Monday, October 14, 2019

Kabakaran Hutan dan Kebakaran Relasi Publik Jokowi-Anies

Kabakaran Hutan dan Kebakaran Relasi Publik Jokowi-Anies
Bila kita amati berita kemarin di media online maka ada dua sosok yang diangkat sebagai tokoh.
Jokowi mengunjungi lahan terbakar dan berita tentang pemda Riau menolak bantuan 56 relawan pemda DKI yang dilepas Gubernur Anies Baswedan untuk membantu mengatasi kebakaran hutan di Riau.
Apa yang dilakukan Jokowi maupun Anies sebenarnya bagian dari membina relasi publik. Keduanya tokoh publik dan hal-hal seperti ini adalah wajar saja.
Yang menjadi pertanyaan adalah ditingkat kewajaran yang mana masing-masing tokoh tadi muncul sebagai the news maker. Sehingga para perancang relasi publik benar-benar efektif menempatkan sosok di medium pengamatan.
0.01 Jokowi
1. Sebagai presiden, perlu juga mendatangi lokasi sebagaimana sebelum-sebelumnya ia kerjakan. Jokowi membutuhkan ini karena jabatannya mengharuskan ia menunjukkan satu kepedulian. Minimal berempati terhadap persoalan asap yang mendapat kritik internasional.
Di sini ia hadir sebagai presiden kepala pemerintahan. Bahwa Riau adalah bagian dari Indonesia dan masalah ini menjadi kepedulian nasional.
2. Ia juga hadir sebagai kepalanegara, karena fungsi kehadirannya menjadi alat diplomatik untuk memberi penekanan bahwa seorang Presiden benar-benar serius memberikan perhatian terhadap isu nasional yang menjadi perhatian internasional.
Selain bahwa ini dapat menjadi penegas bahwa Indonesia masih punya integritas memadamkan persoalan karhutla. Dengan demikian tidak perlu ada intervensi dari pihak asing untuk ikut terlibat dalam proses pemadaman kebakaran, seperti kejadian-kejadian sebelumnya.
0.0 2 Anies Baswedan
1. Anies melepas 56 pegawai pemda untuk membantu pemadaman kebakaran hutan lahan (karhutla) di Riau.
2. Pemda Riau berkata bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan semacam itu.
Jika kita perhatikan bahwa dalam kasus ini Gubernur Anies tidak memilik landasan jelas dalam kampanye publik relasinya. Ia bukan orang yang mempunyai tupoksi untuk mengurusi persoalan kebakaran hutan-lahan di Riau. Di sana ada pejabat yang berwenang yang tentu akan masuk akal bila menolak adanya intervensi dalam persoalan yang terjadi di wilayah mereka.
Alasan apapun seperti kepedulian, ketulusan, tepo-selira, atau bantuan tidak dapat membenarkan. Setiap pejabat publik tentu memiliki wilayah kewenangan yang ditetapkan secara hukum. Ia tidak dapat mengatasnamakan apapun sekali lagi untuk masuk ke wilayah kewenangan pejabat publik lainnya. Ada mekanisme bantuan, mekanisme koordinasi yang tetap harus melalui prosedur birokrasi.
Penolakan pemda Riau ini menjadi eviden bahwa tindakan publik relasi yang terburu-buru dari Gubernur Anies benar-benar melanggar batas kewenangan operasional si pejabat publik.
Maka dengan mudah kekeliruan publik relasi ini diolah menjadi tamparan; bahwa Anies tidak seharusnya lupa mengukur diri. Bahwa ia masih Gubernur DKI Jakarta, bukan Gubernur Indonesia.

