Monday, October 14, 2019

Belum ada yang membahas Wamena perspektif konflik?

Belum ada yang membahas Wamena perspektif konflik?
0.1
Wamena ini wilayah pegunungan, dengan banyaknya peserta aksi dan korban jiwa maka mestinya ini sudah direncanakan.
0.2
Sulit memobilisasi massa aksi sebesar itu di wilayah yang kendaraan gardan 4 saja sulit beroperasi. Jika mobilisasi menggunakan cara tradisional seperti jalan kaki mesti ada usaha mobilisasi hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya. Hal yang dapat dengan cepat diantisipasi aparat keamanan dan intelejen kita untuk menghindari korban jiwa.
Ada apa dengan aparat keamanan, pengamanan, dan intelejen kita.
0.3
Alasan hoaksx sebagai pemicu dalam konflik horisontal tidak dapat diterima. Mengingat kita sudah hidup dengan hoaks sejak puluhan tahun lalu dan tidak ada konflik horisontal dimulai dari persoalan ini. Biasanya konflik holizontal selain Suku Agama mesti ekonomi tapi sekali lagi bukan hoaks.
0.4
Sejak Tragedi Biak 1998 -dengan korban puluhan orang dalam aksi massa disertai penaikan bendera Bintang Kejora- yang merembet ke kabupaten-kabupaten lainnya belum pernah ada lagi konflik di Papua/ Barat yang cukup besar seperti terjadi di Wamena.
Tragedi Biak adalah konflik antara penduduk lokal Papua dengan aparat militer-kepolisian yang memaksa penurunan bendera bintang Kejora. Ini pun bukan konflik horisontal, tetapi vertikal yaitu masyarakat dengan negara.
0.5
Saat upacara kematian Theys Eluay Ketua Presidium Dewan Papua pada 2001 pun tidak ada konflik horisontal yang terjadi. Ada ratusan ribu orang menghadiri pemakaman yang emosional tadi tetapi tidak ada percikan konflik. Meskipun pada saat itu rumor beredar jika kematian Theys tidak wajar; ia katanya dieksekusi tentara atas perintah Jakarta.
0.6
Meletakkan hoaks sebagai argumen pemicu konflik adalah langkah mundur dari membuka fakta untuk menyelesaikan konflik di Papua/Barat secara menyeluruh.
0.7
Berbeda dengan konflik sebelumnya. Yang terjadi di Wamena adalah konflik sosial horisontal. Antara para pendatang Bugis/Makassar, Madura, Jawa, dan Minang versus massa yang disebut orang asli Papua/Papua Barat. Ini tentu saja anomali. Mengingat umumnya penghuni asli biasa intelaksi.
Kasus Wamena semacam konflik masyalakat gunung. Tapi bagaimana bisa?
0.8
Satu hari setelah konflik di Manokwari yang kembali disebut terpicu karena hoaks. Penyebutan kata "monyet" kepada mahasiswa di Surabaya. Selang 25 jam para pejabat di Jawa Timur meminta maaf karena sikap tadi. Seolah membenalkan hoaks.
Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke Papua yang kemudian menyebut keadaan terkendali.
Seorang ibu di Surabaya ditangkap karena tuduhan hoaks.
0.9
Kerusuhan di Wamena.
Pemerintah kembali menyebut faktor hoaks sebagai pemicu.
10.
Polri dan Menhan menyebut kelompok Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB) bertanggungjawab atas kerusuhan. Benny Wenda ketua Gerakan Kemerdekaan Papua Barat beserta beberapa orang lainnya di tahan.
11.
Secara historis para pendatang di Kota Wamena adalah para pelopor. Mereka adalah orang-orang yang secara historis membangun kota dan menggerakkan ekonomi.
Konflik horisontal ini baru terjadi sekarang. Sebagian dari suku-suku yang menjadi korban memilik eksodus, sebagian mengungsi ke daerah terdekat, dan sebagian bertahan menjaga aset-aset mereka.
12.
Bila pemerintah tidak mengambil sikap tegas apa, dan siapa penyebab dari konflik horisontal antar suku ini maka bukan mustahil akan terjadi apa yang retaliasi konflik.
Akan terjadi generalisasi bahwa pemerintah tidak tegas, pemerintah menyahlahkan para pendatang, dan tidak adanya klarifikasi siapa pelaku maka orang hanya akan melihat bahwa aktor konflik adalah "semua" orang Papua/Papua Barat.
13.
Sudah ada deklarasi jihad di Solo, Makassar, Jakarta, dan Sumbar. Bukan mustahil pembiaran ini akan mengancam orang-orang Papua di berbagai tempat di tanah air.
Bila kita melihat faktor geografis, kebanyakan orang Papua di pesisir yang terbiasa berinteraksi dengan pendatang tidak mendukung aksi kerusuhan di Manokwari dan Wamena.
14
Mesti ada faktor utama pemicu konflik horisontal kali ini. Bukan mustahil ini terkait dengan benturan elit terkait dengan pembahasan revisi UU Otsus yang disinyalir hanya menguntungkan segelintir elit di Jakarta dan Papua.
Mereka menjadikan amok massa untuk menekan dan mungkin menghilangkan barang bukti pemeriksaan. Dugaan ini muncul dari pilihan bangunan utama milik pemerintah yang dibakar.

0 comments:

Post a Comment