Wednesday, July 25, 2018

Reasoning Dalam Kebijakan

Andi Hakim 24 Juli 2018
Pokok bahasan dalam penalaran (reasoning) adalah proses menempatkan dalil dasar atau prinsip bagi sebuah tindakan.
Kebanyakan pembuat kebijakan (policy makers) di dalam pemerintahan selalu diperhadapkan dengan dilema antara bagaimana membuat satu rekomendasi kebijakan yang tepat dan rekomendasi yang sekedar pembelaan karena alasan politis yang dikehendaki atasan. Yang pertama disebut pendalilan atau Reasoning sementara yang kedua disebut pendalihan atau Argumenting.
Zeger (2013) menulis fenomena intervensi hubungan politik antara si pembuat dengan si pengguna (user/atasan) dalam pengambilan kebijakan ini. Intervensi ini bisa terjadi karena pengguna melibatkan orang-orang dari luar atau dalam birokrasinya yang kurang memahami bagaimana kebijakkan dibuat.
Ia menilai jika pejabat puncak yang dipilih berdasarkan penunjukan politis (political appointe) itu membawa "orang-orang bawaan" maka si orang bawaan ini selalu mendorong kebijakan lebih condong kepada prinsip asal hubungan baik terjaga. Daripada memberikan rekomendasi yang tepat tetapi tidak disukai karena dianggap penting bagi pencitraan (policy of populist). Sebagai konsekuensinya birokrasi di bawahnya akan banal, mempraktikkan kebijakan asal kamu suka.
Pada kasus seorang menteri berkata bahwa penyebab naiknya harga telur (dan kini daging ayam) karena helatan Piala Dunia FIFA 2018. Namun setelah dua minggu acara final sepakbola tadi selesai harga telur rupanya belum mau turun juga. Ia kita katakan sedang mengargumentasikan sebuah kebijakan yang keliru. Ia berbohong kepada publik untuk mengelakkan atau pasang badan asal jawab atas kekecewaan yang terjadi di masyarakat.
Pada dasarnya penalaran dari telur mahal adalah, bahwa produksi telur ditentukan oleh pakan yang dikonsumsi induk ayam. Pakan ini diimport dan importir ingin pemerintah memberikan lebih banyak kemudahan baik subsidi, insentif maupun pengurangan biaya-biaya. Alasannya kenaikan nilai tukar dollar dan terpuruknya rupiah. Singkatnya, kartel menghendaki beban biaya ibi digeser ke pihak publik, yaitu pemerintah dan masyarakat.
Pertanyaan kita adalah apakah pakan ini harus diimport? Bisakah ia diproduksi di dalam negeri? Mungkinkah pemerintah terbebas dari praktik main sandera dengan kartel ayam dan telur? Adakah kebijakan lain untuk menyediakab asupan protein pada masyarakat? dst..
Tentu saja pertanyaan ini bersayap dan konsekuensinya barangkali tidak terlalu menyenangkan bagi kelompok yang menikmati meroketnya harga telur di masyarakat. Tetapi sebuah kebijakan seburuk apapun harus dijalankan dengan nalar.
Kasus-kasus lain dimana aspek membela diri atas kebijakan yang keliru juga kita dapat temukan. Misalnya pada kasus meruginya PLN, Garuda, Pelabuhan, sampai soal proyek masif infrastruktur jalan tol yang lebih banyak mematikan usaha umkm sepanjang pinggir jalan by-pass di daetah-daerah masyarakat yang kini dilewati tol adalah beberapa kebijakan keliru. Mereka didasarkan bukan kepada pendalilan nalar tetapi lebih kepada pendalihan kepentingan.

0 comments:

Post a Comment