Wednesday, December 5, 2018

Bagaimana Sebaiknya Petahana Memitigasi Aksi 212?

Bagaimana Sebaiknya Petahana Memitigasi Aksi 212?
(bagian pertama)
Hanya satu cara bagaimana petahana memenangkan pilpres 2019 pasca gelombang aksi Reunited 212 kemarin, yaitu operasi teritorial besar-besaran.
Menurut pendapat saiya, usaha menjaga elektabilitas petahana dengan mem-both (membayar) media arus utama (MSM) dan mendukung keperluan logistik bagi para caleg partai pengusung sebenarnya kurang terbukti.
1,0
Pertama, usaha memblokade berita yang memberikan dampak positif kepada penantang ini sebetulnya bukan sekali saja. Media MSM pernah memblokade tiga berita besar aksi massa. Awalnya boleh dibilang awalnya cukup efektif.
Blokade pertama adalah hilangnya berita tentang aksi dewan mahasiswa yang menuntut depolitisasi kampus. Ribuan mahasiswa berorasi di depan istana tetapi nihil berita. Yang kedua adalah aksi K2 besar-besaran para guru honorer yang datang dari berbagai daerah dengan angkutan umum dan bus sewaan. Ini juga tidak muncul di muka koran dan televisi. Terakhir pemberitaan massa aksi umat Islam di silang Monas minggu kemarin yang memang sepertinya sengaja dikecilkan atau bahkan diabaikan.
Tentu saja mengabaikan sebuah aksi massif di jantung ibukota dan di depan istana dengan pemberitaan lain seputar instalasi listrik atau limbah botol plastik adalah agenda framing yang gagal. Hanya dibutuhkan sedikit pemicu, untuk membalik massa besar ini menjadi satu people power anarkis yang dengan mudah menjebol Istana dan mendelegitimasi baik dalam maupun luar negeri kepada pemerintahan hari ini.
2.0
Kedua, sudah pasti petahana dalam hal ini Jokowi telah melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk mem-framing agenda politik apa yang perlu disampaikan kepada publik untuk memenangkan kembali pilpres 2019. Ini sah-sah saja.
Namun yang sulit kita bantah hari ini adalah, algoritma dari sosial media dengan kekuasaan berbagi dan meamplikasi berita di luar jalur MSM. Twitter, facebook, instagram, line, dan sosial media lainnya bersaing mengatasi dominasi bot media arus utama.
3.0
Ketiga, terkait dukungan dana dari pusat kepada para caleg untuk mendongkrak suara capres-wapres. Usaha ini tidak mudah, karena topik politik hari ini sudah hampir seluruhnya memperbincangkan pilpres-wapres 2019. Meskipun ada pemilihan caleg di DPR DPRD, dan DPD pada kenyataannya obrolan tentang pilpres jauh melambung ke depan meninggalkan urusan yang lain..
Laporan analisis dari coat-tail effect atau efek terangkat bagi para caleg di dewan dengan mengusung sosok capres-wapres tidak menunjukkan angka signifikan. Efek terangkat ini hanya terjadi pada lembaga kepartaian yang mengusung si capres. Artinya persoalan terpilih atau tidak sama sekali tidak berkorelasi positif dengan siapa capres-wapres yang didukung si caleg.
Jadi argumen bahwa peran caleg dalam mendorong pemenangan presiden ini sebetulnya kecil saja. Mereka tentu lebih sibuk untuk memenangkan dirinya sendiri daripada memperjuangkan partai apalagi yang lain. Belum lagi ketika usaha memanfaatkan dana-dana desa yang kita faham tidak akan meretas sampai ke level masyarakat secara luas. Ia hanya akan habis dibagi di lingkungan terdekat.
Artinya memang tidak ada yang berani menjamin jika posisi petahanan hari ini bukan tidak tak terkalahkan. Ini pun disadari oleh tim ses petahana juga.
Kesimpulan (pertama)
Apakah analisa ini sesuatu yang baru? Tentu tidak, saiya yakin bahwa para pemain sudah membaca peta dan trend elektabilitas dari masing-masing partai dan tim pemenangan capres-wapres.
Trend yang ada adalah bahwa petahana dalam posisi konstan sementara penantang (Prabowo-Sandi) ada dalam jalur yang progresif.
Ini dapat difahami mengapa kemudian kita banyak melihat aksi-aksi benchmarking dari lembaga survey (padahal konsultan) untuk meletakkan angka-angka fantastis bagi petahana. Namun bila kita membaca hasil temuan kita atas data yang ada, maka capres wapres Jokowi-Amien itu belum lagi bergerak di angka 43% saja. Bagi petahana ini adalah angka yang mengkhawatirkan. Bila kita bandingkan dengan re-match SBY-Boediono di periodemilik pemerintah dan BUMN, kedua mereka, maka ia sudah mengantungi 62% dukungan publik. Jika mereka menang pun dengan modal di bawah 50% maka gelombang aksi dan penolakan akan dengan mudah mengganggu kerja pemerintahan. Pemerintah ke depan nantinya akan tersandera oleh legitimasi publik.
Sehingga kita mulai melihat munculnya survey-survey aneh. Seperti virus radikalisme di masjid kantor pemerintah dan BUMN dan sebelumnya ada survey tentang ustad terpopuler dan paling dipatuhi di Indonesia. Serta sikap politik umat islam yang tidak ikut di 212. Survey-survey ini jelas survey pesanan saja, apalagi ketika ia dengan gamblang menyasar kelompok pemilih umat Islam perkotaan.
Kelompok pemilih yang katanya sudah dikuasai petahana dengan baik. Namun survey-survey dan mitigasi dengan memblokade media massa utama itu jelas-jelas satu tindakan panik yang sebetulnya dapat kita fahami. Aksi reunited 212 kemarin saiya pikir akan menjadi bola salju yang cukup merisaukan dan sulit dibendung dengan mitigasi aksi biasa. Ia adalah aksi damai serba swadaya, Dimana tidak satu pun elit partai atau ormas yang dapat mengklaimnya. Ini sebuah pertunjukan politik massa umat Islam yang elegan dan karenanya sulit dinegosiasikan.
Bila nantinya opsi penggunaan operasi teritorial yang melibatkan aparatus negara diambil maka kita sedang masuk kepada politik leviathan. Pemanfaatan apa saja dari tentakel kekuasaan untuk mempertahankan diri.

0 comments:

Post a Comment