Monday, October 14, 2019

Kabakaran Hutan dan Kebakaran Relasi Publik Jokowi-Anies

Kabakaran Hutan dan Kebakaran Relasi Publik Jokowi-Anies
Bila kita amati berita kemarin di media online maka ada dua sosok yang diangkat sebagai tokoh.
Jokowi mengunjungi lahan terbakar dan berita tentang pemda Riau menolak bantuan 56 relawan pemda DKI yang dilepas Gubernur Anies Baswedan untuk membantu mengatasi kebakaran hutan di Riau.
Apa yang dilakukan Jokowi maupun Anies sebenarnya bagian dari membina relasi publik. Keduanya tokoh publik dan hal-hal seperti ini adalah wajar saja.
Yang menjadi pertanyaan adalah ditingkat kewajaran yang mana masing-masing tokoh tadi muncul sebagai the news maker. Sehingga para perancang relasi publik benar-benar efektif menempatkan sosok di medium pengamatan.
0.01 Jokowi
1. Sebagai presiden, perlu juga mendatangi lokasi sebagaimana sebelum-sebelumnya ia kerjakan. Jokowi membutuhkan ini karena jabatannya mengharuskan ia menunjukkan satu kepedulian. Minimal berempati terhadap persoalan asap yang mendapat kritik internasional.
Di sini ia hadir sebagai presiden kepala pemerintahan. Bahwa Riau adalah bagian dari Indonesia dan masalah ini menjadi kepedulian nasional.
2. Ia juga hadir sebagai kepalanegara, karena fungsi kehadirannya menjadi alat diplomatik untuk memberi penekanan bahwa seorang Presiden benar-benar serius memberikan perhatian terhadap isu nasional yang menjadi perhatian internasional.
Selain bahwa ini dapat menjadi penegas bahwa Indonesia masih punya integritas memadamkan persoalan karhutla. Dengan demikian tidak perlu ada intervensi dari pihak asing untuk ikut terlibat dalam proses pemadaman kebakaran, seperti kejadian-kejadian sebelumnya.
0.0 2 Anies Baswedan
1. Anies melepas 56 pegawai pemda untuk membantu pemadaman kebakaran hutan lahan (karhutla) di Riau.
2. Pemda Riau berkata bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan semacam itu.
Jika kita perhatikan bahwa dalam kasus ini Gubernur Anies tidak memilik landasan jelas dalam kampanye publik relasinya. Ia bukan orang yang mempunyai tupoksi untuk mengurusi persoalan kebakaran hutan-lahan di Riau. Di sana ada pejabat yang berwenang yang tentu akan masuk akal bila menolak adanya intervensi dalam persoalan yang terjadi di wilayah mereka.
Alasan apapun seperti kepedulian, ketulusan, tepo-selira, atau bantuan tidak dapat membenarkan. Setiap pejabat publik tentu memiliki wilayah kewenangan yang ditetapkan secara hukum. Ia tidak dapat mengatasnamakan apapun sekali lagi untuk masuk ke wilayah kewenangan pejabat publik lainnya. Ada mekanisme bantuan, mekanisme koordinasi yang tetap harus melalui prosedur birokrasi.
Penolakan pemda Riau ini menjadi eviden bahwa tindakan publik relasi yang terburu-buru dari Gubernur Anies benar-benar melanggar batas kewenangan operasional si pejabat publik.
Maka dengan mudah kekeliruan publik relasi ini diolah menjadi tamparan; bahwa Anies tidak seharusnya lupa mengukur diri. Bahwa ia masih Gubernur DKI Jakarta, bukan Gubernur Indonesia.

0 comments:

Post a Comment