Tuesday, April 14, 2020

Kematian Tinggi: Blame it on the Victims

Saiya mulai melihat bahwa persentase kematian kasus Korona di Indonesia melejit ke nomor dua dunia. Dari 225 kasus 25 orang meninggal (data ada yg menyebut 19 orang meninggal), artinya ini di atas 8%. Cina, Korea, dan Iran sudah berhasil menekan di bawah 1 %, sementara WHO menetapkan batas 0,3% persen saja untuk aman.
Angka ini diperkirakan akan terus naik dan mungkin menjadi alasan BNPB memperpanjang waktu siaga 1. Bila kita melihat tarik ulur antara pemerintah pusat dan daerah yang kebingungan menetapkan level status dan baru belakangan Menlu mengeluarkan isu Indonesia lock down menunjukkan jika ada persoalan koordinasi. Persoalan ini juga terjadi dibeberapa negara terdampak hanya mereka segera menyelesaikannya kurang dalam hitungan minggu.
Tingginya persentase kematian ini oleh sebagian pejabat dan netizen dijadikan alasan karena masih adanya kegiatan dan interaksi di luar rumah. Alasan adalah pendapat yang secara langsung ditujukan untuk mempersalahkan korban.
Pertama tidak ada acuan skenario dan tindakan yang jelas dari pemerintah pusat atau pemda terkait penanganan pandemi korona yang bisa diadopsi dan dipatuhi warga. Akhirnya warga berinisiatif masing-masing untuk menerjemahkan masalah yang tengah terjadi.
Kedua, ditunjuknya BNPB dan bukannya Menkopolhuk atau Menhan adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Mengapa pemerintah tidak mau menjadikan kondisi hari ini sebagai darurat (state of emergency)? Apakah takut rencana investasi gagal atau takut misalnya Menhan Prabowo tiba-tiba mempunyai otoritas mengunci dan mengisolasi warga termasuk merumahkan presiden.
Ketiga, sebagian besar masyarakat kita menggerakkan dapur ekonominya lewat sektor informal dan atau berpenghasilan habis harian/mingguan (buruh, kuli, pegawai upahan). Uang dan penghasilan harian adalah sumber utama menghidupi keluarga.
Keempat, pemerintah mengkhawatirkan konsekuensi dari kebijakan lockdown/lokalisir. Yaitu mereka harus mensubtitusi margin publik yang hilang selama periode. Mereka harus menjamin ketersediaan barang pokok, vitamin, alkes dst kepada publik dengan harga murah bahkan gratis. Sementara kondisi APBN kita hari ini dan ke depan mengkhawatirkan.
Menyalahkan tingginya angka kematian per kasus korona kepada korban adalah alasan buruk dan tidak manusiawi. Pemerintah seperti sedang menggeser tanggungjawab yang harus ditanggung mereka sebagai penyelenggara nagari, ke pundak masing-masing warga.
Ini kenapa tempo hari saiya usulkan pemerintah segera mungkin mengeluarkan perpres darurat yang memerintahkan bank-bank dan usaha rental uang menunda, memotong atau bahkan menghapuskan aneka tagihan kredit. Baik itu kredit rumah, KTA, mobil, motor atau kulkas dalam periode lockdown (bisa 2-3 bulan).
Kita butuh skenario social experience luar biasa seperti ini dan bukan sekedar maaf-maaf saja; membagikan tips dan trik membuat disinfektan, apalagi himbauan dan edaran agar warga tetap tenang.
Bukan mustahil alasan warga masyarakat masih kluyuran di masa genting wabah korona adalah mengejar setoran tagihan kredit. Mereka belum cukup tenang menjalankan periode lock down. Bagi mereka lebih menakutkan jatuh tempo daripada jatuh sakit.

0 comments:

Post a Comment