Monday, November 5, 2018

Mensuriahkan Indonesia: Sebuah Prolegomenon

Pendapatnya itu pars pra toto untuk mengatakan bahwa menguatnya distingsi politik di Indonesia bisa mengarah kepada konflik sebagaimana yang terjadi di Suriah. Si penulis memaparkan jika perbedaan tadi gagal dikelola dengan baik maka Indonesia seperti ditulisnya akan berakhir dalam kehancuran perang.
Pada pendapat yang sifatnya asumtif ini tentu kita tidak terlalu serius. Meskipun barangkali niatnya mengabarkan kemungkinan-kemungkinan buruk namun apa yang disebut Indonesia akan menderita seperti Suriah hari ini adalah langkah mundur dalam pemikiran akademis tentang proyeksi. Ini karena beberapa hal dapat kita terangkan.
Pertama, jika kita melihat kepada keterangan yang dipaparkannya maka ini adalah pendekatan dari struktural konflik. Adalah Marx yang memberikan pandangan bahwa perbedaan kelas menjadi syarat dari terjadinya arus pergesekan dan pergerakan. Selalu ada kepentingan berbeda dari kelompok yang berbeda dalam mendorong kepentingan-kepentingannya.
Pihak yang tertekan atau merasa dirugikan akan melakukan perlawanan balik kepada pihak penekan. Sehingga sebagai resolusi dari kemungkinan pecahnya konflik, maka pendekatan pasca strukturalis atau neo-Marxist -yang tidak terlalu radikal dalam melihat persoalan struktur secara hitam-putih- menawarkan pendekatan baru yaitu model power-sharing dan atau konsensus-konsensus.
Kemungkinan adanya konsensus inilah yang sepertinya dihilang oleh penulis. Yang artinya, keributan di dunia maya (sosial media), aksi-aksi demonstrasi pro-kontra, dan persekusi dalam persoalan politik elit yang berlanjut ke kelompok bawah ini mesti berakhir kepada konflik.
Kedua, struktur konflik yang terjadi di Suriah sama sekali berbeda dengan yang ada di Indonesia. Konflik di Suriah awalnya terjadi antara kelompok yang mendukung reformasi politik dengan negara. Masuknya proxy asing (Negara Barat) dengan dukungan sekutu Timur Tengahnya (Saudi, Qatar, Jordan, dan Turki) mem-back up kelompok oposisi mengubah konflik dari persoalan transisi demokrasi menjadi konflik fisik bersenjata.
Agenda reformasi berobah menjadi agenda delegitimasi dan lebih jauh lagi agenda geo-politik strategis. Melemahkan Suriah sebagai negara, mengeliminir Iran untuk menjaga eksistensi Israel dan menendang keluar satu-satunya pangkalan laut dan udara luar Rusia. Singkatnya struktur aktor elit di balik konflik Suriah lebih kompleks. Ia bukan hanya mempersoalkan masalah reformasi politik tetapi geo pol penguasaan jaringan energi (gas dan minyak), formasi hankam, sampai bisnis penjualan senjata.
Di Indonesia, hampir seluruh infrastruktur politik (di eksekutif dan legislatif) ada di pihak petahana. Bahkan the so called kelompok penekan (NGO, SCO, Ormas, dan relawan) pun berdiri sebagai pihak pendukung penguasa. Mereka yang dianggap lawan dari pemerintah hari ini adalah, oposisi yang bukan mayoritas baik di parlemen maupun di masyarakat. Aktor yang dianggap lawan hanyalah emak-emak, artis, pengarang lagu, penceramah kampung, dan Habib sebuah ormas. Mereka sama sekali tidak terindikasi dengan jaringan geo-politik strategis di luar negeri, jaringan mafia energi, atau mafia bisnis senjata.
