Biasanya, tingkat kesejahteraan secara ekonomi dari suatu negara dilihat dari GDP per Capita. Hitung-hitungannya adalah GDP negara itu dibagi ke jumlah penduduknya. Kalau dilihat dari daftar, Indonesia memiliki GDP nomor 20 terbesar sedunia. Tetapi setelah dibagi jumlah penduduknya, maka dari daftar juga, Indonesia jadi peringkat nomor 115 dunia. Artinya, jumlah penduduk itu yang menjadi penentu. India saja yang punya GDP hampir 3 kali lipat Indonesia ada di peringkat 134 dunia pendapatan kotor per kapitanya. Kalau Indonesia mau mengejar kesejahteraan lewat peningkatan pendapatan, harus berusaha berkali lipat lagi deh kayaknya. Dengan pertumbuhan GDP yang seret belakangan ini, ya bisa dibilang susah deh.
Setelah pengumuman krisis dunia di akhir tahun 2008 kemarin, saya penasaran dengan kondisi di Indonesia. Apa sih pengaruhnya buat yang tinggal di Indonesia? Saya tanya-tanya ke beberapa teman yang ada di sana. Jawabannya hampir sama, ya gitu aja deh ngga ada yang aneh. Biasa aja dengan krisis, malah beberapa bilang kalau dari segi pendapatan sih sekarang jauh lebih baik daripada tahun 2003. Di mall-mall, masih penuh dengan orang berbelanja. Jalanan masih macet dengan mobil-mobil terbaru. Lalu, apa pengaruhnya angka-angka tadi dan juga krisis ekonomi?
Apa saya yang salah. Maksudnya, saya nanyanya sama orang-orang yang ga terpengaruh oleh krisis (Atau berarti saya juga sudah masuk kalangan yang ngga terpengaruh ya hehehe, aamiin). Soalnya saya lihat juga, orang-orang yang mengeluh tentang krisis ini, sebenarnya “punya” tapi sebenarnya disimpan untuk keperluan yang lain. Misalnya ada kawan yang mengeluh kurang uang untuk bayar anak sekolah, untuk makan seadanya, tapi sebenarnya uangnya dipakai untuk mencicil rumah ke tiga. Weleh, ini sih bukan kekurangan, tapi mengurangi yang satu untuk dapat yang lain.
Di koran-koran memang sering diceritakan betapa orang-orang “kecil” semakin menjerit karena himpitan ekonomi. Tapi masih saya lihat juga, orang-orang “kecil” yang jajannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan makanan mingguan saya. Misalnya, tetangga di Jakarta, memilih makan pakai bakso yang harga satu mangkoknya sekali makan itu cukup untuk makan sekeluarga saya sehari. Rumahnya ngontrak dibuat dari bilik tapi ada TV dan DVD, sedangkan saya dulu cuma punya TV saja.
Kesejahteraan mungkin tidak seharusnya dihitung dari jumlah uang yang didapat saja. Buktinya, saya disini ditanya oleh penjaga kedai orang Malaysia berapa pendapatan saya sebulan. Ketika saya jawab dengan satu angka, dia bilang mana cukup uang segitu? Wah, padahal dengan uang segitu saya masih bisa nabung lebih banyak dibandingkan ketika ada di Indonesia. TKI di sini juga dibayar dengan gaji yang lebih kecil, tapi saya lihat sekali kirim bisa 3 kali lipat gaji saya di Indonesia (saya bukan TKI, jadi belum bisa ngirim 3 kali gaji saya di Indonesia hehehe).
Jadi ngga penting tuh kelihatan angka-angkanya. Yang penting terpenuhi kebutuhannya. Mungkin pemerintah Indonesia ngga perlu menghitung jumlah pendapatan yang harus didapat oleh rakyatnya. Tetapi lebih baik, kebutuhan dasar apa saja yang harus terpenuhi. Kalo ngga bisa dipenuhi oleh pendapatan si rakyat, ya dipenuhi oleh pemerintah saja.
Rakyat ngga perlu subsidi BBM. Yang diperlukan adalah saat mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, dia bisa melakukannya dengan biaya terjangkau. Yang diperlukan adalah saat mau masak, ya ada energi masaknya. Terserah gimana caranya. Ketika bis yang disubsidi ternyata ongkosnya lebih mahal daripada beli motor sendiri, akhirnya orang pakai motor meskipun harus kredit baru. Ketika pakai kompor gas ternyata susah, ya balik lagi ke minyak tanah atau kayu bakar.
Kebutuhan dasar ini agak jarang dibahas dalam literatur. Pajangan angka saja yang banyak ditampilkan. Kalau melihat angkanya, kadang ngga kepikir gimana ya caranya. Misal, pemerintah cukup kaget karena setelah kenaikan harga BBM tahun lalu koq konsumsi BBM meningkat. Ternyata ya rakyat berubah metoda bepergiannya dari memakai angkutan umum menjadi angkutan pribadi karena menurut hitungan lebih murah. Pemerintah rugi juga karena harus “mengeluarkan” subsidi tambahan. Mungkin, kalau pemerintah menyediakan solusi angkutan yang murah, jumlah uangnya lebih sedikit daripada “mengeluarkan” subsidi.
Bagi banyak pemerintah negara lain, kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi selain sandang, pangan, dan papan adalah pendidikan dan kesehatan. Sistem asuransi nasional memungkinkan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan murah. Harga obat, harga dokter, harga RS, boleh saja mahal. Tapi karena ditanggung oleh asuransi maka harganya jadi tidak ada lagi. Pemerintah ngga perlu mikirkan subsidi obat lagi. Jujur saja, saya rela membayar asuransi asalkan saya dan keluarga ngga sakit meskipun uangnya hangus. Daripada saya masuk rumah sakit di kelas VVIP, mendingan saya sehat dan bisa beraktivitas dengan leluasa.
Pendidikan juga bukan sesuatu yang murah. Tetapi saya sudah melihat, TPA TKA, pesantren, sekolah minggu, dan lainnya itu koq bisa jalan-jalan saja dari dulu. Sejak kecil saya ikutan pengajian di Masjid, ada yang bayar ada yang gratis. Pendidikannya jalan sampai sekarang masih ada pengajian di Masjid. Mungkin model sekolah terbuka bisa diadopsi juga. Ada yang bilang proses itu penting, tapi kenyataannya sekarang dinilai dari hasil. Artinya ya sudah nilai dari hasil saja, prosesnya terserah mau bagaimana. Mau belajar otodidak, belajar di sawah, di lapangan, atau di mana saja, test di tempat ujian. Kalo lulus, ya berarti pada saat itu dia sudah memiliki kelayakan. Kalau belum lulus, ya test lagi aja kapan-kapan.
Tapi percaya lah, banyak orang pintar di atas sana. Hal-hal tersebut bukannya ngga dipikirkan dan dirancang solusinya. Kalo ada ide, ya silahkan majukan biar jadi bahan pertimbangan orang-orang pintar itu. Kalo saya sih, mikirkan gimana caranya ya supaya meskipun pengeluaran saya meningkat tetap ada sumber-sumber pundi uang untuk membayarinya hehehe. Dasar.
