Saturday, February 9, 2019

Draft

Draft
Setelah isu perpanjangan pensiun Bintara, Tantama dari 53 ke 58, kini Panglima meminta agar para pejabat militer yang belum menduduki pos di karyakan di lembaga-lembaga pemerintah sipil.
Yang menjadi pertanyaan tuan Heru kemarin adalah mengapa wacana tersebut baru muncul menjelang pemilu yang pastinya akan menjadi bisa guncangan bagi pemerintahan Jokowi.
Saiya tidak pandai menjawab cepat pada pertanyaan yang sebenarnya drafting argumen atas sebuah kebijakan.
Draft adalah susunan argumen yang menjadi latar dari diambilnya sebuah kebijakan atau tindakan. Ketika Panglima mengatakan bahwa tentara perlu dikaryakan di semua lembaga kementerian publik ia mesti mempunyai argumen dari sudut pandangnya. Apakah ini terkait dengan fungsi strategis karena keperluan yang juga strategis ataukah ini dipandang perlu dari sisi formasi serta peta jabatan di lingkungan militer.
Sejak aliansi NGO meminta tentara back to barrack sebagai tuntutan gerakan reformai maka boleh kita katakan tidak banyak ruang bermain bagi militer. Mereka tidak seperti lembaga kepolisian yang semakin moncer dengan dibentuknya lembaga-lembaga afiliasi seperti KPK, BNN, BNPB, BNPT, dst,. dimana perwira dan staf mereka dapat ditempatkan di luar instansi kepolisian.
Semenjak Presiden Abdurrahman Wahid, keberadaan militer di instansi sipil benar-benar dikurangi secara drastis. Di lingkungan istana misalnya, jabatan tinggi hanya tinggal di lingkungan Sekretariat Militer. Kebanyakan mereka dikembalikan ke instansi awal atas nama profesionalisme tentara.
Disetujui usulan perpanjangan pensiun dari 53 ke 58 pun sebetulnya bagian dari draft untuk memberi ruang lebih bagi tentara level menengah bawah agar dapat terus menghasilkan. Perpanjangan ini tentu disandingkan dengan yang telah dilakukan beberapa tahun lalu di kepolisian negara.
Artinya ada kemungkinan rivalitas atau kita sebut saja kecemburuan di lingkungan militer terhadap "diskriminasi" yang dilakukan pemerintah sementara hal yang berbeda diberikan kepada kepolisian.
Sehingga dorongan untuk membuka peluang penempatan tentara di lingkungan sipil ini pun tidak jauh dari persoalan rivalitas militer dengan kepolisian. Fenomena Perwira Meja Panjang atau Jendral Tanpa Jabatan yang merujuk kepada semakin padatnya ruang formasi di tentara ini dimunculkan kembali menjelang pemilu sebagai bagian dari draft negosiasi pihak militer kepada pemerintah.
Selain anggaran keseluruhan matra hari ini yang nyaris sama dengan satu kepolisian, maka pembentukan lembaga-lembaga non struktural yang dapat menempatkan perwira kepolisian itu pun kini dituntut dapat pula menerima perwira militer di dalamnya.
Ini tentu cukup menarik, mengingat di pemerintahan Jokowi hari ini beberapa jendral pensiunan boleh dibilang memiliki pengaruh yang besar (Wiranto, Luhut, Sutiyoso, Hendropriyono) untuk membuktikan bila tentara tetap loyal. Hanya saja apakah draft dari panglima ini merupakan satu bagian dari kebijakan yang telah dikonsultasikan dengan jendral pensiunan tadi kita menjadi ragu.
Mengingat tuntutan ini mesti akan menjadi perhatian dari aktivis HAM dan reformasi dan sudah tentu akan menjadi blunder bagi Jokowi menjelang pemilu.
Ataukah ini memang sengaja dimunculkan hari ini agar tentara mendapatkan perhatian untuk diberdayakan. Semacam negosiasi teritorial menjelang pemilu.

0 comments:

Post a Comment