Wednesday, June 12, 2019

Wiranto dan Praetorian Policy

Wiranto dan Praetorian Policy
Apa yang disampaikan Wiranto tentang akan adanya tim nasional pemantauan dan pencegahan bully presiden ( Timnaspempenbulpres) adalah model dari praetorian politik.
Di Kota Trier Jerman, pemandu wisatanyanya berkata bahwa Romawi meninggalkan jejaknya di kota kelahiran Karl Mark ini dengan kebijakan Praetorian. Mereka mengirim tentara (Praetori) dan para budak (ploretari). Para praetorian ini berlaku sebagai negara dengan mengatasnamakan kaisar untuk menjaga kedaulauan dan memperluas kekuasaan. Mereka mengancam para budak agar bekerja rajin di kebun-kebun dan penduduk membayar upeti. Pada dasarnya mereka sebenarnya hanya semacam petugas sekuriti properti dan penarik pajak.
Pernyataan Wiranto tidak dapat dilepaskan dalam konteks ini. Ia adalah orang yang secara piawai memainkan positioning politiknya. Dengan mencuri start bicara menjelang pengumuman resmi KPU pada 22 Mei nanti. Ia ingin memastikan bahwa Jokowi adalah si terpilih dan pihak yang kalah jangan macam-macam karena dirinya adalah bodyguardnya Jokowi.
Wiranto pernah melakukan ini ketika Soeharto turun di tahun 1998 dan beberapa kali gagasannya tentang perlunya dibuat tim pemantauan tindak-tanduk dan omongan nasional. Tentu saja ia tidak dapat mengatakannya seperti itu. Sehingga perlulah dia mengatasnamakan hukum dan ketertiban umum sebagai dalihnya.
Meskipun demikian pernyataan Wiranto ini diluar kewenangannya sebagai menteri. Tetapi ia tentu tidak bicara sebagai dirinya saja, ia mengatasnamakan negara di belakangnya sebagai penguat. Sehingga mesti tim tadi mendapatkan izin dari presiden yang juga harus memiliki visi otoriterian yang sama untuk mengeluarkan sebuah UU, Perpres, atau PP pembentukan tim tadi lengkap dengan anggaran dewan pembinanya.
Bahwa tim nas yang nanti akan dibentuk berisi dari banyak elemen itu hanyalah pewacanaan untuk menghindari sikap otoriter. Namun dalam kenyataannya keberadaan tim seperti itu nantinya semacam a license to kill dari otoriterianisme negara untuk membungkam publik. Atas nama hukum dan kebebasan nan bertanggungjawab negara melakukan tindakan anti demokrasi.
Ia hanya akan makan angin saja. Tetapi ini satu-satu nya cara bertahan hidup bagi seorang mantan proetarian tua. Memastikan dirinya masih dapat jatah memungut pajak politik.

0 comments:

Post a Comment