Monday, August 26, 2019

Mobil listrik bukanlah usulan yang baik di DKI

Mobil listrik bukanlah usulan yang baik di DKI
CNN Indonesia pagi ini melaporkan Gubernur DKI Anies Baswedan setuju dengan kehadiran mobil listrik di Jakarta. Pembaca berita menambahkan jika telah ada beberapa investor yang bersedia membantu pemprov.
Namun yang mengganggu perhatian saya adalah catatannya tentang akan dibebaskannya "mobil listrik" ini nantinya dari aturan Zona Ganjil-Genap yang sudah berlaku. Awalnya mungkin mobil listrik dalam bentuk kendaraan publik seperti bus atau trem tetapi sepertinya dengan aturan tadi tentu merujuk kepada kepemilikan mobil pribadi.
Jika benar demikian maka dalil yang dibangun bagi kehadiran mobil listrik ini akan meruntuhkan dirinya sendiri.
Diambilnya kebijakan Ganjil-Genap secara mendasar bertujuan membatasi dengan cara paksa jumlah populasi mobil pribadi di Jakarta. Ini bukan hal baru dan perdebatan apakah ia efektif atau tidak untuk mengatasi kepadatan/kemacetan lalu-lintas itu juga terus berlangsung sampai hari ini. Manila misalnya masih menggantung odd-event policy ini karena alasan keberpihakan bagi angkot (Jeepney) dan pemilik kendaraan yang hanya memiliki satu mobil saja.
Secara historis kebijakan ganjil-genap (2G) ini hadir di sela acara ASIAN games tahun lalu (2018). Yang pelaksanaanya diperpanjang melalui surat gubernur dengan beberapa modifikasi terutama di zona-zona baru. Kebijakan ini bukanlah baru dan juga tidak tanpa kritik. Meksiko, Bogota, Delhi, Beijing, Shanghai, Paris, Milan, Roma, dan Portland mengimplementasikannya dengan cara-cara beragam. Ada yang bersifat temporer maupun permanen dengan beberapa pengecualian.
Apabila kita rujuk kepada sejarahnya, kebijakan 2G ini sebetulnya menggantikan kebijakan lama 3 in 1 di awal reformasi (SK Gub Sutiyoso). Kebijakan dimana satu mobil pribadi wajib minimal ditumpangi oleh tiga orang di hari kerja (Senen-Jumat). Apa yang terjadi ketika kebijakan ini dijalankan adalah munculnya lapangan pekerjaan baru; joki three in one. Yaitu sekelompok orang baik pribadi maupun terorganisir yang "membantu" pemilik kendaraan menyiasati aturan 3 in one dengan menjadi penumpang bayangan dengan bayaran tertentu. Hubungan simbiosis ini berjalan dan kemacetan di Jakarta tidak terlalu dapat diatasi.
Dalam perkembangannya 3 in 1 tidak lagi efektif. Ini karena ruas jalan tidak banyak bertambah di kota dan besaran kendaraan tidak lagi mendukung konsep tiga orang dalam satu kendaraan. Yang lebih penting lagi adalah, sejak 2004 dimana tidak lagi ada keharusan batas minimal pendapatan bagi kepemilikan kendaraan maka jumlahnya meledak. Terutama kendaraan roda dua. Bila melihat alasan tadi maka 3 in 1 dikembangkan saja menjadi 6 in one.
Kembali kepada persoalan awal. Dasar dari kebijakan terkait pembenahan lalu lintas yang ada hari ini sebetulnya membatasi populasi kendaraan. Hal ini yang harus tetap menjadi perhatikan Gubernur DKI.
Bila kebijakan tadi kemudian ditindaklanjuti dengan dipersilahkannya kendaraan pribadi (mobil-motor) berbasis listrik maka sama saja kembali membanjiri Jakarta dengan kemacetan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan udara bersih, polusi udara, suara, atau kualitas kota. Kemacetan di kota-kota besar sebagian besar karena penggunaan kendaraan pribadi yang tidak diatur.
Singapura menerapkan aturan jumlah mobil laik dan keluar (off and on-road). Jumlahnya diatur dengan ketat dimana setiap warga yang ingin memiliki kendaraan dipersilahkan mengambil sertifikat kepemilikan (COE/Certificate of Entitlement). Semacam buku antrian daftar kepemilikan kendaraan yang harganya hampir sama dengan harga kendarannya sendiri.
Bagi Jakarta sebenarnya belum perlu memainkan isu lingkungan seperti polusi yang memang bukan agenda utama penataan lalu lintas di kota.
Kebijakan-kebijakan seperti penerapan aturan tegas syarat kepemilikan seperti calon pemilik harus mempunyai lahan parkir atau garasi. Bila kita lihat jalan dan trotoar di Jakarta hari ini cukup tersiksa menjadi garasi. Bukan hanya memperkecil ruang manuver mobil-mobil parkir tadi kadang mengambil lahan orang jalan dan anak-anak kampung kota untuk bermain bola.
Begitu juga dengan insentif bagi warga kota terutama ASN pemprov dan para pelajar untuk mendapatkan subsidi dan bukan mustahil ongkos gratis bila menggunakan kendaraan umum. Subsidi tadi bisa diambil dari pajak kendaraan pribadi yang ditinggikan.
Gubernur juga bisa mengambil inisiatif untuk menghilangkan kendaraan dinas bagi pejabat-pejabatnya. Uang bagi pengadaan, bbm, dan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat ini dialihkan saja dalam bentuk renumerasi atau tambahan tunjangan bagi pegawai pemprov yang menggunakan transportasi publik. Jadi pegawai yang memanfaatkan KRL misalnya mendapatkan tambahan Rp 500 -Rp 1 juta di tunjangannya.
Coba saja dulu dengan pengaturan-pengaturan seperti ini. Tidak perlu ikut-ikutan dengan mobil listrik, orang lihat ini cuma dagang mobil ambil komisi saja.

0 comments:

Post a Comment