindra, dan PKS aalah partai-partai yang mesti menolak gaya politik ala relawan ini. Belakangan ketiga partai berjuang keras untuk kembali memunculkan partai sebagai sebuah organisasi perkaderan. Mereka cukup membuktikan suksesnya melalui kerja-kerja mesin partai dalam pilpres dan pilkada sebelumnya.
Beberapa partai lain akan melakukan hal yang sama, hanya artikulasinya yang berbeda.
H
Bila partai-partai ini belakangan masih seperti melihat menunggu, sementara masa deklrasi paslon semakin dekat maka intensitas politik elit partai untuk membuka kebuntuan harus semakin diintensifkan. Mengingat jika gagal dalam waktu dua minggu ke depan, maka partai akan berhadapan dengan fenoman politik relawan.
Sebenarnya ini akan mengganggu pembentukan demokrasi yang bertanggungjawab. Sifat dan gerak relawan ini sama sekali tidak dapat dicegah atau dikoreksi, mengingat mereka tidak lahir dari sebuah organisasi atau partai yang memiliki mekanisme koreksi, evaluasi, dan monitoring di dalamnya.
Artinya memperbincangkan politik sebagai seni negosiasi, akan lebih mungkin dilakukan oleh elit partai dan ormas daripada elit relawan. Selain mereka dewasa untuk menyadari bahwa kebuntuan akan melahirkan krisis para politisi ini ada dalam posisi untuk mencegah terjadinya protracted social conflict (konflik sosial berkepanjangan) di masyarakat. Yang bukan hanya merugikan bentuk koalisi apapun yang akan dibangun tetapi juga dapat mengarahkan republik ini sebagai negara gagal.

0 comments:

Post a Comment