Saturday, July 14, 2018

Zonasi, kartu miskin dan kartu transportasi siswa

Andi Hakim 14 Juli 2018
Sebenarnya persoalan zonasi sekolah yang didasarkan kepada jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, dan sistem NEM atau rata-rata nilai UN siswa sebagai syarat masuk itu absurd.
Beberapa alasan tentang zona itu pertama adalah masalah kemacetan, dimana ada proses antar jemput dan tunggu siswa yang menjadi persoalan.
Kedua persoalan satu sekolah hanya di isi oleh kelompok siswa dari keluarga mampu dan punya keturunan pintar. Zona di sini berfungsi kebalikan dari yang pertama yaitu mendifergenkan peserta didik. Sehingga diharapkan yang pandai dan agak pandai sedikit berbagi dengan kelompok tolol atau bermasalah. Singkatnya tidak ada pengumpulan bakat (talent pool) di satu tempat.
Jika kita telaah dua persoalan tadi, maka absudridtas tadi adalah yang pertama tentang persoalan lalu lintas dan terlalu banyaknya kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Ambillah SMA dan SMP favorit di Jakarta, umumnya siswa bersekolah di sana adalah anak-anak yang pulang perginya diantar dengan kendaraan pribadi. Perlambatan kendaraan ini luar biasa mengganggu lalu lintas. Kadang di jam-jam pulang mobil-mobil jemputan sudah menunggu di parkir semaunya di pinggir jalan atau naik ke trotoar.
Saiya kadang perhatikan betapa buruknya model pendidikan di kita. Anaknya siswa di sekolah terbaik, tetapi si ortu tidak mendidik bagaimana agar si anak faham jika ia berkontribusi di kesemrawutan sosial yang terjadi. Di SMA 8 misalnya, saiya melihat mobil-mobil jemputan memaksakan diri untuk menurunkan anak-anak itu tepat di pintu gerbang. Apa susahnya berjalan seratus atau sepuluh meter tiap pagi demi kesehatan misalnya.
Di kota-kota di eropa seperti Jenewa, anak-anak diharuskan untuk turun di Rendevouz, satu titik yang didesain sedemikian rupa untuk kendaraan menurunkan siswa dari para pengantar. Di sana siswa bersama guru atau petugas sekolah akan berjalan kaki menuju sekolah. Cara ini efektif menghindari perlambatan lalu lintas.
Bila kita tetap percaya bahwa masalah tempat tinggal dan kedekatannya dengan sekolah adalah masalah utama untuk menghindari kemacetan, maka kita terima ini sebagai sebuah asumsi utama. Tetapi kata dekat adalah masalah lain, karena di negeri dimana jalan tol saja tidak bisa menjamin bebas hambatan maka pokok persoalan kita bukanlah di "jarak" tetapi di "waktu". Lagi pula kata kemacetan selalu berkorelasi lebih dengan waktu daripada jarak.
Sehingga kita percaya bahwa hanya transportasi publik massal yang benar-benar dapat mengatasi persoalan kota besar. Hal ini tidak unik terjadi di Indonesia. Di hampir semua kota, persoalan kemacetan hanya bisa diatasi dengan mengubah cara pikir dan fisik masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi publik daripada pribadi.
Nah saiya berpikiran, apakah tidak lebih baik di calon peserta didik baru, daripada diberlakukan model zoning atau NEM apa tidak lebih baik kita gunakan model "Kartunisasi".
Apa itu kartunisasi, yaitu jumlah penggunaan kartu tiket angkutan kendaraan umum seperti KRL komuter, busway, dan moda lainnya. Seberapa sering siswa menggunakan si kartu bagi keperluan sekolah (bisa dibuat sistem kontrol dan baca) di tiap tiket. Nah jumlah penggunaan kartu yang dikhususkan bagi siswa tadi akan dikonversi menjadi nilai assesment bagi siswa untuk masuk sekolah.
Misal, si Ahsan NEM nya rata-rata 8,7 si Ilyan 9,8. Tetapi karena si Ahsan itu sering pakai transportasi publik dengan nilai 9,5 persen penggunaan. Artinya ia berkontribusi kepada perbaikan lingkungan dan mengurangi polusi, maka ia berhak masuk sekolah dituju.
Ini ide saja, dan mudah2an kalau ada yang modalin bisa dibuat modelnya. Kartu tanda penggunaan kendaraan umum ini tentu jauh lebih masuk akal daripada kartu tanda tidak mampu....yang malu-maluin itu.

0 comments:

Post a Comment