Sunday, May 10, 2020

Hidup Berdampingan Dengan Korona?

Hidup Berdampingan Dengan Korona?
Antara gagal mengatasi atau Mencari Batas Bawah
0.1
Jokowi mengatakan apapun caranya wabah korona harus selesai satu dua bulan ke depan. Ia menambahkan bahwa kita harus mulai hidup berdampingan dengan Korona.
Soal inkonsistensi antara pikiran dan perbuatan dalam menjalankan urusan pemerintahan hari ini adalah sesuatu yang harus kita terima sebagai konsekuensi demokrasi pra-bayar hari ini.
Setelah publik diajak kepada wacana perdebatan mulai dari terminologi korona sebagai pandemi global, bencana nasional, atau wabah biasa maka publik dibawa kepada perdebatan apakah lebih efektif lockdown versus self-isolasi, dan social distancing versus physical distancing. Meskipun demikian setelah menghabiskan waktu dan energi besar serta lebih dari 60 peraturan perundang-undangannya turunannya kita kemudian mendapatkan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang sama sekali tidak memiliki rujukannya dan berakhir kembali kepada perdebatan apakah itu tugas pemerintah pusat atau daerah. Tidak ketinggalan pula perdebatan antar menteri yang kini mempersoalkan mana yang dilarang: pulang kampung atau mudik.
Lalu setelah korban terus berjatuhan dan masyarakat yang dipaksa untuk bekerja di rumah mulai gelisah karena alasan ekonomi, maka dengan mudah saja predisen berkata;
"...sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid19 untuk beberapa waktu ke depan."
0.2
Baiklah sejak awal kita tidak tertarik dengan sirkus kebijakan publik seperti ini. Kita memahami bila pemerintah kita memang tidak mempunyai kompetensi cukup menghadapi virus yang mengerikan ini. Hanya saja bila ketidakmampuan ini dimunculkan sejak awal tentu tidak perlu menunggu sampai terjadi spekulasi harga masker, langkanya alkes dan vitamin C, melambungnya harga APD, tewasnya puluhan tenaga medis, dan ribuan korban jiwa lainnya.
Biarkan saja. Tokh masyarakat dan pasar alat kesehatan menyesuaikan diri dengan caranya masing-masing. Buktinya tanpa keterlibatan pemerintah harga masker kembali normal, obat-obatan kembali ke harga pasarnya. Bahkan sekarang setiap RT, RW di Jakarta membagikan masker buatan rumah secara gratis tanpa sepeser pun membayar. Begitu juga himbauan untuk merenggangkan PSBB yang nantinya masyarakat akan bergerak sendiri mencari penghidupan. Pilihannya bagi masyarakat sederhana saja, lebih baik mati mencari nafkah kena korona daripada kelaparan menunggu korona.
0.3
Jadi apa reasoning (penalaran) pemerintah yang mencoba menetapkan puncak penyebaran korona bulandepan dan hidup berdampingan dengan covid 19 dalam pidato yang diunduh biro Humas Setneg itu?
Tidak lain dan tidak bukan adalah, pertama pemerintah gagal dan melempar handuk putih untuk bagaimana cara efektif efisien dalam mengatasi wabah korona. Mereka tentu tidak merasa punya malu membandingkan dengan pemerintah Philipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura yang jelas model penanganan dan capaian dari kebijakan yang diterapkan. Mereka berani berkata telah menang satu kosong melawan corona.
Kedua, dan ini yang paling penting adalah pemerintah pada akhirnya akan jatuh kepada kondisi berdarah-darah dari segi anggaran dan keuangan karena gagal menetapkan batas bawah dari krisis korona. Batas bawah (bottom of crisis) ini adalah titik dasar dimana nantinya pemerintah dapat mengambil kebijakan rebound. Mundurnya prediksi titik puncak penyebaran ini berkonsekuensi dari semakin apa yang kita sebut sebagai prolongasi krisis yang mesti melemahkan perekonomian negara dan masyarakat.
Bila kita melihat apa yang dilakukan Cina, Vietnam, dan Singapura masing-masing langsung menetapkan batas bawah dari krisis. Korea dan Jepang mencontoh apa yang dikerjakan Vietnam yang mengunci pasien zero dan wilayah paling kecil (desa) untuk menghindari penyebaran. Mereka memperbaharuinya sesuai kondisi masyarakat dengan menjalankan prosedur rapid test langsung turun ke masyarakat tanpa menunggu adanya keluhan pasien ke rumah sakit.
Baik Korea dan Jepang menyadari sebagai salah satu motor ekonomi dunia, perpanjangan krisis akan merusak posisi mereka sebagai leaders.
Cina malah lebih ekstrim lagi menetapkan batas bawah. Mereka membuat rumah sakit dan memobilisasi tenaga medis seluruh negeri untuk skenario terburuk, yaitu 10.000 pasien dalam satu hari. Satu rumah sakit dibuat khusus di kota Wuhan untuk menampung hingga 1000 korban kondisi darurat dan puluhan stadion untuk pasien kondisi menengah dan ringan. Artinya usaha meratakan kurva dikerjakan dengan sangat-sangat serius. Hasilnya dalam dua bulan, kota Wuhan dan kota-kota di Cina dinyatakan normal.
Sementara pada kasus kita, batas bawah itu sama sekali tidak pernah dibuat peta jalannya. Sejak awal publik hanya melihat menteri-menteri yang berguyon tentang korona, lalu perdebatan terminologi, kemudian sengketa kewenangan antara pusat versus daerah, belum lagi pernik-pernik staf khusus yang menang tender tutorial sampai 5,6 Trilyun.
Sekarang batas bawah itu mesti ditetapkan juga setelah perdebatan antara boleh tidak mudik atau pulkan dan berkumpul. Kita bisa hidup damai dengan Covid 19 kata Presiden. Jika ini benar tentu ia mesti diusulkan mendapat hadiah nobel perdamaian dunia.

0 comments:

Post a Comment