Demo ke Istana atau DPR Kajian Postmetropolis

Demo ke Istana atau DPR
Kajian Postmetropolis
Mengapa dalam kasus aksi unjuk rasa menentang RUU KPK dan RUU lain-lainnya mahasiswa mendemo gedung DPR? Tetapi tidak istana? Padalah presiden memiliki kewenangan menyusun dan mengajukan RUU. Setiap pembahasan RUU mesti melibatkan Eksekutif dan Legislatif.
Adalah Edward Soja yang menulis tentang proses terjadinya pemampatan ruang kepada apa yang disebutnya arah baru dalam politik ruang. Menurutnya cara manusia mendefinisikan ruang tidak dapat dilepaskan dari penciptaan mitos-mitos tentang ruang itu sendiri. Bila ada satu usaha menemukan kembali asal-muasal dari terciptanya ruang-ruang tadi maka akan ditemukan tiga periode penciptaan.
1.0
Pertama hasrat yang disebutnya synekism, yaitu dorongan alamiah manusia untuk menciptakan dan menambah kebutuhan dan hasrat pada ruang sebagai bagian dari caranya mengaitkan diri kepada simpul-simpul identitas. Yang melingkupi persoalan politik atau kultural. Penegasan diri atau identitas tadi kepada ruang menjadi propeler bagi manusia untuk kemudian membangun gugus hubungan sosialnya.
2.0
Kedua, fase dimana terjadi rekonstitusi untuk menjadi dasar bagi pengembangan hasrat meruang tadi. Pernyataan sikap pemuda lokal pada Kongres Pemuda 11, 28 Oktober 1928 adalah satu contoh bagus dari rekonstitusi identitas ruang tadi. Kata Pemuda Ambones, Java, Sumatran, Borneo, Islamite yang adalah gugus hubungan sosial di fase synekism seperti kita tulis di atas kemudian dipertanyakan, diredefinisikan, lalu dimusnahkan (abolish) menjadi: Bangsa Indonesia.
Bukti awal dalam bentuk ruang jawa, ruang sumatera, ruang borneo, ruang Islam, Katolik, selanjutnya diatomisasi melalui proses fusi dalam bentuk ide, orang, barang, dan identitas baru. Mereka meskipun seperti sedang memerdekakan batasan dan usaha keluar dari ruang politik-kulturalnya masing-masing sebenarnya tengah membangun satu ruang yang terisolasi (isolated space) bernama Indonesia.
3.0
Baru nanti di fase ketiga, ketika industrialisasi berhasil menjadi motor pergerakan manusia dengan penemuan-penemuan teknologi mobilisasi -ditemukannya mobil, kereta cepat, pesawat. Yang selanjutnya muncul revolusi dalam komunikasi -penemuan telegram, telepon, internet, ponsel, wifi, dst., maka konsep ruang terisolasi pada fase kedua menjadi tidak ajeg lagi.
Di fase ini istilah post-industrialis, post-metropolis kemudian menyeruak ke depan. Ruang sekarang tidak dapat menahan pergerakan manusia yang dihidupi dengan mitos tanpa batas (borderless-society). Para turis, back-packers, dan penyintas batas adalah generasi yang hidup dengan politik-kultural baru di dunia kita sekarang. Kami bangsa Indonesia dalam propaganda di fase kedua dilembutkan dengan fase kami turis dunia, kami backpacker dunia. Yang dengan sendirinya identitas menjadi "backpacker" atau turis ada di dalamnya mengandung tindak subversif.
Mereka didapuk sebagai kaum yang dapat menghancurkan hegemoni harga tiket, promo hotel-hotel, dan diskon makanan. Mereka memaksa politisi mengeluarkan UU Desa yang mengatur tentang perlunya desa menjadi desa wisata dan semua sistem pembayaran konvensional menjadi usang karena penemuan kartu cash-less yang nyaris bebas biaya konversi mata uang.
Pelembutan persepsi sosial dan kuasa imajinasi kaum urban dalam meretas ruang terisolasi ini yang kelak akan mengembalikan kita kepada imajinasi baru dalam politik-dan kultural ruang. Bahwa kita sekali lagi hidup kepada mitos bahwa ada kemungkinan koalisi ruang dan dan persepsi bersama yang bisa digarap.
4.0
Ini dapat menjadi teropong bagi kita untuk menggeledah pemahaman mengapa para mahasiswa itu bergerak dari ruang hukum (Gedung KPK) ke ruang politik (Gedung DPR-MPR) lewat sebuah isu bernama RUU KPK. Hampir serentak para mahasiswa bergerak ke gedung-gedung dewan rakyat.
Mengapa mereka tidak bergerak ke ruang eksekutif (Istana Kepresidenan) yang sejatinya mesti pihak utama dalam pengusulan, perancangan, pembahasan dari RUU KPK dan RUU lain-lainnya itu?
Mereka adalah kaum muda yang sedang bertransformasi dari anak-anak kota menjadi warga kota seutuhnya. Mereka ada dalam transisi antara mengklaim identitasnya untuk diakui sebagai warga kota -ini karena mahasiswa adalah produk urban/kota- dengan isu kontemporer urban. Mereka adalah para makhluk yang hidup di ruang post-metropolis, yang selalu diundang untuk menemukan dan menggali diri untuk masa depan mereka sendiri.
Sekarang, mereka seperti ditulis Ian Chambers; "...menjadi warga metropolis..di atas segala urusan, mitos, cerita, atau kisah adalah cara bagi sebagian kita untuk menemukan lokasi diri kita di tengah modernitas. Untuk membuat kisah kita, dan menulis cerita kita sendiri."
Hari ini massa mahasiswa bergerak ke gedung dewan, karena ada mitos yang mereka bawa sebagai penyambung lidah rakyat. Bila mitos ini diabaikan maka mereka akan menulis mitos baru, bahwa mereka adalah pewaris sah negara ini. Pada titik ini mereka akan bergerak ke Istana, istana menggusur kekuasaan dengan damai atau paksa.
Hasti Nahdiana, Khalid Zabidi, Haji Misbach, Goben Gusmiyadi
Foto: Aksi Mahasiswa di Solo, Republika
https://www.facebook.com/andihakim03/posts/10157494191740502

