Sunday, November 4, 2018

Dimensi Politik dalam Agama

Ada satu pertanyaan kerap yang disampaikan peserta Latihan Dasar di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam.
Sebenarnya tidak ada agama yang tidak memiliki dimensi politik di dalamnya. Ini karena asumsi sederhana bahwa agama pada dasarnya adalah suatu panduan hidup yang dibutuhkan manusia. Sementara setiap manusia seperti disebutkan Tuan Aristoteles adalah makhluk politika (zoon politicon). Ia membutuhkan dirinya sebagai individu sekaligus ia sebagai bagian dari masyarakat. Jika tidak ada dimensi ini (siyasah/politik) pada agama, maka mustahil agama menyebar dan diterima di segala penjuru dunia seperti hari ini.
Artinya di dalam agama itu sendiri tergantung hal-hal alamiah yang dapat diterima manusia baik sebagai individu atau pun makhluk sosial sebagai sebuah a common sense (hal baik). Sehingga dengan sendirinya usaha membenturkan atau sebaliknya mencabut dimensi politik dalam agama adalah usaha sia-sia belaka.
Pertanyaan skeptikal peserta baru Latihan Dasar itu sebenarnya umumnya umum bagi masyarakat urban. Stigmasi pada kata politik yang selalu dikait-kaitkan dengan persoalan degradasi mental, moral, dan kelicikan mengubah arsitekton (usaha membangun) manusia perbaikan sosialnya selalu dipandang miring. Politik sebagai seni diplomasi, negosiasi dan menghasilkan resolusi bersama itu kemudian dianggap sebuah praktik kejahatan dan hanya dilakukan oleh orang-orang jahat.
Di eropa pada abad pencerahan tekanan untuk memisahkan agama dari politik menciptakan satu kesadaran yang bohong saja. Ini misalnya dalam kenyataannya institusi agama semakin kuat dan bahkan menjadi permanen di dalamnya. Setelah beberapa perang saudara dan perang dunia di eropa peran agama ini tidak berkurang sedikit pun. Sampai hari ini hampir semua partai besar di eropa dan Amerika tidak ada yang tidak terafiliasi dengan komune agama.
0.2
Yang menarik adalah gejala anti agama dan anti politisasi agama itu malah tengah muncul di negara-negara yang relatif baru mengadopsi sistem demokrasi seperti Indonesia.
Pascarevolusi Iran (1979) yang mengagetkan banyak teoritisi tentang memudarnya peran agama dan pemuka agama dalam perubahan sosial kajian-kajian depolitisasi agama memang meningkat. Ini mungkin salah satu contoh bagaimana peran agawaman dapat membongkar struktur hegemonik yang mapan dan menggantikannya dengan sistem berbasis agama. Meskipun di beberapa tempat seperti Amerika Latin gerakan agama serupa muncul (dipimpin dan dimulai dari gereja) dan di Srilanka gerakan Tamil Budha juga kuat menolak dominasi asing atas regim, namun baru di Iranlah sebuah revolusi memenangkan kelompok agama.
Meski kajian-kajian depolitisasi agama ini menguat dalam literatur Barat, namun seperti kita tulis di atas, dorongan untuk memperkuat peran gereja di eropa sendiri semakin besar. Apabila kita melihat dalam sejarah domestik kita, maka kelompok agama adalah pendorong dari gerakan demokratisasi politik. Mereka menjadi kelompok yang paling rasional untuk memberikan tempat pada dimensi politik dalam beragama. SI, Masyumi, Muhammadyah, dan NU, Parkindo, Partai Katolik, dst sampai 178 partai lainnya adalah golongan politik yang berpartisipasi pada 1955. Demikian pula pada pemilu 1971, dan 1977 setelah fusi tiga partai.
Bila hari ini ada kelompok yang menamakan dirinya HTI mendorong suatu bentuk model khilafah alternatif, dalam praktiknya mereka juga mengadopsi praktik-praktik politik yang lumrah dalam demokrasi. Mereka berserikat, mereka berparta/organisasi, mereka berdemonstrasi daripada bertikai, dst. Tinggal sejauh mana kemampuan mereka menciptakan penerimaan publik melalui proses sosial inkubasi itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Meskip dalam kenyataannya hampir semua proses sosial inkubasi akan menalalui tahap memberi-menerima. Yang artinya keajegakan itu selalu memiliki ruang untuk dinegosiasikan.
Begitu pula jika hari ini kita melihat seorang ulama Maruf Amin berkontestansi sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi maka itu adalah tindakan politik yang harus kita hargai. Penilaian kita kepada Maruf Amin pada akhirnya adalah penilaian kita atas dimensi politik dari sosok MA. Pada saat ia berkata bahwa Mobil nasional ESEMKA akan dilungsur di pasaran bulan Oktober maka ucapannya itu adalah persoalan politik. Si Maruf tentu mengetahui konsekuensi politik dari pernyataannya tersebut.
Bahwa ia juga seorang ulama itu adalah dimensi lain dari dirinya. Kita tidak sedang memperbincangkan ia sebagai makhluk spiritual tetapi sekali lagi ia sebagai makhluk sosial yang berpolitik.
03.
Kerisauan jika agama diselewengkan dalam politik dan sebaliknya politik diselewengkan dalam agama pada akhirnya akan kembali lagi kepada naturnya. Ia akan kembali sebagai moral atau value bases bagi aktivitas-aktivitas politik.
Hakikatnya seperti dituliskan Mohammad Hatta, bahwa agama selalu akan menjadi titik berangkat bagi aktivitas politik. Tidak ada gagasan-gagasan hebat tentang kemanusian seperti hak perempuan, hak pendidikan, hak distribusi, hak ekonomi, dan lain-lain yang tidak mengambil tata nilainya dari ajaran agama.
Tidak ada pilihan lain dan tidak ada cara untuk memisahkannya. Ia melekat seperti putih pada beras. Memisahkannya adalah menghancurkan salah satunya. Hal ini akan tertolak dengan sendirinya. Jika ia diselewengkan, maka kelak ia akan kembali mencari titik insafannya.

0 comments:

Post a Comment