Monday, October 14, 2019

Kill the Chicken to Scare the Monkeys

Kill the Chicken to Scare the Monkeys
Berapa kali kita menulis tentang judul di atas terkait cara-cara represif yang melanggar kaidah hukum di nagari kita tercinta.
Istilah tadi kerap saiya dengar keluar dari mulut Nona Edna. Kawan kulian di Singapura dulu. Satu kebijakan dari pemerintahan fasis yang percaya jika stabilitas adalah syarat pertama tumbuhnya negara. Cara stabilitas tadi dicapai yaitu dengan mengancam pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan penguasa.
Praktik hegemonis tadi mempunyai tujuan mengontrol secara keseluruhan. Yang ditulis Luis Althuser dalam Ideology and Ideological State Apparatuses diterapkan dengan cara memaksa (by force), menindas (by coercion), atau mengancam (by threats). Bahwa si ayam itu mati karena ia melanggar hukum karena menyeberang jalan, atau berkokok terlalu pagi itu bukan lagi pokok perdebatannya. Tetapi kematian si ayam ditujukan bukan dalam praktik menerapkan aturan, norma, dan hukum tetapi untuk menertibkan mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Pada kasus pemecatan Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi dengan alasan istrinya Irma Nasution telah melecehkan atau menyebarkan kebencian tentang kasus Wiranto. Hendi kabarnya juga dihukum kurungan disiplin (14 hari) serta istrinya akan diajukan ke peradilan umum. Prof. Dr. Suteki SH., Guru Besar Hukum Undip menulis di treatsnya jika ia sama sekali tidak menemukan pasal tentang "tanggung renteng" hukum di UU No 25 Tahun 2014 pada kasus pemecatan Dandim Kendari. Suteki sendiri dinonaktifkan jabatannya oleh Rektor Undip karena opini dan pandangan hukumnya dianggap pro HTI.
Bahwa dalam praktiknya sang Istri, Irma Nasution yang dituding menyerang Wiranto sama sekali tidak menyebut nama seseorang dalam kicauannya. Sampai hari ini pun belum lagi ada orang yang menuntut si istri atas nama Wiranto atau kuasa hukum Wiranto telah melanggar UU ITE.
Kita yang berakal budi tentu melihat kejanggalan dalam pelaksanaan sanksi penurunan pangkat Dandim Kendari. Bila meujuk pada UU dimaksud dokter Suteki, maka misalnya dalam pasal dua setelah asas keadilan, maka selanjutnya asa pembinaan, persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah. Jenis hukuman pun berjenjang dari teguran, pelanggaran disiplin ringan (14 hari) dan disiplin berat (21). Bila kita melihat hukuman kurungan 14 hari maka dasar pencopotan itu tidak masuk.
Selain tidak adanya bukti maka publik pun hanya disodorkan narasi penghukuman tadi sebagai bagian dari praktik penjeraan (tamed) dengan tujuan internal maupun eksternal TNI. Tujuan dari publikasi penghukuman inilah yang dimaksud dengan proses menakut-nakuti. Bagaimana bisa satu informasi hukuman disiplin yang bersifat internal disampaikan seorang Kepala Staf di Rumah Sakit dihadapan awak media.
Pada kejanggalan praktik hukum seperti ini maka wajar bila kemudian berkembang dipublik, bahwa Dandim Hendi Suhendi dipecat bukan karena persoalan itu. Beberapa kicauan yang saiya baca mengabarkan jika Hendi dikenal keras terhadap upaya penyelundupan barang dan manusia dari Cina. Sebagian menyebut jika Hendi tidak setuju pendekatan represif pada aksi Mahasiswa-Pelajar yang menewaskan dua mahasiswa Haluelo. Ia pun dianggap sosok yang terlalu moncer yang bisa membayang-bayangi KSAD.

0 comments:

Post a Comment