Undefined Residuum of Power

Undefined Residuum of Power
Peristiwa penusukan Wiranto di Pandeglang segera mengingatkan saiya pada kisah penembakan Ronald Reagan pada 1981 di Washington. Reagan nyaris tewas tetapi dapat diselamatkan setibanya di rumah sakit. Sepuluh hari kemudian Reagan muncul dari rumah sakit menyambut publik pendukungnya.
Peristiwa Reagan dan Wiranto berbeda tetapi menimbulkan efek drama yang sama.
Sebagian masyarakat menolak peristiwa percobaan pembunuhan itu sebagai sebuah fakta. Sebagian lainnya menganggap rasa kemanusiaan mereka yang menolak fakta tadi telah hilang.
Bukan hanya polemik pro kontra pada ya tidak peristiwa tadi sebagai sebuah fakta tetapi pembicaraan politik di tingkat elit AS mengarah kepada pertanyaan berbeda. Di kabinet dan dewan dalam kurang dari 5 menit terjadi belasan pembahasan ya atau tidak wakil presiden segera mengambil alih "sementara" kekuasaan. Ya atau tidak peristiwa penusukan tadi terkait dengan manuver militer Sovyet, usaha sabotase pembangunan silo rudal, percobaan pencurian kode peluncuran nuklir, sampai ya atau tidak transisi kekuasaan diambil secepatnya.
Jauh lebih penting dari perdebatan di kalangan elit, peristiwa penembakan Reagan dianggap titik baru komunikasi politik dan media di AS. Barangkali di era Reagan peristiwa percobaan pembunuhan ini kemudian menggeser persoalan kepentingan elit kepada diskursus kepentingan publik. Berbeda dengan kasus pembunuhan Kennedy yang menciptakan kondisi defined presiden harus diganti maka pada kasus Reagan muncul kondisi undefined.
Kondisi ya atau tidak (undefined), presiden akan selamat atau mati akibat peristiwa inilah yang kemudian menarik wacana elit kepada kepentingan publik.
Sejak peristiwa tadi, ribuan orang, ratusan gereja, ratusan awak media dimobilisasi untuk melaporkan simpati publik. Doa bersama, renungan, dan kunjungan diselenggarakan dengan puncaknya haru gembira warga menyambut kemunculan Reagan di pintu Rumah Sakit Washington. Publik menganggapnya Yesus melindungi dan menyelamatkannya bagi kelangsungan nasib rakyat Amerika. Mereka yang menganggap kejadian tadi sebagai a fake, pabricated, karena Reagan memang mantan aktor yang pandai bermain peran kemudian diserang sebagai tidak berperikemanusiaan.
Reagan sukses mengubah dirinya dari presiden yang awalnya diragukan menjadi figur kuat, tabah, pejuang. Sifat-sifat remeh-temeh khas action-figure a la Marvel, DC, atau Hollywood. Ia sukses memunguti residu dari kekuasaan yang tak terdefinisikan (undefined residuum of power) yang ada di tangan publik AS. Mengubahnya untuk menjadikan dirinya tauladan dari patriotisme Amerika, sosok tabah yang akhirnya bangkit untuk menang.
Reagan seminggu kemudian menyerang Tripoli dan Benghazi. Memerintahkan deployment pasukan mempersenjatai kelompok suku nomaden Taureg untuk menguasai beberapa ladang minyak Libya. Tanpa persetujuan atau penolakan dari publik dan parlemen. Tidak ada masyarakat yang menolaknya secara terbuka karena takut dianggap tidak patriot.
John Hincley si pelaku penembakan kemudian dibebaskan pengadilan karena dianggap mengalami gangguan jiwa.

