Sunday, January 27, 2019

Mengakhiri ketololan faktual

Mengakhiri ketololan faktual
Pilihan politik seseorang itu tergantung preferensi politiknya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan dan dinegosiasikan.
Apa yang kita kenali dari preferensi adalah sekumpulan pengetahuan yang sebelumnya disusun untuk menjawab kebutuhan kepentingan. Ia muncul pada saat dibutuhkan untuk membenarkan sebuah pilihan. Terlepas jika pengetahuan tadi berkorelasi dengan topik bahasan itu lain persoalan, tetapi yang jelas preferensi memang ditujukan untuk membenarkan karena menyangkut urusan prudensial seperti merasa nyaman saja.
Pada 2014 lalu seorang kawan mati-matian berdebat tentang keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan 1998. Ia mengatakan bahwa sang Jendral melakukan penculikan yang melanggar HAM dan tangannya berdarah-darah. Ia tentu tidak memiliki fakta atas pernyataannya dan mengapa para korban yang ditangkapi Prabowo justru pada hidup dan dapat dimintai keterangan ia juga tidak akan peduli. Fakta lainnya adalah ia bekerja untuk PMI (Palang Merah Indonesia) dimana Jusuf Kalla yang cawapres adalah ketua umumnya. Preferensi inilah yang lebih dapat menjawab mengapa ia mengharapkan JK menang pemilu.
Seorang kawan yang bersemangat tentang kasus pengusiran jamaah Syiah di Sampang pada 2014 berkata jika Jokowi melindungi minoritas. Ia tidak mengerti jika persoalan di Sampang adalah persoalan perebutan lahan. Bahwa kemudian persoalan tadi ditarik ke wilayah konflik identitas dengan the so called jamaah Syiah yang terusir dari kampungnya maka ia berkata Jokowi akan mengembalikan keadilan.
Sampai hari ini orang-orang tadi masih tinggal di lapak penampungan dinas sosial (sama dengan jamaah Ahmadiyah di Lombok). Ketika kekuasaan untuk memaksakan ada di tangan Presidennya yang terpilih, ia bergeming dan berkata bahwa nasib orang Sampang akan diselesaikan Jokowi di periode kedua nanti.
Persoalan preferensi ini memang sangat erat dengan problematika bias. Ia bisa saja terkait dengan persoalan pertemanan, bisnis, atau posisi kepentingan tertentu lainnya. Orang membutuhkan untuk minimal menyenangkan dirinya bahwa pilihannya "benar".
Pada contoh paradok kebijakan lain seperti tarik-mundur pembebasan Abu Bakar Bashir. Yusril berkata jika alasan HAM diangkat sebagai dasar pembebasan Abu Bakar Baashir oleh Jokowi karena ABB sudah sepuh dan sakit-sakitan. Selang tiga hari karena dampak elektoral negatif atas pembebasan ini maka dibatalkan Wiranto yang berkata bahwa presiden jangan grasa-grusu karena persoalan hukum yang belum terpenuhi. Kejanggalan ini pun harus diabaikan demi preferensi tadi. Sejak kapan pertimbangan kemanusiaan yang asasi tadi dibatalkan demi pertimbangan sebuah produk hukum di bawahnya karena ia belum mengakui Pancasila?
Sementara itu dasar alasan usia tua dan sakit-sakitan pada ABB rupanya tidak berlaku bagi Sasrama, pembunuh I Nyoman wartawan Radar Bali. Ia mendapatkan remisi dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Ketika wartawan bertanya alasan pemberian remisi yang menyakiti dunia jurnalisme tadi maka Jokowi seperti biasa berkata "Tanya Menhukam."
Seolah-olah ia berlepas diri dari kenyataan jika remisi adalah hak prerogatif presiden yang melekat pada dirinya. Apakah I dont read what I sign terjadi lagi?
Ini adalah praktik anomali dalam kebijakan publik yang berulang kali terus diabaikan. Tentu saja demi preferensi, ketololan faktual pun dapat digunakan untuk membenarkannya.

0 comments:

Post a Comment