Ketiga, Suriah memiliki mekanisme penyelesaikan konflik yang unik. Wilayah mereka adalah wilayah yang memiliki tradisi tua jatuh bangunnya kekuasaan. Dua perang salib dan dua perang dunia kedua terjadi juga di Suriah. Belum perang yang melibatkan anti-kolonialisme. Mereka memiliki masyarakat heterogen yang terbentuk secara historis dengan keaneka ragamannya akibat asimilasi panjang.
Tiga tradisi agama Ibrahim dengan bahasa aslinya masih dijalankan secara tradisional di Suriah berikut puluhan varian-variannya. Namun yang terpenting adalah kondisi yang rentan akan konflik membuat sistem pertahanan mereka dibentuk oleh konsep kesukuan dan pemufakatan kabalah-kabalah (familyhood). Aliansi-aliansi antar keluarga tadi dibangun sebagai tradisi saling menjaga kemungkinan pecah konflik atau adanya ancaman dari luar.
Mekanisme berbagi kekuasaan disepakati dengan masing-masing kelompok memiliki perwakilannya di tubuh militer sebagai warlord. Sampai hari ini tentara Suriah adalah melting pot dari kelompok yang berbeda tadi. Militer harus melayani negara Suriah bukan kepentingan pemerintahan dan kelompok golongan. Perbedaan konflik antar suku, kabalah, selalu akan melibatkan perwakilan mereka di jajaran militer Suriah. Militer menjadi institusi bagi terjaganya inkubasi sosial masyarakat yang berbeda di Suriah.
Dasar mekanisme penyelesaian konflik inilah yang sejak awal konflik kita telah tuliskan prediksinya. Bahwa Presiden Bashir Al Assad akan memenangkan perang Suriah, karena tentara –yang merupakan representasi semua kelompok- mendukung Assad secara penuh. Pondasi inilah yang membuat Assad tetap kokoh meski diserang dari berbagai penjuru, ia memahami bagaimana merawat tentara sebagai inkuasi sosial tadi.
Di Indonesia, awalnya tentara disusun sebagai bagian dari integrasi sayap militer dari kelompok masyarakat. Para milisi dari kelompok masyarakat (NU, Muhammadiyah, Nasionalis, dst.) dan sayap militer (KNIL, PETA, dst..)yang lalu bergabung menjadi Tentara Nasional. Dalam perkembangannya ia diselewengkan oleh Orde Baru menjadi satpam bagi kekuasaan pemerintahan. Menggeser relasi kekuasaan kelompok-kelompok dan menempatkan dominasi kelompok Jawa di dalamnya. Akibatnya pasca reformasi, tentara adalah pihak yang pertama dipersalahkan oleh masyarakat.
Trauma ini tentu membuat tentara tidak mudah untuk ditarik kembali sebagai bumpers bila terjadi konflik horisontal untuk mendukung salah satu pihak.
Selama militer tidak melibatkan diri dalam konflik maka sejauh itu pula konflik hanya akan terjadi di wilayah publik. Jika konflik terjadi di wilayah sipil maka perluasan dan perpanjangan konflik (protracted social conflict) hanya akan berlangsung dalam bentuk tawuran saja.
Sehebat-hebatnya tawuran tidak akan berlangsung lebih dari satu hari saja dan setelahnya masing-masing pihak akan berdamai atau melupakannya karena berpikir masalah lain. Misalnya berpikir kenapa tempe dan pete ikut disurvey oleh presiden tetapi harganya tidak mau turun.
Jadi isu mensuriahkan Indonesia, itu adalah prolegomenon. Yang seolah-olah kritis tapi sebenarnya mengolok-olok untuk menakut-nakuti akal sehat saja. Ia tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi.
Selalu ada jalan menemukan konsensus dan deliverasi (musyawarah dan mufakat) dalam masyarakat Indonesia. Soal ribut-ribut di sosial media itu barangkali karena faktor kelebihan paket internet dan kurangnya lapangan pekerjaan dan ekonomi yang semakin sulita saja.

0 comments:

Post a Comment