Belum ada yang membahas Wamena perspektif konflik?

Belum ada yang membahas Wamena perspektif konflik?
0.1
Wamena ini wilayah pegunungan, dengan banyaknya peserta aksi dan korban jiwa maka mestinya ini sudah direncanakan.
0.2
Sulit memobilisasi massa aksi sebesar itu di wilayah yang kendaraan gardan 4 saja sulit beroperasi. Jika mobilisasi menggunakan cara tradisional seperti jalan kaki mesti ada usaha mobilisasi hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya. Hal yang dapat dengan cepat diantisipasi aparat keamanan dan intelejen kita untuk menghindari korban jiwa.
Ada apa dengan aparat keamanan, pengamanan, dan intelejen kita.
0.3
Alasan hoaksx sebagai pemicu dalam konflik horisontal tidak dapat diterima. Mengingat kita sudah hidup dengan hoaks sejak puluhan tahun lalu dan tidak ada konflik horisontal dimulai dari persoalan ini. Biasanya konflik holizontal selain Suku Agama mesti ekonomi tapi sekali lagi bukan hoaks.
0.4
Sejak Tragedi Biak 1998 -dengan korban puluhan orang dalam aksi massa disertai penaikan bendera Bintang Kejora- yang merembet ke kabupaten-kabupaten lainnya belum pernah ada lagi konflik di Papua/ Barat yang cukup besar seperti terjadi di Wamena.
Tragedi Biak adalah konflik antara penduduk lokal Papua dengan aparat militer-kepolisian yang memaksa penurunan bendera bintang Kejora. Ini pun bukan konflik horisontal, tetapi vertikal yaitu masyarakat dengan negara.
0.5
Saat upacara kematian Theys Eluay Ketua Presidium Dewan Papua pada 2001 pun tidak ada konflik horisontal yang terjadi. Ada ratusan ribu orang menghadiri pemakaman yang emosional tadi tetapi tidak ada percikan konflik. Meskipun pada saat itu rumor beredar jika kematian Theys tidak wajar; ia katanya dieksekusi tentara atas perintah Jakarta.
0.6
Meletakkan hoaks sebagai argumen pemicu konflik adalah langkah mundur dari membuka fakta untuk menyelesaikan konflik di Papua/Barat secara menyeluruh.
0.7
Berbeda dengan konflik sebelumnya. Yang terjadi di Wamena adalah konflik sosial horisontal. Antara para pendatang Bugis/Makassar, Madura, Jawa, dan Minang versus massa yang disebut orang asli Papua/Papua Barat. Ini tentu saja anomali. Mengingat umumnya penghuni asli biasa intelaksi.
Kasus Wamena semacam konflik masyalakat gunung. Tapi bagaimana bisa?
0.8
Satu hari setelah konflik di Manokwari yang kembali disebut terpicu karena hoaks. Penyebutan kata "monyet" kepada mahasiswa di Surabaya. Selang 25 jam para pejabat di Jawa Timur meminta maaf karena sikap tadi. Seolah membenalkan hoaks.
Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke Papua yang kemudian menyebut keadaan terkendali.
Seorang ibu di Surabaya ditangkap karena tuduhan hoaks.
0.9
Kerusuhan di Wamena.
Pemerintah kembali menyebut faktor hoaks sebagai pemicu.
10.
Polri dan Menhan menyebut kelompok Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB) bertanggungjawab atas kerusuhan. Benny Wenda ketua Gerakan Kemerdekaan Papua Barat beserta beberapa orang lainnya di tahan.
11.
Secara historis para pendatang di Kota Wamena adalah para pelopor. Mereka adalah orang-orang yang secara historis membangun kota dan menggerakkan ekonomi.
Konflik horisontal ini baru terjadi sekarang. Sebagian dari suku-suku yang menjadi korban memilik eksodus, sebagian mengungsi ke daerah terdekat, dan sebagian bertahan menjaga aset-aset mereka.
12.
Bila pemerintah tidak mengambil sikap tegas apa, dan siapa penyebab dari konflik horisontal antar suku ini maka bukan mustahil akan terjadi apa yang retaliasi konflik.
Akan terjadi generalisasi bahwa pemerintah tidak tegas, pemerintah menyahlahkan para pendatang, dan tidak adanya klarifikasi siapa pelaku maka orang hanya akan melihat bahwa aktor konflik adalah "semua" orang Papua/Papua Barat.
13.
Sudah ada deklarasi jihad di Solo, Makassar, Jakarta, dan Sumbar. Bukan mustahil pembiaran ini akan mengancam orang-orang Papua di berbagai tempat di tanah air.
Bila kita melihat faktor geografis, kebanyakan orang Papua di pesisir yang terbiasa berinteraksi dengan pendatang tidak mendukung aksi kerusuhan di Manokwari dan Wamena.
14
Mesti ada faktor utama pemicu konflik horisontal kali ini. Bukan mustahil ini terkait dengan benturan elit terkait dengan pembahasan revisi UU Otsus yang disinyalir hanya menguntungkan segelintir elit di Jakarta dan Papua.
Mereka menjadikan amok massa untuk menekan dan mungkin menghilangkan barang bukti pemeriksaan. Dugaan ini muncul dari pilihan bangunan utama milik pemerintah yang dibakar.

Kill the Chicken to Scare the Monkeys

Kill the Chicken to Scare the Monkeys
Berapa kali kita menulis tentang judul di atas terkait cara-cara represif yang melanggar kaidah hukum di nagari kita tercinta.
Istilah tadi kerap saiya dengar keluar dari mulut Nona Edna. Kawan kulian di Singapura dulu. Satu kebijakan dari pemerintahan fasis yang percaya jika stabilitas adalah syarat pertama tumbuhnya negara. Cara stabilitas tadi dicapai yaitu dengan mengancam pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa.
Praktik hegemonis tadi mempunyai tujuan mengontrol secara keseluruhan. Yang ditulis Luis Althuser dalam Ideology and Ideological State Apparatuses diterapkan dengan cara memaksa (by force), menindas (by coercion), atau mengancam (by threats). Bahwa si ayam itu mati karena ia melanggar hukum karena menyeberang jalan, atau berkokok terlalu pagi itu bukan lagi pokok perdebatannya. Tetapi kematian si ayam ditujukan bukan dalam praktik menerapkan aturan, norma, dan hukum tetapi untuk menertibkan mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Pada kasus pemecatan Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi dengan alasan istrinya Irma Nasution telah melecehkan atau menyebarkan kebencian tentang kasus Wiranto. Hendi kabarnya juga dihukum kurungan disiplin (14 hari) serta istrinya akan diajukan ke peradilan umum. Prof. Dr. Suteki SH., Guru Besar Hukum Undip menulis di treatsnya jika ia sama sekali tidak menemukan pasal tentang "tanggung renteng" hukum di UU No 25 Tahun 2014 pada kasus pemecatan Dandim Kendari. Suteki sendiri dinonaktifkan jabatannya oleh Rektor Undip karena opini dan pandangan hukumnya dianggap pro HTI.
Bahwa dalam praktiknya sang Istri, Irma Nasution yang dituding menyerang Wiranto sama sekali tidak menyebut nama seseorang dalam kicauannya. Sampai hari ini pun belum lagi ada orang yang menuntut si istri atas nama Wiranto atau kuasa hukum Wiranto telah melanggar UU ITE.
Kita yang berakal budi tentu melihat kejanggalan dalam pelaksanaan sanksi penurunan pangkat Dandim Kendari. Bila meujuk pada UU dimaksud dokter Suteki, maka misalnya dalam pasal dua setelah asas keadilan, maka selanjutnya asa pembinaan, persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah. Jenis hukuman pun berjenjang dari teguran, pelanggaran disiplin ringan (14 hari) dan disiplin berat (21). Bila kita melihat hukuman kurungan 14 hari maka dasar pencopotan itu tidak masuk.
Selain tidak adanya bukti maka publik pun hanya disodorkan narasi penghukuman tadi sebagai bagian dari praktik penjeraan (tamed) dengan tujuan internal maupun eksternal TNI. Tujuan dari publikasi penghukuman inilah yang dimaksud dengan proses menakut-nakuti. Bagaimana bisa satu informasi hukuman disiplin yang bersifat internal disampaikan seorang Kepala Staf di Rumah Sakit dihadapan awak media.
Pada kejanggalan praktik hukum seperti ini maka wajar bila kemudian berkembang dipublik, bahwa Dandim Hendi Suhendi dipecat bukan karena persoalan itu. Beberapa kicauan yang saiya baca mengabarkan jika Hendi dikenal keras terhadap upaya penyelundupan barang dan manusia dari Cina. Sebagian menyebut jika Hendi tidak setuju pendekatan represif pada aksi Mahasiswa-Pelajar yang menewaskan dua mahasiswa Haluelo. Ia pun dianggap sosok yang terlalu moncer yang bisa membayang-bayangi KSAD.